PADANG.Lintas Media News.
Proyek jalan tol Padang-Pangkalan, telah terlambat 3,5 tahun. Kunci percepatannya, ada di tangan lembaga yang mengurus pengadaan lahan, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“BPN mesti berlari kencang bersama Pemprov Sumbar,” kata anggota DPRD Sumbar dari Komisi IV, Nurnas kepada media, Sabtu (28/5/2022).
Pihak lain, seperti Tim Percepatan Pemprov, membantu semua hal agar kerja BPN berjalan lancar, termasuk menghabisi mafia tanah yang masih gentayangan. Lambatnya pembangunan tol selama ini, antara lain karena mafia tersebut.
Selain itu, petugas BPN pernah trauma karena kasus pembebasan lahan dibayar dua kali di Padang Pariaman. “Kita memahami trauma itu, tapi sekarang, tidak ada alasan lagi, sebab semua harus dikebut. Jika tidak maka kondite BPN Sumbar akan rusak dan daerah ini akan dipermalukan secara nasional, sebab sudah 3,5 tahun pembebasan lahan jalan tol tak beringsut,” kata Nurnas.
Anggota DPRD Sumbar
HM Nurnas, ST
Ia melihat Pemprov Sumbar saat ini sudah sangat serius, terbukti dengan dibentuknya Tim Percepatan Pengadaan Lahan Jalan Tol. “Lahan yang ada didukung oleh dokumen yang banyak, itu mesti divalidasi oleh BPN. Jika petugas lapangan masih kurang, mestinya ditambah. Tolonglah Sumbar, biar kita sama-sama lega, ” kata dia pula.
Memang, kata Nurnas, DPRD Sumbar tidak terlibat langsung. Dewan memberi dorongan terus-menerus pada eksekutif, agar proyek tol ini, segera tuntas. “Selama ini terkesan pemerintah Sumbar yang lalai bahkan menghalangi, nyatanya tidak demikian. Yang terjadi di lapangan, ada trauma yang dialami peugas BPN dan kemudian jumlah petugas BPN yang kurang,” kata Nurnas pula.
“Saya melihat sekarang ada dorongan Pemprov pada BPN, maka kerjakan sesuai aturan. Jika tenaga kurang mesti ditambah. Kalau ragu akan timbul masalah hukum, maka gandeng aparat hukum,” lanjutnya.
Dengan dibentuk tim yang intens bergerak, maka percepatan akan lebih cepat, bisa 100 Km per jam, jangan 10 Km. “Saya imbau pada Tim Percepatan dan pada BPN. Tanpa itu, tim yang dibentuk gubernur akan tumpul. Kuncinya di BPN, makanya sekali lagi saya minta BPN jangan sampai kekurangan tenaga lapangan. Namanya saja percepatan,” kata Nurnas, politisi Partai Demokrat ini.
Dalam aturan disebutkan, jika semua dokumen sudah divalidasi, sudah sah dan harus dibayar 17 hari kemudian.
Informasi yang didapat media, keterlambatan juga disebabkan akibat proses dan terjadinya beberapa perubahan peraturan di BPN.
Ketua Pelaksana Tim Percepatan Jalan Tol Pemprov Drs. H. Syafrizal Ucok, MM
Tim Percepatan Bicara
Sementara itu, Ketua Pelaksana Lapangan Tim Percepatan Jalan Tol Sumbar, Drs. H. Syafrizal Ucok, MM kepada menyebutkan, ia berupaya sekuatnya untuk menuntaskan pembebasan lahan jalan tol Padang-Sicincin sampai Juli 2022.
“Saya minta semua komponen, semua dunsanak yang terlibat, mitra kerja, apalagi pada pers untuk menolong kerja dalam waktu yang kasip ini,” kata dia.
Data yang diberikan Syafrizal Ucok memperlihatkan, pemerintah menugaskan pada Hutama Karya (HK) untuk membangun ruas jalan Padang-Pekanbaru. Ini terbagi dua, pertama ruas Padang-Lubuk Alung-Sicincin- Padang Panjang dan Bukittinggi. Ruas kedua, seksi Pekanbaru- Bangkinang-Payakumbuh dan Bukittinggi.
Untuk Sumbar, dari Padang ke Sicincin, sudah diterbitkan dua penetapan lokasi (Penlok.) Penlok satu, sepanjang 4,2 Km. Sedang penlok dua, 32,4 Km. Total panjang ruas ini 36,6 Km. “Dari 1.614 bidang tanah, yang sudah dibayarkan 992 bidang. Yang belum 622 bidang, Insya Allah akhir Juni selesai,” kata Syafrizal Ucok.
Dari sisa 622 itu, sudah diapraisal sebanyak 145, tapi musyawarah dengan pemilik baru akan dilaksanakan. Sedang 301 bidang lain sudah apraisal dan musyawarah, namun belum divalidasi. Selain itu ada 29 bidang sedang berperkara di pengadilan, jadi hipotek di bank delapan bidang, sengketa kepemilikan lima bidang. Kemudian, keberatan atas harga satu bidang serta keberatan atas nilai tanah satu pemilik, overlap empat bidang dan aset negara enam bidang, total 622 bidang.
“Dengan demikian, yang sudah dibebaskan untuk tol Padang-Sicincin ini 61,46 persen, dengan total panjang 19,2 Km, sayang masih spot-spot,” kata Syafrizal Ucok yang sehari-hari adalah Staf Ahli Gubernur Sumbar Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Spot-spot maksudnya, di antara lahan yang sudah bebas, ada titik yang belum bebas. “Dari 19,92 Km yang sudah dikerjakan, baru sembilan Km yang sudah benar-benar beres. Ini bisa ditemukan di Penlok satu 4,2 Km dan dua, 4,8 Km.
Kata Syafrizal Ucok, ia mesti bekerja keras untuk menyelesaikan semua masalah tol ini bersama BPN. “Kita sudah dibicarakan di tingkat nasional, semakin lama selesainya, semakin heran bangsa ini pada kita,” kata dia.
Di tempat terpisah, Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, menyebutkan, di bawah masalahnya tinggal tindak lanjut dari pembayaran ganti rugi.
“Kalau ada masalah di bawah, kita selesaikan. Tanah yang sudah beres administrasinya segera bayar. Ada yang sudah beres tetapi belum dibayar juga,” kata Suhatri.
Menurut dia, yang belum selesai tahapan administrasi itu sebagian di Kapalo Hilalang, kalau dokumen sebenarnya lengkap. “Validasi agak lambat sebagian,” kata dia.
Sebagai bupati, ia siap melakukan apa saja, sesuai kewenangan, demi percepatan penyelesaian proyek strategis nasional jalan tol ini. (rls)