Lintasmedianews.com.com, Dharmasraya
DPRD Dharmasraya periode 2019-2024 kembali menjadi sorotan publik. Kali ini terkait dengan maraknya kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah yang dinilai boros dan kurang berdampak signifikan bagi kemajuan daerah.
Beberapa tokoh masyarakat dan aktivis mempertanyakan frekuensi kunker yang terkesan berlebihan, mencapai 3-4 kali dengan durasi 5 hari per kunjungan untuk setiap anggota dewan. Hal ini dikhawatirkan memicu inefisiensi anggaran dan menggeser fokus dari tugas utama mereka sebagai penyambung aspirasi rakyat.
Total biaya sekali kunker diperkirakan mencapai Rp 320 juta, termasuk untuk 30 anggota dewan dan 2 orang ASN pendamping. Dana tersebut dikhawatirkan dapat dialokasikan lebih bermanfaat untuk program kerakyatan seperti pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan masyarakat.
Salah satu tokoh masyarakat, Zon Dt Mandaro Hitam, menyayangkan sikap anggota dewan yang terkesan lebih memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat. Ia mendorong agar kunker dikurangi dan dana yang dihemat dialihkan untuk program kerakyatan yang lebih berdampak nyata.
Aktivis muda, Bung Tanol, menambahkan bahwa kunker yang berlebihan terkesan sebagai pemborosan uang rakyat untuk kegiatan seremonial tanpa manfaat konkret bagi kesejahteraan masyarakat. Ia pun mengkritik kurangnya empati dan simpati anggota dewan terhadap musibah banjir dan longsor yang melanda berbagai daerah di Sumatera Barat.
Ia menanggapi polemik ini menjadi cerminan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Masyarakat berhak mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran, termasuk untuk kegiatan kunker anggota dewan. Diperlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa kunker benar-benar bermanfaat dan sejalan dengan aspirasi rakyat, serta dilakukan dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas," tegasnya
Saat ini, kata Bung Tanol, penting bagi DPRD Dharmasraya untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dan menampung aspirasi mereka secara efektif.
"Kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan anggota dewan," ungkapnya
Sementara itu, Supawi Kabag Fasilitas dan Penganggaran sekretariat DPRD Dharmasraya saat dihubungi via Telp WhatsApp membenarkan kini dia tengah mendampingi kunjungan DPRD ke Kabupaten Pariaman.
Kata Supawi, Komisi satu di kota Pariaman, komisi dua di 50 kota sedangkan komisi 3 di Kabupaten Pariaman, kegiatan Sharing Informasi ini sudah di agendakan di rapat Bamus DPRD Imbuhnya.