Padang.Lintas Media.
Muatan rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Sumbar, mengharuskan Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) andil dalam pembangunan pariwisata. Kata Hidayat saat ditemui awak media,kemaren sore di DPRD Sumbar.
Dijelaskan Hidayat,seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov wajib memberikan kontribusi untuk sektor ini, jangan diberatkan untuk satu OPD saja yaitu dinas pariwisata.
Merujuk kepada isu strategis,menurut Hidayat. Proses pembahasan lanjutnya, sesuai dengan perkembangan daerah yang meliputi pariwisata berkelanjutan, pariwisata berbasis mitigasi bencana dan pariwisata berbasis norma agama serta budaya.
" Selama ini pembagunan pariwisata hanya diberatkan kepada satu OPD saja, kedepan mereka mesti memberikan alokasi anggaran untuk penguatan sektor wisata, " tukuk Hidayat.
Dijelaskan Hidayat, muatan krusial yang disuguhkan pada Ranperda, adanya alokasi anggaran untuk memperbaiki akses untuk menuju tempat wisata. Dalam satu Pasal Ranperda ini mengatakan, pengembangan sarana prasarana penunjang termasuk akses transportasi, meningkatkan ketersediaan moda transportasi untuk menuju wilayah destinasi.
Melihat destinasi wisata Sumbar yang hanya terkendala akses, jika investor ingin menanamkan modal tidak perlu dengan biaya tinggi karena fokusnya adalah akses, pemerintah kabupaten/ kota mesti menyiapkan peta potensi wisata daerah. Hal itu akan menjadi acuan dalam proses pendalaman.
Sebelumnya Ranperda ini telah dilakukan Uji publik menghadirkan sejumlah komponen masyarakat, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga asosiasi pelaku usaha kepariwisataan.
Perubahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan arah pembangunan pariwisata Sumatera Barat dari destinasi wisata regional menjadi internasional. Meski demikian, konteks Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah (ABS – SBK) yang menjadi landasan kehidupan sosial masyarakat harus tetap terjaga dan dipertahankan.
Sementara itu Ketua tim pembahas Aristo Munandar mengatakan. Untuk membangun pariwisata mesti melibatkan seluruh unsur sehingga mampu meberikan dampak positif terhadap pembangunan dan ekonomi daerah.
Menurutnya, Pariwisata harus menjadi sektor andalan untuk meraup pemasukan daerah. Saat ini, koordinsi dalam memajukan pariwisata antar kabupaten/ kota dan provinsi kurang optimal. Hal ini juga diperburuk dengan karekteristik masyarakat yang kurang ramah.
“ Ini akan menjadi kendala tersendiri saat pemerintah melakukan pembangunan pariwisata, keramah tamahan masyarakat mempengaruhi pengembangan ,” jelas Aristo.(Sri)