Dalam Rakor yang juga diikuti Wakil Gubernur Nasrul Abit, Ketua DPRD
Sumbar Hendra Irwan Rahim, beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) terkait, Gubernur menekankan agar meningkatkan pengawasan dan
memperketat perizinan pertambangan guna mengantisipasi kerusakan
lingkungan. Termasuk tambang mineral dan galian C yang dalam beberapa
tahun terakhir pelakunya kerap kucing-kucingan dengan petugas karena
aktifitasnya ilegal.
"Pertambangan harus diawasi dan perketat izinnya. Itu juga tugas Bupati
Walikota, karena tidak mungkin diserahkan saja ke provinsi," kata
Gubernur.
Irwan Prayitno juga mengingatkan agar petugas tidak ikut bermain apalagi
turut membekingi penambangan ilegal. Bila itu terjadi pihaknya tidak
segan menindak. Jika pembeking atau pihak yang bermain dari pihak
kepolisian atau TNI akan dilaporkan kepada wewenang di atasnya.
"Jika petugas bermain dan ikut membekingi, saya tidak segan menindak," ujarnya.
Selain itu, tema dari rakor ini juga terkait penuntasan tapal batas
wilayah, baik antar nagari maupun antar kabupaten/kota. Sampai saat ini
masih banyak titik-titik tapal batas yang belum terselesaikan.
"Untuk penyelesaian tapal batas agar segera dituntaskan. Ini tanggung
jawab, mulai dari Lurah, Walinagari, Camat sampai Bupati dan Walikota,"
kata dia.
Adapun rakor Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah
perdana dilaksanakan diluar Padang dan Bukittinggi. Rakor juga diikuti
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi dan
kabupaten/kota.
Dari rakor ini pula lahir "Deklarasi Batusangkar" terkait tertib lalu
lintas serta deklarasi antisara dan hoax. Diadakan komitmen kesepakatan
antara Forkopimda dengan Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
"Dengan deklarasi ini kita wujudkan tertib lalu lintas dan masyarakat agar mendukung kampanye antisara dan hoax," tukuknya.
Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang Drs. Alwis hadir
bersama Asisten I Vidal Triza, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Al Amin,
Kepala Bagian Pemerintahan Arfian, Kepala Bagian Peeekonomian Edi Darma
serta Kasubag Publikasi Bagian Humas.
Pjs Wako menyebut dari kenyataan yang ada penataan lingkungan hidup di
Kota Padang sudah terkelola dengan baik. Hutan yang ada terpelihara dari
kerusakan, sedangkan penghargaan Adiwiyata untuk sekolah terbanyak di
Indonesia. Bahkan pada tahun 2017, Padang kembali meraih penghargaan
Adipura.
"Penataan lingkungan hidup di Kota Padang cukup baik itu dinilai banyak
sekolah adiwiyata, piala adipura dan pemeliharaan hutan dan penambahan
taman kota serta pengawasan dan memperketat izin penambangan ," ungkap
Alwis.(th)