Di
PADANG, Lintas Media News.
Kehawatiran tidak terakomodirnya isu pengurangan risiko bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar yang saat ini sedang disusun, perlahan mulai sirna.
Hal ini setelah terjadinya pertemuan antara aktivis kebencanaan melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Sumbar dengan Tim Percepatan Sumbar Madani (TPSM) yang merupakan tim perumus penyusunan RPJMD Sumbar tahun 2021-2025 yang ditunjuk oleh Gubernur Sumbar, akhir minggu lalu, di Istana Gubernuran, Jl Sudirman, Padang.
Salah satu masukan penting F-PRB, bagaimana pengurangan risiko bencana (PRB) dapat secara eksplisit termuat dalam visi RPJMD. “Kalau hanya dalam program unggulan, hanya menjadi tanggungjawab OPD tertentu saja,” ujar Robi Syafwar, Direktur Jemari Sakato.
Hal senada disampaikan Patra Rina Dewi, aktivis Komunitas Siaga Tsunami (Kogami), dimana dia berharap adanya penguatan PRB dalam infrastruktur serta SDM. Diingatkannya, ada Permendikbud No 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Satuan Pendidikan Bencana harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, tetapi perlu didukung melalui RPJMD.
“Termasuk fungsi Sekda yang ex officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), meski diperkuat sehingganya proses koordinasi dan sinergi dalam PRB bisa lebih efektif,” tuturnya.
Ikut pula memberikan masukan, Ketua Pusat Studi Bencana Unand, Fauzan, kemudian pengamat kebijakan publik dari Universitas Negeri Padang (UNP), Dzikri Alhadi, yang menyorot penguatan koorsinasi PB antar kabupaten / kota, serta tata kelola kelembagaan Penanggulangan Bencana (PB) terkait dengan Perda Sumbar No 5 Tahun 2007 tentang PB.
Tim TPSM yang hadir saat bertemu dengan F-PRB tersebut ada 6 orang; Miko Kamal, Medi Iswandi, Sudarman, Hidayat, Yosrizal dan Niki Laoda Hariyona.
Dalam menanggapi apa yang menjadi harapan F-PRB, Medi Iswandi menyampaikan bahwa masukan tersebut akan disampaikan ke OPD yang akan menyusun RPJMD. “Masukan F-PRB pada dasarnya dapat diakomodir dengan cara memasukkan PRB dalam Indikator Kerja Utama (IKU) Gubernur, sehingga semua OPD bergerak untuk mencapai tujuan yang sama,” terangnya.
Tim TPSM secara bergantian memberikan tanggapan, dan berharap kepada F-PRB membuat matrix dan roadmap yang jelas dan selaras antara output dan outcome.
Kemudian Buya Masoed Abidin, ulama Sumbar yang merupakan Ketua Dewan Pengarah F-PRB mengingatkan tentang ancaman bencana yang multi dimensi. “Tujuan F-PRB Sumbar memberikan masukan agar secara bersama-sama kita mampu memperkecil risiko, kalau pun terjadi bencana dan silahkan tim penyusun untuk menelaah lebih dalam,” ujar Buya.
Selanjutnya, setelah memberikan masukan, F-PRB akan tetap mengawal proses penyusunan RPJMD 2021-2025, utamanya terkait tentang pengintegrasian PRB dalam RPJMD dan kebijakan-kebijakan turunannya.
(Rel/PRD)