Padang,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dan penetapan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan LKPJ Kepala Daerah,di ruangan rapat utama DPRD Sumbar.Kamis (20/3/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi wakil ketua DPRD Sumbar Muhammad Iqra Chissa dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya,Muhidi menyebutkan,Keputusan DPRD tentang pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 tersebut telah diberi nomor
4/SB/Tahun 2025.
Dikatakan Muhidi,telah dibentuk dan ditetapkan keanggotaan Panitia Khusus pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024, maka pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah dapat dilakukan.
“Pembahasan dimulai dengan pembahasan pendahuluan oleh Komisi-Komisi bersama OPD mitra kerja Komisi dan dilanjutkan dengan pembahasan dan finalisasi serta penyusunan rekomendasi oleh Panitia Khusus,” kata Muhidi.
Menurut Muhidi,sesuai dengan Tata Tertib, Pimpinan Panitia Khusus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.
“Berkenaan dengan hal tersebut, untuk pemilihan pimpinan Panitia Khusus kita serahkan sepenuhnya kepada Anggota Panitia Khusus dan pimpinan Panitia Khusus tersebut akan kita umumkan pada rapat paripurna berikutnya,”ujarnya.
Muhidi menyebutkan, dalam rangka akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
“Telah berakhirnya Tahun Anggaran 2024, maka dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Gubernur Sumatera Barat berkewajiban menyampaikan LKPJ terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat 2024 kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas dan diberikan rekomendasi oleh DPRD,” tutupnya.(st)