Lintasmedia news .com, DPRD Dharmasraya.Diskusi publik yang diselenggarakan di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Dharmasraya membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di daerah.
Rapat ini dipimpin oleh Defrino Anwar,S.H.I,M.Pd serta didampingi oleh Irmon,S.Hut. 

Diskusi terkait ranperda inisiatif ini melibatkan Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD, Dinas Sosial Kab. Dharmasraya, Camat, Wali Nagari, Ninek Mamak, Bundo Kandung, SPSI Kab. Dharmasraya, serta instansi perusahaan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.  Senin, (13/02/2023)  

Dalam diskusi ranperda inisiatif ada beberapa poin yang dibahas seperti pada ranperda penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dimana terdapat permasalahan dalam mewujudkan ketahanan keluarga seperti perceraian, pernikahan dini, stunting, kemiskinan ekstrem, kekerasan dalam rumah tangga, kasus hukum dan anak, penyalahgunaan narkoba. Dari permasalahan diatas terdapat 2 isu yang sering terjadi di Kabupaten Dharmasraya yaitu kasus stunting dan kemiskinan ekstrem. Meskipun demikian lima permasalahan lainnya dibutuhkan masukan dan saran dari peserta diskusi.

Sedangkan ranperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah ditemukan beberapa persoalan seperti adanya kebijakan perusahaan yang belum memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal untuk memegang jabatan strategis di perusahaan. KemudianBelum adanya regulasi daerah dalam peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya tenaga kerja lokal.Belum optimalnya pelayanan dan penciptaan tenaga kerja di daerah.Belum optimalnya pembinaan hubungan industrial tenaga kerjaBelum adanya upah minimal kabupaten, masih memakai upah minimum provinsi.

Selaku pemimpin rapat, Defrino Anwar berharap agar diskusi publik ini dapat memberikan saran dan masukan yang dapat memberikan kemajuan untuk Kabupaten Dharmasraya kedepannya.

"Semua masukan akan kita kaji, terkait indikator penting yang dibutuhkan di Kabupaten Dharmasraya serta masukan ini akan menjadi inspirasi untuk menyelesaikan perda inisiatif," tutup Defrino Anwar(elda)
 
Top