OKI, Lintasmedianews.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melangsungkan Rapat Paripurna Xl, XII, XIII, yang dipimpin langsung Ketua DPRD OKI Abdiyanto Fikri, SH., MH., dan dihadiri Pj Bupati OKI Ir Asmar Wijaya, M.Si beserta para anggota DPRD OKI dan unsur Forkopimda OKI, Jum‘at (17/5/24).
Rapat paripurna membahas tentang penetapan Raperda inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2024, mengusulkan Raperda atas pandangan umum fraksi, penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun anggaran 2024, serta penjelasan pelaksanaan reses Ill anggota DPRD OKI.
Dalam rapat paripurna itu, masing-masing fraksi memberikan pandangan terkait raperda masa sidang yang diwakili juru bicara (jubir) fraksi. Selanjutnya DPRD OKI menyerahkan raperda kepada Pj Bupati OKI meliputi perubahan atas peraturan daerah tentang hak pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten OKI.
Pelaksanaan keputusan DPRD Kabupaten OKI mengenai Propemperda tahun 2024 juga dibahas, sesuai dengan ketentuan UndangUndang (UU) tentang pemerintah daerah.
Propemperda disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu satu tahun, yang didasari skala prioritas. Penetapan propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD.
“Kami sangat bersyukur penetapan keputusan DPRD tentang propemperda tahun 2024 dan pengambilan keputusan terhadap satu raperda telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan tata tertib DPRD,” terang Ketua DPRD OKI Abdiyanto Fikri di ruang rapat paripurna DPRD OKI.
Dia mengatakan, proses penetapan raperda menjadi peraturan daerah (Perda) akan dijadikan acuan untuk langkah selanjutnya. Selanjurnya Abdiyanto membahas persiapan reses Ill DPRD OKI yang dijadwalkan mulai 26 Mei hingga 31 Mei 2024 mendatang. “Sesuai pedoman penyusunan tata tertib DPRD, hasil pelaksanaan reses wajib dilaporkan kepada pimpinan DPRD,’" urainya.
Abdi berharap, agar semua pihak dapat bekerja sama demi kepentingan masyarakat Kabupaten OKI.
“Profesionalisme, harmonisasi, dan keselarasan diharapkan menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan, sehingga rekomendasi dan hasil rapat dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menguraikan kebijakan dan program kerja ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pintanya. (Yuni Mariana)