Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

 


Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar apel gabungan terkait penerapan Work From Home (WFH). Apel dipimpin langsung oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di halaman Balai Kota Bukittinggi, Jumat (10/04).

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN, Pemko Bukittinggi akan segera berlakukan WFA dengan skema pelaksanaannya pada hari Jumat setiap minggunya, mulai 17 April 2026 mendatang. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penghematan energi, termasuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).  Demikian disampaikan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias.

Ia menerangkan, Pelaksanaan WFH berlaku bagi seluruh ASN, kecuali pejabat eselon II dan III serta jabatan fungsional madya. Selain itu beberapa unit tetap wajib bekerja dari kantor diantaranya, petugas pelayanan publik, petugas kebersihan, kesehatan, pendidikan, BPBD, Satpol PP, Dishub serta lurah. 

Ramlan menyebutkan, WFH bukan berarti tidak bekerja, tetapi memindahkan pekerjaan dari kantor ke rumah. ASN tetap wajib absensi empat kali sehari serta menyusun rencana kerja dan membuat laporan harian. Ia menegaskan bahwa, pelaksanaan WFH akan terus dimonitor agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. 

“Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya efisiensi, seperti imbauan untuk mematikan perangkat listrik saat meninggalkan kantor. Selain itu, kondisi global yang berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas turut menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan ini, sehingga diharapkan langkah efisiensi dapat membantu menjaga stabilitas di daerah,” Imbuhnya. (Sandra)

 

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah berdiri untuk menjalankan amanah rakyat dan melakukan upaya kesejahteranaan rakyat. Terdapat lima komponen tugas dan fungsi pemerintah yakni, pengaturan, pemberdayaan, penertiban, pensejahteraan dan pembangunan.

Sehubungan dengan lima tugas tersebut, pemerintah wajib mengamankan setiap aset daerah, termasuk tanah dan bangunan. Sehingga dengan aset yang ada, pemerintah dapat melaksanakan berbagai kegiatan untuk menjalankan amanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengamanan aset diatur secara hukum, yang tertuang dalam Undang Undang nomor 1 tahun 2024 dan UU nomor 17 tahun 2015 tentang keangan negara, serta UU nomor 23 tahun 2014. selain itu, juga terdapat Peraturan Pemerintah (PP), diantaranya, PP no 12 tahun 2019, PP nomor 20 tahun 2022, Permendagri nomor 77 tahun 2020, Permnedagri nomor 19 tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Permendagri nomor 7 tahun 2024, serta sejumlah perda yang terkait dengan pengamanan aset.

Berdasarkan aturan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan tiga pengamanan. Pertama, pengamanan fisik dengan pemagaran atau membuat merk serta membersihkan lokasi tersebut. Kedua, pengamanan secara administratif. Dalam hal ini Pemerintah harus mencatat aset tersebut dalam daftar inventaris atau barang daerah, sesuai kategori. Ketiga, pengamanan secara hukum. Pemerintah harus memiliki legal standing terhadap penguasaan aset tersebut.

Saat ini, Pemerintah Kota melakukan upaya pengamanan terhadap sejumah aset daerah. Diantaranya, pengamanan aset Banto Trade Center (BTC), yang kontrak kerjasama dengan pihak ketiga, telah berakhir pada 26 Maret 2026.

Selanjutnya, pengamanan aset daerah terhadap tanah dan sejumlah kawasan di Bypass Gulai Bancah, yang sebagiannya telah didirikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dimana tanah itu merupakan hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemko Bukittinggi pada tahun 1980, dengan luas 40.000 m². Setelah dihibahkan, Pemko Bukittinggi kembali melakukan pegukuran dan hanya ditemukan lahan tersebut, dengan luas 33.972 m² dan telah disertifikatkan dengan nomor 22 tahun 2017, pada tanggal 30 November 2017. *

 

Padang Pariaman, Lintas Media News,com.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman dari Fraksi Gerindra periode 2024–2029, H. Asmar (H. Lambau).

Ungkapan duka tersebut disampaikan dalam prosesi pelepasan jenazah yang berlangsung di Nagari Sikucur, Kamis (9/4/2026), yang dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta keluarga besar almarhum.

Mewakili Bupati Padang Pariaman, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Hendra Aswara dalam sambutannya menyampaikan bahwa kepergian almarhum merupakan kehilangan besar, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi pemerintah daerah dan masyarakat luas.

“Almarhum adalah sosok yang kami hormati, dikenal sebagai pribadi yang baik, bersahaja, serta memiliki pergaulan yang luas. Kepedulian beliau terhadap kampung halaman dan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan sangat tinggi dan tulus,” ujar Hendra Aswara.

Ia juga menambahkan, semasa hidupnya almarhum telah menunjukkan dedikasi, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Berbagai pemikiran, tenaga, dan pengabdian telah beliau curahkan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Sebagai bentuk penghormatan terakhir, turut hadir Ketua serta Unsur Pimpinan DPRD Padang Pariaman dan unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta tokoh masyarakat yang ikut mengantarkan kepergian almarhum. Kehadiran para pelayat menjadi bukti nyata penghargaan dan rasa kehilangan atas sosok almarhum di tengah masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, lanjutnya, menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian almarhum selama ini.

Prosesi pelepasan jenazah berlangsung dengan khidmat dan penuh haru, diiringi doa dari para pelayat yang hadir.(kominfo

Len)

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Manajemen PT Semen Padang pada Kamis (9/4/2026) menerima kunjungan rombongan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, didampingi Wakil Bupati Jakop Saguruk serta jajaran. Kunjungan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membuka ruang sinergi strategis dalam bidang sosial, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Rombongan disambut hangat oleh Direktur Utama PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar; Direktur Keuangan, Iskandar Z. Lubis; Sekretaris Perusahaan, Win Bernadino; Staf Direksi, Donny Aswin Idham; Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan, Idris; serta Kepala Unit CSR, Hernes, di Kantor Pusat PT Semen Padang. Suasana pertemuan berlangsung akrab namun sarat makna, mencerminkan semangat kemitraan yang terus dibangun antara PT Semen Padang dan Pemkab Kepulauan Mentawai.

Bupati Rinto Wardana menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya ia lakukan ke PT Semen Padang. Kehadirannya bersama rombongan menjadi bentuk penghormatan sekaligus apresiasi atas kontribusi nyata perusahaan terhadap masyarakat Kepulauan Mentawai.

“Kami merasa perlu hadir langsung untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan terima kasih kepada PT Semen Padang. Program mudik gratis pada Lebaran Idulfitri 2026 melalui kapal PELNI yang telah berjalan dua tahun berturut-turut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kami, khususnya dari wilayah Sikakap, Sipora, dan Siberut,” ujar Rinto.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa nilai dari program tersebut tidak semata pada bantuan finansial atau harga tiket, melainkan pada kepedulian dan keberpihakan PT Semen Padang terhadap masyarakat di wilayah kepulauan. “Ini bukan soal harga tiket, tetapi kepedulian yang luar biasa dari PT Semen Padang. Kami berharap program seperti ini dapat terus berlanjut ke depan,” tambahnya.

Selain menyampaikan apresiasi, Rinto juga memaparkan salah satu fokus utama pembangunan di Kepulauan Mentawai, yakni peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat yang tersebar di berbagai pulau. Ia mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih menghadapi keterbatasan sarana, khususnya dalam hal transportasi medis laut.

“Untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal, kami membutuhkan setidaknya lima unit ambulans laut. Namun, saat ini baru tersedia satu unit. Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi kami dalam menjangkau masyarakat secara cepat dan efisien,” jelasnya.

Menurut Rinto, keterbatasan tersebut membuat proses rujukan pasien kerap memakan waktu dan biaya tinggi karena masih bergantung pada transportasi kapal reguler atau perahu milik warga. Ia berharap dukungan dari PT Semen Padang melalui program CSR dapat membantu menghadirkan solusi konkret.

“Dengan adanya ambulans laut, akses layanan kesehatan akan jauh lebih cepat, praktis, dan hemat biaya. Bahkan untuk rujukan ke Padang maupun pengangkutan jenazah, prosesnya bisa lebih efektif dibandingkan menggunakan kapal besar seperti saat ini,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rinto juga mengaku terkesan dengan inovasi produk PT Semen Padang, yaitu Semen Padang Bata Interlock (Sepablock), yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan di wilayah kepulauan. Ia pun menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong penggunaan produk PT Semen Padang dalam berbagai proyek pembangunan di Mentawai.

Direktur Utama PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ia menegaskan bahwa PT Semen Padang tidak hanya berperan sebagai entitas industri, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang kuat terhadap masyarakat, salah satunya dengan mengadakan mudik gratis bagi warga Kepulauan Mentawai.

“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Ini menjadi bukti bahwa kehadiran PT Semen Padang tidak hanya sebagai produsen semen, tetapi juga bagian dari ekosistem sosial yang peduli terhadap masyarakat,” ujar Pri.

Terkait usulan bantuan ambulans laut, Pri menyatakan bahwa pihaknya membuka ruang untuk menindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pengajuan proposal resmi. Ia menilai program tersebut sangat relevan karena menyentuh aspek kemanusiaan. “Rencana ini sangat menarik dan menyangkut kepentingan kemanusiaan. Kami akan pelajari lebih lanjut, tentu dengan arahan dari SIG sebagai induk perusahaan. Pada prinsipnya, kami siap mendukung atau bahkan mendorong kolaborasi dengan BUMN lainnya,” jelasnya.

PT Semen Pasang juga berharap adanya dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penggunaan produk PT Semen Padang. Ia menekankan bahwa peningkatan penggunaan produk akan berbanding lurus dengan kontribusi perusahaan melalui program CSR.

“Semakin besar kepercayaan dan penggunaan produk kami, maka semakin besar pula ruang bagi kami untuk memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat,” tutupnya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara PT Semen Padang dengan pemerintah daerah, khususnya dalam menjawab tantangan pembangunan di wilayah kepulauan. Kolaborasi yang terbangun diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan infrastruktur, tetapi juga kualitas hidup masyarakat Mentawai secara berkelanjutan.

 


Padang Pariaman —Lintas Media News, com.      

Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menegaskan pentingnya integritas, disiplin, dan komitmen pelayanan publik kepada masyarakat saat melantik dan mengambil sumpah 54 aparatur sipil negara (ASN), Kamis (9/4/2026).

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa menjadi Pegawai Negeri Sipil bukan sekadar memperoleh status, melainkan amanah besar sebagai pelayan masyarakat, abdi negara, dan abdi pemerintah.

“ASN harus bekerja dengan penuh integritas, disiplin, tanggung jawab, serta dedikasi yang tinggi. Ini bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang pengabdian,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan merupakan janji suci yang tidak hanya disaksikan oleh para hadirin, tetapi juga oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus dijalankan dengan penuh kejujuran dan profesionalitas.

Bupati menyampaikan empat pesan utama kepada para ASN yang baru dilantik. Pertama, menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Kedua, meningkatkan disiplin dan etos kerja sebagai contoh bagi masyarakat. Ketiga, terus mengembangkan kompetensi diri agar mampu menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks. Keempat, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ingat, kita hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani,” ujarnya menegaskan.

Secara khusus, kepada pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang baru dilantik, Bupati menekankan pentingnya menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, objektif, dan berintegritas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memperkuat semangat kebersamaan dan profesionalitas dalam mendukung pembangunan daerah.

“Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kinerja ASN. Mari bekerja dengan komitmen dan tanggung jawab untuk memberikan 

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kinerja ASN. Mari bekerja dengan komitmen dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” tutupnya.(kominfo/len)

 

Dharmasraya -lintasmedianews.com

Polres Dharmasraya menerima kunjungan pemeriksaan dan Gaktibplin dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026) pagi.

Pemeriksaan  dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Sumbar, Kombes Pol Siswanto, S.I.K., M.H., bersama rombongan. 

Kedatangan tim disambut oleh Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., yang diwakili oleh Wakapolres Kompol Rizky Cholid, S.I.K., didampingi para pejabat utama serta personel Polres Dharmasraya.

Sebelum pelaksanaan pemeriksaan, Kabid Propam memberikan arahan kepada seluruh personel. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, mengingat setiap anggota Polri akan selalu berada dalam pengawasan, baik internal maupun eksternal.

Ia juga mengingatkan bahwa seluruh tugas kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya terkait fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.“Kepada seluruh personel, agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Jangan sampai ada laporan masyarakat yang tidak diterima dengan baik, karena hal tersebut dapat merugikan institusi Polri,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penerimaan laporan masyarakat menjadi salah satu sorotan utama dan harus terus diperbaiki. Setiap laporan yang masuk wajib ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, perwira diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap anggota di lapangan, sehingga setiap pelaksanaan tugas berjalan sesuai prosedur dan tidak terjadi pelanggaran.

Setelah memberikan arahan, Kabid Propam bersama rombongan melaksanakan kegiatan penanaman pohon di lingkungan Mako Polres Dharmasraya sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya menciptakan suasana yang asri di lingkungan kerja.

Usai kegiatan, pemeriksaan dilanjutkan terhadap personel, meliputi pengecekan sikap tampang, kelengkapan administrasi, serta pemeriksaan senjata api dinas sesuai aturan yang berlaku. 

Tim juga melaksanakan tes urine kepada personel sebagai bentuk pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin, profesionalisme, serta menjaga marwah institusi Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(*)

 

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Sebanyak 58 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekaligus mengambil sumpah/janji. Penyerahan SK PNS diserahkan secara resmi oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Selasa (07/04).

PNS yang diserahkan SK terdiri dari CPNS Formasi Tahun 2024 sebanyak 47 orang, lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) sebanyak 3 orang, serta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebanyak 8 orang.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan, pengambilan sumpah atau janji PNS bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen moral dan tanggung jawab kepada bangsa dan masyarakat. 

Ia mengatakan, PNS dituntut bekerja dengan ikhlas, menjunjung tinggi kejujuran, integritas, disiplin, serta memberikan pelayanan terbaik. ASN juga harus profesional, akuntabel, adaptif dan terus meningkatkan kompetensi di tengah tantangan birokrasi yang semakin kompleks.

“Momentum ini menjadi awal untuk memperkuat dedikasi dan semangat pengabdian. Tunjukkan ASN yang profesional dan berdaya saing. Pimpinan SKPD diharapkan membina dengan baik serta membuka ruang pengembangan kompetensi, yang harus diiringi dengan kinerja, disiplin dan integritas yang tinggi," ungkap Ramlan.

Wali Kota juga berpesan agar seluruh pegawai untuk tidak terlibat politik praktis. 

"Jangan ikut dan terlibat politik praktis. Tunjukkan saja kinerja terbaik. Kalau orangnya baik, kinerja baik, pasti dibutuhkan oleh pimpinan, siapapun pimpinannya. Untuk itu, buatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, daerah masyarakat Bukittinggi ini," Ujarnya. 

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, juga menyerahkan SK pensiun Tahun 2026 kepada Melfi Abra, seorang birokrat senior yang telah mengabdi selama 42 tahun. Banyak suka duka yang dilewati seorang Melfi Abra, yang pernah diberi amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pariwisata serta jabatan esselon dua lainnya dan terakhir menjabat sebagai Staff Ahli Wali Kota bidang administrasi dan keuangan. (Sandra)

 

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pembenahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam dua tahun terakhir mulai menampakkan hasil positif. Salah satunya di bidang pariwisata, yang menghasilkan peningkatan kunjungan ke kota Bukittinggi selama Lebaran Idul Fitri 2026. Hal ini tentu saja berdampak positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Pariwisata, sebanyak 153.326 orang pengunjung memadati berbagai destinasi wisata berbayar di kota Bukittinggi pada libur lebaran Idul Fitri 1447 H atau 2026. Dari jumlah kunjungan itu, Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan PAD sebesar Rp3.543.941.000,-.

Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK), Benteng Fort de Kock dan Taman Panorama adalah tujuan utama wisatawan ditahun ini. TMSBK menjadi unggulan wisata berbayar, dimana dari tanggal 21 hingga 29 Maret, tercatat 128 ribu pengunjung dengan hasil retribusi Rp 3.074.591.000,-

Sementara itu objek wisata Taman Panorama dan Lobang Jepang (TPLJ) meraup pendapatan retribusi sebanyak Rp468 juta dangan 24,9 ribu kunjungan. Angka tersebut menunjukkan bahwa pembenahan yang diupayakan Pemko Bukittinggi di bawah kepemimpinan Ramlan Nurmatias - Ibnu Asis, memberikan hasil yang signifikan.

Peningkatan dapat dilihat pada tahun 2024, Pemko Bukittinggi mencatat total 100.218 kunjungan wisata dengan PAD senilai Rp2,2 milyar. Sementara itu di tahun 2025 jumlah kunjungan wisata berbayar meningkat selama lebaran tercatat sebanyak 129.524 kunjungan dengan pendapatan Rp2,9 milyar,-. Angka ini terus naik pada Tahun 2026 ini, dimana kunjungan wisata ke objek wisata berbayar tercatat sebanyak 153.326 orang dengan PAD Rp3,5 milyar. (Sandra)

 

Aceh Timur, Lintasmedianews.com

Patroli kamtibmas yang digelar personel Polsek Idi Rayeuk, Polres Aceh Timur, membuahkan hasil. Seorang pria yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu berhasil diamankan bersama sejumlah barang bukti, Rabu (08/04/2026) dini hari.

Kapolsek Idi Rayeuk, AKP JM Tambunan, S.H. menjelaskan penindakan tersebut berawal dari kegiatan patroli rutin yang dilakukan personel piket sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Kuta Lawah, Kecamatan Idi Rayeuk.

“Petugas berpapasan dengan seorang pengendara sepeda motor yang langsung tancap gas saat melihat polisi. Di lokasi yang sama, anggota menemukan seorang pria mencurigakan sedang duduk di sebuah gubuk,” ujar AKP Tambunan.

Curiga dengan gerak-geriknya, petugas langsung melakukan interogasi dan penyisiran di sekitar lokasi. Hasilnya, ditemukan sebuah dompet tak jauh dari posisi pria tersebut. Saat dibuka, dompet itu berisi 12 paket sabu siap edar.

Pelaku berinisial AB (35), sopir, warga Desa Kuta Lawah, Kecamatan Idi Rayeuk tak berkutik saat barang bukti ditemukan. Ia pun langsung digelandang ke Mapolsek Idi Rayeuk untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 paket besar, 5 paket sedang, dan 6 paket kecil sabu, satu unit ponsel, satu dompet, serta dua sendok dari pipet yang telah dimodifikasi.

“Selanjutnya tersangka dan barang bukti kami koordinasikan dengan Satresnarkoba Polres Aceh Timur untuk proses penyidikan lebih lanjut,” sebut Kapolsek.

Pihaknya juga masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain terkait peredaran sabu tersebut.

Disamping itu Kapolsek menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan patroli guna menekan peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Idi Rayeuk.

“Upaya pencegahan dan penindakan akan terus kami lakukan demi menjaga keamanan serta melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.” Terang Kapolsek Idi Rayeuk AKP JM Tambunan, S.H.

(I)



Padang,Lintas Media News
Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat rutin guna membahas potensi strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui produksi pembenihan udang vaname di UPTD BPBALP Instalasi Sungai Nipah, Rabu (8/4/2026) di ruang rapat khusus II DPRD Sumbar.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Ahli DPRD Sumbar, HM Nurnas, dan dihadiri oleh seluruh anggota tim ahli. 

Dalam pertemuan itu, berbagai aspek pengembangan sektor perikanan, khususnya pembenihan udang vaname, menjadi fokus utama pembahasan.

Diskusi yang berlangsung intens ini menyoroti pentingnya optimalisasi fasilitas dan sumber daya yang dimiliki UPTD BPBALP Instalasi Sungai Nipah sebagai salah satu sentra potensial dalam mendukung peningkatan produksi benih udang berkualitas. 
"Kita optimis upaya tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD Sumatera Barat," ujar HM Nurnas.

Selain itu, rapat juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan stakeholder terkait dalam mendorong pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran sektor perikanan sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi daerah. 

Melalui pembahasan ini, Tim Ahli DPRD Sumbar berharap dapat merumuskan rekomendasi konkret yang mampu meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PAD serta mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir di Sumatera Barat.(rls/st)

PADANG,Lintas Media News
Ketua DPRD Sumbar Muhidi, secara tegas mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak bisa lagi dilakukan dengan pola biasa. Ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik telah memberi tekanan serius terhadap APBN, yang berimbas langsung pada kemampuan keuangan daerah.

“Ruang fiskal kita semakin sempit. Ini menuntut kecermatan, inovasi, dan keberanian dalam mengambil terobosan kebijakan,” ujar Muhidi.

Muhidi menegaskan hal itu usai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Musrenbang RKPD 2027, Rabu (8/4/2026), sebagai forum strategis untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan program prioritas dengan kebijakan nasional dan kebutuhan riil masyarakat.

Disaat bersamaan, Sumbar masih dibayangi kebutuhan besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana hidrometeorologis 2025. Dari total kerugian Rp33,5 triliun, kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp22 triliun—angka yang menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah.Jelas Muhidi.

"Kondisi ini membuat sinergi lintas sektor menjadi harga mati. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga dunia usaha dan masyarakat diminta bergerak bersama untuk menjaga stabilitas pembangunan," ujarnya.

Secara nasional, RKP 2027 memasuki fase percepatan peletakan fondasi transformasi dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis produktivitas, investasi, dan industrialisasi. Selaras dengan itu, RKPD Sumbar 2027 mengusung tiga fokus utama: akselerasi transformasi ekonomi, inklusi sosial, dan ketahanan pangan.

" Arah ini akan diwujudkan melalui penguatan sektor pertanian, transformasi ekonomi nagari, pengembangan industri kecil, serta pariwisata berbasis budaya lokal," katanya.

Namun, DPRD menegaskan bahwa strategi tidak cukup hanya pada program, tetapi juga pada kekuatan fiskal. Optimalisasi Pajak Air Permukaan menjadi sumber PAD sekaligus instrumen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, kemudian mendorong pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

"Selain itu, kebijakan opsen pajak dinilai strategis untuk memperkuat hubungan fiskal antara provinsi dan daerah. Meski demikian, implementasi kebijakan ini menuntut integrasi data, digitalisasi sistem, serta pengawasan yang konsisten," ujarnya.

Dari sisi belanja, DPRD menekankan pentingnya efektivitas anggaran. Setiap alokasi harus tepat sasaran dan berdampak nyata, terutama untuk pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi masyarakat. 

"Prioritas pembangunan diarahkan pada penguatan ekonomi berbasis nagari melalui Program Nagari Creative Hub, peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM," katanya.

Tak kalah penting, penguatan ketahanan bencana dan perlindungan lingkungan menjadi agenda strategis di tengah meningkatnya potensi risiko bencana di Sumbar. RKPD 2027 harus menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Kami juga menegaskan bahwa, Musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif dan berdampak nyata bagi masyarakat," harapnya.(*/st)

PADANG,Lintas Media News
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, berdiskusi dengan perwakilan penyandang disabilitas usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Dalam pertemuan singkat tersebut, Muhidi mendengarkan langsung berbagai aspirasi yang disampaikan terkait kebutuhan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Sumatera Barat.

Ia menegaskan, seluruh masukan yang diterima akan menjadi perhatian dan dikawal dalam penyusunan RKPD 2027 agar berpihak pada semua lapisan masyarakat.

“Aspirasi yang disampaikan akan kita dorong masuk dalam perencanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi kebutuhan kelompok disabilitas,” ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari DPRD Sumbar untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan inklusivitas.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar selaras dengan kebijakan nasional, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.(*/st)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.