Pasaman, Lintasmedia News 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Eka Hariani Sandra, menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman.

 Eka Hariani Sandra mengajak umat muslim menjadikan bulan suci Ramadhan sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta mempererat tali silaturahmi antar sesama.

“Marhaban ya Ramadhan. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat Pasaman. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan meraih ampunan serta ridho Allah SWT,” ujar politisi Partai Golkar ini ada awak media, Selasa (17/2/2026).

Selain itu, ia juga menghimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta menciptakan suasana yang kondusif selama bulan Ramadhan.

Menurutnya, kebersamaan dan saling menghormati sangat penting agar pelaksanaan ibadah berjalan dengan lancar.

Eka juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial, terutama kepada kaum dhuafa dan masyarakat yang membutuhkan.

Ia berharap semangat berbagi di bulan suci dapat memperkuat solidaritas dan kebersamaan di tengah masyarakat.

“Ramadhan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kesabaran, memperbanyak amal kebaikan, serta memperkuat rasa persaudaraan,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Pasaman tersebut berharap Ramadhan tahun ini membawa keberkahan, kedamaian, serta mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Pasaman. (*/yus)

Pasaman , Lintasmedia News 

Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Nelfri Asfandi, memimpin langsung kegiatan Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang digelar di Masjid Raya Languang, Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara, Jumat (27/2/2026).

Also read :Janji Tinggal Janji, Wartawan Pasaman “Di-Opok” Ketua DPRD Soal Kontrak Media

Dalam sambutannya selaku Ketua Tim Safari Ramadhan, Nelfri Asfandi menegaskan bahwa Safari Ramadhan merupakan momentum strategis untuk memperkuat silaturahmi antara pemerintah daerah, unsur legislatif, serta masyarakat. 

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah menyerap aspirasi warga secara langsung guna mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Pasaman.“Kegiatan Safari Ramadhan bukan sekadar agenda seremonial, tetapi sarana membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Dari sinilah kita bisa mendengar langsung kebutuhan dan harapan warga,” ujar Nelfri.

Also read :Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Dipimpin Bupati Pasaman Welly Suhery

Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda, TNI/Polri, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan kuatnya sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas, kebersamaan, dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Tim Safari Ramadhan juga menyerahkan bantuan sosial untuk mendukung renovasi dan peningkatan sarana serta prasarana Masjid Raya Languang.

Also read :Habis Masa Jabatan, Kajari Pasaman Subeng Pindah Tugas ke Ternate

Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan jamaah dalam beribadah sekaligus menjadi wujud nyata perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan fasilitas keagamaan di tingkat nagari.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas IIB Lubuk Sikaping menyampaikan bahwa keikutsertaan pihaknya dalam Safari Ramadhan merupakan bentuk dukungan terhadap program strategis daerah, sekaligus komitmen dalam menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

Melalui Safari Ramadhan ini, diharapkan terjalin hubungan yang semakin solid antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pelayanan publik yang lebih optimal, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Pasaman.  (*/yus)

Pasaman, Lintasmedia News – DPRD Pasaman Gelar Raker dengan Wartawan Media Cetak dan Online, Guna mewujudkan sinergi dan kolaborasi ke arah yang lebih baik, DPRD Kabupaten Pasaman menggelar rapat kerja gabungan Komisi I, II, dan III bersama wartawan media cetak dan online yang bertugas di Kabupaten Pasaman.

 Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD Pasaman pada Jumat sore (13/2/2026), dengan agenda utama membahas evaluasi kerja sama tahun 2025 serta rencana program kerja tahun 2026.

 Rapat kerja ini dihadiri sejumlah wartawan dari berbagai media cetak dan online yang selama ini menjadi mitra DPRD dalam publikasi kegiatan serta penyampaian informasi kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Nelfri Asfandi, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran pers dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, pers yang sehat akan mendorong ekonomi yang berdaulat dan memperkuat bangsa.

 DPRD membutuhkan wartawan sebagai mitra strategis dalam mempublikasikan semua kegiatan. Melalui kemitraan dan kerja sama yang baik, kita dapat bersama-sama mendorong kemajuan daerah,” ujarnya. 

Wakil Ketua DPRD Pasaman, Harisuddin, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan apresiasi atas jalinan kemitraan yang telah terbangun antara DPRD dan insan pers. Ia menilai sinergi yang baik menjadi kunci dalam menghadirkan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Sementara itu, Yunelda Asra dari Fraksi Demokrat menyampaikan bahwa melalui dana aspirasi (pokir), pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk pelatihan kompetensi wartawan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

 Program tersebut merupakan bentuk perhatian DPRD terhadap peningkatan kualitas dan profesionalisme insan pers yang ada di Kabupaten Pasaman.

Pelatihan kompetensi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas wartawan agar dapat menyajikan informasi yang berkualitas, profesional, dan berimbang. Mari kita terus bersinergi,” ungkapnya.

 Dalam forum tersebut, sejumlah wartawan juga menyampaikan usulan agar anggaran kerja sama media dapat ditingkatkan pada tahun 2026. Selain itu, mereka mengusulkan penguatan fasilitas media center sebagai sarana penunjang penyebarluasan informasi kegiatan DPRD kepada masyarakat.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Nelfri Asfandi mengapresiasi pelaksanaan rapat kerja gabungan ini dan menegaskan bahwa seluruh masukan akan segera ditindaklanjuti. Ia berharap evaluasi dan perencanaan yang dilakukan bersama dapat semakin memperkuat kemitraan antara DPRD dan insan pers demi kemajuan Kabupaten Pasaman ke depan, ucapnya.(*/yus)

Pasaman, Lintasmedia News –Bupati Pasaman,Welly Suhery, bersama Wakil Bupati Parulian dan jajaran terkait turun langsung meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir di Kecamatan Simpang Alahan Mati dan sekitarnya, Rabu (15/4/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan pascabencana serta layanan masyarakat tetap berjalan.

Lokasi pertama yang ditinjau adalah Puskesmas Simpati yang sempat terendam banjir. Kondisi puskesmas dipenuhi lumpur, sehingga dilakukan pembersihan intensif agar pelayanan kesehatan segera normal kembali.Bupati Welly meminta Dinas Kesehatan bergerak cepat menuntaskan pembersihan dengan dukungan armada pemadam kebakaran yang menyemprotkan air ke seluruh ruangan.

“Pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti.

Saya minta pembersihan puskesmas ini diselesaikan secepatnya agar masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan,” tegas Bupati Welly Suhery di lokasi.

Selain itu, Bupati juga menginstruksikan Kepala BPBD Pasaman untuk segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap fasilitas terdampak guna mempercepat langkah penanganan. Ia juga menekankan pentingnya kelanjutan pencarian satu korban yang masih hilang sesuai prosedur yang berlaku.

“Pencarian korban yang masih hilang harus terus dilakukan secara maksimal sesuai SOP. Kita tidak boleh berhenti sampai korban ditemukan,” ujarnya.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Kantor Wali Nagari Alahan Mati Hilia yang turut terendam banjir.

Sejumlah peralatan elektronik dilaporkan rusak akibat terendam air.

Bupati meminta perangkat nagari bersama tim kebencanaan segera melakukan pembersihan agar aktivitas pemerintahan bisa kembali berjalan.

Kunjungan diakhiri di lokasi jalan putus di Jorong Parik Gadang, Nagari Koto Kaciak Barat, Kecamatan Bonjol. Akses jalan tersebut terputus akibat luapan sungai yang dipicu cuaca ekstrem, sehingga sekitar 100 kepala keluarga terisolasi.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Welly langsung menginstruksikan kepala Dinas PUPR Khoiruddin Batubara untuk membangun jalan darurat sebagai solusi sementara.

“Kita harus segera membuka akses bagi masyarakat. Saya minta jalan darurat segera dibangun agar aktivitas warga tidak lumpuh,” kata Welly.Ia juga meminta dinas terkait menyusun langkah penanganan jangka panjang untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur wilayah Pasaman pada Selasa (14/4/2026) sore memicu banjir bandang di sejumlah titik, termasuk Kampung Rapak dan Jorong Guguak Salareh Aia. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur, lahan pertanian tertimbun lumpur, serta korban jiwa.

Berdasarkan data BPBD, dua warga dilaporkan hanyut terbawa arus. Satu korban telah ditemukan meninggal dunia, sementara satu lainnya masih dalam pencarian oleh tim gabungan. Hingga kini, proses evakuasi, pencarian korban, serta pendataan kerugian masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan.

Pasaman, Lintasmedia News – Terwujudnya tata kelola data yang kuat merupakan pondasi dalam penyusunan kebijakan. Tatakelola data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus maksimal, Bappeda selaku Koordinator Satu Data Indonesia (SDI) untuk lebih respon terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, terutama dalam hal membuat arah dan kebijakan dalam mendukung keberhasilan SDI di Pasaman.

Begitu juga dinas komunikasi dan informatika, selaku Wali Data dan Dinas Pendidikan serta dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup (DPPRKLH) selaku produsen data yang telah menyusun Kompromin segera melakukan penilaian mandiri dengan mengacu kepada 5 domain, 19 aspek dan 38 indikator penilaian EPSS 2026.Demikian ditegaskan oleh Plh. Sekretaris Daerah Pasaman, Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman, Roichard pada saat pembukaan Pembinaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026 di hadapan para Anggota Tim Penilai Independen (TPI) dan OPD di Aula Puncak Tonang, Kantor BPS Pasaman, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Roichard menegaskan bahwa sejak 2025 telah terbangun komitmen bersama antara BPS sebagai pembina data, Dinas Kominfo sebagai walidata, serta Bappeda sebagai sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) dan sejumlah OPD sebagai produsen data dalam memperkuat Satu Data Daerah (SDD) di Pasaman.

Dikatakan Roichard, kolaborasi tersebut menjadi fondasi untuk mewujudkan statistik berkualitas di Kabupaten Pasaman

“Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan statistik berkualitas melalui data yang akurat, mutakhir, terpadu, yang dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan,” terang Roichard.

Ia juga menjelaskan, pada angka-angka statistik yang disusun ini, tersimpan fondasi dalam penyusunan kebijakan. Dan dari fondasi itulah, lahir susunan program kegiatan sebagai arah pembangunan ditentukan, apakah tepat sasaran, atau sekadar asumsi” ujarnya.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pasaman Nita Andriyani menjelaskan bahwa tata kelola statistik sektoral telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997tentang Statistik serta Perpres Nomor 39 Tahun 2019 yang diperkuat dengan komitmen pimpinan Daerah di Kabupaten Pasaman.

Dikatakan Nita Andriyani, regulasi ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas statistik sektoral secara efektif dan berkelanjutan.

Evaluasi EPSS dilakukan dua tahun sekali dengan hasil akhir berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS), ujarnya.

Dijelaskan Nita Andriyani, pada 2024, nilai IPS Kabupaten Pasaman tercatat sebesar 2,64 dengan predikat baik. Untuk tahun 2026, Pasaman menargetkan peningkatan nilai sebagai indikator perbaikan tata kelola data.

“Harapannya pada tahun 2026 ini nilai IPS kita bisa meningkat yang membuktikan bahwa kualitas tata kelola data di OPD di lingkungan Pemkab Pasaman semakin lebih baik,” jelas Nita Andriyani.Nita Andriyani juga menyampaikan jika dalam mengelola EPSS kedepan semua pihak harus saling berkomitmen, saling dukung satu sama lain sehingga pelaksanaan statistik sektoral terlaksana maksimal di Kabupaten Pasaman.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pasaman Fatrizon mengatakan dalam pembinaan kali ini, terdapat dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi fokus, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup (DPPRKLH) sebagai lokus penilaian EPSS 2026.

Selain itu, beberapa poin penting yang menjadi perhatian terkait statistik sektoral antara lain adalah prinsip satu data, kualitas data san proses bussines statistik. Fatrizon menekankan pentingnya kesiapan data di setiap OPD agar indikator yang dinilai dalam EPSS dapat terpenuhi secara optimal.

Lebih jauh, Sekretaris Bappeda Pasaman, Rahmad Gusveri mengingatkan bahwa data tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata.

“Kita dorong agar data tidak hanya digunakan dalam perencanaan atau evaluasi pembangunan, tetapi juga dalam pelaksanaan pembangunan sehingga memberikan dampak nyata kepada masyarakat,” tegas Rahmad.

Rahmad Gusveri menyanpaikan, jika Indeks Pembangunan Statistik (IPS) kini memiliki posisi strategis dalam tata kelola pemerintahan.

IPS tidak hanya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemkab Pasaman, tetapi juga digunakan oleh KemenPAN-RB dalam penilaian reformasi birokrasi serta oleh Bappenas dalam evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI).

Karena itu, Rahmad Gusveri meminta seluruh kepala OPD untuk mengawal pelaksanaan EPSS secara serius. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD, termasuk Kepala BPS Pasaman, Bappeda, Diskominfo, serta dinas-dinas terkait dengan EPSS 2026.

Melalui pembinaan EPSS 2026 ini, Pemkab Pasaman menegaskan arah pembangunan ke depan di Pasaman akan dilakukan berbasis data yang valid, terintegrasi, dan berdampak kepada masyarakat luas dalam rangka mewujudkan Pasaman Bangkit Yang Berkarakter, Maju dan Berkelanjutan.

Jakarta, Lintasmedianews.com 

Peringatan World Press Freedom Day 2026 menjadi momentum penting bagi dunia pers untuk menegaskan kembali perannya dalam menjaga demokrasi, perdamaian, dan keadilan sosial.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa jurnalisme berkualitas merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang cerdas di tengah derasnya arus informasi global.

Dalam peringatan yang berlangsung pada Minggu, 3 Mei 2026, Komaruddin menyampaikan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan sebagai penjernih di tengah maraknya disinformasi.

“Tanpa informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif, sulit membangun perdamaian yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Forum Organisasi Penyiaran Indonesia turut menggelar rangkaian kegiatan dengan tema “Kolaborasi untuk Informasi Berkualitas dan Keberlanjutan Media.”

Kegiatan yang digelar di kawasan Car Free Day, tepatnya di Café Vilo Riverview, Stasiun KA BNI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, ini berlangsung mulai pukul 06.30 hingga 08.00 WIB.

Acara dikemas dalam bentuk sambutan, penekanan sirine peringatan, serta kegiatan fun walk bersama Menteri Komunikasi dan Digital, komunitas pers, pelaku industri media, dan masyarakat.

FOPI yang terdiri dari berbagai asosiasi penyiaran menekankan pentingnya kolaborasi antara media, pemerintah, platform digital, dan publik untuk menghadirkan informasi yang akurat sekaligus menjaga keberlanjutan industri media.

Selain itu, Dewan Pers juga mendorong lahirnya regulasi yang memberikan perlindungan terhadap karya jurnalistik, termasuk percepatan undang-undang hak cipta jurnalistik serta gagasan no tax for knowledge.

Menutup pernyataannya, Komaruddin mengajak insan pers untuk terus menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi.

“Pers Indonesia harus membuktikan diri sebagai pilar utama dalam menciptakan masa depan yang demokratis, damai, adil, dan berkelanjutan,” tegasnya.

PARIAMAN, LINTASMEDIANEWS.COM

 Pemanfaatan produk inovasi PT Semen Padang, Semen Padang Bata Interlock atau Sepablock, terus meluas di Sumatera Barat. Teknologi konstruksi ini kembali digunakan dalam pembangunan hunian tetap atau huntap mandiri yang dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025.

Di Kota Pariaman, penerapan Sepablock ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan huntap mandiri untuk Emridona di Desa Sintuak, Kecamatan Pariaman Utara, Jumat (1/5/2026). Emridona menjadi penerima huntap mandiri pertama di Kota Pariaman yang dibangun menggunakan teknologi Sepablock.

Penerapan Sepablock di Kota Pariaman menambah deretan wilayah yang lebih dahulu menggunakan inovasi tersebut, seperti Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, dan Kota Padang Panjang. Penggunaan teknologi bata interlock ini menunjukkan bahwa Sepablock kian dipercaya sebagai solusi konstruksi yang cepat, efisien, dan tahan terhadap risiko bencana.

Prosesi peletakan batu pertama dilakukan Sekretaris Utama BNPB Rustian, didampingi Wali Kota Pariaman Yota Balad dan Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi. Turut hadir Staf Direksi PT Semen Padang Donny Aswin Idham, Kepala Unit BIP dan Aplikasi PT Semen Padang Yelmi Arya Putra, serta unsur Forkopimda Kota Pariaman.

Sestama BNPB Rustian menyampaikan rasa prihatin kepada para korban bencana, termasuk Emridona sebagai penerima manfaat huntap mandiri pertama di Kota Pariaman. Ia menegaskan, penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

“Pemerintah tidak bekerja sendiri. Penanganan bencana adalah urusan bersama, melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Kami memastikan pendampingan akan terus dilakukan hingga seluruh siklus pemulihan selesai,” ujar Rustian.

Rustian juga menyoroti penggunaan teknologi Sepablock sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan huntap mandiri di Kota Pariaman. Menurutnya, material tersebut menawarkan kualitas bangunan yang baik, lebih aman, dan nyaman bagi penghuni.

“Rumah milik Emridona menjadi unit pertama di Kota Pariaman yang dibangun menggunakan teknologi Sepablock. Hunian tipe 36 ini diharapkan menjadi model percontohan bagi pembangunan huntap mandiri lainnya di wilayah tersebut,” katanya.

Wali Kota Pariaman Yota Balad menyebut peletakan batu pertama huntap mandiri tersebut sebagai momentum penting bagi masyarakat untuk bangkit dari dampak bencana.

“Hari ini adalah momen bersejarah dan penuh harapan. Ini menjadi simbol berakhirnya masa darurat dan pengungsian, sekaligus dimulainya fase kehidupan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh,” ujar Yota.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pariaman dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menata kehidupan di hunian yang layak.

Program huntap mandiri di Kota Pariaman masih bersifat terbuka dan fleksibel. Warga yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Batang Mangor dan merasa terancam oleh kondisi lingkungan pascabencana dapat mengajukan diri sebagai penerima program melalui BNPB dan BPBD setempat.

“Untuk saat ini baru satu unit yang dibangun. Namun ke depan, masyarakat yang merasa rumahnya tidak lagi aman bisa melapor, dengan syarat memiliki lahan untuk pembangunan huntap. Kami berharap masyarakat bisa kembali hidup lebih baik di hunian yang lebih layak,” jelas Yota.

Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengatakan PT Semen Padang terus mendukung percepatan pemulihan masyarakat pascabencana, khususnya di Sumatera Barat. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan Sepablock, produk inovasi PT Semen Padang yang dinilai sangat cocok untuk pembangunan hunian pascabencana.

“PT Semen Padang berkomitmen untuk terus hadir dalam mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana. Melalui Sepablock, kami berharap dapat ikut membantu penyediaan hunian yang layak, aman, dan lebih tangguh bagi masyarakat,” ujar Win.

Menurut Win, meluasnya penggunaan Sepablock dalam pembangunan huntap mandiri menjadi bukti bahwa inovasi lokal dapat memberi kontribusi nyata bagi kebutuhan kemanusiaan dan pembangunan daerah.

Kepala Unit BIP dan Aplikasi PT Semen Padang, Yelmi Arya Putra, menambahkan bahwa Sepablock sangat cocok untuk kebutuhan hunian pascabencana yang cepat, aman, dan efisien.

Menurut Yelmi, penggunaan Sepablock memungkinkan pembangunan rumah selesai dalam waktu relatif singkat, yakni sekitar 30 hari, tanpa mengurangi kualitas struktur bangunan.

“Sepablock telah memenuhi banyak aspek penting dalam pembangunan huntap. Selain mempercepat proses konstruksi, material ini juga memiliki ketahanan yang baik, termasuk terhadap gempa,” ujarnya.

Sementara itu, Emridona menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan pembangunan huntap mandiri yang diterimanya. Ia mengatakan, bantuan tersebut menjadi harapan baru bagi dirinya dan keluarga setelah rumah yang sebelumnya ditempati terdampak bencana hidrometeorologi.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah, khususnya BNPB, Pemerintah Kota Pariaman, serta PT Semen Padang yang telah membantu kami memiliki rumah yang lebih layak, aman, dan nyaman untuk ditempati,” ungkapnya.

Meluasnya penggunaan Sepablock di berbagai daerah di Sumatera Barat memperkuat harapan terhadap percepatan pemulihan pascabencana. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun kembali kehidupan yang lebih tangguh.

Padang, lintasmedia News– Anggota DPRD Kota Padang, H. Rusdi, ST., MT., menggelar pertemuan dalam rangka Reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Masjid Darul Hikmah, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Sabtu (2/5/2026) 

H. Rusdi yang merupakan anggota DPRD Kota Padang Daerah Pemilihan (Dapil) IV menegaskan kegiatan reses merupakan agenda resmi DPRD Kota Padang untuk menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah Dapil IV yang meliputi Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Kegiatan reses juga dihadiri unsur pemerintahan dan tokoh masyarakat. Diantaranya, Camat Lubuk Begalung yang diwakili Lurah Koto Baru Nan XX Afrizal Herman, Ketua Umum Masjid Darul Hikmah, Ketua LPM Ismetsyah, S.H., tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan sambutan dari Ketua Umum Masjid Darul Hikmah, Ketua LPM, Lurah Koto Baru Nan XX, serta serta penyaringan aspirasi oleh H. Rusdi, S.T.

H. Rusdi menegaskan, kegiatan reses merupakan agenda rutin anggota DPRD Kota Padang untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat.

“Reses ini menjadi sarana bagi kami untuk menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat. Demi kemajuan kecamatan ini dan Kota Padang secara umum,” ujarnya.

Pada sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan berbagai usulan dan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Berbagai usulan tersebut diantaranya, permintaan warga RT 05 RW 05 untuk perbaikan saluran kolam ikan. 

Menanggapi hal itu, Rusdi menyampaikan akan dilakukan survei lapangan dan pengamatan langsung terkait kondisi pengairan.

Sedangkan, warga RW 05 berharap perbaikan saluran air yang pecah. Agar akses kendaraan, khususnya mobil, dapat masuk dengan lancar.

Aspirasi juga datang dari Majelis Taklim yang menginginkan peralatan untuk mendukung kegiatan seni dan kreativitas anggotanya.

Warga RT 04 RW 08 menyampaikan permohonan bantuan bagi salah seorang warga yang terkena Demam Berdarah Dengue (DBD). Namun terkendala persoalan BPJS dan rujukan puskesmas.

Reses berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Warga berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti. Demi peningkatan fasilitas umum dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Koto Baru Nan XX. (adv/slh)

Padang, Lintasmedianews.com

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub meninjau kegiatan gotong royong untuk pembangunan renovasi rumah Tahfiz Masjid Raya Pasa Gadang Kecamatan Padang Selatan bersama tokoh masyarakat. Minggu (3/5/2026).

"Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub menyampaikan, kegiatan gotong royong bersama ini ini dalam rangka tindak lanjutan atas bantuan untuk Pondok Tahfiz Masjid Raya Pasa Gadang yang telah kita sampaikan di bulan Ramadhan kemaren," ujarnya. 

Artinya ini sebuah bukti nyata.Apa yang kita lakukan bersinergi dengan masyarakat.Ini adalah sebuah program dari masyarakat.Bahwasanya Tahfiz ini adalah program dari masyarakat yang lanjutannya dari yang kita untuk membantu program ini melalui pokir.

Jadi memang ini bahagian dari sebuah pekerjaan anggota DPRD menjemput aspirasi, karena ini tugas kita. Ini adalah hasil dari kesepakatan pengurus Tahfiz bersama-sama dengan pengurus Masjid Pasar Gadang.

"Pada hari ini tempat Tahfiz ini sudah dilakukan pekerjaannya oleh masyarakat.Tentu harapan kita bagaimana sebuah kepedulian ini bahagian dari sebuah tanggung jawab kita bersama beserta tokoh-tokoh masyarakat setempat," pungkasnya. 

Sementara Camat Padang Selatan Wilman Muchtar yang turut hadir pada kesempatan itu menyampaikan, kita di Pemerintah Kecamatan Padang Selatan, saya selaku camat tentunya merasa bangga dan bersyukur,serta mengapresiasi apa yang digagas oleh masyarakat yang kemudian diaspirasikan ke Bapak Osman Ayub selaku Wakil Ketua DPRD Kota Padang.

Dimana kegiatan ini, pembangunan dan lanjutan rumah Tahfiz Masjid Raya Pasa Gadang ini tentu sejalan dengan program unggulan Bapak Wali Kota Padang.

Dimana program tersebut untuk bagaimana kemudian Smart Surau ini mulai dari subuh mubarokah sampai mempersiapkan generasi islaminya.Salah satunya seperti mengembangkan rumah Tahfiz ini.

Tentu hal ini sangat sejalan dengan apa yang menjadi program progul-progul di Kota Padang pada hari ini. Nah kami tentunya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Osman Ayub, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Padang yang mana pada hari ini kita dapat melihat gotong royong bersama masyarakat beserta seluruh stakeholder dan tokoh-tokoh masyarakat kita disini.

"Selaku Pemerintah Kecamatan Padang Selatan dan selaku camat, saya sangat berterimakasih atas apa yang telah diperjuangkan ini.Dengan semangat yang sama dan cita-cita keinginan kita untuk mempersiapkan generasi islami untuk menyonsong masa depan anak-anak kita di kemudian hari," pungkasnya. (bim)

JAKARTA, lintasmedia News - Mendirikan perusahaan pers dalam berbagai platform, termasuk media siber adalah hak asasi manusia yang lindungi oleh PBB dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. 

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan sekitar 3000 perusahaan pers siber mengapresiasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selama ini memberi kemudahan perusahaan pers untuk mengurus badan hukum. 

Demikian ditegaskan oleh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus dalam keterangan pers menyambut Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day), Minggu, 3 Mei 2026 di Jakarta. 

Hari Kebebasan Pers Sedunia, dirayakan setiap 3 Mei sejak dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB tahun 1993. 

PBB telah menetapkan Hari Kebebasan Pers Sedunia 3 Mei, menyusul inisiatif para wartawan Afrika yang berkumpul di Windhoek, Namibia 1991. 

Pertemuan yang memperjuangkan kebebasan pers itu diselenggarakan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan menetapkan 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia. 

Hari ini, 3 Mei 2026, peringatakan Hari Kebebasan Pers Sedunia dipusatkan di Zambia. “Tidak berlebihan kalau hari ini kami meminta semua lapisan masyarakat, dan apatur negara turut mendukung kebebasan pers, mendukung hak asasi manusia dan sekaligus menghargai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberi legitimasi hukum pada perusahaan media,” kata Firdaus yang kini menjalani dua periode kepemimpinannya sebagai ketua umum SMSI.

“Untuk mempercepat kebebasan pers kami pikir tidak perlu legitimasi lain yang menyulitkan usaha pers, seperti verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers. Cukup berbadan hukum seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” tambah Firdaus. 

Menurut Firdaus, untuk mengukuhkan kebebasan pers telah ditegaskan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Kebebasan atau kemerdekaan pers selanjutnya ditetapkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Dalam konsiderans UU tentang pers itu disebutkan, kemerdekaan pers diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Kemerdekaan pers dalam UU Pers pada Bab II Pasal 2 disebutkan, “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. 

Kemudian di bab yang sama pada pasal 4 ayat 1 dilanjutkan, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. 

Dilanjutkan ayat 2 sebagai penegasan: “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 

Pada ayat 3 pasal yang sama ditegaskan lagi, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.

“Itulah kebebasan pers yang dikuatkan oleh undang-undang,” kata Firdaus.