50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Raker KUA PPAS APBD 2023,Komisi III Minta OPD Tingkatkan PAD


Padang,Lintas Media.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan rapat kerja (raker) pembahasan kebijakan umum anggaran plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2023 bersama mitra kerja, Rabu- Kamis (20-21/7/2022) di Bukittinggi.

Dalam rapat tersebut Komisi III menekankan pentingnya Pemprov melalui organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan pendapatan demi menunjuang program pembangunan daerah.

Ketua Komisi III, Ali Tanjung mengatakan OPD menargetkan kenaikan pendapatan daerah untuk Tahun 2023 sekitar Rp200 miliar lebih.

Sementara itu pendapatan dari deviden yang diberikan oleh BUMD juga diharapkan meningkat.

“Sewaktu Tahun 2021 banyak BUMD berhasil memberikan deviden. Termasuk Hotel Balairung yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa memberikan deviden, namun pada tahun 2021 bisa membedikan deviden,” ujar Ali Tanjung, Kamis (21/7).

Ali Tanjung mengatakan Komisi III optimis BUMD bisa memberikan deviden lebih banyak untuk Tahun 2023. Apalagi mengingat pandemi covid 19 sudah mulai mereda yang berarti aktivitas dan kegiatan masyarakat dan perekonomian mulai kembali normal.

Dia menegaskan Komisi III akan gencar melalukan pengawasan dan pemantauan pada seluruh BUMD.

“Jika kami lihat ada permasalahan, kami akan pantau, panggil dan ajak bahas bersama. Kami serius dan optimal mengawas BUMD karena itu merupakan tugas Komisi III. Ini merupakan amanat rakyat,” ujarnya.

Ali Tanjung menegaskan Komisi III sangat serius dalam mendukung dan mendorong perkembangan dan kemajuan seluruh BUMD. Pendirian dan keberadaan BUMD, tegas dia, merupakan amanat dan tanggung jawab pada masyarakat karena kas daerah yang digunakan untuk BUMD tersebut berasal dari uang masyarakat, salah satunya pajak.

Bukan hanya untuk BUMD yang masih beroperasi, dalam raker tersebut Komisi III juga membahas terkait penyelesaian aset BUMD yang telah dilikuidasi.

“Ini termasuk sengketa hukun terkait hotel ranah bundo yang berdiri di lahan eks BUMD tersebut. Kami mendesak pemprov segera menyelesaikannya apalagi putusan pengadilan terkait lahan tersebut sudah ingkrah. Pemprov harus memastikan percepatan eksekusi lahan dan aset lainnya,” ujar Ali Tanjung.

Sementara itu, Anggota Komisi III, Nofrizon mengatakan dalam raker tersebut dirinya mendesak Pemprov melalui OPD untuk memaksimalkan target pendapatan daerah.

“Jangan dengan sengaja menargetkan peningkatan dengan jumlah yang kecil. Seharusnya kita targetkan dengan angka yang tinggi sebagai motivasi,” ujarnya.

Apalagi, tambah dia, beberapa tahun terakhir realisasi target pendaoatan daerah, terutama yang berasal dari pajak daerah selalu melebihi 100 persen. Sehingga sangat wajar jika target ditetapkan lebih tinggi untuk memacu inovasi dan mengoptimalkan pendapatan daerah.

“Semakin banyak pendapatan daerah maka semakin banyak program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Dia juga mengatakan pemprov melalui OPD harus bisa berinovasi dan serius dalam meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari selain pajak.

“Jangan selalu porsi pendapatan daerah kota ditopang hanya dengan pajak. Dari sumber lain pun seharusnya juga ditingkatkan,” paparnya. (St/rls)
Labels:
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.