Padang,Lintas Media News
Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Sumatera Barat (Sumbar) Muzli M menerima kunjungan BK DPRD Kabupaten Limapuluhkota, Senin (26/2/2024) di ruangannya DPRD Sumbar .

Ketua BK DPRD Limapuluhkota
Marsanova Andesra yang memimpin kunjungan tersebut mengatakan, kedatangan ke DPRD Sumbar merupakan upaya saling tukar informasi dalam menunjang kerja masing-masing AKD, di DPRD Limapuluhkota kinerja kedewanan telah sesuai kode etik yang disepakati dan menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

"Selama ini tidak ada persoalan yang berarti dalam AKD DPRD Limapuluhkota, semua masih bisa berjalan sesuai koridor," katanya.

Marsanova menekankan, pekerjaan selama menjadi anggota DPRD harus sesuai aturan perundang-undangan dan jujur, jangan sampai ada perbuatan yang bisa merongrong marwah kelembagaan. DPRD Limapuluhkota telah memiliki Perda Kode Etik yang dibahas melalui mekanisme peraturan perundang-undangan.

Menanggapi apa yang disampaikan 
Ketua BK DPRD Limapuluhkota,
Musli mengatakan, BK sebagai bagian dari AKD harus ditunjang sarana prasarana dalam bekerja menegakan kode etik. Berjalannya kode etik dengan maksimal, akan menjaga marwah dprd sebagai lembaga perwakilan rakyat. 
Menurut Musli,BK merupakan bagian penting  dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk  menjaga perilaku anggota dprd sesuai dengan pedoman kode etik. Oleh sebab itu,  kinerja BK harus ditunjang dengan sarana prasarana agar setiap keputusan yang diambil bisa menjaga harmonisasi dan  marwah lembaga.

"Dalam penerapannya BK harus membahas banyak hal dalam mengawasi kinerja kedewanan. Untuk itu perlu rapat berkala bagi seluruh anggota BK dalam mengambil keputusan jika ada yang perlu ditindak. BK harus memiliki ruang kerja yang representatif ," jelasnya.

Pada kesempatan itu,Musli mengimbau seluruh BK DPRD di kabupten/kota harus memiliki ruang kerja yang representatif agar bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi strategis dalam menegakan kode etik dewan. Tidak hanya itu, DPRD Kabupaten/kota harus memiliki pedoman kode etik untuk dipatuhi 
selama menjabat sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah. 

"Kode Etik yang memuat tentang sikap dan prilaku, tata kerja, tata hubungan, kewajiban, larangan serta sanksi
terhadap Anggota DPRD yang tidak melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan," katanya.

Muzli M Nur mengatakan, optimalisasi penegakan kode etik dewan harus merujuk pada aturan tata tertib yang disepakati oleh DPRD secara kelembagaan.

Jika terjadi pelanggaran, Muzli M Nur menekankan pentingnya memberikan teguran kepada fraksi yang bersangkutan.(St)

 
Top