Pekanbaru.Lintas Media.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumateta Barat (Sumbar) Supard ,melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto,untuk memperkuat kerjasama pariwisata berbasis kebudayaan, Kamis (15/9).
Dalam pertemuan yang dihadiri kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Riau Yosrizal.
Supardi mengatakan, Melayu dan Minang adalah dua suku yang serumpun, bahkan pemerintahan Riau dan Sumbar sering melakukan pertemuan membahas pembangunan daerah dari berbagai sektor. "Sayangnya" dalam hal pembahasan kebudayaan untuk menunjang sektor pariwisata, sering terkesampingkan.
Menurut Supardi,kebudayaan merupakan salah satu ikon pariwisata Sumbar yang belum tergarap optimal, pertemuan dengan DPRD Riau merupakan upaya untuk memajukan pariwisata berbasis budaya.
Supardi mengatakan. Pasar suku Melayu cukup potensial untuk dimanfaatkan, dimana masyarakatnya tersebar hingga Kepulauan Riau dan negeri tetangga.
Point-Point untuk memajukan pariwisata kebudayaan, akan menjadi rujukan DPRD Sumbar dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD tahun 2022, atau APBD induk 2023. Pariwisata Kebudayaan diharapkan bisa mendongkrak ekonomi daerah dan masyarakat, tahun depan kita akan realisasi anggaran untuk sektor ini.Jelas Supardi.
Kunjungan Ketua DPRD Sumbar ke Provinsi Riau berlangsung dari tanggal 13 hingga 16 September, pada kunjungan tersebut Supardi didampingi Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Syaifullah, Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Kebudayaan Husin Daruhan, Kepala Bagian (Kabag) Persidangan Sekretariat DPRD Sumbar Zardi Syahrir dan Tenaga Ahli DPRD Sumbar diantaranya Murdani dan Bob Hasfian.
Setelah beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, Ketua DPRD Sumbar dan rombongan juga meninjau Cabang Bank Nagari di Kota Pekanbaru.
Kadis Kebudayaan Sumbar Syaifullah mengatakan, kerjasama pariwisata berbasis kebudayaan Sumbar telah dilaksanakan pada Provinsi Jambi, namun karena keterikatan rumpun, Provinsi Riau harusnya juga, karena lebih dekat.
Menurut Syaifullah,Kerjasama yang disepakati seharusnya diketahui oleh pemerintah pusat melalui Direktorat jenderal ( Dirjen) Kebudayaan. Jadi keterkaitan ini, akan memudahkan program-program yang digagas oleh Sumbar, Riau, Jambi, termasuk pengucuran anggaran dari pemerintah pusat.
" Secara keseluruhan kita mendukung upaya Ketua DPRD memperkuat kerjasama pariwisata berbasis kebudayaan dengan Provinsi Riau, kita bisa terapkan kerjasama ini dengan mengadakan iven iven budaya yang bisa mengangkat potensi pariwisata, khususnya di perbatasan daerah Sumbar-Riau ,"katanya.
Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto mengatakan, konsen hubungan antara pemerintah Sumbar dan Riau masih sekitar ekonomi dan infrastruktur, sedangkan masalah kebudayaan bisa dikatakan tidak ada, bahkan hampir dua periode menjadi bagian dari DPRD Riau itu tidak ada.
Kedatangan Ketua DPRD Sumbar untuk menguatkan kerjasama bidang budaya, membuka mata DPRD Riau secara kelembagaan bahwa ini adalah salah satu konsep yang penting untuk dibangun, terutama untuk kelangsungan generasi berikutnya, setidaknya Riau tidak kehilangan jati diri sebagai basis Melayu.
Tidak bisa dipungkiri, Bali merupakan provinsi yang berhasil mengembangkan kebudayaan untuk menjadi komoditas pariwisata yang terkenal hingga mancanegara negara, dengan adanya penguatan yang dibangun oleh Sumbar-Riau tidak menutup kemungkinan dua daerah ini bisa seperti Bali dimasa yang akan datang.
" Kita tidak terpaku dalam penunjang kemajuan pariwisata saja, namun lebih pada konsep kelestariannya," katanya.(rls)