Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

 

Pasbar,Lintas Media News Com.

Usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Hari Jadi ke-22 Kabupaten Pasaman Barat, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansyarullah bersama Bupati Pasaman Barat Yulianto dan Wakil Bupati M. Ihpan meninjau rencana relokasi Jalan Simpang Empat–Talamau, Rabu (7/1).

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam memastikan keselamatan serta kelancaran akses transportasi masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana.

Rombongan bertolak dari Gedung DPRD Padang Tujuh menuju lokasi jalan amblas di Rimbo Kejahatan yang merupakan jalur penghubung Talu–Simpang Empat. Selanjutnya, rombongan meninjau jalan tembus ke Bangkok yang selama ini difungsikan sebagai jalur alternatif, serta melihat kondisi Sungai Rantau Pauh di Jorong Perhimpunan.

Peninjauan berlanjut ke Jalan Pasanggiangan, di mana badan jalan mengalami terban dan retakan aspal hingga mendekati permukiman warga. Di lokasi tersebut, rombongan melihat langsung kondisi jalan yang rawan amblas karena berada di bibir sungai dan jurang yang curam. Kondisi serupa juga ditemukan di Jalan Polongan 6 yang dinilai membutuhkan penanganan segera.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansyarullah menyampaikan bahwa wilayah Talu, Kecamatan Talamau, memiliki banyak titik rawan bencana, seperti banjir dan longsor, sehingga diperlukan solusi jangka panjang.

Setidaknya ada beberapa titik yang mereka tinjau memiliki kontur yang terjal dan berada di kawasan rawan, bukan hanya longsor tetapi juga jalan terban. Di satu sisi terdapat sungai yang curam, sementara di sisi lainnya bukit yang tinggi. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah pengalihan jalur ke lokasi yang lebih stabil dan aman, terang Mahyeldi.

Ia menambahkan bahwa jalur alternatif saat ini sudah tersedia dan perlu ditingkatkan agar dapat menjadi akses utama yang lebih layak bagi masyarakat.

Di akhir kegiatan, Gubernur Mahyeldi menginstruksikan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk segera menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan, sehingga proses relokasi jalur dan pengerjaan fisik dapat segera dilaksanakan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan infrastruktur jalan serta menjamin keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat di wilayah Talamau dan sekitarnya.

 


Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Usai  melantik satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi akhir Desember lalu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, kembali melakukan pelantikan enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Prosesi pelantikan berlangsung di Balairuang Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (08/01).

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, enam pejabat eselon II yang dilantik telah melewati proses lelang jabatan dan mendapat persetujuan BKN. Ia menegaskan amanah yang diberikan memiliki tantangan yang semakin berat ke depan. Para pejabat diminta bekerja cepat dan memastikan program prioritas dapat terealisasi dengan baik.

“Rangkul staf, bangun komunikasi yang baik, serta jangan menunda pekerjaan. Banyak hal yang harus segera dibenahi sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Program prioritas daerah harus menjadi perhatian utama.” ujarnya

Enam pejabat yang dilantik tersebut yakni Elohansen Panjaitan sebagai Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Indra Hartati sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Asrar Fernando sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,  Albertiusman sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Susi Yanti sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Roza Wahyuni sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi.

Wako berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik, menjaga kekompakan dan memperkuat komunikasi agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Ia juga berpesan kepada BKPSDM untuk melakukan percepatan dalam mengisi kekosongan jabatan. (Sandra)

 

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias melantik satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Pelantikan ini berlangsung di Balairung Rumah Dinas Wako, Rabu (31/12)

Hendry resmi dilantik sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Bukittinggi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, Sekretaris Dewan DPRD memiliki peran strategis sebagai penghubung antara Pemerintah Kota dan DPRD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan Kota Bukittinggi.

"Pelantikan ini telah mendapat persetujuan BKN dan pimpinan DPRD. Sekwan diharapkan bekerja profesional, membangun komunikasi yang baik, serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota dan DPRD dalam membangun Kota Bukittinggi,” ungkapnya

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Plt Sekretaris Dewan DPRD atas dedikasi serta pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan dengan baik.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Zulhamdi Nova Chandra, berharap Sekretaris Dewan yang baru mampu memfasilitasi serta menjembatani Pemerintah Kota Bukittinggi dan DPRD, sehingga pelaksanaan pemerintahan serta tugas-tugas DPRD dapat berjalan dengan baik.

“Kami berharap Sekwan yang baru mampu menjembatani dan menyinkronkan informasi antara Pemko Bukittinggi dan DPRD, serta membangun kebersamaan dalam mendukung penyelenggaraan dan Pembangunan Kota Bukittinggi,” ujarnya. (Sandra)



Jakarta,Lintas Media News
Hunian Sementara (Huntara) lebih dikenal dengan Hunian Danantara, untuk tahap 2 di berbagai wilayah Sumatera, siap digunakan. 

Paralel, rumah jenis yang sama dari Kementerian PU, siap dipakai, awal Fabruari.

Didapat laporan, Rabu (7/1-2026) Seskab Teddy Indra Wijaya menerima Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BP BUMN Dony Oskaria dan Direktur Utama Waskita, Adhi Karya, Wijaya Karya (WIKA), Nindya Karya, Hutama Karya (HK), Pembangunan Perumahan (PP), dan Brantas Abipraya, di Kantor Sekretariat Kabinet.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah hal seperti, terkait perkembangan pembangunan rumah hunian yang dibangun Danantara. Dalam 2 minggu kedepan tambahan rumah hunian di Aceh Utara, Aceh Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman dan Agam akan jadi dan siap digunakan.

Sementara, Kementerian Pekerjaan Umum, seiring pembersihan dan pemulihan kembali seluruh fasilitas umum (jalan, rumah sakit, sekolah, pasokan air dan perkantoran) secara masif dan cepat, juga sedang membangun rumah hunian di Aceh yang akan jadi pada awal Februari.

“Setelah 1 bulan pascabencana, Pemerintah terus berkoordinasi dengan setiap Bupati dan Wali Kota dikarenakan keinginan warga terdampak yang beragam terkait hunian, “ kata Tedy.

Misalnya,  ada yang ingin disiapkan hunian, ada yang ingin memperbaiki sendiri, ada yang ingin pindah daerah mengikuti keluarganya  dan lain sebagainya. 

“Pemerintah secepat mungkin membangun hunian, untuk kemudian para bupati yang memobilisasi warga yang menempatinya.”

Bencana Sumatera terjadi di 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumut dan3 Sumbar. Musibah itu terjadi 25 dan 26 November 2025.

Danantara telah membangun huntara 600 unit di Aceh Tamiang, beberapa waktu lalu. Sejauh itu, pemerintah pun turun dengan kekuatan nasional. (fb-seskab)

 

SOLOK KOTA Lintasmedianews 

Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, memimpin apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok pada awal tahun 2026 bertempat di Halaman Balai Kota Solok, Senin (05/01/2026).

Apel turut diikuti oleh Wakil Wali Kota Solok, H. Suryadi Nurdal, SH, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh ASN dan tenaga non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Dalam amanatnya, Wali Kota Solok menyampaikan bahwa apel perdana ini menjadi momentum penting untuk menyatukan kembali semangat kerja dan komitmen seluruh aparatur pemerintah setelah memasuki tahun anggaran dan tahun kerja yang baru. Wako menekankan pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut, Wako mengajak seluruh ASN untuk terus berinovasi, bekerja secara profesional, dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sinergi dan kekompakan seluruh perangkat daerah, menurutnya, menjadi kunci utama dalam mewujudkan program pembangunan Kota Solok tahun 2026.

Apel perdana tahun 2026 ini juga menjadi sarana silaturahmi awal tahun serta penegasan komitmen Pemerintah Kota Solok di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.(Rkt)

 

SOLOK KOTA Lintasmedianews 

Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, meresmikan Gedung Al Azhar International Islamic School Solok yang berlokasi di Ampang Kualo, Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok, Selasa (6/1/2026).

Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan pendidikan berkualitas yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan standar pendidikan internasional.

Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Ketua Yayasan, Founder Al Azhar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah kepala OPD , serta para wali murid Al Azhar International Islamic School Solok.

Dalam sambutannya, Wali Kota Solok menyampaikan apresiasi atas hadirnya Al Azhar International Islamic School di Kota Solok. Menurutnya, keberadaan sekolah ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mencetak generasi muda yang berkarakter, berakhlak mulia, serta memiliki daya saing di tingkat nasional dan global.

“Pemerintah Kota Solok sangat mendukung hadirnya lembaga pendidikan seperti Al Azhar yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai keislaman. Kami berharap sekolah ini dapat melahirkan generasi penerus yang unggul dan berkontribusi positif bagi daerah,” ujar Wali Kota Solok.

Peresmian gedung ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wali Kota Solok, didampingi Ketua Yayasan dan Founder Al Azhar, sebagai simbol dimulainya pemanfaatan gedung Al Azhar International Islamic School Solok.(Rkt)

Pasbar ,Lintas Media News Com.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Pasaman Barat yang ke-22. Acara berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pasaman Barat pada Rabu ,7/1/2026 dengan suasana khidmat dan penuh kebersamaan.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah, S.H., bersama Wakil Ketua Supriono dan Insan Sabri . Hadir dalam kesempatan itu jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pasaman Barat, Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansarullah, S.IP., Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Nelfri Affandi, Bupati Pasaman Barat H. Yulianto, S.H., M.M., Wakil Bupati Pasaman Barat H. M. Ihpan, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., Dandim 0305/Pasaman Letkol INF Darmawan Hendra Wijaya, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Tjut Zelvira Nofani, S.H., M.H., Sekda Pasaman Barat Doddy San Ismail, Ketua TP-PKK Pasaman Barat Sifrowati Yulianto, Ketua GOW Pasaman Barat Gusmalini, serta anggota DPRD, OPD, tokoh adat, pemuda, mahasiswa, dan tokoh masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Pasaman Barat H. Yulianto menegaskan bahwa peringatan hari jadi ke-22 bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen pembangunan daerah. “Hari jadi ke-22 ini adalah pengingat bagi kita semua untuk terus bekerja keras membangun Pasaman Barat yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, saya yakin Pasaman Barat akan semakin berkembang,” ujarnya.

Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah, menambahkan bahwa DPRD akan terus berkomitmen mendukung program pembangunan daerah. “Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat adalah kunci untuk menjadikan Pasaman Barat sebagai kabupaten yang unggul dan berdaya. Kami akan terus mengawal aspirasi masyarakat demi kemajuan bersama,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansarullah menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Pasaman Barat yang telah terlibat aktif dalam pembangunan daerah. Ia juga  ke-22 kepada Kabupaten Pasaman Barat. “Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang telah ikut serta dalam pembangunan Pasaman Barat. Ke depan, kita harus lebih bekerja sama, menguatkan komitmen, mengevaluasi, dan menghasilkan prestasi agar Pasaman Barat semakin baik untuk masyarakatnya,” ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi juga menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat, baik yang berada di daerah maupun di rantau, dalam memberikan masukan positif bagi pembangunan. Ia menegaskan bahwa Pasaman Barat memiliki potensi besar yang harus dijaga dan dikembangkan demi kepentingan masyarakat. Dalam sambutannya, Mahyeldi turut mengingatkan sejarah perjuangan bangsa, termasuk peran Sumatera Barat dalam kemerdekaan Indonesia. “Salah satu proklamator kemerdekaan berasal dari Sumatera Barat. Media juga memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa, karena tanpa pemberitaan dunia tidak akan tahu bahwa Indonesia masih ada,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Mahyeldi menegaskan bahwa jabatan bupati dan wakil bupati bukanlah untuk kepentingan keluarga, melainkan untuk masyarakat. “Pemimpin daerah harus hadir untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Mari kita jaga amanah ini demi masyarakat Pasaman Barat,” tegasnya.

Rapat Paripurna Istimewa ini menjadi momentum refleksi sekaligus dorongan bagi seluruh pihak untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kehadiran tokoh-tokoh penting dari tingkat provinsi hingga kabupaten menambah semarak peringatan hari jadi ke-22 Pasaman Barat, yang diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dan komitmen dalam mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera.(*)

 


Dharmasraya, Lintasmedianews.com 

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan resmi menetapkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Dharmasraya periode 2025–2030. Hal itu disampaikan DPP saat konferensi Cabang PDIP Dharmasraya yang dilaksanakan pada Rabu (7/1/2026) di sekretariat DPC PDIP Dharmasraya.

Berdasarkan keputusan DPP PDI Perjuangan, Jemi Hendra ditetapkan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dharmasraya. Sementara posisi Sekretaris diamanahkan kepada Arry Prabowo dan Bendahara dijabat oleh Wigiono.

Penetapan tersebut dilakukan setelah melalui proses penjaringan dan fit and proper test oleh tim penjaringan DPP PDI Perjuangan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Dharmasraya, Jemi Hendra, menyampaikan bahwa kepengurusan periode 2025–2030 akan fokus pada penguatan struktur partai dari tingkat cabang hingga ranting, konsolidasi kader, serta kerja-kerja kerakyatan yang berkelanjutan.

“Target besar kita adalah triple winner pada Pemilu 2029, yakni menang Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Untuk itu, soliditas kader dan kerja kolektif menjadi kunci utama,” tegas Jemi uang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Dharmasraya 2024-2029

Ia menambahkan, DPC PDI Perjuangan Dharmasraya berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya di sektor ekonomi kerakyatan, pertanian, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

"Kita akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya di sektor ekonomi kerakyatan, pertanian, pendidikan, dan kesejahteraan sosial," pungkasnya

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) DPC PDI Perjuangan Dharmasraya, Heri Sutrisno Bendol, menegaskan bahwa mesin partai akan segera dipanaskan untuk menghadapi agenda politik ke depan.

“Target kita jelas, mempertahankan Ketua DPRD Dharmasraya dan kembali memenangkan kepala daerah pada pemilu selanjutnya. Seluruh struktur partai harus bergerak sejak dini,” ujarnya.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, DPC PDI Perjuangan Dharmasraya optimistis dapat memperkuat posisi partai dan meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju Pemilu 2029.(tim)






PADANG,Lintas Media News 
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman mendesak Pemerintah Provinsi untuk serius mengejar pajak air permukaan perkebunan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU),pemerintah tidak boleh lagi setengah hati dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Permukaan.

Menurut Evi Yandri,dasar hukum pemungutan pajak tersebut sudah sangat jelas, baik dalam regulasi nasional maupun peraturan daerah. Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan pembiaran terhadap kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh para pelaku usaha.

“Landasan hukumnya sudah jelas, Tidak ada ruang abu-abu. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian, apalagi pembiaran yang berlarut-larut,” tegas Evi Yandri saat rapat kerja dengan pemerintah provinsi (Pemrov). Rabu (7/1/2026) di DPRD Sumbar.

Evi Yandri menekankan, Pajak Air Permukaan tidak semata-mata persoalan fiskal, melainkan juga menyangkut keadilan ekologis. Air yang dimanfaatkan secara masif oleh perkebunan HGU merupakan sumber daya publik yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai lingkungan.

Ia menilai, pemanfaatan air dalam skala besar kerap berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah Sumatera Barat. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya daerah memperoleh kontribusi nyata dari aktivitas tersebut.

DPRD Sumbar, lanjutnya, memandang optimalisasi Pajak Air Permukaan sebagai salah satu sumber pendanaan strategis untuk pembiayaan penanganan dan pemulihan dampak bencana di Sumatera Barat.

“Masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung dampak bencana, sementara potensi penerimaan daerah yang sah justru tidak dimaksimalkan,” ujarnya.

Untuk itu, DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar melakukan penagihan secara tegas serta menegakkan aturan tanpa pandang bulu terhadap seluruh pemegang HGU. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan, memperkuat keuangan daerah, dan memastikan rasa keadilan bagi masyarakat Sumatera Barat.(*/st)




PADANG,Lintas Media News
Musayawarah Besar (Mubes) Jaringan Pemimpin Redaksi Sumatera Barat (JPS) ke-III, digelar 7 Januari 2026,di Kupi Batigo, depan Mesjid Raya Sumatera Barat. 

Mubes yang dihadiri langsung semua anggota dan berbagai organisasi pers di antaranya Widya Nafis Ketua PWI Sumbar dan Defri Mulyadi Ketua IJTI Sumbar, juga dewan pembina serta penasehat organisasi tersebut. 

Pimpinan sidang Novrianto, SP, didampingi Almudazir dan Hery Sugiarto, ketika melakukan persidangan dari pembacaan tatib dan pencalonan, semua berjalan lancar. 

Ketika masuk dalam agenda pencalonan, semua peserta yang hadir sepakat untuk mencalonkan kembali Adrian Tuswandi, SH, yang saat ini merupakan salah seorang Dewas LKBN Antara sebagai calon tunggal dan ditetapkan sebagai ketua JPS Priode 2025-2028.

Acara yang dibuka langsung pembina JPS Sumbar HM. Jurnas, berlangsung amat tenang, sejuk dan penuh rasa kekeluargaan, sehingga kemufakatan aklamasi terlaksana, dengan menetapkan Adrian Tuswandi sebagai Ketua terpilih. 

Selain menetapkan Ketua terpilih, Mubes juga menetapkan dua formatur lainnya yakni HM. Jurnas (Pembina) dan Novrianto (Penasehat) untuk membantu Ketua terpilih menyusun kepengurusan, dengan waktu maksimal 30 hari, yang akan dikukuhkan sekaligus dengan pemberian anugrah Bakti Masyarakat. 

Pada kesempatan tersebut, Ketua terpilih aklamasi Adrian Tuswandi mengatakan, kalau pada periode mendatang diharapkan adanya kaderisasi, sehingga JPS Sumbar bisa menghadirkan pemimpin masa depan dalam membangun bangsa. 

"Sebenarnya saya berharap adanya kaderisasi dan hadirnya pemimpin muda, sebagai ketua JPS Sumbar, sehingga organisasi menciptakan kepemimpinan untuk membangun bangsa," tegasnya. 

Dia juga berharap, pemimpin Redaksi muda, mampu membuat gebrakan baru, untuk menciptakan rasa kebangsaan dan pembangunan dari daerah sampah pusat. 

"Kita maunya pemimpin Redaksi yang masih muda-muda ini bisa membawa lembaga ini  berbuat untuk kepentingan lebih besar dari daerah sampai nasional," tambahnya. 

Mubes ditutup pukul 13.33 Wib, dengan memutuskan Ketua terpilih secara aklamasi dan dua formatur lainnya, berjalan lancar tanpa kendala, dilanjutkan dengan silaturahni serta makan bersama. (Rel)



PADANG,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar)Muhidi menghimbau,seluruh warga terdampak, termasuk tenaga pendidik yang belum terdata, agar segera melapor kepada petugas pemerintah daerah di lapangan karena,proses pemulihan dampak banjir dan longsor di Sumbar berpacu dengan siklus cuaca.Hal tersebut disampaikan Muhidi Rabu (7/1/2026) di DPRD Sumbar 

Muhidi menjelaskan, DPRD bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menggelar rapat percepatan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Sumatera Barat. Dokumen tersebut ditargetkan rampung dan difinalisasi pada 8 Januari mendatang untuk selanjutnya segera dilaksanakan. 

“Kita berpacu dengan waktu dan kondisi cuaca. Jika tidak ada kendala, R3P akan segera difinalkan dan dilaksanakan,” ujar Muhidi.

Berdasarkan pemaparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rapat perencanaan R3P, intensitas hujan pada Januari hingga Februari diperkirakan relatif ringan, namun tetap perlu diwaspadai. 

Periode Maret hingga April diprediksi mengalami hujan dengan intensitas lebih tinggi, meski tidak separah siklon tropis. Sementara pada Mei hingga September cuaca cenderung panas, dan Oktober hingga Desember diperkirakan kembali memasuki musim hujan dengan intensitas cukup tinggi.

“Pendataan harus benar-benar akurat karena pekerjaan pemulihan fisik, termasuk sarana publik seperti sekolah, akan sangat bergantung pada siklus cuaca,” tegasnya.

Muhidi menambahkan, pelaksanaan R3P akan terintegrasi dengan pemerintah kabupaten dan kota hingga pemerintah pusat. Skema tersebut juga mencakup pemetaan kemampuan keuangan daerah serta potensi dukungan dari berbagai pihak, termasuk donatur, guna mempercepat pemulihan pascabencana.(*/st)

 

Dharmasraya, Lintasmedianews.com

PDI Perjuangan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan petani di Kabupaten Dharmasraya.

Hal tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pestisida, serta bibit tanaman dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Anggaran Tahun 2025, yang bersumber dari aspirasi H. Alex Indra Lukman, S.Sos., MAP, Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

Kegiatan penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan pada Senin, 6 Januari 2026, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

Bantuan secara simbolis diserahkan langsung oleh jajaran kader PDI Perjuangan Kabupaten Dharmasraya kepada kelompok tani. Turut hadir dan menyerahkan bantuan tersebut Ketua DPRD Dharmasraya Jemi Hendra, ST (Dapil IV), Wakil Bupati Dharmasraya Leli Arni, anggota DPRD Dharmasraya H. Wigiono (Dapil II), Ade Perdana Putra (Dapil I) dana Deki Risalman SKOM serta Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Yefrinaldi.

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi 7 unit traktor roda empat, pestisida untuk lahan pertanian seluas 1.000 hektare, serta 500 batang bibit tanaman guna mendukung pelestarian lingkungan di Kabupaten Dharmasraya.

Wakil Bupati Dharmasraya, Leli Arni, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada H. Alex Indra Lukman atas konsistensi dan kepeduliannya terhadap sektor pertanian di Dharmasraya.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengucapkan terima kasih kepada Bapak H. Alex Indra Lukman. Ini bukan yang pertama, dan kami merasakan betul manfaat aspirasi beliau bagi petani. Bantuan alsintan, pestisida, dan bibit ini diharapkan benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani Dharmasraya,” ujar Leli Arni.

Ia juga berharap bantuan tersebut dapat dikelola dengan baik oleh kelompok tani agar memberi dampak jangka panjang bagi ketahanan pangan daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Dharmasraya Jemi Hendra, ST, didampingi H. Wigiono dan Ade Perdana Putra, menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan terus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya para petani.

“PDI Perjuangan tidak hanya hadir saat pemilu, tetapi terus bekerja nyata di tengah masyarakat. Bantuan ini adalah bukti bahwa perjuangan politik harus berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, terutama petani yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” tegas Jemi Hendra.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan wakil rakyat di tingkat pusat merupakan kunci utama dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di Dharmasraya.

“Dengan dukungan alsintan modern dan sarana produksi pertanian yang memadai, kita optimistis produktivitas pertanian Dharmasraya akan meningkat dan petani semakin sejahtera,” pungkasnya.(el)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.