PADANG,Lintas Media News
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Nanda Satria mengatakan.Guna menekan angka penyebaran HIV/AIDS di Kota Padang,pemerintah harus aktif mengedukasi masrakat tentang bahaya penyakit masyarakat (Pekat).
Menurut Nanda, yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Padang ini, media publikasi pemerintah, seperti baliho atau videotron, seharusnya digunakan untuk mengampanyekan bahaya HIV/AIDS dengan mencantumkan faktor pemicu, seperti LGBT dan penyalahgunaan narkotika.
“Ke depan, baliho atau videotron milik pemerintah daerah harus memuat konten edukasi tentang bahaya Pekat. Jangan hanya menampilkan foto kepala daerah saja,” ujar Nanda.
Ia menambahkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendukung pemberantasan Pekat. “Ketika masyarakat saling menjaga, pemberantasan Pekat yang memicu penyebaran HIV/AIDS akan menjadi lebih mudah. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendirian,” katanya.
Nanda juga menyebutkan bahwa DPRD Sumbar sedang mengkaji kemungkinan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terkait LGBT, mengacu pada daerah lain di Sumbar yang telah memiliki Perda serupa. “Pemerintah daerah harus merancang strategi bersama masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini secara efektif,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati, mengungkapkan bahwa dari total 308 kasus HIV di Padang, 166 kasus (53,8 persen) berasal dari luar kota, sementara 142 kasus (46,2 persen) lainnya ber-KTP Padang.
Kecamatan Koto Tangah mencatat angka kasus tertinggi dengan 40 kasus, diikuti Kecamatan Lubeg dengan 22 kasus. Kecamatan Lubuk Kilangan menjadi wilayah dengan angka kasus terendah, hanya 4 kasus.
Lebih dari separuh kasus menyerang individu berusia produktif, yaitu antara 24 hingga 45 tahun. “Perilaku Lelaki Seks Lelaki (LSL) menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka HIV di Kota Padang,” jelas dr. Srikurnia.
Meskipun jumlah kasus HIV di tahun 2024 sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dr. Srikurnia menegaskan bahwa penyebaran virus ini tetap menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian besar dari berbagai pihak.
(Humas DPRD Sumbar)