50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion Siap Perjuangkan Anggaran untuk Media

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Sebagai Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menegaskan, dirinya siap memperjuangkan anggaran publikasi dan kerjasama dengan media cetak, elektronik dan siber.

Hal itu disampaikannya ketika menerima audineso Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang, Senin, 18 November 2024, bertempat di ruangan Komisi III DPRD Kota Padang.

Rombongan PJKIP Kota Padang dipimpin langsung oleh Yuliandri Chandra, didampingi Sekretaris Arief Budiman dan penasehat Zamri Yahya.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Padang Muharliin didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Jupri Makdang, Kasubag Humas Sekretariat DPRD Kota Padang Suzi Helda dan Fahmi.

Ketua PJKIP Kota Padang Yuliandri Chandra mengatakan, PJKIP Kota Padang siap berkalaborasi dengan DPRD Kota Padang untuk memajukan Ranah Bingkuang.

"Kami berterimakasih pak Ketua dan pimpinan DPRD lainnya bersedia menerima kami," ujarnya.

Beragam persoalan dibahas pada audiensi tersebut, namun pembahasan hangat dengan Ketua DPRD Kota Padang Muharlion adalah soal kerjasama publikasi kegiatan kedewanan.

Hendri Gunawan dari Minangnews.com misalnya, mempertanyakan syarat kerjasama publikasi di DPRD Kota Padang dan hendaknya kontrak kerjasama dilakukan pemerataan berkeadilan.

Sementara itu, Penasehat PJKIP Kota Padang Zamri Yahya meminta syarat kerjasama publikasi media jangan mempersulit media lokal yang ada di Kota Padang.

"Saya rasa, kalau pimpinan redaksinya bersertifikasi wartawan utama atau minimal madya, sudah layak untuk bekerjasama di DPRD Kota Padang ini, tanpa harus terdaftar di dewan pers," ujar Zamri Yahya yang akrab disapa BY ini.

Dikatakannya, di daerah lain seperti di Provinsi Bali, tidak ada syarat wajib terdaftar di Dewan Pers, tapi mereka mewajibkan pemimpin redaksi harus bersertifikasi Dewan Pers, yaitu wartawan utama atau minimal madya.

"Syarat pemimpin redaksi wartawan utama atau minimal madya itu, hanya berlaku untuk satu media. Jadi satu wartawan utama atau madya bersertifikat Dewan Pers hanya boleh bekerjasama dengan mengajukan satu media, gak boleh lebih, kalau kita mencontoh di Bali itu. Ini tujuannya untuk pemerataan dan keadilan," terangnya. 

Dikatakan Zamri Yahya, sebenarnya publikasi di DPRD Kota Padang pernah menjadi contoh oleh daerah lain.

"Dulu ada anggaran publikasi berupa pariwara, liputan lapangan, kunjungan komisi, reses, dan setiap kegiatan kedewanan ada anggarannya. Namun sekarang di DPRD Kota Padang malah terjadi kemerosotan, hanya tinggal anggaran pariwara saja," urainya.

Merespon hal itu, Muharlion mengatakan, publikasi merupakan kebutuhan agar masyarakat banyak mengetahui kinerja anggota dewan. 

"Jangan sampai masyarakat beranggapan anggota dewan kerjaannya melakukan perjalanan dinas atau kunker saja," kata Muharlion.

Untuk itu, Muharlion meminta Bagiab Humas Sekretariat DPRD Kota Padang mendata media yang mengajukan kontrak kerjasama dengan DPRD Kota Padang.

"Sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan, terima saja. Soal anggaran itu urusan kami pimpinan dan anggota dewan. Kami siap memperjuangkan anggaran media, karena ini kebutuhan publikasi kegiatan kedewanan," tegas Muharlion.

Bahkan, tegas Muharlion, dirinya bersama pimpinan yang lain akan membicarakan khusus anggaran publikasi ini dengan Sekretaris Dewan dan jajaran kehumasan.

"Berapa kebutuhannya nanti ajukan. Nanti kita bahas bersama Sekwan" cakap Muharlion. (*)

Labels:
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.