Padang Pariaman,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Pariaman Ir. Arwinsyah MT sangat menyesalkan atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tidak lagi mengaktif Posko Cek Poin covid 19.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Arwinsyah ketika ditemui diruang kejanya Rabu (13/5/2020). Ini yang sangat kita sesalkan kebapa semua tenda ini tidak adalagi petugas padahal kita telah menyetujui PSBB ini di perpanjang sampai tgl 29 nanti.
Saya juga baru tau bahwa semua tenda ini ditutup karena beberapa hari yang lalu saya sengaja mendatangi semua tenda posko ini rencana akan membagikan baju ADP kepada petugas yang ada di setiap tenda posko tersebut sampai saat ini baju itu masih ada diatas mobil saya, aku Arwinsyah.
Mengetahui kejadian seperti itu saya lansung telpon Bupati dan Bupati mengalihkan kepada Sekda karena masaalah tekhnis dan sekda bisa menjawab secara tegas dan saya telpon Kepala BNPB Budi dan budi menjawab tidak adalagi anggaran yang bisa digunakan untuk ini, kami sudah ajukan dana untuk penambahan ini tapi dicoret oleh Sekda.
Pada hal kami di DPRD Padang Pariaman telah membuka kran anggaran ini seluas luasnya dan untuk 4 bulan kedepan kami telah menyetujui anggaran dana Rp 80 milyar termasuk bantuan sosial, namun secara tekhnis kami kurang tahu dimana masaalahnya.
Disisi lain hal ini akan membuat daerah kita menjadi jelek karena telah keluar dari apa yang telah disepakati untuk pelaksanaan PSBB ini.
Saat ini Kami di DPRD seolah di pojokan dibilang tidak koperatif dalam persetujuan penggunaan Anggaran pada hal untuk anggaran covid 19 ini kami telah membuka kran selebar- lebarnya. Tegas Arwinsyah
Kita sebenarnya sudah kasihan sama semua OPD yang Ibaratnya seorang laki - laki sudah 3 kali disunat. Namun dibalik itu sangat kita sayangkan beberapa bangunan pisik tetap dilanjutkan pada hal seharusnya tidak termasuk skala prioritas seperti lanjutan penbangunan Masjid Raya samping Kantor Bupati itu juga menggunakan APBD kita, keluh Arwinsyah mengakhiri.
(Nurdin Tanjung)