Padang,Lintas Media News.
Pada sambutan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno terlihat kecewa, pasalnya masih banyaknya kepala daerah yang tak hadir dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota tahun 2019 yang digelar di Hotel Pangeran Beach Padang, Rabu (10/4/2019).
Rakor tersebut dengan tema “Dalam Rangka Pembangunan Ketenagakerjaan Untuk Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Kita Tingkatkan Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Korupsi serta Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Menuju Pemetaan seluruh Bidang Tanah di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat" yang dihadiri Bupati dan Walikota Se Sumbar, Forkopimda Sumbar, para Kepala OPD Sumbar dan undangan lainnya.
Dalam sambutan gubernur Sumbar Irwan Prayitni mengatakan, bahwa pemerintah daerah harus memiliki komitmen untuk pembangunan Sumbar yang bebas dari korupsi, dan birokrasi bersih dan meningkatkan pelayanan publik, sehingga menjadikan Pemerintah Sumbar yang “good government” dan “clean government” dapat tercapai.
"Apalagi Korupsi merupakan hal sensitif bagi masyarakat yang bisa menjatuhkan nama daerahnya, banyak masyarakat awam kerap dikaitkan dengan jabatan di eksekutif dan legislatif. Hal ini tidak bisa kita hindari, asalkan kalau kita bekerja sesuai dengan amanah dan aturan,” kata Gubernur.
Oleh karena itu Gubernur menegaskan, para pelaku korupsi termasuk para pejabat yang mendapat amanah untuk menjalankan kebijakan pemerintahan di negeri ini harus diadili secara tegas. “Siapapun dia, termasuk pejabat tinggi sekalipun, jika terbukti, pasti akan diberi tindakan tegas,” ujarnya.
Gubernur juga mengatakan, melalui Rakor ini perlu adanya upaya pemberantasan korupsi yang terbaik adalah bagaimana kita melakukan pencegahan sejak dini sehingga gerakan anti korupsi menjadi budaya di daerah kita ini.
"Ibarat kalau air dari hulu bersih, pasti air akan bersih juga sampai kehilir," ucapnya.
Lanjut gubernur menyampaikan, dalam hal ketenagakerjaan kita akan menggenjot pelatihan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas, dinilai penting untuk diterapkan di Sumbar.
"Harus dipastikan, tiap lembaga pelatihan menyesuaikan sesuai kebutuhan demand tenaga kerja. Salah satu caranya adalah dengan pelatihan vokasi," tegas dia.
Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, disebutkannya pemerintah juga membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang berkualitas dan profesional.
Sementara itu, Irwan Prayitno juga menyinggung isu percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) menuju pemetaan seluruh bidang tanah di kabupaten/kota di Provinsi Sumbar.
"Program PTSL ini luar biasa bagus, walaupun pelaksanaannya di Sumbar masih ada persoalan yakni berkaitan dengan tanah ulayat," tutup Irwan Prayitno.
Dari laporan Kepala Biro Pemerintah Sekretariat Pemprov Sumbar Iqbal Ramadi Payana, menyampaikan maksud dari kegiatan Rakor ini adalah mengoptimalkan, singkronisasi dan sinegritas pengelola dan pengembangan pemerintah Pusat dengan pemerintah provinsi (pemprov) dan Pemeritahan Daerah (pemda) Sumbar.
Sedangkan tujuannya agar penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pembagunan dapat berjalan secara efektif, berdayaguna dan berhasilguna.
Kabiro Pemerintahan berharap dari hasil Rakor ini dapat suatu kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas dan pengawasan internal dalam pencegahan korupsi serta percepatan PTSL di kabupaten kota Provinsi Sumbar.(b)