JAKARTA,Lintas Media.
Untuk lebih cermat ladam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melakukan Workshop
Testing pedoman penyusunan APBD taken 2023 Dan pembagian DAU serta DBH sesuai UU 1 tahun 2022.
Acara workshop tersebut dilakukan selama 4 hari, 3-6 Oktober 2022, di hotel Balirung Jakarta, dengan menghadirkan Rektor Universitas Respati Indonesia Prof. Dr. Tri Budi W. Rahardjo, drg, MS dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri tahun 2020
Dr. Hari Nur Cahya Murni, serta dari KPU-RI.
Acara workshop dihadiri anggota dan dibuka langsung ketua DPRD Sumbar Supardi, didampingi wakil ketua Suwirpen Suib dan Indra Dt. Rajo Lelo serta sekretaris dewan Raflis.
Pada kesempatan tersebut ketua DPRD Sumbar mengatakan, kegiatan ini merupakan yang ke-4 dalam tahun 2022, dan ke-18 kalinya bagi Anggita DPRD Sumbar periode 2019-2014, dan semua evaluasi dari hasil Bintek yang telah dikuti selama ini.
Selain perlu evaluasi mendalam, sesuai kebutuhan daerah, minat peserta, kualifikasi narasumber, tempat penyelenggaraan dan lainnya.
Pada Bintek kali ini ada 2 hal pembahasan utama, yakni, tentang penyusuna APBD tahun 2023, pendalaman UU nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD dan bagaimana penerapannya dalam penyusunan APBD 2023, serta tata kelola penyelenggaran pemilu serentak tahun 2024.
"Pada topik pertama kita focus pada pendalaman penyusunan APBD tahun 2023, karena banyak yang perlu kita dalami dari narasumber, sesuai dengan agenda pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam PP nomor 11 tahun 2019," tutur Supardi.
Ditambahkannya, DPRD bersama pemerintah daerah Sumatera Barat,sat ini telah menyepakati Thun 2023, dalam waktu dekat akan membahas Ranperda APBD 2023, namun sampai saat ini Mentri dalam negri belum lagi menetapkan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD 2023.
Selain pembahasan hal tersebut, berdasarkan informasi yang berkembang, adanya alokasi untuk pendidikan agama, dimana selama ini bukan menjadi tanggung jawab provinsi, maka perlu dibahas mendalam, apakah masih dalam 20% anggaran pendidikan, atau ada tambahan alokasi biaya, dengan bentuk bagaimana, sehingga tidak berbenturan dan melanggar aturan.
"Kegiatannya juga harus dijelaskan, apakah menjadi kegiatan OPD terkait atau dalam bentuk BKK," tambah Supardi lagi.
Pembukaan workshop, dilanjutkan dengan pemberian materi dari narasumber, disimak dan ditanggapi serius peserta, sehingga diskusi berlangsung hangat, guna pembahasan APBD sesuai harapan dan aturan, guna kepentingan masyarakat Sumatera Barat.(rls/St)