PADANG,Lintas Media News.
Tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar)sepakat.Sampai hari Senin tanggal 4 Mai,bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 belum juga cair,maka gubernur Sumbar Irwan Prayitno (IP) dianggap gagal sebagai Panglima penanganan covid-19 di Sumbar.

Pernyataan ketiga Fraksi itu disampaikan anggota Fraksi Partai Gerindra Hidayat pada wartawan saat menggelar jumpa pers di ruangan khusus I DPRD Sumbar.Kamis (30/4),sehubungan belum turunnya bantuan untuk masyarakat Sumbar yang terdampak covid-19.

"Dana bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) tersebut harus cair paling lambat Senin (4/5) besok",kata Hidayat tegas.

Tiga fraksi yang sepakat untuk memperjuangkan bantuan covid-29 tersebut adalah, Gerindra, Golkar dan Fraksi Demokrat.Dan tiga orang yang mewakili fraksinya yaitu,Hidayat,Ketua Fraksi Gerindra. H. M. Nurnas, Sekretaris Fraksi Demokratdan  dan Sekretaris Fraksi Golkar Afrizal.

Sekretaris Fraksi Demokrat H. M. Nurnas menegaskan, yang mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu pemerintah provinsi. Dengan demikian, harus siap dan seluruh pemerintah kabupaten/kota juga harus siap.

“Tapi,sampai hari ini kesiapan itu tidak tampak,termasuk kesiapan dalam koordinasi pendataan, bagaimana komunikasi antara provinsi dengan kabupaten/ kota sehingga hal ini menjadi kendala,” kata Nurnas menimpali.

Sementara, Afrizal dari Fraksi Golkar mengungkapkan  kegeramannya terhadap lambannya proses pencairan bantuan tersebut.Yang menurut Afrizal  sudah berkali–kali pihaknya mendesak  pemerintah provinsi untuk segera mencairkan dana bantuan tersebut.

“Saya sudah sangat geram melihat situasi ini. Mestinya, ini sudah bisa diselesaikan karena ketika mengajukan PSBB harusnya sudah menyadari konsekwensinya bahwa semua harus siap,” tegas Afrizal.

Ketua Fraksi Gerindra Hidayat kembali meminta ketegasan Gubernur dalam koordinasi sebagai Ketua Gugus Tugas Provinsi. Situasi saat ini adalah darurat bencana, dan membutuhkan kesigapan dalam penanganannya.

“Gubernur sebagai Ketua Gugus Tugas harus tegas dalam koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota. Kalau ini tidak bisa dilakukan, sementara kondisi masyarakat semakin sulit, Gubernur telah gagal sebagai ketua gugus tugas,” kata Hidayat

Dia memperkuat anggaran sudah disiapkan, sesuai dengan kebutuhan. Eksekusi anggaran ada di tangan gubernur. Sesuai dengan aturan, jika terjadi peristiwa bencana dan anggaran tidak terduga sudah habis maka bisa dilakukan pengalihan anggaran.

Ini sudah dilakukan, termasuk untuk kebutuhan pembelian alat pelindung diri (APD) serta peralatan penunjang medis lainnya. ada sekitar Rp600 miliar anggaran untuk itu. Sebanyak Rp209 miliar lebih untuk bantuan JPS bagi warga terdampak Covid-19.

“Lalu apa lagi? masih soal data penerima? Ini yang menjadikan kepala daerah terlihat lamban! Koordinasi tidak jalan!” ujarnya.

Lebih jauh, baik Hidayat, Nurnas maupun Afrizal mewanti – wanti pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Kondisi kesulitan ekonomi belum akan bisa membuat masyarakat disiplin dalam mematuhi aturan pemerintah. Bahkan, bisa saja akan berdampak kepada kerawanan sosial jika hal itu tidak segera ditanggulangi.(Sri)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melakukan kunjungan bersama Staf Khusus BNPB RI Marsekal Pertama Emanuel ke beberapa fasilitas yang telah dipersiapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan penyebaran Covid-19.Kamis (30/4).

Dalam kunjungan ke Bapelkes Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan. Bapelkes Padang dikhususkan untuk menerima pasien positif ringan. total tempat tidur sebanyak 24 buah, sudah di isi sebanyak 20 orang, dengan keterangan 3 orang sudah sembuh, 1 orang hasil tes negatif dan 16 orang dalam perawatan. dan kegiatan yang dapat dilakukan pasien sehari-hari yaitu seperti berjemur, senam dan konseling.

Selanjutnya, dalam kunjungan ke RS. Unand. Direktur RS. Unand Dr. Yevri Zulfiqar melaporkan, fasilitas penanganan pasien covid-19 terletak di basement dengan ketersediaan kamar sebanyak 12 buah dengan keterangan 5 kamar untuk PDP Positif dan 7 kamar untuk PDP. Sejauh ini RS Unand telah memeriksa pasien ODP sebanyak 51 orang, dan pasien PDP 14 orang.

Pasien PDP Positif yang sedang diisolasi sekarang sebanyak 4 orang. Permasalahan sekarang RS. Unand berharap dapat mengembangkan ruang operasi dan diharapkan dapat menjadi rujukan untuk membantu penanganan pasien yang memperlukan tindakan operasi selain fasilitas ruang operasi yang ada di RS. M. Djamil.  Selain itu, RS. Unand juga menjadi RS yang mengadakan pelatihan SWAP test bagi tenaga medis.

Kunjungan di Laboratorium FK. Unand Gubernur Sumbar menyampaikan, RS. Unand memiliki sarana penunjang penangan yaitu 3 mesin PCR yang dapat memeriksa maksimal 480 spesimen per hari dengan 4 kali tahapan dengan target minimal 200 spesimen per harinya.

Terkait hal tersebut, Provinsi Sumatera Barat juga akan mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat melalui BNPB RI untuk membuat mesin ekstraksi robotik (automatic spin column extraction) yang berfungsi untuk mendekteksi spesimen terjangkit atau tidak Covid-19. Dengan adanya penambahan mesin tersebut Provinsi Sumatera Barat dapat memproses sampai dengan 700 spesimen dalam satu hari. Dengan kemampuan tersebut, Provinsi Sumatera Barat diharpkan dapat membantu provinsi tetangga dalam pemeriksaan spesimen Covid-19.

 Staf khusus BNPB RI Emmanuel S. menyebutkan, dari 9 Provinsi yang dikunjungi Provinsi Sumatera Barat telah melakukan terobosan yang luar biasa secara masif dalam penanganan penyebaran covid-19. Salah satunya Provinsi Sumatera Barat juga dapat membantu Provinsi tetangga dalam mengidentifikasi status ODP yang terjangkit.

Provinsi Sumatera Barat tidak hanya melibatkan rumah sakit saja untuk penanganan covid-19 tetapi juga menyediakan tempat karantina sebanyak 9 tempat yang sudah beroperasi dan tersebar di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan beberapa tempat tambahan apabila tempat karantina yang ada sudah penuh. Oleh karena itu, kunjungan ini akan kami buatkan laporannya dan akan kami himpun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh Provinsi Sumatera Barat dan memprosesnya di pusat.

Dalam kesempatan ini, Kepala Lab. FK Unand (dr. Andani) juga menyampaikan ada kebahagiaan tersendiri ketika menemukan hasil pemeriksaan atau uji spesimen yang memperlihatkan jumlah spesimen yang positif. Alasannya yaitu, temuan spesimen positif tersebut selain berasal dari orang yang PDP, juga ditemukan pada orang yang berstatus ODP dan OTG, dan otomatis kita dapat melakukan tracking secara masif siapa saja orang yang bertemu dengan orang memiliki spesimen positif tersebut.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melakukan pengawasan langsung terkait dengan penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Sumatera Barat dan berlakunya Permenhub RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Masa Mudik Lebaran Tahun 2020.

Kehadiran Gubernur disambut oleh Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan beserta jajarannya.Minggu (26/4) di Posko Perbatasan Dharmasraya.

Kebijakan itu diterapkan sejak Jum'at 24 April hingga 31Mei 2020 mendatang. Aturan ini bisa diperpanjang tergantung kebijakan dari pusat. Sementara pelaksanaan tugas ini dilakukan oleh polisi dan TNI.

Sarana transportasi darat yang dilarang ialah kendaraan bermotor umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang. Kemudian kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor, kapal angkutan penyeberangan, kapal angkutan sungai dan danau.Jelas Gubernur.

Larangan ini dikecualikan untuk kendaraan pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia, pejabat yang mengurus Covid-19, kendaraan dinas operasional dari TNI dan Polri. Pengecualian juga berlaku untuk kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah dan mobil barang dengan tidak membawa penumpang.

Bagi pengendara yang nekat tetap masuk atau keluar Sumbar akan disuruh putar balik sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Gubernur Sumbar mengimbau agar masyarakat membatalkan rencana jika ingin mudik ke Sumbar. Kebijakan ini dilakukan agar bisa menekan angka penyebaran covid-19.Saudara kita yang ada diperantauan ingin pulang mudik, lebih baik membatalkan niatnya. Daripada nanti di perbatasan disuruh kembali.

Mulai besok, Senin (27/4) Posko Perbatasan akan dijaga oleh aparat Kepolisian dan TNI. Semua perbatasan ditutup buat kendaraan masuk maupun keluar.

Sementara,Bupati Dharmasraya Sutan Riska menekankan dengan telah adanya Permenhub RI Nomor 25 Tahun 2020, maka seluruh perangkat daerah yang terkait dalam penanganan Covid-19 diminta untuk semakin fokus dan benar-benar memberikan perhatian serius, agar penyebaran wabah virus corona tidak semakin meluas.

Kita jangan sampai lengah. Penyebaran virus ini sangat cepat. Saya minta untuk semua gugus tugas tetap bekerja, namun dialihkan dalam gencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat benar-benar mengerti dan paham tentang bahaya penyebaran wabah Covid-19 ini.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Meninjau lokasi longsor jalan lintas Sicincin-Malalak menuju Bukittingi Kabupaten Agam, provinsi sumatera barat.Minggu (26/4).

Ikut dalam rombongan Wahub, kepala Dinas  Pekerjaan Umum (PU) Sumbar Fathol Bari, BPBD Sumbar yang mewakili, Bupati kabupaten Agam Indra Catri, Camat Melalak Ricky Eka Putra, Wali Nagari Malalak Abdul Hamid dan Instansi lainnya.

Nasrul Abit turut prihatin atas bencana yang menimpa kabupaten Agam sehingga jalan alternatif masyarakat Malalak menuju Bukittinggi jadi putus akibat material longsor dan batu besar yang jatuh dari lereng bukit.

Terkait dengan ini kendaraan belum bisa melewati jalan tersebut, sebab bebatuan cukup besar yang menutupi badan jalan, belum maksimal dilakukan pekerjaan kerena reruntuhan diatas masih berjatuhan termasuk beberapa batu masih gatung dilerengnya.

Nasrul Abit mengatakan, bagi pengendara roda dua, maupun roda empat pada saat perjalanan dari arah sicincin menuju balingka sementara belum bisa dilewati, terpaksa harus mencari jalan alternatif lainya.

Menurut laporan longsor ini terjadi kemarin sore, Sabtu (25/4/2020). Pagi ini Nasrul Abit bersama rombongan langsung meninjau lokasi longsor tersebut, dalam kejadian tidak ada korban jiwa.

Wagub mengharapkan, pembukaan jalan terhadap titik longsor itu selesai dalam dua minggu, teknisnya pengerjaan sudah diserahkan kapada Dinas Pengerjaan Umum (DPU), cukup berat satu gunung harus dibuka semua namun tetap segera dibersihkan, sehingga tidak ada lagi resiko berikutnya, pekerjaannya bisa dipercepat, tapi ini sangat tergantung pada cuaca.

Dikatakan Wagub, untuk pekerjaan pembukaan jalan yang tertimbun material lonsor, provinsi akan bertanggung jawab terhadap bencana ini, tentu Pemrpov harus berkoordinasi dengan pihak kabupaten, baik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam. Jalan ini kebutuhan dan tanggung jawab  bersama, tentu segera kita perbaiki.

Mudah-mudahan masyarakat yang masih tinggal di sekitaran lokasi, mau pindah ke tempat yang aman, demi keselamatannya.Tutup Nasrul Abit.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno melakukan kunjungan ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) terkait pemberlakuan Permenhub RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Trasnportasi dalam Masa Mudik Lebaran Tahun 2020.Sabtu (25/4).

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memastikan bahwa pada moda transportasi udara di Provinsi Sumatera Barat pemberlakukan Permenhub RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam masa mudik lebaran Tahun 2020 berjalan dengan baik dan efektif.

Dapat dilihat bersama pada hari ini (sabtu, 25 April 2020) Provinsi Sumatera Barat telah mematuhi peraturan tersebut, namun diharapkan untuk penerbangan pengiriman kargo agar tidak terdampak, karena saat ini kita masih menunggu kiriman APD dengan jumlah banyak dan alat laboratorium penunjang pemeriksaan utk kebutuhan rumah sakit penanganan covid-19 di Sumatera Barat.

Officer in Charge (OIC) PT. Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau (Hendry Zai) juga mengatakan, bahwa sejak pukul 00.00 WIB dini hari tadi untuk penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal kecuali untuk penerbangan khusus sudah diberhentikan, sehingga untuk penerbangan kemarin yang tersisa 4 sampai 5 flight sudah parkir di BIM dan tidak ada jadwal penerbangan kembali ke daerah lain. Begitu juga hampir diseluruh bandara di Indonesia telah banyak parkir pesawat yang tidak ada penerbangan selanjutnya.

Gubernur Sumatera Barat (Irwan Prayitno) juga menyampaikan, terima kasih kepada Pemerintah Pusat khususnya kepada Presiden yang telah memberlakukan peraturan tersebut. Sehingga kita di Provinsi Sumatera Barat merasakan manfaat yang sangat besar, yaitu dapat mengendalikan angka jumlah pemudik yang masuk ke wilayah Sumatera Barat sekaligus dapat menekan angka penyebaran Covid-19.

Untuk Selanjutnya, Provinsi Sumatera Barat dapat mengoptimalkan penanganan secara intensif kepada orang yang sudah terdampak. Mudah-mudahan kedepan selama pelaksanaan PSBB, Provinsi Sumatera Barat dapat terbebas dari penyebaran Covid-19.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno, meninjau kesiapan RSUD Pariaman sebagai RS khusus penanganan Covid-19 di Sumbar.Sabtu (25/4).

Kedatangan Gubernur dan rombongan disambut langsung oleh Walikota Pariaman Genius Umar serta Direktur RSUD Pariaman dr. Indria Velutina dan beberapa pejabat Pemerintah Kota Pariaman lainnya.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyebutkan bahwa pada 4 Mei nanti, Insha Allah RSUD Pariaman akan dapat beroperasi memberikan pelayanan penuh untuk pasien khusus covid-29 dan untuk sekarang masih dalam proses pengerjaan sarana dan prasarananya.

 Menurut Gubernur Irwan, bahwa kapasitas tempat tidur yang tersedia sementara ini sebanyak 51 buah dan untuk tenaga medis dan tenaga perawat telah juga dipersiapkan dan sudah didukung oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah yang mudah-mudahan dapat memaksimalkan kinerja penanganan Covid-19.

Gubernur juga menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menyiapkan RS-RS penanganan penularan Covid-19, dengan asumsi bahwa akan terjadi lonjakan sampai +/- 350 orang yang akan positif pada puncak penyebaran Covid-19 di Sumatera Barat. Untuk itu pemprov harus menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan prediksi dari beberapa ahli.

RS-RS penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat diantaranya yaitu;
a. RS rujukan Kementerian Kesehatan yaitu; RSUP Dr. M. Djamil dengan kapasitas penanganan pasien Covid-19 untuk 40 orang.

 RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dengan kapasitas untuk 24 orang.RS khusus Covid-19,
 RSUD Pariaman dengan kapasitas penanganan untuk 160 orang dan RSUD. Dr. Rasyidin untuk 112 orang,dan RS Rujukan Provinsi Semen Padang Hospital untuk 54 orang, RS. Unand untuk 12 orang, RSUD Solok untuk 20 orang dan RST. Dr. Reksodiwiryo.

Dengan adanya RS khusus Covid-19 ini, diharapkan dapat lebih meringankan serta sangat membantu pelaksanaan tugas petugas kesehatan, dan jika mereka hanya bertugas dan tersebar di Kabupaten/Kota masing-masing, penanganannya akan kurang optimal.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno juga memberikan apresiasi atas dukungan Walikota Pariaman (Genius Umar) terhadap kebijakan pemprov yang menjadikan RSUD Pariaman menjadi RS khusus Covid-19.

Gubernur sangat berharap, kiranya Walikota Pariaman dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi RSUD Pariaman sebagai rumah sakit rujukan covid-19 dan dapat mensosialisasikannya ke tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian tidak ada lagi penolakan dari beberapa masyarakat karena ketidaktahuan mereka akan fungsi dan manfaat RSUD Pariaman sebagai rumah sakit rujukan dimaksud.

Gubernur Sumatera Barat juga menyampaikan, bahwa selain telah dilaksanakannya PSBB Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat secara nasional telah melakukan pelarangan bagi masyarakat yang ingin mudik ke kampung halamannya.

Mulai dari penghentian jadwal kereta, jadwal transportasi bus antar provinsi serta penghentian keberangkatan penerbangan komersil di seluruh bandara yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, mudah-mudahan Provinsi Sumatera Barat dapat melalui wabah penularan virus Covid-19 ini lebih cepat tanpa harus mengalami puncak seperti yang diperkirakan tersebut. Insha Allah.(rel)

JAKARTA.Lintas Media News.
Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus mengatakan.Keputusan Presiden RI Joko Widodo untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, patut didukung oleh semua kalangan. Meskipun demikian, RUU ini harus tetap kita cermati.

Dalam keterangan persnya, hari Jumat (24/4).Firdaus menegaskan.
Dengan ditundanya pembahasan salah satu RUU tersebut,berakti pemerintah,dalam hal ini Jokowi telah mendengarkan aspirasi masyarakat sebagaimana keberatan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh.

Setidaknya Presiden telah menunda pembahasan salah satu RUU yang semula akan dibahas bersama RUU lainnya, yaitu RUU KUHP.

Sementara itu Taufiqurahman Ruki, Wakil ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat meminta, jajaran pengurus SMSI agar tetap mencermati RUU Omnibus Law secara menyeluruh. “Pembahasan  RUU Omnibus Law, seharusnya juga lebih disoroti SMSI karena berpotensi mementahkan banyak UU,” ujar Wakil ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat ini.

Dalam kondisi seperti ini, kata dia, sebaiknya anggota DPR tidak melanjutkan  pembahasan omnibus law ini secara keseluruhan. Karena kurang tepat jika dipaksakan untuk segera diputuskan.

“Idenya  bagus, tetapi secara substansi harus cermat. Nah kecermatan ini yang kita susah dapatkan dalam kondisi DPR dan situasi publik secara nasional seperti saat ini" ujar Taufiequrahman Ruki yang kini juga memimpin Perkumpulan Urang Banten (PUB) yang tersebar di Indonesia dan berbagai belahan dunia.

Menurut Taufiequrrahman Ruki, yang menjadi prioritas harus dilakukan DPR kondisi menghadapi Covid-19 seperti ini adalah dengan merivisi UU APBN "revisi UU APBN" tandas mantan ketua KPK ini.

Oleh karena itu, sebagaimana diberitakan sebelumnya,
terhadap  rencana pembahasan RUU-RUU tersebut Dewan Pers meminta pemerintah dan DPR menundanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Firdaus dan jajaran kepengurusan SMSI di seluruh Indonesia yang beranggotakan 600 media siber.

SMSI menudukung Dewan Pers yang secara tegas menolak pembahasan RUU KUHP dan RUU Cipta Kerja karena pemerintah perlu fokus menangani Pandemi Covid-19, selain di dalam RUU tersebut terdapat pasal yang dapat mendegradasi kemerdekaan pers. “Ini persoalan penting bangsa yang perlu didengar  oleh pemerintah.” kata Firdaus.

Dalam persoalan ini, Presiden Jokowi tampaknya segera merespon permohonan penundaan pembahasan salah satu RUU tersebut. “Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (24/4).

Menurut Jokowi, penundaan tersebut memberi waktu yang lebih lama baik bagi pemerintah maupun DPR untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan.

Sebagaimana diberitakan oleh ratusan media siber, SMSI meminta Pemerintah memperhatikan keberatan Dewan Pers yang mewakili unsur pers dalam berdemokrasi, untuk menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dalam rapat kerja di tengah pandemi Covid-19.

Menyikapi hal tersebut, dalam keterangan pers tertanggal 16 April 2020, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pembahasan berbagai rancangan perundangan, termasuk RUU KUHP dan RUU Cipta Kerja tersebut, sampai dengan kondisi yang lebih kondusif, sehingga pelaksanaan proses legislasi dapat berjalan secara layak, memadai dan memperoleh legitimasi, saran, dan masukan yang baik dari masyarakat sipil maupun komunitas pers secara maksimal.

Dewan Pers tetap mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam upaya menanggulangi pandemi global Covid-19. Karena itu mendesak agar perhatian semua pihak termasuk DPR RI dicurahkan kepada upaya kolektif menangani pandemi dan dampak-dampaknya pada seluruh sektor dan aspek kehidupan masyarakat. “Pemerintah dan DPR harus dapat menjadi tauladan bagi publik dalam hal upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan gejolak di masyarakat," ujar M. Nuh dalam rilisnya.

Dewan Pers menolak pembahasan RUU KUHP terkait dengan pasal-pasal yang dapat mempengaruhi kemerdekaan pers antara lain Pasal 217-220 (Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden), Pasal 240 dan 241 (penghinaan terhadap Pemerintah), Pasal 262 dan 263 (penyiaran berita bohong), Pasal 281 (gangguan dan penyesatan proses peradilan), Pasal 304-306 (tindak pidana terhadap agama), Pasal 353-354 (Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara), Pasal 440 (pencemaran nama baik), dan Pasal 446 (pencemaran terhadap orang mati) serta pasal-pasal lainnya. (***)

Padang Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengunjungi beberapa Posko Check Point yang ada di perbatasan, termasuk perbatasan Sumatera Barat (Sumbar) dengan Sumatera Utara (Sumut).

Terkait Instruksi Presiden Repubulik Indonesia Joko Widodo melarangan masyarakat mudik ke kampung halaman. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno langsung mengunjungi posko perbatasan Sumbar - Sumut di Mandailiang Natal (Sumut) dan posko perbatasan di Muara Cubadak, Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman (Sumbar), Jumat (24/4/2020).

Untuk posko perbatasan Mandailiang Natal (Sumut) gubernur Sumbar menitip pesan kepada petugas setempat, untuk menghentikan semua kendaraan yang akan masuk ke wilayah Sumbar, baik itu kendaraan pribadi, travel maupun kendaraan bus untuk tidak lagi masuk ke Sumbar.

Selanjutnya rombongan kembali menuju posko perbatasan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman (Sumbar). Di posko itu terlihat Sekda Pasaman Drs. H. Mara Ondak sudah menunggu kehadiran rombongan gubernur Sumbar.

Dalam pertemuan tersebut gubernur Sumbar minta agar perbatasan itu lebih tegas terhadap orang yang ingin masuk ke Wilayah Sumbar. Ini dilakukan supaya tidak ada lagi kendaraan yang masuk ke Sumbar.

Selain itu, imbauan secara gencar kepada masyarakat untuk tidak mudik selama pandemi Covid-19. Dan bagi masyarakat yang terlanjur mudik agar meningkatkan pengawasan, meningkatkan protokol kesehatan, tetapi tidak melakukan screening secara berlebihan.

Irwan Prayitno menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan paling utama yang diupayakan pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Artinya, keselamatan rakyat ialah hukum tertinggi, untuk itu mari kita lawan Covid-19 bersama-sama.

Menurut Irwan, imbauan presiden agar semua orang dilarang mudik ke kampung halamannya. Termasuk pelaranganan menggunakan transportasi massal lainya, seperti keretap api, kapal laut, pesawat, bus serta mobil pribadi.

Gubernur menjelaskan, regulasi transportasi terkait pelarangan mudik berlaku untuk angkutan umum penumpang dan kendaraan pribadi. Kebijakan ini mulai berlaku pada Jumat 24 April 2020 secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan.

Sementara penerapan sanksi bagi pelanggar larangan mudik baru akan berlaku mulai 7 Mei 2020 belum bisa mengungkapkan apa bentuk sanksi yang akan diterapkan. Sanksi tersebut masih dibahas di Permenhub.

Pelarangan mudik akan diberlakukan sampai dengan tanggal 2 Syawal 1441 H, dan dapat menyesuaikan apapun kebijakan pusat akan kita dukung. Semua ini untuk kebaikan kita semua.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno sangat mendukung larangan mudik Lebaran 2020 bagi seluruh warga, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rapat terbatas online bersama para menteri pada Selasa (21/4/2020).Ucap Irwan saat mengunjungi terminal  Aur Kuning Bukittinggi.Jum'at (24/4).



Menurutnya, larangan tersebut bisa mengendalikan angka jumlah pemudik yang masuk ke wilayah Jabar sekaligus angka penyebaran Covid-19.

Arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) sudah jelas kita semua harus patuhi. Data menunjukkan makin banyak yang mudik, maka tingkat naiknya (orang) positif Covid-19 juga makin tinggi. Makin sedikit mudik, maka positif Covid-19 juga makin sedikit.

Apalagi masyarakat Minangkabau yang ada diperantauan memiliki tradisi setiap lebaran pulang mudik untuk silaturahmi dengan keluarga di kampung. Untuk sementara tahun ini saya harap ditunda terlebih dahulu sampai Covid-19 ini benar-benar hilang di muka bumi.Kata Gubernur.

Diakuinya, bahwa silaturahmi dengan mudik merupakan hal yang baik, tapi mencegah penyakit jauh lebih baik untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.Silaturahmi sementara bisa kita ditunda, tapi mencegah penyakit yang berujung kematian tidak bisa ditunda.

 Irwan Prayiyno meminta semua elemen masyarakat tetap fokus pada pencegahan meluasnya Covid-19 dengan mengurangi mobilitas antar daerah. Kebijakan ini adalah untuk memutus mata rantai persebaran virus corona.

Gubernur juga meminta pada Walikota Bukittinggi untuk menutup sementara aktivitas terminal Aur Kuning sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo.Menutup semua aktivitas Terminal Aur Kuning mulai hari ini (24/4) sampai 7 Mei 2020, dan apabila ketentuan kembila memungkinkan sampai tanggal 31 Mei 2020.Semua angkutan umum baik kota, ataupun antat provinsi harus dihentikan sementara.

Pada kunjungan tersebut gubernur Sumbar di dampingi oleh Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Kapolres Bukittinggi AKBP Iman Pribadi Santoso, Sekda Bukittinggi Yuen Karnova dan dan beberapa pejabat lainnya.(rel)

 Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno, meninjau kesiapan Rumah Sakit dr.Achmad Muktar (RSAM) Covid-19 Bukittinggi dalam melayani pasien yang suspect virus Corona (COVID-19).Jum'at (24/4).

Saat ini RSAM Bukittinggi memiliki 20 tempat tidur yang siap pakai untuk merawat pasien Covid-19 dan akan ada tambahan lagi 4 (empat) tempat tidur, sehingga menjadi 24 tempat tidur.Dari 20 tempat tidur tersebut sudah ditempati oleh  delapan pasien Covid-19 dan 2 dua diantaranya sudah positif virus corona.

Rumah Sakit Achmad Muchtar Bukittinggi sangat membantu dalam penanganan Pasien Covid-19 di Sumatera Barat. Apalagi RSAM Bukittinggi sudah mempersiapkan sejumlah peralatan, seperti tempat tidur dalam ruang isolasi

Gubernur Irwan Prayitno meninjau ruang baru milik RSAM, Bukittinggi yang segera diaktifkan untuk isolasi pasien virus corona (COVID-19) sehingga penanganan pandemi penyakit tersebut di wilayah itu dan sekitarnya lebih optimal.

Selain itu, penyediaan ruang isolasi tersebut juga telah didukung oleh tenaga medis spesialis paru-paru dan alat kesehatan yang khusus untuk menangani pasien dalam pengawasan COVID-19.Sehingga diharapkan penanganan kasus corona di Sumbar dapat lebih maksimal.Kata Irwan Prayitno.

Pada kesempatan tersebut Irwan Prayitno mengunjungi salah satu pasien positif Covid-19 yang dirawat di Rumah sakit itu. Pasien tersebut adalah lelaki (56) inisial " I " yang merupakan teman seperjuangan dari gubernur Sumbar.

"Assalammualaikum Pak I. Saya Irwan Prayitno bagaimana kesehatannya? Saya lihat makannya banyak, lahap sekali. Semoga bapak cepat sembuh ya," ucap gubernur.

Irwan Prayitno terus memberi semangat buat sahabatnya tersebut. Terus jaga imunitas dengan melakukan olahraga kecil selama 15 menit.

"Selalu olahraga untuk jaga imunitas tubuh dan yang terpenting selalu berdoa kepada Allah SWT untuk kesembuhan dari Covid-19," katanya.

Selanjutnya sahabat Gubernur tersebut akan terus berjuang untuk kesembuhannya, karena menurutnya dalam tubuhnya tidak ada memiliki penyakit bawaan dan InsyaAllah bisa disembuhkan.

Ia berpesan kepada masyarakat Sumbar, Virus Corona bisa menularkan siapa saja tanpa memandang strata sosial, kelas, dan gender. Menurutnya, Covid-19 bukan penyakit yang sifatnya aib bagi keluarga dan individu yang bersangkutan.Untuk itu, selalu jaga kebersihan, jaga jarak dan jangan keluar rumah kalau tidak penting betul, mari kita putus mata rantai virus corona.

Sudah selayaknya pimpinan daerah, pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dapat memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat luas, bahwa musibah bagi yang terpapar virus ini bukan mereka kehendaki.

Pasien konfirmasi juga harap masyarakat selalu memberikan spirit, baik spiritual maupun material untuk saling membantu. Dengan spirit bersama masyarakat tersebut akan lebih mempercepat proses penyembuhannya nanti.

"Kami juga yang sudah terpapar tidak ingin virus ini tersebar untuk mengenai yang lain. Cukup kami saja atau sampai di kami saja yang merasakan sakitnya berjuang demi untuk mendapatkan kesembuhan bagi kami sekeluarga,sampaikan salam kami kepada masyarakat sekitar kami, tolong doakan kami. Kami sehat-sehat saja,"punya I.(rel)

 Padang.Lintas Media News.
Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto. M.H. Melepas Rombongan Dengan Skala Besar TNI - POLRI Beserta Instansi Terkait Melaksanakan Patroli Dan Memberikan Himbauan Sosialisasi PSBB di Kota Padang.Jumat (24/4) di Depan Halaman Mapolda Sumbar.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto. M.H. didampingi Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Rudy Sumardiyanto, S.H. M.Si Beserta Pju Polda Sumbar mengatakan. Kegiatan ini harus dilakukan karena, belum tentu sekali saja semua masyarakat paham apa itu PSBB dan ini tidak hanya di Kota Padang saja.Di Polres-polres juga melaksanakan hal yang sama

Menurut Kapolda,selama 3 hari dalam penetapan PSBB akan selalu dievaluasi terkait dengan output,kegiatan ini diharapkan dapat menekan angka positif Covid-19,Orang Dalam Pantauan (ODP) dan menekan Pasien Dalam Pantauan (PDP).

 "Secara Umum saya sudah melakukan Pengecekkan Pos larangan mudik resmi dari pemerintah, jadi kemungkinan pasti mudik akan terjadi",kata Toni.

Dijelaskan Toni,orang minang yg terkenal perantau,seperti yang berada di Medan,Riau Jambi dan Lampung,pasti mereka akan pulang kampung.Sehingga potensi jalur darat akan terjadi.

"Untuk menekan angka positif covid-19 ini, sudah kita evaluasi,dalam pelaksanaan PSBB ini, harus ada kegiatan kegiatan yang bersinergi antara TNI POLRI Pol PP dan Instansi terkait",tutup Toni.(ST)

Padang.Lintas Media News.
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polisi Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik mengatakan.Pada tahun ini,Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumbar tidak melasanakan razia dan penindakan.Karena, semua kegiatan dialihkan pada Operasi Keselamatan Singgalang 2020.

Pada operasi keselamatan Singgalang 2020 yang berlangsung selama 14 hari ini telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti Preemtif, Preventif dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.

“Kegiatan Preemtif pelaksanaannya diperbanyak untuk penyuluhan, penyebaran pemasangan spanduk,
himbauan-himbauan kepada masyarakat, pembagian sarung tangan, masker dan lain sebagainya,"jelas Satake Bayu baru-baru ini dalam pers relisnya.

Setelah berakhirnya Operasi Keselamatan Singgalang 2020 ini, pada tanggal 19 April lalu,Polda Sumbar  melakukan analisa dan evaluasi (anev) terkait operasi tersebut.

Bayu, dalam kegiatan itu untuk tahun 2020 terjadi peningkatan di bandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 penyuluhan sebanyak 1.370 giat, sedangkan tahun 2020 sebanyak 3.806 (naik 178 persen). Kemudian penyebaran pemasangan spanduk pada tahun 2019 dilakukan sebanyak 9.257, sedang di tahun 2020 dilakukan 13.496 kali (naik 45 persen).

“Dalam operasi  ini, Polda Sumbar dan jajaran tidak melakukan penindakan, melainkan menjadikan operasi tersebut sebagai operasi kemanusiaan. Karena untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona,” terangnya.

Sedangkan kegiatan Preventif, yang dilakukan berupa Pengaturan Lantas, Penjagaan Lantas, Pengawalan Lantas, dan Patroli Lantas.

Pada kesempatan itu Bayu juga memberikan perbandingan kegiatan di tahun sebelumnya yaitu,
Pengaturan Lantas.Pada Tahun 2019 : 9386,Tahun 2020 : 9217 turun 169 (-2 persen) dari tahun sebelumnya.

Begitu juga dengan Penjagaan Lantas,pada Tahun 2019 : 5463,
Tahun 2020 : 5852.Naik 389 (7 persen) dari tahun sebelumnya.

Sedangkan Pengawalan Lantas pada Tahun 2019 : 116,Tahun 2020 : 75.Turun  41 ( -35 persen).Dan Patroli Lantas pada Tahun 2019 : 6908,Tahun 2020 : 6861,terjadi penurunan  47 (-1  persen) dari tahun sebelumnya.

Untuk giat Pelanggaran Lantas yakni berupa teguran, mengalami penurunan 35 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 dilakukan teguran sebanyak 6.543 kali, sedangkan di tahun 2020 dilakukan sebanyak 4.236 kali.

Setelah Operasi Keselamatan Singgalang 2020 Berakhir, Polda Sumbar Perbanyak Berikan Penyuluhan.Terang Satake Bayu.(ST)

50 kota.Lintas Media News.
Hingga tanggal 23 April ini belum ada pengurangan orang datang memasuki ke Sumatera Barat setelah hari Rabu 22 April 2020 dinyatakan pemberlakuan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat meninjau pelaksanaan pengawasan penanganan covid 19 di Pos Perbatasan Sumbar - Riau di Nagari Tanjung Balik,  Kecamatan Pangkalan Koto Baru, kabupaten Limapuluh Kota, Kamis (23/4/2020).

Wagub Sumbar sayangkan, Peraturan PSBB belum berjalan maksimal karena masih ada 2 kenderaan Bis penumpang yang muatannya 60 orang mestinya tidak lewatkan masuk.

"Kita tadi melihat ada 97 orang penumpang yang datang dari Malaysia masuk Sumbar dan mereka akan menyebar diberbagai daerah di Sumatera Barat. Seharus penumpang bis tersebut diturunkan separoh sesuai aturan Penerapan PSBB. Namun kesiapan petugas dan sarana tenda belum ada", ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga kata, saat ini kita masih lakukan pembinaan lapangan termasuk kepada orang yang datang namun kedepan petugas kita akan mesti bertindak tegas.

"Kita berharap dengan diterapkannya PSBB ini merupakan percepatan bagaimana penyebaran covid 19 ini dapat selesai. Pengawasan pintu masuk merupakan hal penting dalam antisipasi penyebaran covid,  terutama bagi penumpang dari daerah pendemi covid19", ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga katakan saat ini setiap orang masuk mereka kita jadikan Orang Dalam Pantau (ODP). Maka mereka wajib melaporkan diri ditempat tinggal mereka dan isolasi mandiri dirumah selama 14 hari.

"Namun yang terpenting adalah semua orang masuk ke Sumbar terinvetarisasi dengan jelas kemana tujuan mereka. Petugas pemantau daerah juga diharapkan melakukan pemantauan terhadap orang yang baru masuk di daerah masing-masing. Dari Pos cek point meneruskan laporan warga mana-masa saja yang telah masuk di daerah tujuan penumpang tersebut", ujarnya.

Dan saat ini 74 orang penumpang dari Malaysia hari ini telah ditempatkan di karantina di STPD Baso.

"Mereka kita beri makan, juga ada ada 18 tenaga medis dan Pertugas keamanan. Mudahan-mudahan dengan karantina ini dapat mengantisipasi penyebaran covid 19, karena kita tidak tahu apakah mereka membawa virus tersebut atau tidak", ungkap Nasrul Abit.(rel)

 Sawahlunto.Lintas Media News.
Seorang warga Dusun Sago Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto ditemukan tewas gantung diri di tempat berwudhu Musholla Ikhlas Sago. Bunuh diri diduga dilakukan karena tak kuat menahan sakit yang diderita.

Kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi korban. Korban adalah D (55), yang hidup menduda karena sudah bercerai dengan istrinya sejak menderita sakit stroke.

Kapolsek Talawi Kapolsek AKP Hendri Nursin SH MH mengatakan, jasad korban pertama kali ditemukan oleh Amrizal pada pukul 14:30 WIB dalam keadaan tergantung ditempat wudhu Musholla Ikhlas Sago,  Amrizal kemudian melapor kepada tetangga selanjutnya ke Polsek Talawi dan Koramil 05 Talawi.

“Korban gantung diri di atap tempat wudhu Musholla menggunakan seutas tali yang diikatkan pada kayu kuda-kuda atap. Selanjutnya kejadian dilaporkan kepihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 supaya dapat di tangani melalui SOP COVID-19 untuk berjaga-jaga dari segala kemungkinan," terang Hendri saat dikonfirmasi, Kamis (23/4).

Hendri menambahkan, hasil penyelidikan mengungkap jika korban memiliki riwayat penyakit stroke akut. Dan sudah beberapa waktu hidup menduda setelah bercerai dengan istri. Sebelumnya korban merantau di Jakarta dan istri berasal dari Kayu Tanam Kabupaten Pariaman.

Diduga karena putus asa, korban nekat untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. “Berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban sudah lama menderita stroke dan telah berobat kemana-mana namun tidak kunjung sembuh," imbuh Hendri.

Sementara dari hasil olah TKP, memastikan jika korban meninggal dunia murni bunuh diri. Petugas tidak menemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban.

 "Melihat kondisinya, murni kematian disebabkan karena bunuh diri. Jenazah kita bawa ke Puskesmas Talawi untuk dilakukan autopsi," pungkas Hendri. (Nova)

Teks foto : Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi berbagi hand sanitizer KI kepada PPID Utama Pemkab Dharmasraya Fery Chofa saat pertemuan penyamaan persepsi pengelolaan informasi publik saat pandemi dan PSBB, Kamis 23/4 di Limapuluh Kota. (foto: dok:ppid/kisb)



50 Kota.Lintas Media News.
Dua hari berlaku Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh Provinsi Sumatera Barat.
Gugus Tugas Daerah Penanganan Covid Kabupaten Limapuluh Kota termasuk ketat menerapkannya.

“Sesuai arahan bupati, PSBB bagian penting dari ikhtiar bersama untuk memotong rantai penyebaran Covid-19 di Limapuluh Kota, sehingga penerapannya harus ketat tanpa toleransi terhadap pelanggaran ketentuan dari PSBB,”ujar PPID Utama Pemkab Limapuluh Kota Fery Chofa saat menerima Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi di ruang kerjanya. Kamis (23/4).

Menurut Fery penerapan PSBB di Limapuluh Kota tetap bersendikan keterbukaan informasi publik.

“Apa saja konten aturan dari PSBB kita sosialisaiakan ke masyarakat dan selalu memberi akses bagi publik untuk bertanya baik langsung maupun secara virtual ke PPID Utama,”ujar Fery yang juga Kadis Kominfo Limapuluh Kota.

Komisi Informasi ke Limapuluh Kota dalam rangka penyamaan persepsi pengelolaan informasi publik dalam masa pandemi Covid-19 dan PSBB.

“Komisi Informasi Sumbar ingin memastikan bahwa pengelolaan informasi di masa pandemi Covid-19 berjalan sesuai aturan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan tetap menekankan bahwa soal nama pasien positif dan alamat lengkap serta rekam medisnya adalah informasi dikecualikan, terbuka untuk kalangan tertentu yang berkentingan untuk tindak lanjut seperti tracking kontak si pasien sebelum dikonfirmasi positif,”ujar Adrian.

Memastikan informasi identitas dan rekam medis si pasien positif sebagai informasi dikecualikan kata Toaik biasa Adrian disapa banyak kalangan di Sumbar, selain dikuatkan Surat Edaran KI Pusat supaya dipedoman okeh Gugus Tugas Daerah Penanganan Covid-19.

“Juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi si pasien dalam upaya penyembuhan dirinya dari Covid-19, tidak ada maksud lain selain untuk menghindari informasi berkontem bully dan provokatif terhadap pasien Covid-19, semua kita sepakat kalau pasien covid-19 tidak aib apalagi sampai publik enemy,”ujar Adrian.

Selain soal informasi dikecualikan ada banyak informasi masik klasifikasi informasi serta merta yang mesti dibeberkan PPID Utama ke publik luas di masa pandemi coronavirus.

“Banyak, mulai perencanaan pencegahan dan penanganan lalu peta sebaran Covid-19 juga penanggulangan dan bagaimana dampak dari Covid-19 terhadap kehidupan publik, itu semua adalah informasi serta merta, publik banyak harus tahu, sebab menyangkut kehidupan orang banyak,”ujar Adrian.

Fery Chofa memastikan untuk informasi publik serta merta PPID Utama Pemkab Limapuluh Kota selalu memberikan akses cepat dan mudah dipahami oleh publik luas.

“Karena kita tidak mau di tengah kondisi Covid-19 ini justru informasi sesat dan menyesatkan termasuk hoax viral di publik lewat berbagai saluran informasi di media sosial, itu sebab PPID Utama sangat responsif untuk informasi serta merta di media sosial,”ujar Fery Chofa yang menginfokan sampai hari tadi Limapuluh Kota masih zona hijau Covid-19.

Sedangkan terkait jaring pengaman sosial dampak Covid-19 Fery Chofa memastikan dasar penerima bantuan adalah data yang sudah terverifikasi.

“Insya Allah soal ini Pemkab Limapuluh Kota sangat hati-hati, karena pemberian bantuan jaring pengaman sosial di masa pandemi ini harus tepat dan jangan sampai salah sasaran, untuk data penerima PPID siap terbuka kepada publik,”ujar Fery Chofa. (rilis: ppid-kisb)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meninjau bencana longsor di Jorong Cubadak, Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok.Kamis (23/4).

Kunjungan tersebut disambut oleh Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin yang langsung melihat akses lalu lintas Padang-Solok Selatan putus total akibat jalan utama transportasi diterjang longsor. Bahkan, dua rumah warga Kabupaten Solok juga terseret material longsor yang terjadi Sabtu, 18 Maret 2020 malam.

Longsor  terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut sepanjang Sabtu kemarin. Hingga kini, jalan utama Padang-Solok Selatan  belum kunjung bisa dilewati.

Sudah empat hari ini pekerjaan perbaikan jalan terus berlanjut berusaha membersihkan tumpukan longsor yang menimpa badan jalan  dan rumah penduduk yang dilakukan oleh orang dari Dinas Pekerjaan Umum. Hingga jalan bisa dilalui, sebab tidak ada jalan alternatif menuju Kerinci dan Muaralabuh dari Padang dan Solok ini.

Apalagi sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan, jalur ini akan dipakai sebagai pasokan bahan sayur hultikultura ke kota Padang. Masyarakat harus sabar, bagaimana juga ini bencana, kita tidak bisa menolaknya.

Pihaknya juga menyebutkan bahwa kalau tidak segera ditangani, maka dipastikan ratusan ton sayur masyarakat bisa keterlambatan pengiriman, sebab jalan yang akan dilewati harus berputar jauh melalui jalan di Kabupaten Dharmasraya, itupun hanya dilewati oleh kendaraan kecil.

Gubernur Sumbar  merasa bangga dengan aparat TNI dan Polri yang ikut membantu mempercepat penanganan longsor.

Wakil Bupati Yulfadri Nurdin mengatakan, saat ini kita sedang melakukan pembersihan material. Setelah itu akan dibangun jembatan darurat oleh pihak balai jalan provinsi.

Yulfadri Nurdin berharap pembangunan jembatan darurat tersebut cepat selesai, namun cuaca yang masih kerap hujan di wilayah sekitar. Sehingga potensi longsor memungkinkan bisa terjadi lagi dan dapat menimpa jembatan tersebut.

Solusi lain yang akan diupayakan Pemkab Solok dalam waktu dekat adalah memanfaatkan jalur dari Jorong Sungai Abu, Air Dingin menuju Solok Selatan. Jalannya persis berada di bawah jalan nasional yang tertimbun material longsor tersebut. Tapi wakil bupati Solok minta jalan itu hanya untuk pengendara roda dua saja.

 Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah III Kota Padang Aidil Fiqri menjelaskan, hingga saat ini masih mengkaji untuk upaya mempercepat akses kendaraan agar bisa kembali normal. Longsoran cukup parah dan membuat jurang sedalam 23 meter, sehingga proses pengerjaan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Selain itu, kata Aidil, badan jalan yang habis diterjang longsor sepanjang 30 meter. Badan jalan tersebut kemudian ikut jatuh ke jurang, sehingga membentuk lubang yang dalam.

Pihaknya telah menggunakan empat unit Ekskavator (alat berat) untuk proses pembuangan tanah yang menimbun (material longsor). Karena jalan putus, kita cari solusi agar kendaraan bisa lewat untuk keadaan darurat.

Hadir juga dalam peninjauan tersebut Kepala Dinas PUPR Sumbar Fathol Bari, Kadis Perhubungan Heri Noviardi, Kepala Satpol PP Dedy Diantolani dan Kepala BPBD Sumbar Erman Rahman.(rel/s)

Padang- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi, terus pantau perkembagan penyebaran covid-19, khususnya di Sumatera Barat, sembari tetap memberikan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) ke rumah-rumah sakit rujukan.

Setelah di kabupaten 50 Kota dan Payakumbuh,Kamis (23/4) politisi Partai Gerindra ini mengunjungi RS Unand dan memberikan bantuan APD berupa masker premium untuk dokter dan para medis rumah sakit tersebut.

Kedatangan Supardi diterima langsung Direktur Utama RS Unand Dr. dr. Yevri zulfiqar, diruang pertemuan gedung rumah sakit Unand Padang.

Kepada Ketua DPRD Sumbar Suardi,Yevri megucapkan rasa  berterimakasihnya atas perhatian dari pimpinan DPRD Sumbar karena, APD amat dibutuhkan dalam menangani pasien terpapar covid-19, agar penularan pada yang menangani tidak cepat terjadi.

"Kita berterima kasih pada pak Supardi dan rombongan yang bersimpati dalam memberikan bantuan APD berupa masker premium, ini amat kita butuhkan, dan kita juga meminta agar ada bantuan berupa baju," pinta Yevri.

Ditambahkannya, kebutuhan APD bagi petugas medis di rumah sakit dalam  menangani pasien cukup besar, untuk itu pada pihak lain juga diharapkan dapat memberikan bantuan.

Menyikapi permintaan Dirut RS Unand, ketua DPRD Sumbar yang didampingi ketua komisi V
Muklis Yusuf Abit dan
sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengatakan, akan mengusulkan agar bisa dibantu melalui anggaran  daerah, sehingga penanganan covid-19 berjalan baik.

"Kita meminta semua pihak agar bisa membantu meringankan beban rumah sakit dalam menyediakan APD, agar pemutusan mata rantai bisa dengan ceoat kita lakukan dengan penanganan optimal dari team medis," ungkap Supardi.

Dikatakan nya lagi, dengan keterbatasan APD bisa membuat para medis cepat terpapar dari pasien terjangkit, sehingga pemutusan penyebaran covid-19, akan sullit dilakukan.

"Saya berkeyakinan, bila semua pihak membantu kelengkapan paramedis dan disiplin dengan mengikuti anjuran mereka, pasti ini akan cepat terselesaikan," tegasnya mengakhiri.(fwp-sb/Sri)

Oleh:   HM. NURNAS.ST

 Jakarta,Lintas media News.
PT Elang Mahkota Teknologi, Tbk (Emtek) holding perusahaan SCTV dan Indosiar melalui program Emtek Peduli Corona telah bersinergi bersama masyarakat menyalurkan kebutuhan pokok tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan covid-19 ke Berbagai Wilayah Sejak Maret Lalu.

Selain kepada tenaga medis, Emtek juga menyalurkan bantuan untuk  mereka yang terdampak secara sosial-ekonomi akibat pandemi ini di berbagai wilayah.

 Dalam hal ini,Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) mengelola langsung setiap donasi yang diberikan masyarakat di Emtek Peduli Corona. YPP sendiri merupakan yayasan di bawah naungan Emtek yang selama bertahun-tahun dipercaya pemirsa Indonesia sebagai jembatan penyaluran atas kepedulian terhadap sesama dalam penanganan berbagai masalah sosial dan kemanusiaan.

Terdapat beberapa alternatif nomor rekening yang tersedia dalam program ini, antara lain  BCA (500.557.2000) – SCTV, BCA (162.633.8888),  BRI (0376.01.001220.30.7), Mandiri (122.00.5578.2000) – Indosiar serta BNI (233.455.60000). Alternatif donasi dapat juga disampaikan melalui platform aplikasi Bukalapak di Serbu Seru Bukalapak.

 Tercatat hingga hari Rabu, 22 April 2020 telah terhimpun uluran tangan masyarakat melalui SCTV, Indosiar dan Bukalapak yaitu sebesar Rp. Rp 10.321.429.501.
Amanah masyarakat melalui YPP sudah mulai disalurkan Emtek Peduli Corona dalam bentuk APD bagi tenaga medis yang tersebar di beberapa rumah sakit di Jakarta diantaranya RS Persahabatan, RS Harapan Kita dan beberapa rumah sakit lainnya sejak 18 Maret 2020 lalu.

Bantuan yang telah disalurkan diantaranya, 9.000 masker bedah, 2.740 masker N95, 200 baju hazmat dan 100 liter hand sanitizer.
Selain itu,Emtek Peduli Corona juga hadir membantu masyarakat yang terdampak di beberapa wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten dan sekitarnya dengan memberikan aneka kebutuhan seperti 2.050 makanan siap saji, 2.000 paket sembako, 1.930 hand sanitizer, 480 liter cairan disinfectant serta 24 disinfectant sprayer.

 Program ini juga akan melibatkan para penjahit yang berada di beberapa sentra busana rakyat di Jakarta untuk memproduksi masker kain yang nantinya akan didistribusikan sebagai bantuan. Upaya melibatkan pekerja non formal ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian para penjahit dan pekerjanya serta unsur UMKM lainnya untuk tetap berputar di tengah situasi sekarang ini.
Sebelumnya pada Jumat, 17 April 2020 bantuan berupa 100 baju hazmat dan 50 liter hand sanitizer juga telah meluncur ke kepada Pemerintah Daerah Purbalingga-Jawa Tengah untuk didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Sementara di Senin, 20 April 2020 bantuan berupa 210 paket sembako telah diserahkan kepada Yatim dan Dhuafa di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Selasa, 21 April 2020 kegiatan Emtek Peduli Corona berlangsung secara serentak di Bekasi dan Jakarta.Kemaren.

Bantuan pemirsa SCTV, Indosiar dan pengguna BukaLapak disalurkan YPP berupa pembagian 1.000 paket sembako bagi warga melalui Brimob di Bekasi dan 100 paket sembako untuk warga di sekitar kantor Indosiar – Daan Mogot, Jakarta Barat.

Selain pembagian sembako,juga dilaksanakan serah terima dari Fahrenheit ke Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) yang diwakilkan oleh Bapak Imam Sudjarwo selaku Ketua Umum YPP.

Emtek Peduli Corona pada Kamis 23 April 2020 berencana akan bergerak menuju Surabaya memberikan 1.500 paket sembako yang akan diterima langsung Walikota Surabaya, Ibu Tri Rismaharini di Balai Kota Jalan Taman Surya No. 1.

Mari wujudkan kepedulian kita untuk para pahlawan medis yang berjuang di garda terdepan serta saudara-saudara kita yang terdampak akibat pandemik yang masih berlangsung. Buka hati anda, ulurkan tangan anda, donasikan sebagian rezeki anda melalui Emtek Peduli Corona. Mari bersama bergandengan tangan, kepedulian kita harapan mereka.(Sri)

Padanh.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno melaksanakan video conference (vidcon) bersama Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan beberapa pejabat terkait dalam pemerintah Provinsi se Sumatera. Rabu (22/4) di Ruang Kerja Gubernur Sumbar.

Vidcon ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) se Sumatera dari Sumatera Utara mengangkat thema Kerjasama antar daerah dalam rangka pengendalian inflasi daerah, sesuai dengan perkembangan, prospek, dan isu terkini dalam upaya pengendalian inflansi di Sumatera.

Menurut kepala Kantor Perwakilan BI Sumatera Utara Wiwiek Sisto Widayat di tengah penyebaran wabah Covid-19, Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi Tahunan Sumatera triwulan I (Maret) tetap terkendali dan aman. Tercatat sebesar 0,55% (ytd). Capaian ini masih rendah dari kumulatif nasional pada periode yang sama yaitu sebesar 0,76% (ytd).

 Namun terdapat tekanan dari inflansi beberapa komoditas pangan strategis (bahan pokok) antara lain cabe merah, bawang putih, bawang merah, minyak goreng dan gula pasir.

Belum seluruh provinsi mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Beberapa provinsi di Sumatera tercatat masih defisit. Hal ini membuat beberapa daerah memiliki ketergantungan pasokan dari daerah penghasil (sentra). Akibatnya harga non sentra harga komoditas cenderung lebih tinggi.

Banyak distributor memanfaatkan kondisi bencana pandemi Covid-19 dengan melakukan penimbunan. Ditambah lagi konsumen melakukan belanja berlebihan.

Untuk itu dengan jalan Kerjasama Antar Daerah (KAD) atau perdagangan antar daerah menjadi salah satu jalan alternatif dalam memastikan tersedianya pasokan produk atau komoditas tertentu, sehingga fluktuasi harga dapat diredam ketika suatu daerah tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Menyangkut permasalahan yang disampaikan oleh kepala Kantor Perwakilan BI Sumatera Utara, Gubernur Irwan Prayitno mengatakan sangat setuju dengan adanya kerjasama perdagangan antar daerah.

Tim Pengendalian Inflansi Daerah (TPID) Sumbar melaksanakan upaya pengendalian inflansi dengan penjualan bahan pangan oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Sumbar melalui media pemasaran online (gojek). Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan kesedian pasokan dan menjaga kestabilan harga pangan ditengah resiko kenaikan harga tinggi akibat penyebaran wabah Covid-19.

Alternatif lain pelaksanaan operasi pasar ditengah himbauan social distancing dengan melalui penjualan paket sembako murah secara online oleh TTIC.

Sementara Bulog terus melakukan upaya pengendalian harga beras melalui operasi pasar yang rutin kepada pedagang dan distributor. Selama masa berlaku PSBB maka operasi pasar akan dirubah dengan dengan penjualan melalui sistwn online.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menjelaskan untuk saat ini kesediaan pasokan bahan pangan di Sumbar masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Persedian bahan pangan Bulog cukup untuk 4-5 bulan kedepan dengan rincian stock beras 8.800 ton (dalam proses pengadaan 4.000 ton), gula pasir 350 ton, daging beku 10 ton, minyak goreng 4.000 liter, dan tepung terigu 18 ton. Apalagi saat ini Sumbar memasuki masa panen, dengan perkiraan bulan depan, panen bawang putih dengan luar lahan 150 hektar. Rata-rata produktivitas bawang putih sebanyak 10 ton per hektar.  Diperkirakan akan surplus pasokan bawang putih sebanyak 1.500 ton.

Selain itu juga ada panen beras, bawang merah dan cabe merah, dengan rincian untuk beras bulan Mei sebanyak 271.377 ton dan Juni 214.699 ton. Sementara panen bawang merah di bulan Mei sebanyak 12.896 ton dan bulan Juni 10.000 ton. Untuk cabe merah diperkirakan panen bulan Mei sebanyak 66.000 ton dan bulan Juni sebanyak 75.000 ton.

Berdasarkan data produksi dan konsumsi bahan pangan di Sumbar cenderung surplus pasokan sehingga Sumbar banyak berperan sebagai daerah pemasok bagi wilayah lain di Kawasan Sumatera maupun wilayah pulau Jawa. Untuk sementara komoditas yang cenderung defisit adalah bawang putih dan gula.(rel/s)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengunjungi Posko gugus tugas di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) juga memantau secara langsung pelaksanaan
Posko Check Point Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa tempat wilayah.Rabu (22/4).

Pemberlakuan PSBB di setiap wilayah,menurut Gubernur akan memberikan dampak langsung bagi daerah di sekitarnya, salah satunya adalah Bandara.

Adapun lokasi Posko Check Point yang dikunjungi diantaranya,BIM, Posko Pasar grosir Kasang Padang Pariaman dan Posko perbatasan Kayu Kalek. Selanjutnya gubernur juga memantau beberapa tempat di kota Padang seperti daerah pondok kampung china dan Pasar raya.

Dari hasil peninjauan beberapan titik Check Point tersebut,gubernur  mengatakan, masih banyaknya masyarakat yang keluar rumah dengan alasan yang tidak penting.

Bahkan gubernur sempat menegur para pengunjung yang keluar harus menggunakan masker dan kalau keluar rumah harus jelas tujuannya. Kalau tidak penting betul jangan keluar, ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi penyebaran virus corona.

Irwan Prayitno mengatakan, dari 10 posko tersebar di 9 titik yang berada di berbatasan dengan provinsi Sumbar dan 1 di BIM.

Untuk perbatasan Kabupaten/kota, pemda setempat sudah mengantisipati dengan menutup setiap jalan tikus dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat, seperti Ketua RW dan juga menganjurkan setiap RW harus memiliki posko.

Irwan Prayitno juga berharap penerapan PSBB ini akan berjalan dengan baik, terlebih sebelumnya pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui setiap ketua RW dan RT.

 Sementara untuk Bandara, para pengunjung masih mengalami peningkatan. Dalam satu hari diperkiraan seribuan pendatang yang masuk ke Sumbar. Pendatang sudah ada yang akan mengantarkan dengan menggunakan travel ataupun taksi. Maksimal penumpangnya harus 50 persen. Contoh kalau minibus cukup tiga orang dan ukuran sedang hanya diperbolehkan dua orang.

Sementara, Kasatpol PP Sumbar Dedy Diantolani menjelaskan. Untuk penerbangan sudah ada pengurangan, saat ini sudah dua penerbangan tiap hari. Tapi penumpangnya masih saja ada ribuan yang masuk ke sumbar.

 Pendatang diwajibkan mengisi formulir data lengkap dan harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari tutupnya.(rel/s)

 Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit mengharapkan. Semua penumpang yang masuk ke Sumbar  dapat di deteksi dan dapat di tracking, serta mereka patuh dengan aturan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  ini.

Hal ini disampaikan Wagub dalam Rapat Bersama Otban berserta Airnav, Kapolsek, KKP,Kasatpol PP, Kadishub dan Perwakilan Maskapai terkait kesiapan penerapan PSBB di Sumatera Barat,  Bandara Internasional Minangkabau (BIM) , Selasa (21/4/2020).

Wagub Nasrul Abit lebih jauh juga sampaikan,  terkait Penyelenggaraan PSSB Presiden telah mengeluarkan Perpres terkait Pelarangan Mudik. Ini merupakan suatu hal yang dapat memperlambat penyebaran dan bahkan menghentikan penyebaran.

"Sumbar merupakan satu-satunya provinsi diluar DKI yang dapat izin Kemenkes RI untuk melaksanakan PSBB, karena kita didukung juga oleh kajian Akademisi dari UNAND dan meloloskan PSBB di Sumbar. Mari kita maksimal untuk memutus mata rantai virus corona ini", ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga katakan,  agar PSBB berjalan efektif semua yang masuk ke Sumbar diisolasi dirumah Selama 14 hari, dan ini harus dilaksanakan secara tegas. Semua penumpang harus di cek satu persatu dan harus di tracking riwayat perjalanannya.

" Mengisolasi mandiri dirumah masing-masing", jadi diharapkan petugas di kab kota masing-masing agar melakukan pengecekan berkala oleh petugas kesehatan dan pemerintah terendah harus mengawasi orang yang masuk dari luar sumbar tersebut", ujarnya.

Wagub juga sampaikan,  penumpang nanti akan dilakukan pembersihan seperti mandi dan wudhu atau bisa ganti baju sesampainya di bandara.

" Pak Gubernur juga sudah menyurati sampai kebawah terkait edaran edaran penanganan covid, tapi kita rata-rata masih belum mengindahkan himbauan dan sosialisasi kita. Makanya perlu ketegasan agar PSBB maksimal dilaksanakan", tegasnya.

Wagub Sumbar ini juga tegaskan makanya semua prosedur dilakukan diperketat dan lebih tegas terhadap masyarakat yang tidak disiplin terhadap penerapan aturan PSBB ini.

"InsyaAllah  kita akan tinjau batas kota apakah sampai data mereka ke RT/ RW Diperkotaan atau Jorong dan Kampung di Kabupaten.  Hari Kamis kita akan lakukan pepantauan tersebut ", ungkapnya.

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) juga menyampaikan, seharusnya orang dari Jakarta itu sudah bisa ditetapkan sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG) dan nanti kita wajibkan isolasi mandiri dan kita akan umumkan di bandara.

" Sesuai aturan Baru hasil rapat bersama dirjen terkait penerapan PSBB, pertama untuk penumpang yang diterapkan PSBB nanti akan dikanal TBA (akan di usulkan aturan baru), kedua untuk penerbangan nanti akan dikurangi jadi 1 penerbangan per maskapai. Dan untuk moda darat nanti kita akan sosialisasikan terkait jumlah penumpang yang boleh dalam kendaraan", ujarnya.

Kepala Dishub Sumbar juga tegaskan,
lebih baik fokus ke intinya dari batas luar terdahulu di tegaskan dan lebih diperketat  kembali karena merupakan jalur utama masuk Sumbar.(rel/s)

Sawahlunto. Lintas Media News.  Walikota Sawahlunto Deri Asta segera membagikan bantuan  beras CBP (Cadangan Beras Pemerintah) kepada Kelurahan dan Desa yang telah menyerahkan data. Desa/Kelurahan yang belum menyerahkan diharapkan segera menyerahkan data penerima bantuan.

"Pendistribusian bantuan beras akan dimulai besok walaupun masih ada  6 Kepala Desa yang belum menyampaikan data,” ujar Deri Asta dalam Acara Jumpa Pers  Gugus Tugas Percepatan  Penanganan  COVID-19, Selasa (21/4), di Balaikota Sawahlunto.

 “Saya minta supaya 6 Kepala Desa mempercepat penyerahan data warga terdampak COVID-19, agar bantuan segara disalurkan
Menurut Walikota, bantuan beras CBP sebanyak 100 ton untuk 5000 rumah tangga segera didistribusikan, karena PSBB sudah harus diberlakukan mulai tanggal 22 April  sampai tanggal 5 Mei 2020. "Kita harus gerak cepat sehingga tidak menimbulkan masalah lain. Kita tidak ingin ada warga yang tidak makan karena PSBB ini. Pendistribusian beras tersebut disalurkan melalui Desa dan Kelurahan masing-masing,” kata Deri.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto, Dedi Syahendri menjelaskan, jenis bantuan untuk masyarakat yang disediakan pemerintah antara lain, bantuan PKH untuk masyarakat yang sudah terdata dalam sensus ekonomi. Bantuan ini didanai dari APBN  kepada keluarga-keluarga miskin yang sudah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Selain PKH, Kementerian Sosial juga mempunyai program BLT (Bantuan Langsung Tunai) Rp 600 ribu per keluarga per bulan selama 3 bulan. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga yang tidak mendapat PKH, sembako dan bansos khusus lainnya. Untuk bantuan BLT dari Kemensos Kota Sawahlunto sebanyak 2.272 KK. BLT dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 600.000 perbulan selama 3 bulan, Sawahlunto mendapat kuota sebanyak 665 KK.

Walikota juga menginstruksikan Pemerintah Desa menganggarkan dana penanganan Covid 19 , berupa BLT Desa yang dianggarkan melalui dana desa sebesar Rp 600.000 perbulan. Namun hingga saat ini data dari Desa belum lengkap.
Selain itu juga ada bantuan lainnya seperti, bansos  Rp 600.000/KK melalui Kartu Prakerja dan bansos Program Keselamatan Tahun 2020 yang diluncurkan Presiden Jokowi sebagai bantuan bagi para pengemudi yang terdampak wabah Covid-19, yang disalurkan melalui Polri. (Nova)

Padang,Lintas media News.
Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar sangat menyayangkan,Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Sumbar tidak mengakomodir wartawan dalam bantuan covid-19.

Terhitung mulai Rabu, 22 April 2020, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sumbar mulai diberlakukan. Mirisnya, gelontoran bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 belum juga terealisasi.

Kondisi ini membuat HM Nurnas kesal. Apalagi dengan adanya diskriminasi terhadap masyarakat penerima bantuan dari pejabat terendah (RT).

“Jangan pikir wartawan tidak masyarakat, mereka masyarakat terdampak juga, lebih mulia lagi, wartawan itu adalah pejuang garda terdepan di tengah Covid-19 ini, mestinya harus mendapatkan bantuan juga. Pemprov dalam hal ini Dinas Sosial Sumbar jangan diskriminatif,” tegas HM Nurnas Selasa (21/4) di Padang.

Jangan bicara bagaimana cara mendata wartawan, lanjut HM Nurnas, itu bukan alasan.

“Petugas pendataan di Dinas Sosial tinggal meminta data ke ketua organisasi pers di sini. Minta ketua organisasi wartawan mendata anggotanya, siapa wartawan yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan ini,” ujar HM Nurnas dari Fraksi Partai Demokrat.

Padahal lanjut Nurnas, Dewan Pers maupun PWI Sumbar dan IWO Sumbar, mengatakan wartawan sebagai garda terdepan penyebar informasi benar dan tidak menyesatkan di tengah wabah coronavirus ini harus dibantu oleh pemerintah.

“Saya melihat, ini kebijakan diskriminasi dari Pemprov Sumbar yang abai terhadap kawan-kawan media, selagi masih ada peluang saya harap bantuan dampak penanganan dan pencegahan Covid-19 untuk wartawan diakomodir,” kata HM Nurnas.

Melihat perlakukan tidak adil itu, mengusik kepedulian Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar Jefri Masrul (JM ) memberikan bekal memasuki ramadhan kepada beberapa jurnalis peliput politik di DPRD dan KPU Sumbar.

“Bung Jefri Masrul berikan bekal menjelang ramadhan kepada pers peliput politik, juga untuk membeli masker standar dalam tugas meliput di saat wabah Covid-19 ini,” ungkap Koordinator FWP Sumbar Novrianto Ucok.

Jefri Masrul juga berharap wartawan untuk tetap menjaga kesehatan dalam meliput berita.

“Saya berharap kawan media mematuhi prosedur peliputan di tengah Covid-19 ini, tetap jaga jarak, hindari kerumunan, gunakan perangkat informasi teknologi untuk mencari berita,” ujar Jefri Masrul. (rel/st)

PADANG.Lintas Media News.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat H. M. Nurnas sangat menyayangkan terjadinya tragedi pengeroyokan berujung maut di Bukittinggi.

Menurutnya, pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan menjaga jarak itu, garda terdepannya berada di tangan masyarakat. Setiap masyarakat berhak dan wajib saling mengingatkan.

"Adanya kasus ini tentu sangat kita sayangkan. Harusnya sudah tertanam pemahaman kepada setiap anggota masyarakat bahwa saling mengingatkan dalam situasi wabah seperti ini adalah hak dan kewajiban," kata Nurnas, Selasa (21/4/2020).

Seperti diberitakan, Ridwan (32) warga Aua Tajungkang meregang nyawa setelah dikeroyok sekelompok pemuda pada Selasa dinihari. Ridwan dikeroyok karena para pelaku tidak terima ditegur korban dan beberapa orang saksi agar tidak berkumpul - kumpul pada masa wabah pandemi corona.

Menurut Nurnas, tim pengawas pelaksanaan protokol kesehatan menjaga jarak tersebut harus terbentuk sampai ke tingkat kelompok masyarakat paling rendah. Tim menjadi bagian dari gugus tugas penanganan Covid-19 sampai ke basis masyarakat di jorong, RT/ RW.

"Seluruh masyarakat, harusnya saling memahami. Jadi ketika ditegur tidak terjadi insiden keributan, bahkan sampai ada yang meninggal dunia akibat keributan, tidak terima ditegur," ujarnya.

Nurnas mengungkap, sebelumnya juga terjadi pengeroyokan kepala kampung di daerah Pesisir Selatan. Mestinya ini tidak terjadi, jika, menurut Nurnas, seluruh masyarakat saling memahami.

"Apa lagi besok mulai diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jangan sampai insiden seperti itu terjadi lagi," imbaunya.

Dia mengapresiasi pihak kepolisian yang langsung bertindak dan menangkap para pelaku. Untuk persoalan hukum, Nurnas menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum.

"Namun yang penting, dapat menjadi efek jera sehingga yang lain tidak lagi melakukan tindak anarkis seperti itu," ujarnya.

Ridwan, seorang buruh bangunan tewas setelah dikeroyok sejumlah pemuda di dekat Balai Pemuda Tangah Sawah, Selas dinihari. Diduga, para pelaku tidak terima ditegur korban dan para saksi supaya tidak berkumpul atau bergerombol dulu pada masa pandemi corona.

Awalnya, beberapa orang pemuda yang ditegur sudah membubarkan diri dan meminta maaf. Namun, sebagian lainnya yang menjadi pelaku pengeroyokan berteriak dan berkata kotor serta menyerang korban dan para saksi yang sudah kembali ke dalam balai pemuda.

Akibat diserang dengan batu dan kayu, korban akhirnya tergeletak berlumuran darah di tengah jalan. Saksi lalu melarikan korban ke RS Ahmad Mukhtar namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan.

Kapolres Kota Bukittinggi AKBP Imam Pribadi Santoso mengungkapkan, korban tewas karena mengalami luka parah pada bagian kepala. Saat ini tiga orang diantara pelaku sudah diamankan bersama barang bukti. Kasus itu sudah dalam penanganan Polres Bukittinggi untuk pengembangan lebih lanjut. (rls)

Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul abit menerima bantuan dari 35 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam satgas Bencana Nasional BUMN di Sumbar yang diserahkan secara simbolis dari tim Satgas Bencana Nasional BUMN Sumatera Barat di Kantor Gubernur Sumbar Selasa (21/4).

Bantuan yang diterima Wagub diantaranya, alat kesehatan (alkes) untuk penanganan Covid-19 dengan total nilai Rp 8.015.148.770. untuk tahap awal bantuan diserahkan sebanyak Rp. 1.432.000.000

Wagub Sumbar sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Satgas Bencana BUMN Sumatera Barat. Hal ini sangat membantu pemerintah dalam memerangi wabah Covid-19 di provinsi Sumatera Barat.

Ada kesempatan itu,Wagub berharap, dalam pelaksanaannya dapat dikoordinasikan dengan baik sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran dan hasilnya maksimal.

 Nasrul Abit menegaskan, kepada setiap pihak yang memberikan bantuan dapat didistribusikan melalui gugus tugas Prov Sumbar yang memiliki data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Sementara, Kepala PT KAI Divisi Regional II Sumatera Barat, Insan Kesuma sekaligus Ketua Satgas Bencana Nasional BUMN Sumatera Barat mengatakan. Total bantuan yang diberikan secara simbolis kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk penanggulangan wabah Covid-19 ini senilai Rp 8.015.148.779,- (Delapan miliar lima belas juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian.

Rp. 5.583.148.779,-  (telah disalurkan oleh beberapa BUMN di provinsi Sumatera Barat sebelum terbentuknya tim Satgas Bencana BUMN Sumbar)
 Rp. 1.432.000.000,- (Sekarang)
 Rp. 1.000.000.000,- (Selanjutnya)
Bantuan akan disalurkan kepada rumah sakit  rujukan dan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat berupa  alat APD lengkap, baju hazmat, masker, ventilator, westafel portable, thermogun, sembako, dan bentuk bantuan lainnya

 Satgas Bencana Nasional BUMN terbentuk ditingkat provinsi berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor : SK-77/MBU/03/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Bencana Nasional Badan Usaha Milik Negara. Satgas Bencana Nasional BUMN Sumatera Barat ini berpusat di kantor PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat mengingat PT KAI Divisi Regional II Sumatera Barat ini ditunjuk sebagai PIC kegiatan di Provinsi Sumatera Barat.

Menurut ketua Satgas BUMN Insan Kusuma Satgas Bencana Nasional BUMN wilayah Sumatera Barat, beranggotakan sebanyak 48 BUMN yang berada di wilayah Sumatera Barat serta dibentuk pula koordinator tiap-tiap Kabupaten/ Kota guna mempermudah koordinasi dengan BPBD setempat dalam penyaluran bantuan bencana khususnya alat kesehatan dan bantuan lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana wabah Covid-19 saat ini dan tidak menutup kemungkinan untuk bencana alam lainnya.

Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Merry Yuliesday, Kepala BPBD Sumbar Erman Rahman dan pada BUMN Sumbar.(rel/s)