Padang,Lintas Media.
Komisi III DPRD Sumbar, meminta pemerintah provinsi (Pemprov) mengkaji lebih dalam prihal Participating Interest(PI) sebesar 10 persen atas pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT. Sumbar Energi. Dewan berharap, perusahaan ini optimal menjalankan cord bisnis
“ Pendirian perusahaan pada sektor energi ini, meninjaklanjuti Permen ESDM. ketika ada kegiatan eksplorasi energi, daerah bisa mendapatkan bagi hasil sebesar 10 persen dengan syarat harus ada BUMD yang menerima dan mengelola,” ujar anggota Komisi IV DPRD Sumbar Yulfitni Djasiran saat rapat pendalaman rancangan peraturan daerah tentang pendirian BUMD PT Sumbar Energi, Selasa (23/7).
Yulfitni mengatakan. PI yang didapat daerah sebesar 10 persen harus diiringi dengan mekanisme penerimaan yang jelas, bagaimana penerapan bisnis dan sistem dalam porses exploitasi. Beberapa BUMD yang dikelola oleh daerah belum signifikan dalam mengahasilkan deviden, hal itu dikarenakan tidak adanya kejelasan atas target yang diberikan Pemprov terkait deviden.
Diketahui, perusahaan Sumbar Energi dapat menerima manfaat Participating Interst (PI) 10 persen mulai tahun 2023, yaitu sebesar U$3,74 juta, yang akan terus meningkat dari tahun ke tahun secara bertahap.Jelas Yulfitni
Sementara, anggota Komisi III lainya , Lizwandi yang memimpin berlangsungnya rapat mengatakan. Secara umum komisi menyoroti beberapa hal penting dalam pembahasan pendirian perusahaan ini, diantaranya mengapa pemerintah daerah terlambat mengusulkan Ranperda PT Sumbar Energi. Serta antisipasi yang akan dilakukan apabila perseroan tidak selesai sampai batas waktu yang ditetapkan.
“ Kondisi PT Sumbar Energi tidak sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, apakah lahan yang terpakai sudah dibebaskan sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari, dan apakah pemerintah daerah sudah melakukan kajian penerimaan yang diperoleh untuk mendapatkan P.I 10 persen tersebut?,” urainya.
Dijelaskan, penyesuaian pendapatan juga mempertimbangkan jumlah produksi, operasional, dan biaya investasi setiap tahunnya. Penerimaan terbesar, terlihat, akan diterima pada tahun ke-enam yaitu sejumlah U$711 juta pada tahun 2027.
"Karena adanya pembangunan pemipaan jaringan gas menyebabkan turunnya penerimaan deviden demikian juga halnya pada tahun 2031,” tambahnya
Diperkirakan, perhitungan dana PI 10 persen yang dikelola oleh PT Sumbar Energi selama 19 tahun akan jadi senilai U$31,75 juta atau Rp476,33 Miliar.
“Jika asumsi ini tercapai, maka untuk pemberian deviden kepada Pemprov Sumbar sebagai pemegang saham bisa dilakukan setiap tahun yang jumlahnya disesuaikan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian pendirian PT Sumbar Energi dinilai sangat layak, karena memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan pendapatan daerah Provinsi Sumbar,” tegasnya. (Sri)