Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir keberadaan tempat hiburan liar yang melanggar ketentuan perizinan dan norma sosial di tengah masyarakat.
Penegasan tersebut menyusul diterbitkannya Surat Edaran Bupati Dharmasraya Nomor 300/600/Satpol PP Damkar-2025 tentang Penertiban Tempat Hiburan tertanggal 30 Desember 2025.
Annisa menyampaikan bahwa kebijakan penertiban ini diambil untuk menjaga keselamatan, ketenteraman, dan ketertiban umum, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha hiburan yang tidak tertib dan menyimpang dari ketentuan.
Masih ditemukan puluhan tempat hiburan yang beroperasi tidak sesuai izin, termasuk menyamarkan karaoke sebagai rumah makan, menjual minuman beralkohol tanpa izin, serta menjalankan aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukan usaha.
Menurut Annisa, praktik-praktik tersebut bukan hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial yang serius dan berlapis.
Ia menegaskan, aktivitas usaha hiburan yang melanggar ketentuan perizinan berpotensi menjadi ruang subur peredaran dan penyalahgunaan narkoba, praktik prostitusi terselubung, serta meningkatnya risiko penularan HIV dan AIDS, yang secara langsung mengancam kesehatan, keamanan, dan ketenteraman sosial masyarakat.
Melalui surat edaran tersebut, ditegaskan larangan bagi tempat hiburan untuk beroperasi melebihi jam operasional, menyediakan minuman beralkohol atau tuak tradisional, menerima atau menyediakan PSK, serta melakukan aktivitas lain yang melanggar norma kesusilaan dan adat istiadat setempat.
Annisa juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap terbuka terhadap investasi dan dunia usaha, namun seluruh kegiatan ekonomi wajib berjalan sesuai hukum, perizinan, serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan kesehatan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat.
Untuk memastikan kepatuhan, Annisa memerintahkan Satpol PP dan perangkat daerah terkait melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penindakan tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan.
Ia turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi lingkungan sekitar melalui cara yang beretika serta melaporkan aktivitas usaha hiburan yang dinilai melanggar aturan.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menegaskan bahwa setelah kebijakan ini diberlakukan, tidak boleh lagi terdapat tempat hiburan yang menyimpang dari ketentuan.
Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.(el)
DULU, waktu masih duduk di kelas 4 SD, aku suka baca buku silat bersambung karya Kho Ping Hoo. Salah satunya berjudul: "Pendekar Bodoh".
Sekarang saya suka sekali puisi "Tetaplah Bodoh," karya Fathul Wahid, yang dibacakan secara berantai oleh Bung Firdaus, Ketua Umum SMSI dan kawan-kawan SMSI pada acara tutup tahun yang mereka gelar pada tanggal 31 Desember 2025 lalu.
"Tetaplah Bodoh" adalah puisi kritis terbaru Prof Fathul Wahid, rektor UII, Yogyakarya. Rektor ini memang kerap menulis puisi bertema ktitik sosial. Sebelumya, dia pernah menulis puisi sejenis yang menyuarakan penolakannya terhadap RUU TNI. Judulnya: " Kami Malu Pak Dirman."
Dalam " Tetaplah Bodoh", Prof Fathul secara tajam menyindir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terutama berkaitan dengan penanganan bencana banjir di Sumatera.
Sepenangkapanku-- karena aku bukan pengamat puisi-- pesan utama puisi itu adalah ajakan untuk kita agar tidak tetap bodoh. Tapi bangkit dari kebodohan yang ditanamkan. Yakni, semacam pembodohan yg dilakukan oleh penguasa, melalui media --via buzzer dan influencer bayaran-- atau sistem pendidikan yg gonta-ganti terus.
Prof Fathul dengan berani, lewat puisinya menyerukan kita untuk tetap kritis, berani bersuara, dan melawan ketidakadilan.
Puisi ini bertema kritik sosial-politik melalui sarkasme terhadap "kepintaran" palsu. Fathul Wahid menggunakan kata "bodoh" secara ironis. Bukan ajakan untuk benar-benar bodoh. Tapi sindiran bahwa "pintar" di negeri ini sering berarti setuju dengan manipulasi fakta, korupsi, dan ketidakadilan.
Tema-tema spesifik yang disebutnya dalam "Tetaplah Bodoh", meliputi ihwal
kerusakan ingkungan dan eksploitasi alam/hutan.
Misalnya, kritik terhadap deforestasi dan konversi hutan menjadi perkebunan sawit. Dia menyindir pernyataan Presiden Prabowo dan beberapa pejabat berkaitan dengan kayu gelondongan yang tumbang sendiri".
"Tetaplah bodoh, kawan,
jika pintar menuntut kita percaya
bahwa kayu gelondongan memang tumbang sendiri,
kebetulan saja sebagian diberi nomor
agar tak tersesat pulang."
He he he ini sindiran atas penebangan ilegal yang dibuat seolah-olah alami. Dan pernyataan Prabowo yang pernah menyerukan langkah ekstensifikasi penanaman "kelapa sawit, karena sawit juga pohon yang punya daun hijau".
Prof Fathul dengan cerdas mengeritik kebijakan alih fungsi hutan yang merusak ekosistem yang menyebabkan terjadinya banjir. Tapi realitas ini kemudian oleh pembantu presiden seperti mau ditutup-tutupi dengan kata "takdir".
Salah satu poin yg membuat puisi ini viral karena disambut dukungan para netizen adalah bait Fathul meledek kebijakan Prabowo seperti menolak bantuan asing jika menyatakan bencana banjir Sumatera sebagai "bencana nasional".
"Tetaplah bodoh, kawan,
jika pintar mengajarkan bahwa bantuan asing
yang tak seberapa itu berbahaya,
bisa meruntuhkan martabat bangsa..."
Baiklah, kawan-kawan terutama di SMSI: Selamat Tahun Baru 2026.
Aku suka pada puisi pilihan Anda.
Agar kita bisa sama-sama menikmati puisi kritis Prof Fathul itu, aku share isi lengkap puisi tersebut:
Rektor Universitas Islam Indonesia membacakan puisi ini pada Kenduri dan Doa Ibu-ibu Berisik, kemarin sore (22/11/2025) di Bundaran UGM.
TETAPLAH BODOH
Karya: Fathul Wahid
Tetaplah bodoh, kawan,
jika pintar menuntut kita percaya
bahwa kayu gelondongan memang tumbang sendiri,
kebetulan saja sebagian diberi nomor
agar tak tersesat pulang.
Tetaplah bodoh, kawan,
jika pintar mengharuskan kita sepakat
bahwa sawit juga pohon karena punya daun hijau,
cukup untuk mengganti nama hutan,
meski akarnya tak lagi sudi menahan air.
Tetaplah bodoh, kawan,
jika pintar berarti curiga pada suara kritis,
dianggap menggiring opini,
menganggap pemerintah tidak bekerja sempurna,
dan empati harus menunggu siaran media.
Tetaplah bodoh, kawan,
jika pintar mengajarkan bahwa bantuan asing
yang tak seberapa itu berbahaya,
bisa meruntuhkan martabat bangsa
yang konon berdiri tegak—tanpa bantuan siapa-siapa.
Presiden Prabowo di lokasi huntara, Aceh Tamiang menyebut, bantuan diaspora dimanapun harus diterima dengan senang hati. Misalnya diaspora Aceh, Sumut dan Minang.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinator penanganan bencana Sumatera di Tamiang, Aceh, Kamis 1/1-2025
Ia menyampaikan kembali soal status bencana nasional, yang menurut Presiden Prabowo, sudah dikerahkan kekuatan nasional, sebagaimana beberapa kali pernah ia sebut. Diulang pula beberapa waktu lalu oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno.
Tentang status bencana nasional yang diperbincangkan khalayak, menurut Presiden Prabowo, meski sedang fokus pada bencana Sumatera, nasib 280 juta rakyat Indonesia terus diurus.
“Jadi saudara-saudara masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, masalahnya adalah kita punya 38 provinsi. Bencana ini berdampak pada 3 provinsi masih ada 35 provinsi lain, kalau sementara 3 provinsi ini sebagai bangsa dan sebagai negara kita mampu menghadapi, kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” kata Prabowo
Tapi, sambungnya, “ tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya, dari seluruh kabinet, hari ini 10 menteri hadir, ada beberapa menteri lain di tempat lain. “
Presiden memberi penekanan, “ kita memandang (bencana Sumatera) sangat serius dan membantu habis-habisan. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi hal ini.”
Namun, “ kalau ada pihak yang tulus membantu masak kita menolak bantuan. Kalau ada yang mau bantu silahkan, monggo.”
Orang Minang
———————-
Pemerintah akan salurkan, umpamanya ada diapora Aceh dimana, silahkan. “Ada diaspora Minang mau bantu Ranah Minang, silahkan. Mungkin orang Minang banyak di Jakarta. Pak Dony kan juga orang Minang,” kata Prabowo sembari memandang COO Danantara Dony Oskaria yang sudah 10 hari dalam dua trip berada di Tamiang, mengawasi pembangunan huntara.
Penyebutan khusus untuk Dony Oskaria sebagai orang Minang itu, bisa jadi untuk memancing diaspora Minangkabay dimanapun berada di dunia ini.
“Mungkin juga ada komunitas dari Jawa dan luar negeri, silahkan. Nanti kita serahkan mungkin gubernur buka rekening,” katanya.
Presiden menyampaikan itu dalan rakor khusus soak penanganan musibah Sumatera di Tamiang. Hadir di sana Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. (***)
Dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Pasaman Barat ke-22 yang diperingati pada 7 Januari 2026, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar Tabligh Akbar dan zikir bersama di halaman Kantor Bupati Pasbar, Rabu (31/12) malam.
Kegiatan keagamaan tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Tabligh Akbar ini dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, Ketua TP-PKK Pasbar Sifrowati Yulianto, Ketua GOW Gusmalini M. Ihpan, Ketua DWP Erisa Doddy San Ismail, para kepala OPD, serta stakeholder terkait lainnya.
Pemerintah daerah menghadirkan penceramah Ustaz Arif Habibi Batubara dari Medan, Sumatera Utara. Kegiatan ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Diskominfo Pasbar Channel agar dapat diikuti masyarakat yang tidak hadir secara langsung.
Tabligh Akbar dan zikir bersama tersebut menjadi momentum penguatan spiritual bagi masyarakat dan pemerintah daerah, terutama pascabencana banjir dan longsor yang melanda Pasbar dan saat ini telah memasuki masa pemulihan.
Bupati Pasaman Barat Yulianto bersama Wakil Bupati M. Ihpan dan Forkopimda sebelumnya juga turun langsung meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana banjir dan longsor yang menyebabkan kerusakan permukiman warga serta menelan korban jiwa.
Dalam sambutannya sekaligus membuka Tabligh Akbar secara resmi, Bupati Yulianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Tabligh Akbar ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat,” ujar Yulianto.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas bertambahnya usia Kabupaten Pasaman Barat yang ke-22. Pemerintah daerah berharap daerah yang berjuluk Bumi Mekar Tuah Basamo senantiasa dijauhkan dari bala dan bencana.
“Malam ini juga kita memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mampu meneladani sifat-sifat beliau dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Bupati Yulianto juga menyampaikan duka mendalam atas musibah banjir dan longsor yang menimpa 11 kecamatan di Pasbar. Menurutnya, kehilangan nyawa dan harta benda yang dialami masyarakat merupakan duka bersama bagi pemerintah daerah.
“Kita bermohon kepada Allah SWT agar saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana diterima amal ibadahnya dan masyarakat yang kehilangan harta diberikan pengganti yang lebih baik,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Yulianto juga menyampaikan terima kasih kepada Forkopimda, tokoh masyarakat, niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, media massa, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Pasbar.
“Alhamdulillah, dengan kebersamaan dan doa kita semua, semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan ke depan Pasbar terhindar dari bala dan bencana,” ujarnya.
Sementara itu, penceramah Ustaz Arif Habibi Batubara dalam tausiyahnya menyampaikan pentingnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, meneladani akhlak Rasulullah SAW melalui peristiwa Isra Mikraj, serta mencontoh keteladanan Siti Khadijah sebagai istri yang salehah.
Menurutnya, musibah banjir dan longsor yang terjadi dapat menjadi ujian sekaligus pengingat bagi umat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperbaiki kualitas keimanan.(*)
Presiden Prabowo Subianto di hari pertama 2026 meninjau dan menyaksikan sendiri Hunian Danantara yang dibangun dalam waktu 8 hari.
"Terima kasih Danantara, saya apresiasi kerja cepat selesaikan 600 unit rumah hunian sementara untuk korban banjir di Aceh Tamiang,"ujar Prabowo, Kamis 1/1-2026 di Aceh Tamiang.
Hunian Danantara dibangun 8 hari lalu disamping Masjid Darusallam pinggir jalan raya Aceh Tamiang-Langsa.
Hunian Danantara menurut COO Danantara Dony Oskaria dibangun kolaborasi 7 BUMN Karya, CSR Bank Himbara, PLN dan Telkomsel.
"Hunian ini harus nyaman dan memberikan rasa aman kepada para korban bencana Aceh Tamiang,"ujar Dony.
Kerja cepat Danantara diapresiasi presiden dan minta Danantara berkoordinasi juga dengan BNPB, Polri dan lembaga lain.
"Supaya tidak timpang tindih, Hunian Danantara ini sangat layak dan sangat beradab,"ujar Presiden.
Prabowo Tiba di Huntara Tamiang Aceh
Presiden Prabowo Subianto tiba di Huntara, Tamiang, Aceh bersama gubernur Muzakir Munaf, Kamis siang.
Kepala Negara disambut warga yang menyemut.
Prabowo setelah turun dari helikopter naik mobil Maung dan membuka sunroof, bersama Gubernur Muzakir Munaf. Kedua orang penting ini, melambai kepada warga.
Bahkan Prabowo sempat mencium anak kecil yang berada dalam kerumuman.
CEO Danantara Rosan Roeslani dalam rapat koordinasi dengan presiden, sejumlah menteri dan dirut-dirut BUMN karya menjelaskan, Danantara telah menyiapkan dan akan menyelesaikan pembangunan huntara di tiga provinsi. Masing-masingnya 12.500 untuk Aceh, 2000 untuk Sumut dan 500 untuk Sumbar.
Roslan bersama COO Danantara, Dony Oskaria menambahkan, sebanyak 1.626 orang bekerja menyiapkan huntara yang sudah selesai, kemarin.
Menurut Rosan, hunian yang dibangun mestilah beradab dan layak sesuai kearifan lokal Aceh.
Luas lahan yang tersedia 13 hektare untuk huntara dan hunian tetap (huntan). Dana bersumber dari CSR BUMN Rp 1 triliun.
Menurut Kepala BNPB , Suharyanto, korban bencana di Aceh yang meminta 23.432 rumah meminta huntara, dan 11 ribu lebih memilih tinggal bersama keluarga. BNPB sudah bangun 450 unit terpisah-pisah.
Arahan Presiden
Prabowo menyebut huntara yang dibuat oleh Danantara, merupakan langkah baik.
“Kita mesti berbagai titik mendapatkan masukan dan memberi solisi bagi korban banjir,” katanya.
Prabowo berbaju saku empat itu, pejabat mesti datang ke lokasi bencana, tapi bukan ikut macul, melainkan mencari masalah dan memberi solusi.
“Danantara membuktikan dalam delapan hari bisa membangun ratusan huntara,” kata Prabowo memuji.
Dalam rapat di lokasi huntara itu, Presiden minta koordinasi yang ketat, sehingga masalah korban bisa terselesaikan.
Presiden minta diperhatikan dengan baik sekolah, rumah sakit dan puskemas sehingga beroperasi normal kembali.
Mendagri Tito Karnavian mengemukakan, diberikan dukungan biaya untuk korban.
Menurut Direktur Komersial Injourney Aviation Services Muchdian Muchlis pihaknya siap 100 persen untuk tugas bersihkan Puskesmas dan masjid di Aceh Tamiang.
"RSUD Tamiang sudah dikerjakan dan sudah banyak ruangan yang bersih dan Allhamdulillah sejak seminggu lalu RSUD Aceh Tamiang sudah beroperasi, meski peralatan medis terbatas,"ujar Muchdian.
Bahkan untuk Puskesmas dan masjid tim Satgas Injourney Aviation Services (IAS) siap melaksnakan.
"Pak COO Dony Oskaria perintahkan IAS bersihkan Puskesmas dan masjid di Aceh Tamiang, Insya Allah sebelum ramadan masjid di Aceh Tamiang sudah clear and clean,"ujar Muchdian.
Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menutup operasional penerbangan tahun 2025 dengan melaksanakan kegiatan pelepasan last flight 2025 sekaligus penyambutan first flight 2026 pada Selasa malam (31/12/2025).Kegiatan berlangsung sederhana dan penuh makna, sebagai wujud apresiasi kepada pengguna jasa serta insan penerbangan yang tetap setia melayani masyarakat hingga penghujung tahun.
Dalam momen tersebut, manajemen BIM memberikan souvenir simbolis kepada beberapa penumpang, pilot, serta awak kabin sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan sepanjang tahun 2025.
General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau menyampaikan bahwa akhir tahun ini dirayakan dengan suasana yang lebih tenang dan penuh empati.
“Penutupan tahun 2025 kami laksanakan secara sederhana. Sumatera Barat masih berada dalam suasana duka dan kewaspadaan terhadap potensi bencana, sehingga BIM memilih mengedepankan doa, keselamatan, dan solidaritas,” ujarnya.
Ringkasan Kinerja Angkutan Udara BIM 2025
Sepanjang Januari hingga Desember 2025, Bandara Internasional Minangkabau melayani:
• 2,37 juta penumpang, dengan dominasi penerbangan domestik,
• 18.101 pergerakan pesawat, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya,
• 11,5 ribu ton kargo, menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan 2024.
Meski jumlah penumpang mengalami penyesuaian dibanding tahun sebelumnya, kinerja kargo justru mencatat peningkatan yang mencerminkan peran strategis BIM dalam mendukung distribusi logistik dan pergerakan ekonomi daerah.
Memasuki tahun 2026, BIM berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan, dan kesiapsiagaan operasional, sekaligus memperkuat peran bandara sebagai gerbang utama Sumatera Barat yang humanis, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan sepenuh hati.
General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau, Dony Subardono, menyampaikan harapannya di awal tahun baru. “Pergantian tahun ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen kami. Dengan mengucapkan selamat tinggal pada 2025, kami menyambut tahun baru dengan optimisme dan semangat bersama. *Selamat datang Tahun Produktif 2026* Semoga membawa keselamatan, pemulihan, dan kinerja yang semakin baik bagi pelayanan penerbangan di Sumatera Barat,” tutupnya.(rls)
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, kembali menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan visioner dengan memimpin Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang I Tahun 2025 sekaligus pembukaan Masa Sidang II Tahun 2026, Rabu (31/12/2025).
Agenda strategis ini menjadi penanda penting kesinambungan kerja legislatif dalam mengawal pembangunan dan kepentingan masyarakat Kota Padang.
Rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang tersebut bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan forum konstitusional untuk mengevaluasi kinerja dewan selama satu tahun terakhir.
Muharlion menegaskan bahwa setiap masa sidang harus dimaknai sebagai ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal.
Di bawah kepemimpinannya, DPRD Kota Padang terus diarahkan agar bekerja lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Penutupan Masa Sidang I Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana agenda-agenda strategis yang telah dibahas benar-benar menjawab kebutuhan publik dan selaras dengan arah pembangunan daerah.
Muharlion dikenal sebagai pimpinan dewan yang mengedepankan musyawarah dan sinergi. Ia menilai hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif merupakan kunci keberhasilan pemerintahan daerah.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD mempertegas posisinya sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Memasuki Masa Sidang II Tahun 2026, Muharlion mendorong seluruh anggota DPRD untuk meningkatkan soliditas dan etos kerja.
Tantangan pembangunan yang semakin kompleks membutuhkan kerja sama lintas fraksi serta komunikasi yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan agar setiap kebijakan yang dihasilkan bersifat solutif dan berkelanjutan.
Selain fokus pada kinerja, Muharlion juga menekankan pentingnya menjaga marwah dan integritas lembaga DPRD.
Menurutnya, setiap keputusan yang diambil dalam forum paripurna harus mencerminkan aspirasi rakyat serta menjunjung tinggi nilai etika dan tanggung jawab sebagai wakil masyarakat.
Dengan semangat baru di Masa Sidang II Tahun 2026, Muharlion optimistis DPRD Kota Padang mampu melahirkan kebijakan-kebijakan strategis yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Kepemimpinan yang tegas namun inklusif menjadi modal utama DPRD Padang untuk terus melaju dan menjawab harapan publik.(*)
Fraksi-Fraksi DPRD Kota Padang menyampaikan pandangan fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pangan pada rapat paripurna strategis menjelang akhir tahun 2025 di DPRD Kota Padang.Rabu (31/12/2025).
Ketua DPRD Padang Muharlion saat memimpin rapat menjelaskan, Rapat paripurna tersebut digelar berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Padang tanggal 20 Desember 2025 terkait revisi agenda kegiatan Masa Sidang I Tahun 2025 masa jabatan 2024–2029.
Agenda ini menjadi salah satu tahapan krusial sebelum Ranperda Penyelenggaraan Pangan ditetapkan menjadi peraturan daerah.Kata Muharlion.
Menurut Muharlion, penyampaian pendapat akhir fraksi merupakan bagian penting dari proses legislasi yang demokratis,melalui forum paripurna, seluruh fraksi menyampaikan sikap politik, pandangan, serta catatan strategis terhadap substansi Ranperda yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat luas.
Ranperda Penyelenggaraan Pangan dinilai memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat Kota Padang. Oleh karena itu, DPRD memastikan pembahasannya dilakukan secara cermat dan komprehensif agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan daerah.Ujarnya.
Muharlion menyampaikan bahwa DPRD Kota Padang berkomitmen menjalankan fungsi legislasi secara bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan publik.
Pendapat akhir fraksi menjadi wujud akuntabilitas politik DPRD sekaligus sarana menyelaraskan pandangan legislatif dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Selain sebagai forum pengambilan keputusan, rapat paripurna ini juga mencerminkan transparansi dan keterbukaan DPRD kepada publik.
Setiap tahapan pembentukan perda dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan yang sedang dan akan diambil oleh wakil-wakilnya di parlemen daerah.
Dengan digelarnya rapat paripurna ini, Muharlion berharap Ranperda Penyelenggaraan Pangan dapat segera disahkan menjadi perda yang kuat secara hukum dan aplikatif.
DPRD Padang optimistis regulasi tersebut akan menjadi landasan penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang secara berkelanjutan.(*)
Hunian sementara (huntara) dari Danantara di Kuala Simpang, Aceh Tamiang, beda dengan sebelumnya. Yang ini lebih kokoh, rapi dan rancak. Didapat pula laporan, Presiden Prabowo akan berada di tengah korban banjir Aceh, Kamis (1/1).
Huntara Danantara Dibangun dengan tiang besi dan baja ringan. Berdiri dibatas fondasi kokoh, setinggi kira-kira setengah meter. Huntara bukan “sekadar punya pintu sendiri” tapi dikabarkan dengan isi-isinya. Ada kasur, bantal, dipan, lemari. Listrik, wifi dan taman bermain anak. Air bersih dana toilet, apalagi.
Danantara meminta semua BUMN karya membangunnya.
Menurut informasi, Kamis (1/1/2026) Presiden Prabowo akan meninjau huntara tersebut. Itu sebabnya, COO Danantara Dony Oskaria memastikan ke lokasi, tidak ada halangan dalam pembangunannya. Sesuai standar dan layak huni.
Danantara Indonesia bersama BP BUMN terus mengawal pembangunannya. Dan, yang menarik lokasi huntara menjadi obyek baru cari angin warga setempat.
"Langkah ini merupakan komitmen nyata untuk segera menyediakan tempat tinggal yang layak dan aman bagi para pengungsi," kata Dony Oskaria, Rabu (31/12).
Ia menjelaskan Danantara Indonesia bersama BP BUMN dan sejumlah BUMN serta Himbara terus memacu percepatan pembangunan huntara bagi warga terdampak banjir di Aceh Tamiang.
“Kita suka, bagus, kami kira pakai kayu saja,” kata seorang warga di lokasi huntara.
Menurut kabar yang ia dapat, huntara akan dilengkapi taman bermain anak.
Seorang pekerja, Arman, menyebut, is sudah berhari-hari bekerja dan diminta untuk mematuhi standar kerja.
“Saya yang bekerja, saya tahu ini bagus,” kata dia pula.
Huntara dibuat bersusun bagus, dengan atap tungkus nasi. Dengan halaman yang memadai, terletak di tepi jalan antara Kuala Simpang dan Langsa. (***)
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa penyediaan hunian yang aman dan layak bagi warga terdampak banjir bandang menjadi kebutuhan paling mendesak yang harus segera direalisasikan.
Muharlion menyatakan bahwa DPRD Padang mendukung penuh terhadap percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) yang direncanakan Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
Hal tersebut disampaikan Muharlion usai mendampingi Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, dalam kunjungan kerja ke Kota Padang, Senin (15/12/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung dua lokasi lahan milik Pemko Padang yang disiapkan sebagai area pembangunan Huntara dan Huntap bagi warga terdampak bencana.
“Kebutuhan utama masyarakat korban bencana adalah tempat tinggal yang aman. Kami di DPRD Padang mengapresiasi langkah cepat peninjauan lokasi ini dan berharap pembangunan 100 unit Huntara di Simpang Haru serta 300 hingga 400 unit Huntap di Balai Gadang dapat segera direalisasikan,” ujar Muharlion didampingi Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim, serta dua anggota DPRD Kota Padang, Rafdi dan Yusri Latif.
Adapun dua lokasi yang ditinjau meliputi lahan aset milik Pemko Padang di belakang Pasar Simpang Haru, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, serta kawasan Bumi Perkemahan Air Dingin di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.
Muharlion menambahkan, DPRD Padang siap mengawal seluruh proses pembangunan, mulai dari penganggaran hingga regulasi yang dibutuhkan.
Menurutnya, pengawasan tersebut penting agar masyarakat yang direlokasi dapat memperoleh kehidupan yang lebih layak serta terbebas dari ancaman bencana di masa mendatang.
“Kami memastikan DPRD akan mengawal agar alokasi anggaran dan aturan pendukung berjalan lancar. Tujuan utamanya adalah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Senada, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menilai percepatan pembangunan Huntara dan Huntap sangat penting untuk memberikan kepastian bagi warga terdampak bencana.
“Warga yang kehilangan rumah membutuhkan kepastian tempat tinggal secepat mungkin. Karena itu, kami di Komisi III mendorong agar seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dapat dipercepat tanpa mengabaikan aspek kualitas dan keselamatan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD, khususnya Komisi III, akan melakukan pengawasan agar pembangunan hunian tersebut sesuai dengan peruntukan lahan dan ketentuan teknis yang berlaku.
“Kami ingin memastikan hunian yang dibangun benar-benar layak huni, aman dari risiko bencana, dan dilengkapi fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat. Ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun kembali kehidupan warga,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran yang turut hadir dalam peninjauan tersebut menyampaikan bahwa penyediaan hunian bagi warga terdampak bencana merupakan prioritas utama pemerintah kota.
“Hingga saat ini, sebanyak 80 kepala keluarga telah direlokasi ke Huntara Rumah Khusus Nelayan di Lubuk Buaya. Selain itu, Pemko Padang juga tengah mempersiapkan pembangunan sekitar 500 unit Huntap sebagai solusi jangka panjang,” kata Fadly Amran.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, menjelaskan bahwa lahan di belakang Pasar Simpang Haru memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi dengan status Hak Pakai Pemko Padang Nomor 12.
Lahan tersebut telah dinyatakan clean and clear serta layak untuk pembangunan sekitar 100 unit Huntara.
Sementara itu, lahan di kawasan Bumi Perkemahan Balai Gadang memiliki luas sekitar 2,98 hektare dan berpotensi untuk pembangunan sekitar 300 hingga 400 unit Huntap yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung.
Diakhir kunjungannya, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menegaskan komitmen BNPB untuk mendukung langkah-langkah Pemko Padang dalam mempercepat pemulihan pascabencana, termasuk dalam penyediaan Huntara dan Huntap bagi masyarakat terdampak.
“Kami siap memberikan dukungan terkait penyediaan hunian sementara dan hunian tetap ini, agar pemulihan pascabencana di Kota Padang dapat berjalan cepat, terencana, dan berkelanjutan,” ujarnya. (ADV)
Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Padang terus berupaya merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan terkini masyarakat.
Ranperda ini disiapkan sebagai langkah strategis untuk menjawab persoalan sampah yang hingga kini masih belum tertangani secara optimal, ditandai dengan masih ditemukannya tumpukan sampah di sejumlah titik strategis kota.
Ketua Pansus II DPRD Padang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak seiring munculnya berbagai program baru di Kota Padang yang perlu diselaraskan dengan aturan yang ada.
“Saat ini Kota Padang memiliki sejumlah program baru, seperti Layanan Padang Sehat (LPS).
Program-program tersebut tentu perlu penyesuaian dengan perda yang sudah berjalan agar implementasinya di lapangan lebih efektif,” ujar Wahyu, Kamis 18 Desember 2025.
Menurutnya, Ranperda Pengelolaan Sampah yang baru diharapkan dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat dan komprehensif, sehingga memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi perangkat daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Dengan regulasi yang lebih relevan dan adaptif, DLH dapat mengoptimalkan program penyempurnaan pengelolaan sampah serta memaksimalkan pelayanan pengangkutan sampah kepada masyarakat secara menyeluruh. Tujuan akhirnya tentu mewujudkan wajah Kota Padang yang lebih bersih, sehat, dan nyaman,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya, menilai Ranperda Pengelolaan Sampah menjadi fondasi penting dalam mendukung visi Padang Rancak dan Bersih. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
“Persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan peran aktif semua pihak. DPRD tentu mendorong agar regulasi ini nantinya mampu mengatur sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat,” ujar Rachmad.
Ia juga mengapresiasi langkah-langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Kota Padang melalui DLH, mulai dari peningkatan sarana prasarana hingga pembinaan partisipasi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fadelan FM menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang terus berkomitmen mewujudkan Padang sebagai kota yang bersih dari sampah.
Berbagai upaya telah dan terus dilakukan, salah satunya melalui pembinaan kegiatan bank sampah di masing-masing kecamatan.
“Bank sampah menjadi salah satu solusi efektif dalam mengurangi volume sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.
Wali Kota Padang, lanjutnya, juga memberikan apresiasi terhadap keberadaan Bank Sampah sebagai bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan dan daur ulang sampah.
“Ini adalah contoh baik bahwa sampah bisa diolah menjadi rupiah. Diharapkan ke depan akan tumbuh lebih banyak bank sampah di seluruh kecamatan di Kota Padang,” ungkapnya.
Selain penguatan peran masyarakat, DLH Kota Padang juga terus melakukan peningkatan sarana dan prasarana kebersihan, di antaranya dengan penambahan armada pengangkut sampah, sejumlah kontainer sampah, penambahan petugas oranye penyapu jalan, serta penyediaan ratusan becak sampah untuk menjangkau kawasan permukiman.
Dengan dukungan regulasi yang kuat melalui Ranperda Pengelolaan Sampah, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Padang yang bersih, sehat, dan rancak, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi seluruh warga kota. (adv)
Ketua DPRD Padang, Muharlion menegaskan, wali kota beserta jajaran, harus segera merumuskan peta jalan (road map) dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026, sebesar Rp1,024 triliun.
“Momen-momen penting di sepanjang tahun 2026, harus segera dipetakan untuk kemudian dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka pemenuhan capaian target PAD,” terang Muharlion.
Harapan itu disampaikan politisi PKS ini, merespon realisasi target PAD tahun 2025 yang tercapai 100 persen lebih dari target yang ditetapkan.
PAD Padang Tahun 2025, teralisir sebesar Rp898 miliar lebih. Sementara, target yang disepakati DPRD bersama pemerintah daerah sebesar Rp897,69 miliar. Artinya, realisasi menembus angka 100,04 persen per tanggal 15 Desember 2025.
Sementara, target PAD Padang Tahun 2026 disepakati DPRD bersama Wali Kota bertambah sebesar Rp126,72 miliar atau naik 14,12 persen, dibanding target yang ditetapkan tahun 2025 tersebut.
Di mata Muharlion, target PAD Tahun 2026 ini bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan pemerintah daerah.
“Langkah penting yang harus segera dilakukan wali kota beserta jajaran dalam mencapai target PAD tahun 2026, melakukan digitalisasi penerimaan retribusi dan pajak,” ungkap Muharlion.
“Dengan digitalisasi, potensi kebocoran penerimaan PAD bisa ditekan hingga jadi nol persen,” tambahnya.
Ditegaskan Muharlion, merumuskan peta jalan pencapaian target PAD di APBD Tahun 2026 yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 sekaligus periode pertama dari RPJPD tahun 2025-2045 serta juga tahun pertama pada RPD tahun 2025-2026, sangat penting dilakukan kepala daerah.
“Selain dalam kerangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah, juga dalam rangka memenuhi amanat UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD),” terang Muharlion.
Dalam UU HKPD, belanja pegawai (salary cap) dibatasi sebesar 30 persen dari total APBD terhitung mulai tahun 2027 mendatang.
Sementara, pada APBD Padang Tahun 2026, belanja pegawai masih di angka 54 persen.
“Mulai tahun 2026 ini, peta jalan menuju ketentuan salary cap ini harus jelas dan terukur. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, DPRD akan terus mendukung pemerintah kota sehingga kita tak bisa memenuhi amanat UU HKPD,” tegas Muharlion.
Diketahui, ketentuan tentang salary cap ini ada dalam Pasal 146 Ayat 1 UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD); “Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD.”
Walau target PAD tahun 2026 ini merupakan yang pertama kalinya di atas Rp1 triliun, Muharlion optimistis, target bisa diwujudkan melihat tren dan kinerja yang diperlihatkan organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD.
“DPRD mewanti-wanti pemerintah daerah, jangan ambil jalan pintas dan gampang, dalam mencapai target PAD yakni dengan menaikan tarif,” tegasnya.
“DPRD bersama alat kelengkapan dewan terkait, siap untuk bersama-sama wali kota dan jajaran, menggali potensi yang masih belum tergarap. Jumlahnya masih sangat besar,” tambahnya.
Trend naiknya PAD Padang ini sudah terlihat sejak tahun 2020. Hanya saja pada tahun 2020 ini, sedikit mengalami penurunan dibandingkan 2019 karena faktor pandemi Covid-19 yang melanda dunia.
Dirincikan, realisasi PAD tahun 2019 tercatat sebesar Rp546,11 miliar, tahun 2020 menurun jadi Rp499,90 miliar.
Kemudian di tahun 2021 kembali naik sebesar Rp538,93 miliar, tahun 2022 Rp612,72 miliar dan di 2023 tercapai
Rp658,72 miliar. Di tahun 2024 ini, realisasi PAD kembali meningkat jadi Rp706,84 miliar
Peraih suara pribadi terbanyak selang dua Pemilu terakhir di Kota Padang ini berharap, capaian PAD yang terus meningkat, akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“PAD yang kuat akan memperkuat kemandirian daerah. Pada akhirnya, manfaatnya kembali ke masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang lebih baik,” tutupnya.
Selain itu, Muharlion juga mengucapkan terima kasih pada jajaran Pemko Padang, atas keberhasilan tersebut. Menurutnya, capaian itu merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh OPD penghasil, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam menggali potensi daerah secara optimal.
“Keberhasilan ini, membuktikan bahwa Kota Padang memiliki potensi yang besar dan mampu dikelola dengan baik,” terang Muharlion.
“Ini adalah capaian luar biasa dan tertinggi yang pernah diraih Kota Padang,” tambahnya.
Muharlion menegaskan, DPRD Kota Padang akan terus memberikan dukungan terhadap kebijakan dan program Pemko Padang yang bertujuan meningkatkan PAD, selama dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tidak memberatkan masyarakat.
“PAD yang kuat akan memperkuat kemandirian daerah. Pada akhirnya, manfaatnya kembali ke masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang lebih baik,” tutupnya.
Tertinggi Sepanjang Sejarah
Asisten II Setdako Padang yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Didi Aryadi menjelaskan, target PAD tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp897,6 miliar.
Hingga penghujung tahun anggaran, target tersebut berhasil direalisasikan bahkan capaiannya sedikit melampaui target, teralisir Rp898 miliar.
“Berkat kerja keras seluruh OPD penghasil, PAD kita menembus angka Rp898 miliar. Ini merupakan capaian 100 persen dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan pendapatan daerah,” ujar Didi, Kamis (18/12/2025).
Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas OPD serta arahan pimpinan daerah yang konsisten dalam memperkuat kinerja pendapatan.
Berdasarkan laporan harian penerimaan PAD Pemerintah Kota Padang, terdapat enam OPD yang berhasil merealisasikan PAD di atas 100 persen.
Capaian tertinggi diraih Dinas Pariwisata dengan realisasi 150,43 persen. Dari target Rp600 juta, dinas tersebut berhasil membukukan PAD sebesar Rp902.558.523, seiring meningkatnya aktivitas dan kunjungan sektor pariwisata.
Peringkat kedua ditempati Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, yang melampaui target Rp110 juta dengan realisasi Rp137.386.800 atau 124,90 persen. Capaian ini mencerminkan optimalisasi layanan perizinan dan sektor industri daerah.
Selanjutnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencatatkan realisasi PAD 113,04 persen, dari target Rp43,22 miliar jadi Rp48,86 miliar.
Sementara itu, Bapenda juga berkontribusi signifikan dengan realisasi Rp715,68 miliar atau 102,85 persen dari target Rp695,86 miliar.
OPD lain yang melampaui target yakni Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, dengan realisasi Rp51 juta dari target Rp50 juta, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mencapai Rp900,43 juta, sedikit di atas target Rp900 juta.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa tata kelola pendapatan daerah yang disiplin, kolaboratif dan terukur mampu memberikan hasil nyata bagi keuangan daerah dan pembangunan Kota Padang,” pungkasnya.
Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2025 berhasil menembus angka Rp898 miliar atau mencapai 100 persen.
Pencapaian target PAD 100 persen tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam menggali potensi daerah secara optimal.
“Kita memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang atas pencapaian PAD yang sudah mencapai 100 persen. Ini membuktikan bahwa Kota Padang memiliki potensi yang besar dan mampu dikelola dengan baik,” ujar Muharlion, Sabtu (20/12/2025)
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kinerja Bapenda dan OPD penghasil lainnya yang terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai inovasi dan optimalisasi sektor-sektor potensial.
“Apresiasi khusus kami sampaikan kepada Bapenda dan seluruh OPD penghasil yang telah bekerja keras sepanjang tahun. Ini adalah capaian luar biasa dan tertinggi yang pernah diraih Kota Padang,” tambahnya.
Muharlion menegaskan, DPRD Kota Padang akan terus memberikan dukungan terhadap kebijakan dan program Pemko Padang yang bertujuan meningkatkan PAD, selama dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tidak memberatkan masyarakat.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Padang itu juga menyampaikan optimisme menghadapi tahun anggaran 2026.
Dengan target PAD yang dipatok di atas Rp1 triliun, yakni sekitar Rp1,024 triliun, ia yakin capaian tersebut dapat direalisasikan.
