50Kota Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Bank Nagari Bantaeng Batang anai Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Ingin Seleksi KI Objektif, Top Media dan Organisasi Pers Diterima Elite DPRD Sumbar

Padang,Lintas Media News.
Babak baru seleksi KI Sumbar untuk periode jabatan 2023-2027 mulai memanas. 

Proses penilaian akhir sudah dilakukan, tapi komisioner terpilih telah beredar, hal itu mengusik kalangan jurnalis yang pro objketifitas dalam memilih lembaga sebagai pengawal keterbukaan informasi publik, berdasarkan Pasal 28 UUD 1945, UU 14 Tahun 2008 dan Perki 4 tahun 2016 tentang Seleksi Komisi Informasi. 

Belasan top media tergadubung di PWI, JPS, IJTI, PJKIP dan  PFI hadiri hearing dengan Pimpinan DPRD Sumbar langsung diterima Ketua DPRD Supardi, Wakil Ketua Suwirpen dan  Ust Irsyad Syafar, Jumat 3/1-2023 di Ruang sidang Khusus I. 

"Kami tidak demo, kami menyamapaikan aspirasi secara elegan soal seleksi KI,  yang kami tahu, Ketua DPRD tidak tukang znda tangan hasil saja," ujar Nofrianto Ucok sebagai juru bicara pada hearing tersebut.

Ketua DPRD Sumbar Supardi pada hearing dengan top media sebelum sholat jumat tadi itu menegaskan nama komisioner Komisi Informasi (KI) Sunbar 2023-2027 itu anggap saja kabar burung. 

"Belun ada pengumunan resmi dari DPRD Sumbar, jadi anggap saja nama beredar itu kabar burung, forum hearing ini tidak perlu ada perdebatan, DPRD bekerja sesuai dengan regulasi dan Tatib DPRD sendiri," ujar Supardi didampingi Wakil Ketua DPRR Sumbar Ust Irsyad Syafar dan Suwirpen. 

Pada saat penyampaian aspirasi secara bergantian disampaikan Isa Kurniawan, Defri Mulyadi, Saribulih, Effendi dan Adrian Tuswandi, dialog aspirasi dipimpin langsung Ketua DPRD Supardi. 

"Kami ini pekerja beralaskan profesional, sehingga itu ketika hasil objektif kami tidak akan bergejolak, namun kalau penilaian objektif apalagi didasari karena bingitisasi," ujar Adrian Tuswandi yang pernah mengikuti dua kali fit and proper test,  Komisi I DPRD Sumbar yaitu 2014 dan 2019.

Isa Kurniawan menekankan supaya komposisi  KI Sumbar periode 2023-2027 proporsional antara incumbent dengan komisioner lainya. 

Defri Mulyadi yang juga Ketua IJTI menekankan secara tidak tertulis dan sudah menjadi kebiasaan kompaisi itu harus ada unsur pers. 

Saribulih minta pemilihan KI Sumbar harus transparan harus ada skornya. 

Sedangkan Efendi menekan KI Sumbar mesti terus diback-up DPRD dan Pemprov Sumbar. 

Supardi memastikan proses akan berasaskan transparansi dan mengacu kepada regulasi. 

"Jangan ragukan DPRD soal ini," ujarnya. 

Novrianto menegaskan DPRD  selama ini komunikatif dan aspiratif. 

"Jangan karena soal ini mitra strategis pers dan DPRD rusak," ujar Novrianto. (rel)
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.