Padang,Lintas Media.
Menuntut evaluasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 di revisi dan meminta pemerintah daerah memberikan santunan untuk keluarga KPPS yang meninggal dunia dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 17 April lalu,
ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padang, berunjuk rasa di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Jumat (24/5) sore tadi.
Koordinator aksi Iranda mengatakan.Kedatangan HMI tersebut ke DPRD Sumbar meminta agar pemerintah daerah (Pemda) harus memperhatikan nasib keluarga KPPS yang meninggal, secara nasional telah jatuh sebanyak 600 orang, mereka harus mendapatkan santunan secepatnya.
Dijelaskan Iranda,melihat kondisi sekarang, dimana negara tengah dilanda persoalan, tidak optimalnya pelaksanaan pesta demokrasi, hal ini mesti ditindaklanjuti oleh unsur terkait. Masalah meninggalnya anggota KPPS, mesti diusut tuntas.
Massa sendiri mendatangi gedung DPRD Sumbar Pukul 15.30 WIB, dengan membawa atribut bendera HMI dan spanduk yang bertuliskan tuntutan perihal evaluasi pelaksanaan Pemilu, lebih lanjut. Irianda menuturkan, instansi pemerintahan seperti Polri harus bisa menegakan fungsi Undang- Undang ditengah kondisi politik yang memanas pasca Pemilu.
Untuk pelakanasaan Pemilu yang lebih baik pemerintah pusat harus merevisi Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemilu. Setidaknya, tidak ada kejadian yang sama pada tahun berikutnya.
Tidak hanya itu , katanya, pemerintah mesti menjalankan sistem dengan menyunjung tinggi nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merupakan negara hukum maka setiap tugas pokok dan fungsi lembaga sesuai dengan dasar negara tersebut.
Sementara, Kepala bagian hubungan masyarakat (Humas) Sekertariat DPRD Sumbar Lazuardi, saat menyambut kedatangan pendemo mengatakan. Untuk saat ini, anggota dewan tengah melakukan pembahasan beberapa rancangan peraturan daerah (Ranperda) di luar kota. Jadi,aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti secara administrasi dari kelembagaan.
Pada kesempatan yang sama beberapa perwakilan mahasiswa dibawa berkeliling gedung DPRD Sumbar untuk memberikan bukti bahwa dewan tidak ada di tempat.
Hal itu dilakukan, karena demonstran meminta masuk gedung, namun dengan alasan kondisifitas hanya perwakilan yang memeriksa gedung.
Mahasiswa meminta jaminan agar tuntutan dapat disampaikan ke Anggota DPRD Sumbar. Jika tidak, maka akan ada aksi dengan masa yang lebih banyak. (Sri)