Padang,Lintas Media.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar memberi tenggang waktu satu bulan untuk pemerintah provinsi (Pemprov) menyelesaikan peraturan gubernur (Pergub) tentang pencairan dana beasiswa PT Rajawali. Karena,beasiswa dana hibah PT Rajawali tersebut masih dalam proses harus dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar memberi tenggang waktu satu bulan untuk pemerintah provinsi (Pemprov) menyelesaikan peraturan gubernur (Pergub) tentang pencairan dana beasiswa PT Rajawali. Karena,beasiswa dana hibah PT Rajawali tersebut masih dalam proses harus dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kita minta permasalahan yang masih menyangkut di Kemendagri harus diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan, gubernur mesti turun tangan," ujar Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat kemaren saat hearing dengan sejumlah OPD di Pemprov Sumbar salah satunya Dinas Pendidikan Sumbar.
Menurut Hidayat, dana hibah PT Rajawali tersebut,telah mengendap di kas daerah hampir 10 tahun,untuk itu harus dicairkan segera paling lambat dalam tahun 2019 ini.
“Kita berharap upaya lobi ke Kemendagri jangan hanya formalitas saja, mesti ada tim yang berangkat serta kepada daerah agar regulasi untuk pencairan dapat diselesaikan secepatnya,” tegas Hidayat yang juga politisi Gerindra tersebut.
Hidayat menjelaskan.Masa jabatan dewan periode 2014-2019 hampir berakhir, akhir masa jabatan ini mesti diiringi juga dengan terealisasinya dana hibah PT Rajawali untuk dunia pendidikan.
Sementara,Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano yang juga kordinator Komisi V mengatakan, pencairan beasiswa yang bersumber dari dana hibah PT Rajawali mesti terealiasi tahun ajaran baru, yaitu pada bulan Juli 2019 ini.
"Jangan sampai tertunda, karena sangat dibutuhkan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah," tegas Arkadius.
Arkadius mengatakan, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, hendaknya gubernur juga melakukan konsultasi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah, jika itu belum menguatkan ia berpandangan gubernur bisa juga berkonsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI).
Asisten I Pemprov Sumbar Devi Kurnia pada kesempatan yang sama menjelaskan.Pemprov memiliki komitmen untuk mencairkan dana hibah PT Rajawali segera, sesuai tujuan awal yakni untuk kepentingan beasiswa. Namun, pihak Kemendagri seolah mengiming-imingi, pada awal konsultasi mereka setuju, tak berapa lama keluar rekomendasi bahwa mesti ada muatan yang harus direvisi.
"Hal ini berdampak pada pembahasan. Namun dalam waktu dekat kita akan ke Kemendagri bersama sekda untuk melakukan konsultasi kembali dan rekomendasinya akan kita sampaikan ke DPRD,” jelasnya. (Sri)