Padang.Lintas Media.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menerima kedatangan puluhan karyawan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) PT POS Indonesia Regional II Padang untuk menyampaikan aspirasinya.Rabu (23/10) di ruang khusus II DPRD Sumbar.
Ketua Serikat Pekerja PT POS Kuat Martabat Sumbar Riau dan Kepri Hendri Joni mengatakan.Kedatangannya bersama kawan-kawan ke kantor DPRD Sumbar adalah untuk menyampaikan aspirasi agar pemerintah mengganti jajaran direksi perusahaan BUMN tersebut karena dinilai tidak mampu mengelola perusahaan.
Menurut Hendri,langkah awal untuk menyelamatkan perusahaan ini adalah menukar jajaran direksi yang sudah tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik, yang berdampak pada seluruhnya pihak termasuk karyawan.
“Kami menyuarakan aspirasi ini,dengan harapan agar DPRD Sumbar menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk menyelamatkan PT POS Indonesia,” kata Hendri.
Hendr menyampaikan,apabila tidak ada pembenahaan managemen perusahaan,maka perusahaan ini akan hancur dan ribuan orang akan menjadi korban pemutusan hubungan kerja nantinya.
"Aksi ini dilakukan di seluruh Indonesia dan kita menyuarakan hal yang sama yakni perbaikan pengelolaan managemen perusahaan dan penggantian direksi,” katanya.
Menurut Hendri, sebelum ini pihaknya telah melakukan unjuk rasa menyampaikan aspirasi yang sama kepada Presiden Jokowi. Namun, pihak Kementerian BUMN sampai saat ini belum juga melakukan penggantian.
“Kami berharap di kabinet yang baru ini ada perbaikan sehingga PT POS kembali bangkit,” tukuknya.
Beragam kebijakan yang dimunculkan direksi pusat tidak berdampak pada kebaikan namun kemunduran, salah satunya yakni menggunakan sistem kemitraan untuk merekrut pengantar surat yang dibawar dengan gaji yang rendah.Jelas Hendri.
“Ini bertentangan dengan aturan undang-undang, karena pekerjaan wajib harus dilaksanakan oleh pegawai organik. Selain itu pembangunan yang dilakukan tidak membuat perusahaan bertambah maju,” katanya.
Selain itu, perusahaan juga melakukan diskriminasi terhadap Serikat Pekerja PT POS Kuat Bermartabat yang tidak difasilitasi melaksanakan kegiatan di tingkat pusat dan melakukan pemotongan gaji kepada karyawan tersebut.
“Sementara serikat pekerja yang lain difasilitasi dengan uang perjalanan sementara kita pergi tidak dibantu malah gaji yang dipotong,” imbuhnya.
Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh karyawan PT.Pos Indonesia tersebut, anggota DPRD Sumbar Nurfirman Wansyah yang memimpin pertemuan tersebut mengatakan.Aspirasi yang sudah disampaikan tersebut akan diperjuangkan.
Untuk itu,Nurfirman selaku anggota Dewan minta,apa yang menjadi tuntutan dalam aspirasi ini sebaiknya harus dibuat secara tertulis sehingga dapat ditindaklanjuti bersama pimpinan DPRD Sumbar.
“ Jika bahan lengkap kita akan panggil manajemen PT POS Indonesia Regional II Padang untuk meminta kejelasan terkait laporan kawan-kawan ini,” kata Nurfirman.
Anggota komisi II yang hadir pada kesempatan itu diantaranya adalah,
Drs.H.Nurfirman Wansyah dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS).Budiman St.Malano Garang S.Ag.MM dari Fraksi PKS, Hj.Yunisra Syahiran,Spd dari Fraksi Gerindra dan Tri Suryadi,SE.(Sri)