Sikon Lintasmedianews.com - Bupati Epyardi Asda menyatakan, Pemerintah Kabupaten Solok mempermudah perizinan bagi pengusaha yang berniat berinvestasi di sektor pariwisata di kabupaten itu.
Sebab, pariwisata akan menjadi masa depan daerah tersebut. Kabupaten Solok memiliki potensi alam berupa danau, gunung, wisata sejarah dan kuliner. Sejauh ini, terus bermunculan fasilitas pariwisata di kabupaten penghasil markisa itu.
Hal itu disampaikan Epyardi Asda dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian laporan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022, Senin (26/6/2023) di gedung dewan, Arosuka.
Bupati hadiri paripurna bersama Sekretaris Daerah Medison, Asisten I, Syahrial, Asisten III Editiawarman. Paripurna dipimpin pimpinan DRPD Ivoni Munir.
Hasil pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022 dibacakan juru bicara Olzaheri. Dia memaparkan realisasi PAD mencapai Rp1.198.526.934.143,43- dari target Rp1.221.285.096.478,00 atau terealisasi 98,14 persen yang tersebar di beberapa OPD. Realisasi belanja dan transfer Rp1.234.314.965.505,26 dari anggaran Rp1.322.562.690.203,00 atau 93,33 persen.
Dikatakan Olzaheri, anggaran 2022 terhadap struktur pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dihitung dari Silpa 2021 sebesar Rp101.277.593.725,32 dan penerimaan kembali peminjaman daerah Rp40.000.001.000,00 dan untuk pengeluaran pembiayaan 2022 tidak ada realisasinya.
Berdasarkan hasil perhitungan anggaran 2022, Silpa berjumlah Rp65.524.593.363,49 berasal dari sisa dan DAK fisik dan nonfisik, bantuan keuangan khusus, dana insentif daerah, DAU, PAD dan lainnya.
Berdasarkan neraca Pemerintah Kabupaten Solok pada 31 Desember 2022, aset pemerintah daerah berjumlah Rp1.830.317.869.465,21 sedangkan kewajiban Rp9.230.586.030,90, sehingga ekuitas berjumlah Rp1.887.283.434,31.
Bupati mengucapkan terimakasih kepada DPRD yang telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan sangat baik, sehingga pemerintahan di Kabupaten Solok dapat berjalan dengan lancar dan aman.
Bupati sampaikan, dengan kebersamaan antara eksekutif dan legislatif, pemerintah terus berbuat untuk kesejahteraan masyarakat. (karta)