50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batang anai Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Target PAD DLH Dharmasraya dari Sektor Persampahan Sebesar Rp. 200 Juta


Dharmasraya, Lintas Media News

Sesuai dengan instruksi Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, kepada seluruh perangkat daerah agar berlomba dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD). Tentunya hal ini, telah mulai diwujudkan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dan, DLH yang dikepalai oleh Budi Waluyo itu telah mengantongi Rp 23 juta dari sektor persampahan.

Hal itu diungkapkan Budi Waluyo usai memimpin rapat evaluasi internal pendapatan daerah digelar pada Senin, (03/04/23) di aula DLH komplek perkantoran Parik Tarajak, Sikabau, Pulau Punjung. 

Menurut Budi, target PAD yang diberikan ke DLH dari sektor persampahan sebesar Rp 200 juta pada tahun 2023. Pada triwulan pertama, realisasi PAD dari sektor persampahan baru mencapai Rp 10 persen lebih. Dibutuhkan upaya serius untuk mencapai target PAD. 

Untuk lebih efektif dilakukan DLH dengan meningkatkan jangkauan layanan persampahan. Selain masyarakat umum, kantor kantor pemerintah, pasar dan juga para saudagar, juga termasuk dalam target mendapatkan pelayanan persampahan dari DLH.

"Saya kira, kalau ini dilayani dengan baik, retribusi persampahan bisa meningkat pesat," kata Budi. Sebab, saat ini masih banyak rumah tangga yang masih belum tersentuh layanan persampahan. Bahkan ada yang sudah mendapat layanan, namun setoran retribusinya belum tertagih. Capaian retribusi persampahan akan terealisasi sesuai target, bahkan diusahakan melampauinya". Kata Budi

Selain target PAD dari sektor persampahan, DLH juga dibebani dengan target PAD dari sektor jasa labor lingkungan. Tahun 2023, target PAD dari sektor tersebut dipatok Rp 200 juta. Hingga triwulan pertama, PAD sektor jasa labor lingkungan ini masih belum terealisasi. Pasalnya, masih banyak kendala yang harus dihadapi oleh UPTD Laboratorium Lingkungan milik DLH ini. "Labor kita belum terakreditasi," kata Budi.

Menurut Budi, untuk menghasilkan PAD, labor lingkungan harus bisa memberikan jasa pemeriksaan kualitas air dengan berbagai parameter. Sedangkan untuk dapat memberikan jasa pemeriksaan, sebuah labor lingkungan wajib memperoleh akreditasi dari Komisi Akreditasi Nasional (KAN). "Untuk akreditasi ini, kita masih sedang berupaya. Mudah mudahan labor kita segera bisa mengikuti program akreditasi, sehingga bisa menghasilkan PAD," tambah Budi.

Meskipun dihadang berbagai kendala dan kesulitan anggaran, namun Budi masih tetap optimis, target PAD total yang dibebankan ke DLH sebesar Rp 400 juta bisa tercapai. Kuncinya adalah kerja keras dan konsistensi sehingga potensi PAD yang ada bisa tergarap, pelayanan ditingkatkan dan juga adanya inovasi yang benar benar dapat meningkatkan pelayanan publik, sehingga PAD bisa tercapai. (elda)

Labels:
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.