Padang.Lintas Media
Untuk menindaklanjuan sidang paripurna hak interelasi terhadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar telah melaksanakan rapat Pimpinan.
"DPRD siap membawa persoalan ini ke dalam rapat badan musyarawah (Bamus) yang akan digelar akhir Februari ini",kata Ketua DPRD Sumbar Supardi pada wartawan di ruangannya Drs Sumbar.Senin (17/2) .
Menurut Supardi,dalam minggu ini sebagian anggota dewan sedang melakukan konsultasi anggaran ke pusat, dan agenda luar daerah.Usai agenda kerja luar daerah, DPRD akan menggelar Bamus. Dalam rapat Bamus nantinya, akan diminta penyampaian pandangan fraksi terhadap usulan interpelasi kepada Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno tersebut, soal perjalanan dinas ke luar negeri dan pengelolaan BUMD.
Supardi menambahkan, DPRD melalui sekretariat dewan juga telah melakukan verifikasi terhadap berkas yang diberikan pengusul hak interpelasi dimaksud. DPRD memastikan proses pengajuan hak interpelasi tetap berjalan.
Sebelumnya, tiga fraksi di DPRD Sumbar, yaitunya Gerindra, Demokrat, dan Golkar secara resmi telah menyepakati penggunaan hak interpelasi atas perjalanan luar negeri Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Sejumlah fraksi yang ada itu menyerahkan empat dokumen hak interpelasi kepada pimpinan DPRD 21 Januari lalu.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat menyampaikan, secara substansi materi interpelasi adalah mempertanyakan perjalanan luar negeri gubernur dan persoalan yang ada dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumbar.
Menurut Hidayat, 15 anggota DPRD telah menandatangi persetujuan penggunaan hak interpelasi, 13 dari fraksi Gerindra dan masing-masing satu orang dari Golkar dan Demokrat. Tiga fraksi tersebut telah menandatangani dokumen hak interpelasi dan secara resmi menyerahkan kepada Ketua DPRD.
"Tidak hanya persoalan perjalanan luar negeri, BUMD juga menjadi sorotan DPRD untuk hak interpelasi, " tegas Hidayat.
Usulan hak interpelasi, menurut Hidayat, telah dikaji dalam internal fraksi dan partai, seperti Golkar dan Demokrat mereka telah mengkoordinasikan dengan pimpinan partai.
Beberapa dokumen yang disiapkan untuk materi hal interpelasi, kata Hidayat adalah, satu rekap perjalanan luar negeri gubernur dari 2016 hingga 2019 berserta lampiran foto, dan dokumen perihal persoalan BUMD.
Sementara itu Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sumbar Afrizal mengatakan tindakan yang diambil oleh fraksi Gerindra seirama dengan Golkar, dimana persoalan BUMD merupakan hal yang menjadi perhatian Fraksi Golkar sejak lama.
"Golkar telah mempertanyakan persoalan BUMD sejak lama, namun belum ada jawaban yang sesuai. Dengan adanya pengajuan interpelasi, diharapkan gubernur memberikan keterangan lebih rinci," katanya.
Dia menyorot salah satu BUMD Sumbar yang kelangsungan hak karyawannya tidak jelas hingga sekarang. Golkar menyetujui ini, tinggal bagaimana badan musyawarah (Bamus) DPRD mengatur jadwal paripurna hak interpelasi terhadap gubernur tersebut.
Fraksi Golkar DPRD Sumbar, lanjutnya, telah mengkoordinasikan langkah interpelasi dengan ketua DPD Golkar yaitu, Hendra Irwan Rahim. Koordinasi itu mendapatkan sambutan yang positif.
Sekretaris Fraksi Demokrat HM Nurnas menuturkan, langkah interpelasi juga telah dikoordinasikan dengan ketua DPW yaitu Mulyadi. Melihat substansi hak interpletasi yang diajukan, dia setuju bahwa hal ini dilaksanakan. (Sri)