PADANG,Lintas Media News.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) tetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) menjadi usul prakarsa DPRD pada rapat paripurna DPRD Sumbar.Jumat (3/12) di ruangan rapat utaam DPRD Sumbar.
Dua Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ranperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Zakat.
Wakil Ketua DPRD Sumbar Swirpen Suib saat memimpin rapat mengatakan.Salah satu hak setiap anggota DPRD yang diatur dalam peraturan perundangan – undangan, hak mengajukan Rancangan Perda. melalui hak tersebut, anggota DPRD dapat menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam peraturan daerah. dengan demikian, terdapat kesesuaian antara perda yang akan dibentuk dengan kebutuhkan masyarakat
Dijelaskan Suwirpen, penggunaan hak usul prakarsa dalam pengajuan Ranperda tersebut, adalah demi memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Melalui usul prakarsa, diharapkan lahir sebuah produk hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah.
Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dalam Propemperda tahun 2021, telah direncanakan bentuk 2 Ranperda Usul Prakasa DPRD tersebut.Ungkap Suwirpen.
Sementara itu,tambah Suwirpen.Ranperda Keterbukaan Informasi Publik diusulkan oleh anggota DPRD yang tergabung dalam komisi I bidang hukum dan pemerintahan. sedangkan Ranperda Pembinaan dan Pengelolaan dan Pengawasan zakat diusulkan oleh Komisi V bidang kesejahteraan rakyat.
Kedua Ranperda Usul Prakasa DPRD Sumbar dimasukan dalam Propemperda tahun 2021, pengusul telah mengkaji dan telah mempertimbakan semua aspek yang terkait, baik terhadap aspek filosofis, sosiologis maupun yuridis.
Secara umum semua fraksi -fraksi mendukung Penepatan Ranperda Usul Prakasa DPRD Sumbar maka kedua Ranperda Usul Prakasa DPRD Sumbar tersebut dapat diterapkan menjadi Prakasa DPRD.
Sekretaris DPRD Sumbar Raflis mengatakan , Pada Prinsipnya kedua Ranperda Usul Prakasa DPRD Sumbar disetujui menjadi Prakasa DPRD dengan beberapa catatan yang perlu jadi perhatian oleh pengusul.
Lebih lanjut sekretaris DPRD menyampaikan dengan ditetapkannya dua Ranperda Usul Prakasa DPRD Sumbar menjadi Prakasa DPRD, maka pembahasannya telah dapat dilaksanakan dengan memperhatikan agenda dewan yang di tetapkan dalam badan musyawarah. (Sri)