50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Syafrizal Ucok Minta Fraksi Golkar Pessel Kawal Usulan Ranperda Harga TBS Sawit


Painan, Lintas Media News
Fraksi Partai Golkar di DPRD Pesisir Selatan diminta untuk mengawal dan memperjuangkan hingga terwujudnya Perda Tata Kelola dan Tata Niaga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang akan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Pesisir Selatan.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumbar Bidang Dunia Usaha, Koperasi, UKM, Energi dan SDA Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah menyusul adanya usulan Ranperda Inisiatif Tata Kelola dan Tata Niaga TBS Kelapa Sawit di DPRD Pessel pekan lalu.

Ditemui di Painan hari Minggu (12/11/2023), Syafrizal Ucok mengatakan bahwa Perda ini sangat penting karena selama ini Kabupaten Pesisir Selatan belum punya regulasi yang mengatur tata kelola dan tata niaga TBS padahal di kabupaten ini terdapat 41 ribu hektar kebun sawit swadaya milik masyarakat. 

Seperti dilansir media massa sebelumnya, bahwa 9 Anggota DPRD Pesisir Selatan mengusulkan Perda inisiatif yaitu Tata Kelola dan Tata Niaga TBS Kelapa Sawit. Ke-9 wakil rakyat ini adalah Novermal dan Ermizen (dari PAN), Feby Rifli, Yusman dan Jamalus (PKS), Ermiwati (Golkar), Ikal Jonedi (Demokrat), Armadi dan Julianavia (PPP).

"Insya Allah usulan Perda inisiatif ini akan mendapatkan dukungan dari Anggota DPRD Pesisir Selatan yang lainnya, karena Perda ini merupakan harapan dari puluhan ribu masyarakat yang terkait dengan mata rantai dari tata niaga TBS Kelapa Sawit ini," kata Novermal, SH.MH.

Dukungan penuh Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumbar Drs. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah yang juga Korwil Golkar Pessel dan Mentawai yaitu memerintahkan Fraksi Partai Golkar di DPRD Pesisir Selatan mengawal bersama-sama dengan partai lain dan menggolkan usulan Ranperda Tata Kelola dan Tata Niaga TBS Kelapa Sawit hingga menjadi Perda.

"Saya akan minta Ketua DPD Partai Golkar Pesisir Selatan untuk mengadakan rapat dengan seluruh Anggota Fraksi Golkar membahas khusus dukungan terhadap usulan Ranperda Tata Kelola dan Tata Niaga TBS Kelapa Sawit ini. Harus jadi barang ini," kata Syafrizal Ucok, mantan Wabup Pesisir Selatan periode 2005-2010. 

Faktanya selama ini, kata Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah, hasil TBS Kelapa Sawit milik masyarakat Pesisir Selatan harganya dibeli oleh pabrik dengan rendah, jauh dibawah ketetapan harga pemerintah. Alasan pabrik adalah rendahnya rendemen (kadar minyak) TBS sawit milik petani swadaya. 

"Pabrik tidak bisa seenaknya mengatakan rendahnya rendemen TBS sawit milik masyarakat. Harus ada tim atau badan independen yang mengukur rendemen TBS, tidak bisa diklaim 16-17 persen saja. Banyak TBS sawit masyarakat dari bibit yang bagus dengan rendemen di atas 20 persen," kata Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah, yang dulunya waktu jadi ASN pernah lama berkarir di Dinas Perkebunan Provinsi Sumbar.

Sebagai partai yang selalu mendengarkan suara rakyat, Golkar akan mengawal kepentingan masyarakat. Tidak boleh mengabaikan jeritan petani sawit swadaya yang sudah bertahun-tahun dipermainkan oleh pabrik kelapa sawit yang ada.

Sejalan dengan adanya upaya mewujudkan Perda Tata Kelola dan Tata Niaga TBS Kelapa Sawit ini, Pemda sudah harus peka dengan jeritan petani sawit ini. Tidak bisa Pemda membiarkan petani menderita karena hasil TBS sawitnya dibeli dengan harga super murah oleh pabrik minyak kelapa sawit yang ada. (*)
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.