Latest Post

50Kota Aceh Aceh timur Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA asahan Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar bintan Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Denpasar Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok kotapadang Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau lubuk Sikaping Magelang Malalak Manggarai Timur Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang semen padang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang tanjung balai TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan UMKM wakil walikota Padang walikota Padang walikota solok

PADANG, Lintasmedia News– Anggota DPRD Kota Padang, H. Rusdi, ST, MT, menggelar reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 bersama majelis taklim masjid dan mushalla serta Bundo Kanduang di Masjid Darul Hikmah, Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Jumat (4/9/2026).


Reses tersebut menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat. H. Rusdi juga memberikan penjelasan terkait rencana penyaluran dana hibah melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) bagi organisasi sosial dan keagamaan.


Politisi Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang itu mengatakan, sengaja mengundang pengurus majelis taklim dan Bundo Kanduang dari sejumlah kelurahan. Menurutnya, mereka memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan pembinaan keagamaan masyarakat.


“Kita berharap dana hibah dapat disalurkan bulan ini, tepat sasaran dan memberi manfaat bagi organisasi penerima,” ujar Rusdi.


Rusdi merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Padang IV yang meliputi Kecamatan Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung.


Selain menyerap aspirasi, kegiatan reses juga dimanfaatkan untuk memperkuat silaturahmi dan kebersamaan antarmajelis taklim serta Bundo Kanduang.


Menurut Rusdi, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik. Pembinaan spiritual dan kehidupan sosial masyarakat juga harus berjalan secara seimbang.


“Pembangunan fisik dan spiritual akan berjalan maksimal jika seluruh komponen masyarakat bersinergi. Antarkelurahan dan antarmajelis taklim juga perlu memperkuat kebersamaan,” katanya.


Ia mencontohkan kegiatan wirid gabungan yang telah dilakukan sebagai salah satu bentuk mempererat hubungan masyarakat dan organisasi keagamaan.


Peserta reses berasal dari tujuh majelis taklim masjid dan musala di Kelurahan Koto Baru Nan XX, Banuaran Nan XX, dan Pampangan Nan XX. Kegiatan itu juga diikuti Bundo Kanduang Kelurahan Koto Baru Nan XX dan Tanjuang Aua Nan XX.


Turut hadir Lurah Koto Baru Nan XX, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta tokoh masyarakat setempat.


Ketua Majelis Taklim Masjid Al Quwait Banuaran, Reni Andrianti, A.Md., mengapresiasi perhatian H. Rusdi terhadap kegiatan majelis taklim.


Menurutnya, rencana hibah melalui Pokir H. Rusdi akan membantu mendukung berbagai program organisasi. Selama ini, pembiayaan kegiatan majelis taklim sebagian besar bersumber dari infak anggota.


“Kami sangat berterima kasih kepada Pak Rusdi. Hibah dari Pokir beliau akan menambah semangat pengurus untuk menjalankan berbagai program. Selama ini, sumber dana kami hanya berasal dari infak anggota majelis taklim,” ujarnya. 

Reses lebih bermakna. Karena juga diisi dengan kegiatan ceramah agama. (*)





PADANG,Lintas Media News
Musyawarah Daerah (Musda) Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumatera Barat akhirnya terlaksana dan menetapkan Sri Darni, wartawan RRI Padang, sebagai Ketua FJPI Sumatera Barat periode 2026–2029.

Musda yang berlangsung di Padang, Jumat (4/9/2026), diikuti 18 peserta secara hybrid. Kegiatan tersebut menjadi Musda periode ketiga dalam perjalanan kepengurusan FJPI Sumatera Barat.

Pelaksanaan Musda sebelumnya sempat beberapa kali tertunda akibat musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat.

 Namun, setelah situasi memungkinkan, kegiatan organisasi tersebut akhirnya dapat dilaksanakan.

Ketua Panitia Pelaksana Musda FJPI Sumbar, Ka'bati, dalam laporannya menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya Musda.

“Meski telah beberapa kali tertunda akibat musibah banjir beberapa waktu lalu, alhamdulillah Musda ini akhirnya bisa terlaksana,” ujar Ka'bati.

Sementara itu, Ketua FJPI Pusat, Khairiah Lubis, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada jajaran pengurus FJPI Sumatera Barat yang telah menyelenggarakan Musda periode ketiga.

Ia berharap Musda tidak sekadar menjadi agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas jurnalis perempuan di Sumatera Barat.

“Semoga ini menjadi momentum kita para jurnalis perempuan untuk solid dan kuat secara profesi, sekaligus menjadikan FJPI sebagai wadah kita bersama untuk saling merangkul dalam silaturahmi,” kata Khairina.
*Dua Nama Diusulkan*

Sidang Musda kemudian memasuki agenda pemilihan Ketua FJPI Sumatera Barat periode 2026–2029. Sidang dipimpin oleh Mona Sisca selaku pimpinan sidang.

Dalam proses pencalonan, peserta Musda mengusulkan dua nama sebagai calon Ketua FJPI Sumbar, yakni Harmalia Ocha, wartawan Zona Publis yang juga pernah menjadi wartawan TVRI Sumbar, dan Sri Darni, wartawan RRI Padang.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan calon berdasarkan tata tertib (tatib) Musda, Harmalia Ocha dinyatakan belum memenuhi salah satu persyaratan pencalonan.

Dalam tatib FJPI, calon Ketua FJPI cabang diwajibkan telah bergabung dengan FJPI sekurang-kurangnya tiga tahun.

Setelah persyaratan tersebut dibahas dalam sidang, peserta Musda kemudian mencapai kesepakatan untuk melanjutkan proses pemilihan dengan satu calon yang memenuhi persyaratan.

Berdasarkan kesepakatan peserta dan hasil sidang, Sri Darni dinyatakan sah sebagai Ketua FJPI Sumatera Barat periode 2026–2029.

Penetapan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru FJPI Sumatera Barat untuk periode tiga tahun ke depan.

Ketua FJPI Sumbar periode 2023-2026 Nita Indrawati juga menyampaikan laporan kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan sebelumnya.

Dengan kepemimpinan baru tersebut, FJPI Sumatera Barat diharapkan semakin mampu menjadi ruang bersama bagi jurnalis perempuan untuk memperkuat profesionalisme, solidaritas, jejaring, serta peran perempuan dalam dunia jurnalistik.

Musda juga menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat komitmen FJPI Sumatera Barat dalam membangun ekosistem pers yang profesional, berintegritas, dan inklusif.(**)



PADANG,Lintas Media News
Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Nanda Satria, terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) dan kontribusi Sumbangan Pihak Ketiga dari perusahaan yang beroperasi di Sumbar.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menemui jajaran direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) selaku perusahaan induk PT Semen Padang, Rabu (2/9). Dalam pertemuan itu Nanda turut didampingi  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Pemprov Sumbar.


Kedatangan Nanda Satria bersama jajaran OPD Pemprov Sumbar diterima langsung Direktur Utama SIG, Indriefffouny Indra, Direktur Keuangan SIG, Sigit Prastowo, dan Direktur Keuangan PT Semen Padang, Iskandar Zulkarnain Lubis, beserta jajaran manajemen SIG dan PT Semen Padang.

Dalam pertemuan itu dibahas kontribusi Sumbangan Pihak Ketiga dari PT Semen Padang serta kewajiban PAP perusahaan tersebut.

Nanda menyampaikan apresiasi atas dukungan SIG dan PT Semen Padang yang selama ini telah ikut berkontribusi terhadap pembangunan di daerah.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada SIG dan PT Semen Padang karena selama ini selalu mendukung pembangunan di Sumatera Barat," kata Nanda.

Dikatakannya selama beberapa tahun terakhir PT Semen Padang telah memberikan kontribusi melalui Sumbangan Pihak Ketiga sekitar Rp10 miliar setiap tahunnya kepada Pemprov. Ia berharap pada tahun ini kontribusi tersebut dapat ditingkatkan sehingga bisa memperkuat PAD Sumbar.

“Beberapa tahun belakangan Semen Padang telah memberikan kontribusi Sumbangan Pihak Ketiga sekitar Rp10 miliar. Kami berharap ada peningkatan jumlahnya pada tahun ini," ujarnya.
Selain kontribusi tersebut, Nanda juga mendorong optimalisasi penerimaan PAP dari PT Semen Padang. Upaya serupa, katanya, juga tengah dilakukan terhadap perusahaan perkebunan berskala besar di Sumbar, khususnya sektor kelapa sawit yang memanfaatkan air permukaan untuk kepentingan usaha.

Dorongan itu dilakukan mengingat masih besarnya kewajiban PAP sektor perkebunan yang belum tertagih.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, terdapat 41 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Air Permukaan sektor perkebunan dengan total kewajiban mencapai Rp114,28 miliar. Namun, pembayaran yang diterima Bapenda baru sekitar Rp179,70 juta. Dengan demikian, masih terdapat pajak terutang sekitar Rp114,10 miliar.

Tunggakan tersebut tersebar di sejumlah daerah. Terbesar berada di Pasaman Barat sebesar Rp77,77 miliar, disusul Dharmasraya Rp13,06 miliar, Pesisir Selatan Rp11,88 miliar, Agam Rp7,31 miliar, Padang Aro Rp3,56 miliar, dan Sijunjung sekitar Rp496,18 juta.

Nanda menegaskan, optimalisasi PAP sektor perkebunan menjadi salah satu fokus yang dikawal DPRD karena besarnya kontribusi komoditas sawit terhadap perekonomian dan ekspor Sumbar.

Pada semester I 2026, produk sawit dan turunannya menyumbang 85,39 persen dari total ekspor Sumbar yang mencapai US$1,568 miliar.

"Dengan kontribusi komoditas sawit mencapai 85,39 persen dari total ekspor Sumbar, hendaknya tidak ada alasan bagi perusahaan-perusahaan perkebunan berskala besar yang ada di Sumbar ini untuk tidak membayar kewajiban PAP mereka," ujar Nanda.

Ia mengatakan, DPRD bersama Pemprov Sumbar sebelumnya juga telah melakukan sosialisasi terkait penerapan PAP ini. Maka dari itu, perusahaan yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak diharapkan mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan tersebut.

Nanda menegaskan, kebijakan PAP yang dijalankan telah melalui pembahasan dan kajian bersama antara DPRD dan Pemprov dengan melibatkan para ahli. Perhitungan kewajiban pajak setiap perusahaan juga telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, DPRD dan Pemprov Sumbar tetap membuka ruang dialog bagi perusahaan yang memiliki perhitungan berbeda terkait kewajiban PAP.

"Kalau dengan perhitungan yang telah ditetapkan, perusahaan menilai tidak sesuai dengan perhitungan dari pihak mereka, Pemprov dan DPRD membuka ruang diskusi untuk mencari solusinya," ujarnya.

Untuk mempercepat optimalisasi penerimaan PAP ini, terang Nanda, dalam waktu dekat pihaknya juga akan berkomunikasi dengan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) untuk mendorong pengoptimalan dari perusahaan perkebunan yang berada di bawah naungan BUMN.

“Selanjutnya kami juga akan berkomunikasi dengan BP BUMN. Kita berharap optimalisasi penerimaan PAP dan Sumbangan Pihak Ketiga ini dapat menambah PAD sekaligus memperkuat kemampuan fiskal Pemprov Sumbar dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tukasnya.

Sementara itu, Direktur Utama SIG, Indriefffouny Indra, mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara manajemen SIG dan PT Semen Padang dengan Pemprov Sumbar dalam mendukung pembangunan daerah.

"Kami siap bersinergi memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Sumatera Barat. Pembahasan hari ini menjadi masukan bagi kami untuk ditindaklanjuti," tukasnya. (*)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi menggelar pelatihan dan pengukuhan Tim Communication in Rescue and Emergency (CORE) Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI). Kegiatan yang terlaksana atas dukungan dana pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Dedi Fatria tersebut berlangsung selama dua hari, 4 dan 5 September 2026 dan dibuka di Bumi Perkemahan Tapian Ratu, Jumat (04/09). 


Pelatihan dan Pengukuhan Tim CORE ORARI Lokal Bukittinggi-Agam diikuti oleh 40 anggota ORARI Lokal Bukittinggi Agam yang tergabung dalam Tim CORE Group A. Hal itu dIsampaikan Kepala Bidang Statistik Informasi dan Komunikasi Publik (SIKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Bukittinggi, Riri Alhadilla Sukma. Ia menjelaskan, 2 orang instruktur yang dihadirkan merupakan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi radio kebencanaan, keselamatan dan penanganan keadaan darurat. 

Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Dedi Fatria, mengatakan, berbagai komunitas di Kota Bukittinggi perlu memiliki kesiapsiagaan dan kemampuan yang dapat mendukung penanganan bencana. Pelatihan dan pengukuhan Tim CORE ORARI Lokal Bukittinggi-Agam merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan komunitas dalam menghadapi kondisi kebencanaan. 


Sementara itu, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan, pada kondisi darurat dan kebencanaan, respon cepat menjadi sangat penting. Kecepatan menerima dan menyampaikan informasi sangat dibutuhkan sehingga bantuan dapat segera dikerahkan. Untuk itu keberadaan Tim CORE ORARI Lokal Bukittinggi-Agam menjadi hal positif dalam mendukung komunikasi pada kondisi darurat maupun kebencanaan. 


Dengan adanya Tim CORE ORARI Lokal Bukittinggi-Agam, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, ORARI, relawan, dan unsur terkait lainnya semakin kuat dalam mendukung kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat dan kebencanaan. (Sandra/af)

 

PADANG, Lintasmedia News- Tersangka yang bekerja sebagai buruh harian lepas ini diringkus tanpa perlawanan di kawasan Lampu Merah Lubuk Begalung, Kota Padang, pada Jumat (4/9/2026) siang.


Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Yasin, melalui keterangan yang diterima, membenarkan penangkapan tersebut. Penangkapan dipimpin langsung oleh Kanit Opsnal Satreskrim Polresta Padang IPTU Adrian Afandi, dan Kasubnit Opsnal IPDA Ryan Fermana.


"Benar, Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang telah mengamankan seorang terduga pelaku pencurian berinisial MAR pada hari Jumat, 4 September 2026, sekitar pukul 14.00 WIB," ujar Kompol Yasin.


Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan korban bernama Emi Anora yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/867/IX/2026/SPKT/Polresta Padang/Polda Sumbar, tanggal 4 September 2026.


Peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi di samping Pical Halim, Jalan Simpang ByPass Tanjung Saba, RT/RW -, Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pada akhir September 2024 lalu.


Kompol Yasin menjelaskan kronologis kejadian bermula ketika sepeda motor korban jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 3523 AAF dibawa oleh anak pelapor. Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), anak korban tertidur dengan kunci sepeda motor disimpan di dalam saku celananya.


"Saat korban terbangun, sepeda motor berikut kunci yang disimpan di dalam saku celannya sudah raib diambil pelaku," terang Kompol Yasin.


Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp6.000.000.


Berbekal laporan dari masyarakat serta hasil olah TKP, Tim Klewang kemudian melakukan penyelidikan mendalam hingga mengantongi identitas pelaku. Setelah mendapat informasi bahwa pelaku sedang berada di kawasan Lampu Merah Lubuk Begalung, petugas langsung bergerak cepat melakukan penyergapan.


"Saat diinterogasi di lapangan, tersangka MAR alias Rian Bandel mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian tersebut," tambahnya.


Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Padang guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut dan melengkapi administrasi penyidikan.

 

Lintasmedia News 

Pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kota Padang laksanakan kegiatan reses pada masa sidang I tahun 2026.Reses dilaksanakan sejak Rabu,2 September hingga Minggu, 6 September 2026.


Pada reses I tahun 2026 ini , anggota DPRD Kota Padang Dewi Susanti dari Fraksi Partai Gerindra, Dapil 4 ,Kecamatan Lubuk Begalung, Bungus Teluk Kabung melaksanakan kegiatan reses menjaring aspirasi warga di di RT 001/RW 006 Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung bertempat di Mushalla Raudathul Jannah Jln. Sarasah RT.001 RW.006 Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk. Kabung, pada Kamis (3/9/2026). 

Hadir pada kegiatan Reses itu Camat Bungus, Lurah Bungus Timur, Ketua LPM Kecamatan Bungus ,Ketua RT 001,Ketua RW 006, Sekretaris KSB PAC Kecamatan Bungus, Ketua pemuda , tokoh masyarakat setempat serta warga .

Pada kesempatan itu, Dewi Susanti menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda formal legislatif, tetapi menjadi ruang penting untuk mendengar langsung kebutuhan dan persoalan masyarakat. 


Ia menyebut, setiap aspirasi yang disampaikan warga akan dicatat dan diperjuangkan, baik di tingkat DPRD Kota Padang,pemerintah kota maupun hingga ke pemerintah pusat.


“Reses ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat untuk hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan warga, lalu memperjuangkannya dalam kebijakan dan program pembangunan,” ujar Dewi Susanti.


Berbagai aspirasi yang mencuat dalam reses tersebut di antaranya terkait pembangunan infrastruktur lingkungan, betonisasi jalan Sarasah di RT 001 RW 006 sepanjang lebih kurang 400 meter, bantuan dana untuk sarana dan prasarana kegiatan KSB PAC Kecamatan Bungus, pemberdayaan masyarakat, hingga dukungan terhadap program sosial dan ketahanan pangan di Bungus Teluk Kabung.


Dewi Susanti memastikan seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan prioritas dalam pembahasan program pembangunan ke depan. 


Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga komunikasi dan kolaborasi demi kemajuan Kota Padang, khususnya Kecamatan Bungus Teluk Kabung. 

“Kami ingin pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, aspirasi warga akan menjadi perhatian serius untuk diperjuangkan bersama,” pungkas Dewi Susanti srikandi dari partai Gerindra, anggota DPRD Kota Padang, tiga periode ini.


Lurah Bungus Timur, Zainal .S.Pd,. menyampaikan ucapan terimakasih banyak dengan kegiatan reses masa sidang I tahun 2026 dan atas kedatangan anggota DPRD Kota Padang, Buk Dewi Susanti di Kelurahan Bungus Timur ini menjadi penyejuk bagi kami serta membawa kemajuan serta kebaikan bagi pembangunan disini.


"Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak, semoga melalui kegiatan reses ini, apa - apa yang telah disampaikan warga atau aspirasi dari warga dapat diperjuangkan dan terealisasikan dengan baik melalui buk Dewi Susanti di legislatif maupun melalui pemerintah Kota Padang, " pungkasnya. (bim)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Stasiun Global Atmosphere Watch (GAW), hasil Pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang sudah dilakukan pada tanggal 3 September 2026, prakiraan konsentrasi PM2.5 di wilayah Kota Bukittinggi adalah 20,5  mikrogram/M3 kategori kualitas udara "sedang" dengan konsentrasi maksimum sebesar 42 mikrogram/M3.


Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Ramli Andrian, menyampaikan, sumber pencemaran yang terjadi berdasarkan arah angin dominan dari arah Tenggara, Selatan atau bagian Timur wilayah Sumatera Barat, yaitu Sumatera Selatan dan Jambi. Selain itu potensi juga berasal dari wilayah yang berbatasan dengan wilayah Riau, seperti 50 Kota, Sijunjung dan Dharmasraya.


"Melihat kondisi saat ini dan hasil pemantauan ISPU, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bukittinggi yang beraktivitas di luar ruangan masih dapat melaksanakan kegiatan dengan tetap menjaga kesehatan masing-masing. Namun, untuk anak-anak, lansia, serta orang yang mengalami gangguan pernapasan disarankan agar mengurangi kegiatan di luar ruangan, jika sangat dibutuhkan maka dianjurkan menggunakan masker," imbaunya.


Kualitas udara saat ini bersifat sementara, terdapat kemungkinan membaik atau menurun tergantung pada pergerakan konsentrasi ISPU. Pemantauan kualitas udara akan terus ditinjau dan Dinas Kesehatan akan terus berkoordinasi bersama pihak Stasiun GAW Koto Tabang.


Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan memantau segala informasi secara resmi serta tetap menjaga kesehatan di tengah kondisi udara terkini. (*)

 

Padang, Lintasmedia News— Wali Kota Padang Fadly Amran meninjau langsung sejumlah pembangunan infrastruktur yang tengah dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Jumat (4/9/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan pembangunan jalan dan saluran drainase berjalan sesuai target, sekaligus memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan.

Didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi serta Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Fadly Amran mengunjungi dua lokasi pembangunan di Kecamatan Koto Tangah. Lokasi pertama yakni pembangunan jalan menuju kawasan wisata Pantai Pasir Jambak di Kelurahan Pasie Nan Tigo. Setelah itu, rombongan meninjau pembangunan saluran drainase baru di kawasan Pasar Tunggul Hitam, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam.




Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap mobilitas masyarakat, pengembangan kawasan, kegiatan ekonomi, dan penanganan persoalan lingkungan seperti genangan air.



Jalan Menuju Pasir Jambak Hampir Rampung



Salah satu pekerjaan yang mendapat perhatian dalam kunjungan tersebut adalah pembangunan jalan menuju Pasir Jambak. Jalan ini dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi akses menuju sejumlah kawasan yang berpotensi mendukung perkembangan wilayah Koto Tangah.

Fadly Amran mengatakan, jalan menuju Pasir Jambak memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat sekaligus membuka peluang pengembangan kawasan. Pasalnya, terdapat dua objek vital yang dilalui akses tersebut, yaitu perguruan tinggi dan kawasan wisata Pantai Pasir Jambak.




Menurutnya, keberadaan jalan yang lebih baik diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi di sekitar kawasan. Infrastruktur jalan juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong berkembangnya suatu kawasan, terutama daerah yang memiliki potensi pendidikan dan pariwisata.




“Kami berharap pembangunan ini dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat dan jangan ada bangunan liar. Selain itu, juga akan ada investasi pengembangan yang dapat membuka lapangan pekerjaan melalui pembangunan objek wisata di kawasan Pasir Jambak,” ujar Fadly Amran.




Ia menekankan, pembangunan infrastruktur perlu diikuti dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga fungsi dan keberlanjutan fasilitas yang telah dibangun pemerintah.




Pemerintah Kota Padang juga melihat kawasan Pasir Jambak memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan akses jalan yang semakin baik, kawasan tersebut diharapkan dapat menarik investasi pengembangan pariwisata yang pada akhirnya berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.



Panjang Jalan 2,5 Kilometer, Progres Capai 95,6 Persen



Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri menjelaskan, pembangunan jalan menuju Pasir Jambak memiliki panjang sekitar 2,5 kilometer. Jalan tersebut dibangun dengan lebar 5,5 meter, dilengkapi bahu jalan masing-masing selebar 1 meter.




Pembangunan jalan tersebut menggunakan sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Nilai pagu anggarannya mencapai Rp9,6 miliar, sementara nilai kontraknya sekitar Rp9,4 miliar.




Hingga saat peninjauan dilakukan, progres pekerjaan telah mencapai 95,6 persen. Dengan demikian, pekerjaan yang tersisa diperkirakan sekitar 4,4 persen.




Malvi mengatakan, pekerjaan saat ini memasuki tahap akhir. Sejumlah pekerjaan yang sedang diselesaikan antara lain pengecoran bahu jalan dan pembuatan marka jalan.




“Target kami dalam minggu depan jalan Pasir Jambak ini sudah selesai. Progres pekerjaan saat ini sudah mencapai 95,6 persen, tinggal sekitar 4,4 persen lagi. Saat ini sedang pengecoran bahu jalan, pembuatan marka jalan, Insya Allah, menjelang akhir minggu pekerjaan sudah clear,” jelas Malvi.




Dengan perkembangan tersebut, pembangunan jalan ditargetkan dapat selesai pada pertengahan September 2026.




Penyelesaian jalan ini diharapkan semakin memperkuat akses menuju Pasir Jambak, terutama bagi masyarakat yang menggunakan jalur tersebut untuk aktivitas sehari-hari maupun menuju kawasan wisata.



Drainase Pasar Tunggul Hitam untuk Pengendalian Banjir



Dari kawasan Pasie Nan Tigo, rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke Pasar Tunggul Hitam di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam.




Di lokasi tersebut, Pemerintah Kota Padang tengah membangun saluran drainase baru sebagai bagian dari upaya penataan sistem drainase perkotaan dan pengendalian banjir.




Fadly Amran menyebut pembangunan drainase di kawasan Pasar Tunggul Hitam merupakan salah satu implementasi dari Master Plan Drainase Kota Padang. Pembangunan tersebut diarahkan untuk memperbaiki sistem aliran air, khususnya di kawasan yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi.




Pasar sebagai pusat aktivitas perdagangan membutuhkan dukungan infrastruktur dasar yang memadai. Persoalan genangan air tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi aktivitas perdagangan dan mobilitas warga di sekitar kawasan.




Karena itu, Fadly berharap pembangunan saluran drainase tersebut dapat segera diselesaikan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.




“Kami berharap melalui penataan dan pembangunan saluran drainase ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mengatasi persoalan genangan dan memperlancar aliran air di sekitaran Pasar Tunggul Hitam ini,” katanya. (***)

PADANG, Lintasmedia News - Kepedulian nyata ditunjukkan oleh Kelompok Bantuan Pangan (Banpeng) Kelurahan Mata Air bagi warga lanjut usia dan sakit. Menyadari kondisi fisik penerima yang tidak memungkinkan untuk datang langsung ke lokasi distribusi, petugas memilih untuk turun tangan langsung mengantarkan bantuan ke rumah masing-masing warga. Langkah proaktif ini memastikan bahwa hak warga yang membutuhkan tetap tersalurkan tanpa terkendala jarak maupun kondisi kesehatan.


Aksi jemput bola ini dikoordinasikan langsung oleh Ketua Banpeng Kelurahan Mata Air, Weni Novita, bersama jajaran petugas lapangan. Tim yang bertugas terdiri dari Weni Novita, Ayu Trisna, Riki Imura, Andre, Oktaria, Ami, Tiara, Bunga, Arsel, Lili, serta Dea. Kehadiran para petugas ini disambut dengan rasa syukur dan kebahagiaan mendalam oleh para penerima manfaat di berbagai Rukun Tetangga (RT).


Penyaluran khusus ini menjangkau total dua belas warga yang tersebar di sejumlah titik di Kelurahan Mata Air. Berdasarkan data petugas, penerima bantuan beras tersebut meliputi Yuliar (RT 1 RW 8), Baiyar (RT 4 RW 10), Nurumina Zalukhu (RT 4 RW 10), Zaida Jalun (RT 1 RW 2), dan Afriatun (RT 4 RW 13).


Distribusi door-to-door ini juga mencakup Meilidar (RT 3 RW 1), Army Mr (RT 2 RW 10), Rosnini (RT 3 RW 10), Martida Gozali (RT 3 RW 5), serta Nurbaiyani (RT 2 RW 8). Dua warga lainnya yang turut menerima paket beras hingga ke depan pintu rumah adalah Janibar (RT 1 RW 1) dan Ani Darni (RT 2 RW 1). Seluruh penerima merupakan kelompok rentan yang sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah dan sesama.


Inisiatif pengantaran langsung hingga ke pintu rumah ini lahir dari komitmen kemanusiaan yang dipegang teguh oleh Kelompok Banpeng Kelurahan Mata Air. Para petugas memahami betul bahwa bagi lansia dan warga yang sedang sakit, perjalanan menuju titik pembagian bantuan dapat membebani fisik mereka. Oleh karena itu, pelayanan humanis dikedepankan agar bantuan sosial dapat diterima dengan nyaman dan bermartabat.


Kehadiran para petugas di tengah-tengah warga lansia juga mempererat hubungan emosional antara perangkat kelurahan dan masyarakat. Dalam setiap kunjungan, petugas tidak hanya menyerahkan bantuan beras, tetapi juga meluangkan waktu untuk menyapa dan mendengarkan kondisi kesehatan warga. Pendekatan personal semacam ini memberikan suntikan moril yang berharga bagi para lansia yang kerap merasa kesepian.


Aksi sosial yang konsisten ini diharapkan mampu menginspirasi wilayah lain untuk mengutamakan pelayanan yang inklusif dan berempati tinggi. Pemerintah kelurahan menilai bahwa keberhasilan program bantuan sosial tidak hanya diukur dari tepatnya sasaran kuantitas, tetapi juga dari kemudahan akses bagi warga yang paling lemah. Dengan cara ini, tidak ada satupun warga prioritas yang terabaikan hak dasarnya.


Melalui sinergi yang solid antar anggota tim Banpeng, proses distribusi berjalan lancar tanpa hambatan berarti dari pagi hingga selesai. Seluruh paket beras berhasil mendarat dengan selamat di tangan warga yang berhak di ambang pintu rumah mereka. Senyum dan ucapan terima kasih dari para lansia menjadi apresiasi paling berharga bagi lelahnya langkah para petugas di lapangan.


Ke depan, Kelompok Banpeng Kelurahan Mata Air berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pelayanan publik yang berbasis kepedulian sosial ini. Mereka berencana mengevaluasi setiap penyaluran agar pemberian bantuan di masa mendatang bisa semakin responsif terhadap dinamika kebutuhan warga. Semangat melayani dengan hati ini diyakini mampu membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan warga setempat.


Pihak kelurahan pun mengimbau kepada masyarakat luas untuk senantiasa peduli terhadap kondisi tetangga sekitar, terutama para lansia yang tinggal sendiri atau dalam kondisi sakit. Kepedulian kolektif dari lingkungan tetangga terdekat merupakan lapis pengaman sosial yang sangat efektif untuk melengkapi program bantuan resmi dari pemerintah. Dengan kebersamaan yang terjaga, kualitas hidup masyarakat Kelurahan Mata Air secara keseluruhan dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. (AM)


PADANG,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman dan Iqra Chissa memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, Jumat (4/9/2026) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar.

Dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, rapat paripurna dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi dalam sambutannya mengatakan. Penyampaian nota pengantar Ranperda Perubahan APBD 2026 menjadi bagian penting dalam rangkaian pembahasan perubahan anggaran daerah. 

Melalui agenda tersebut, Pemprov Sumbar menyampaikan penjelasan mengenai arah dan kebijakan perubahan APBD 2026 yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD.

"Pembahasan Ranperda Perubahan APBD nantinya menjadi salah satu tahapan dalam menentukan penyesuaian program, kegiatan, pendapatan, serta belanja daerah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Barat," kata Muhidi.
Muhidi menyampaikan, penyusunan Perubahan APBD 2026 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 serta KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati bersama pemerintah daerah dan DPRD pada 14 Agustus 2026 lalu.

Menurutnya, perubahan APBD merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan anggaran terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan yang dinamis sepanjang tahun, termasuk kebutuhan penanganan dampak bencana, pergeseran anggaran, penggunaan saldo anggaran lebih (SiLPA), serta penyesuaian transfer ke daerah.

“Perubahan APBD ini kita susun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun, sehingga kebijakan anggaran dapat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan,” ujar Muhidi.

Berdasarkan nota pengantar yang disampaikan gubernur, pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026 ditargetkan sebesar Rp6,610 triliun, meningkat sekitar Rp315,84 miliar dibandingkan target APBD 2026 sebesar Rp6,294 triliun.Sebut Muhidi.

Di sisi lain, belanja daerah direncanakan mencapai Rp6,979 triliun, atau mengalami peningkatan sekitar Rp570 miliar dari anggaran sebelumnya.

Muhidi menilai kondisi tersebut membutuhkan pembahasan serius antara DPRD dan pemerintah, dan fraksi DPRD Sumbar diharapkan dapat memberikan pandangan sekaligus menawarkan solusi untuk menutup defisit tersebut.

“Pandangan Umum Fraksi-Fraksi diharapkan dapat memberikan solusi terkait strategi dan upaya menutup defisit anggaran yang cukup besar, baik melalui optimalisasi pendapatan daerah maupun rasionalisasi dan efektivitas belanja daerah,” kata Muhidi.

Selain persoalan defisit, perubahan APBD 2026 harus mengakomodasi sejumlah kewajiban yang belum terselesaikan. Di antaranya kegiatan tahun 2025 yang penyelesaiannya melewati tahun anggaran, utang belanja atau pekerjaan yang harus dibayarkan pada 2026, serta pekerjaan yang telah memiliki Berita Acara Serah Terima (BAST) namun belum dibayarkan pada 2025.

Pemerintah daerah juga harus memperhitungkan kewajiban pembayaran utang bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Kondisi ini membuat pembahasan Perubahan APBD 2026 diperkirakan menjadi salah satu agenda penting DPRD Sumbar. Pemerintah daerah dituntut mencari sumber pendapatan yang lebih optimal sekaligus memastikan belanja benar-benar diarahkan untuk kebutuhan prioritas masyarakat.

Muhidi menegaskan, setelah nota pengantar Perubahan APBD disampaikan, tahapan berikutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumbar. 

"Dari proses tersebut diharapkan muncul langkah konkret untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan," ujarnya.

Sementara,Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp6,61 triliun lebih. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,97 triliun lebih.

Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menyebabkan kapasitas fiskal daerah berada dalam kondisi defisit sebesar Rp369,23 miliar lebih.

Menurut Mahyeldi, defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp192,66 miliar lebih. Namun, angka tersebut belum mampu menutup keseluruhan defisit yang terjadi.

“Penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp284,66 miliar lebih, yang merupakan hasil audit BPK RI atas LKPD Tahun 2025,” ujar Mahyeldi.

Sementara pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp92 miliar untuk penyertaan modal daerah. Dengan komposisi tersebut, pemerintah daerah masih menghadapi selisih pembiayaan yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.(st)





 

Pasbar,Lintas Media News Com.


Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1448 Hijriah/2026 Masehi yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan tersebut dipusatkan di Masjid Agung Baitul Ilmi Pasaman Barat, Kamis 3/9.


Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dihadiri Bupati Pasaman Barat Yulianto, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan ), para asisten, staf ahli, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur BUMN dan BUMD, serta jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.


Dalam sambutannya, Bupati Yulianto mengajak seluruh ASN menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan, melakukan introspeksi diri, serta meneladani akhlak dan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari maupun pelaksanaan tugas pemerintahan.


Menurutnya, peringatan Maulid Nabi tidak hanya sebatas kegiatan seremonial yang dilaksanakan setiap tahun, tetapi harus mampu menjadi sarana untuk memperbaiki diri dan memperkuat semangat dalam menjalani kehidupan.


Ini bukan sekadar acara tahunan. Namun, menjadi momentum bagi kita untuk membersihkan diri dan menjadi penyemangat dalam kehidupan sehari-hari.


Bupati menegaskan, ASN memiliki peran penting sebagai pelayan masyarakat sehingga harus mampu menjaga sikap dan perilaku, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW, seperti kejujuran, kesederhanaan, kepedulian, persaudaraan dan saling menghargai, diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.


Ia juga mengingatkan ASN yang diberikan amanah menduduki jabatan agar tetap rendah hati dan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.


Kepada ASN yang memiliki jabatan, hendaknya tetap mempunyai rasa rendah hati dan bisa bergaul di tengah masyarakat.


Pada kesempatan itu, Bupati Yulianto turut mengajak seluruh masyarakat Pasaman Barat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari .


Ia berharap seluruh tahapan Pilwana dapat berlangsung aman, tertib dan damai dengan mengedepankan semangat badunsanak. Perbedaan pilihan dalam demokrasi, katanya, merupakan hal yang wajar dan tidak boleh menjadi penyebab rusaknya hubungan persaudaraan di tengah masyarakat.


Kepada Pilwana, mari kita jadikan Pilwana badunsanak, menjaga kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan.


Bupati juga meminta peran aktif niniak mamak, tokoh agama, tokoh masyarakat, para calon dan seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif selama pelaksanaan Pilwana.


Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.


Pemerintah daerah tidak bisa bekerja tanpa dukungan dari semua pihak, termasuk niniak mamak dan masyarakat,” ujarnya.


Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut turut diisi dengan tausiah agama yang disampaikan Buya Drs. H. Diflaizar dari Padang.


Bukittinggi, Lintasmedianews.com
Bukittinggi dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan Wirakarya Jambore Kader PKK ke-XXII dan HKG PKK ke-54 tingkat Provinsi Sumatra Barat tahun 2026. Kegiatan dilaksanakan di Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi, Rabu (02/09).

Kegiatan ini mengangkat tema "Bersinergi, Berprestasi dan Menginspirasi Melalui 10 Program Pokok PKK Membangun Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045". Kegiatan yang berlangsung pada 1 hingga 3 September 2026, diikuti oleh TP PKK dari 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Hal itu dikemukakan Ketua Pelaksana Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, Ny. Arymbi Ari. 

Kegiatan dimulai dengan penandatanganan MoU PKK dengan BNNP Sumatera Barat,  penyerahan penghargaan Piagam Adhi Bhakti Tingkat Pertama, Madya dan Utama, bantuan sosial bagi 100 kader PKK dan masyarakat kurang mampu yang berkolaborasi dengan Baznas Sumbar, serta berbagai perlombaan dan kegiatan edukatif.

"Selain perlombaan defile, paduan suara, cerdas cermat, Cakap Gelari Pelangi, kampanye pengelolaan sampah, bermain peran STBM, senam bersama dan outbound, kegiatan juga diisi penyuluhan kesehatan, sosialisasi keamanan pangan, kajian keagamaan dan muhasabah. Bazar UP2K PKK dan UMKM," jelasnya.

Sementara itu, Staf Ahli TP PKK Provinsi Sumbar, Ny. Dianita Maulin Vasko, membacakan sejarah singkat Gerakan PKK yang bermula dari Seminar Home Economic di Bogor tahun 1957, kemudian berkembang menjadi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga pada 1961. Gerakan PKK selanjutnya berkembang secara nasional dan pada 1984 disempurnakan menjadi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Ia mengatakan, Selama lebih dari setengah abad, PKK terus menjadi gerakan sosial kemasyarakatan dan mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.Gerakan PKK berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan tujuan mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, mandiri, dan berkepribadian dalam budaya bangsa melalui 10 Program Pokok PKK.  (Sandra)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.