PADANG, Lintasmedia News– Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada peserta didik baru dalam rangka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di sejumlah sekolah di Kota Padang, Rabu (15/7/2026).

Salah satu kegiatan dilaksanakan di SMK Negeri 3 Padang yang diikuti sebanyak 425 siswa dan siswi baru selama hari pertama dan hari kedua pelaksanaan MPLS. Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan materi mengenai potensi bencana di Kota Padang, upaya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan diri saat terjadi bencana.

Selain di SMK Negeri 3 Padang, tim BPBD Kota Padang juga memberikan sosialisasi kebencanaan di SMP Negeri 18 Padang dan SMP Negeri 38 Padang pada hari pertama maupun hari kedua kegiatan MPLS. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun budaya sadar bencana di lingkungan sekolah sejak dini.

Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, mengatakan bahwa kegiatan edukasi ini melibatkan unsur pimpinan hingga personel BPBD agar penyampaian materi dapat berjalan maksimal.

“Sekretaris, Kabid serta anggota personel BPBD Kota Padang langsung turun memberikan edukasi kebencanaan pada kegiatan MPLS di tingkat SMP dan SMA yang ada di Kota Padang. Kami ingin menanamkan pengetahuan dan kesiapsiagaan kepada para pelajar sejak dini agar mereka memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi bencana,” ujar Hendri Zulviton.

Materi yang disampaikan meliputi pengenalan ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Kota Padang, budaya pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan di lingkungan sekolah dan keluarga, jalur evakuasi, serta praktik penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi, tsunami, banjir, maupun bencana lainnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, BPBD Kota Padang berharap para peserta didik baru memiliki pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap risiko bencana sehingga mampu menjadi generasi yang tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang. (***)

Padang, Lintasmedia News - Senyum gembira dan rasa syukur menghiasi wajah para korban bencana hidrometeorologi ketika menerima kunci Hunsela (Rumah Tinggal Sehat dan Layak) di kawasan Rimbo Panjang, Desa Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Rabu (15/7/2026). Setelah berbulan-bulan hidup dalam keterbatasan akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang pada akhir tahun 2025, kini mereka memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak sebagai tempat tinggal sementara menuju kehidupan yang lebih baik.

Peresmian dan penyerahan kunci Hunsela dilakukan langsung oleh Walikota Padang, Fadly Amran , disaksikan oleh berbagai elemen pemerintah, akademisi, organisasi sosial, dunia bisnis, dan masyarakat yang telah bekerja sama membantu proses pemulihan pascabencana.

Turut hadir Ketua Yayasan Universitas Baiturrahmah (Unbrah) Hj. Maizarnis , Rektor Unbrah Musliar Kasim , Sekretaris Universitas Andalas Aidinil Zetra , Dekan FMIPA Unand Mai Efdi , Wakil Ketua Umum DPP IKA Unand Hary Efendi Iskandar , Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa , sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkot Padang, para donatur, serta tokoh dan masyarakat Kelurahan Lambung Bukit.

Sebanyak 18 unit Hunsela yang diresmikan terdiri dari 15 unit di area Rimbo Panjang dan 3 unit di area Gerbang Langit . Seluruh bangunan tersebut diperuntukkan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang pada akhir tahun lalu.

Dalam pidatonya, Walikota Padang, Fadly Amran, menekankan bahwa keberadaan Hunsela merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Padang untuk memastikan para penyintas memiliki tempat tinggal yang layak selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurutnya, Hunsela bukan hanya bangunan fisik, tetapi simbol kehadiran pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat yang tidak membiarkan para korban menghadapi masa-masa sulit sendirian.

"Selamat kepada ayah dan ibu yang menempati Hunsela hari ini. Semoga tempat tinggal sementara ini dapat memberikan kenyamanan dan menjadi awal yang baik untuk bangkit kembali setelah bencana," kata Fadly Amran.

Ia menekankan bahwa Pemerintah Kota Padang akan terus mengendalikan semua tahapan pemulihan pascabencana, mulai dari memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga pembangunan Perumahan Tetap (Huntap) bagi para penyintas.

Fadly juga memastikan bahwa berbagai fasilitas pendukung di daerah Hunsela segera dibangun agar masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih nyaman.

"Kami akan terus mencari solusi bagi warga yang belum bisa mendapatkan Huntap, baik melalui program CSR maupun dukungan dari para filantropis. Untuk akses jalan dan air bersih, saya juga telah menginstruksikan OPD terkait untuk segera ditangani," tegasnya.

Selanjutnya, Fadly mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi pada pembangunan Hunsela. Ia mengatakan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti kuat bahwa semangat saling kerja sama masih menjadi kekuatan utama masyarakat Sumatera Barat dalam menghadapi berbagai masalah.

"Kolaborasi lintas sektor ini merupakan bukti kuat dari semangat kebersamaan dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semoga semua perbuatan baik yang diberikan menjadi ibadah," katanya.

Sementara itu, Ketua Komite Pembangunan Hunsela Rimbo Panjang dan Gerbang Langit, Mairawita , menjelaskan bahwa pembangunan Hunsela merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari DPP IKA Unand, Universitas Baiturrahmah, Universitas FMIPA Andalas melalui program pengabdian masyarakat, hingga dukungan dari sejumlah kelompok masyarakat dan bisnis seperti Grup Beringin, Grup Tamansari, dan Grup Arisan An-Nafisah.

Ia mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2026, sebanyak 38 unit Hunsela telah berhasil dibangun secara bertahap untuk membantu para korban bencana hidrometeorologi di Kota Padang.

Menurutnya, Hunsela bukan hanya tempat penampungan sementara, tetapi juga membawa harapan baru bagi orang-orang yang kehilangan rumah akibat bencana.

"Hingga pertengahan tahun 2026, bersama-sama kita secara bertahap telah membangun 38 unit Hunsela sebagai perumahan transisi bagi para penyintas bencana hidrometeorologi. Hunsela bukan hanya tempat tinggal sementara, tetapi juga simbol kepedulian dan semangat kerja sama timbal balik, dengan harapan bahwa semua penyintas pada akhirnya dapat kembali ke tempat tinggal tetap yang aman dan layak," kata Mairawita.

Ia juga memastikan bahwa seluruh Hunsela dibangun di atas lahan yang telah dipastikan tidak memiliki masalah status atau kepemilikan. Hal ini dianggap penting agar proses pembangunan Perumahan Tetap (Huntap) dapat berjalan lebih cepat tanpa terhambat oleh masalah administrasi lahan.

Peresmian Hunsela di Rimbo Panjang adalah bukti bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga lahir dari sinergi antara universitas, organisasi masyarakat, dunia bisnis, filantropis, dan masyarakat.

Di balik pendirian puluhan unit Hunsela, terdapat kisah tentang solidaritas, kepedulian, dan semangat untuk saling menguatkan. Bagi para penyintas, rumah-rumah sederhana itu bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga awal baru untuk menata kembali kehidupan mereka, membangun harapan, dan menghadapi masa depan yang lebih baik setelah melewati cobaan yang disebabkan oleh bencana. (***)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, membuka secara resmi rapat koordinasi terkait pelaksanaan pembangunan beberapa fasilitas umum pada tahun 2026-2027. Kegiatan yang dihadiri unsur Forkopimda tersebut, digelar di Aula Balaikota Bukittinggi, Senin (13/07). 

Penataan kota menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Bukittinggi. Hal ini sejalan dengan terpilihnya Bukittinggi sebagai satu dari 10 kota di Indonesia yang mendapat program Integrated City Planning (ICP) dari Bappenas RI. Demikian disampaikan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias.

Ia menjelaskan, Program tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan kota yang modern, aman, nyaman, indah, berkelanjutan serta mampu meningkatkan daya saing, khususnya di sektor pariwisata.

Dalam kesempatan itu, Ramlan sekaligus memaparkan rencana penataan pada sejumlah kawasan dan ruas jalan menuju  Jam Gadang. Konon kawasan tersebut akan dirancang dengan konsep kota ramah pejalan kaki. Penataan tersebut meliputi pemasangan conblock di Jalan Istana, Jalan Minangkabau, Jalan Sudirman, Jalan Perwira dan Jalan Ombilin. Menurutnya, kawasan tersebut juga akan dilengkapi dengan kursi, ruang hijau, pohon peneduh, lampu jalan, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Disisi lain, rekayasa lalu lintas secara bertahap, juga akan diterapkan pada ruas jalan menuju kawasan Jam Gadang dan Panorama. Upaya ini tentunya untuk mendukung terciptanya kawasan yang lebih nyaman dan aman bagi pejalan kaki.

Tidak tertinggal, Pemko Bukittinggi juga akan melakukan peremajaan taman depan dan kafe di TMSBK, pemasangan lampu di kawasan Janjang 40 beserta gapura gerbang atas. Sejumlah lampu hias juga akan dipasang di beberapa ruas jalan yang menjadi pusat ekonomi kreatif warga sebagai penerangan. 

Sementara itu,  kawasan Pasar Bawah yang masuk prioritas untuk direvitalisasi, tahap awal difokuskan pada perbaikan sistem drainase untuk mengatasi genangan air. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembenahan lantai dan atap pasar agar lebih bersih, rapi dan nyaman tanpa menghilangkan karakter pasar tradisional. (Sandra/Af)

Lintasmedia News– Wali Kota Padang Fadly Amran tampil sebagai keynote speaker dalam International Conference on the Social Dimensions of Sustainable Development in Southeast Asia (ICSSD-SEA) 2026 yang berlangsung di Convention Hall Universitas Andalas, Selasa (14/7/2026).

Konferensi internasional yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, serta pemangku kebijakan dari berbagai negara di Asia Tenggara dan kawasan lainnya, termasuk Indonesia, Malaysia, Australia, Thailand, dan Laos.

Dalam kesempatan tersebut, Fadly Amran memaparkan berbagai strategi Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui sejumlah Program Unggulan (Progul) yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguatan ekonomi, serta pelayanan publik yang efektif.

"Pemerintah Kota Padang terus menghadirkan berbagai program unggulan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan," ujar Fadly Amran dalam pemaparannya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan, penguatan kompetensi masyarakat, serta pengembangan berbagai program yang mampu meningkatkan daya saing generasi muda.

Selain sektor pendidikan, Pemerintah Kota Padang juga terus memperkuat pelayanan kesehatan dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan warga.

Di sektor ekonomi, pemerintah daerah mendorong pertumbuhan yang berbasis pada potensi lokal melalui pengembangan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai program yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan.

Fadly juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. (***)

Sumbar, Lintasmedia News– Kontingen atlet Taekwondo Polda Sumatera Barat (Sumbar) sukses menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang kejuaraan bergengsi "Kapolri Cup 2026". Dalam perhelatan yang berlangsung di Indoor Stadium, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 9 hingga 12 Juli 2026, tim Polda Sumbar berhasil membawa pulang total 16 medali.

Adapun rincian perolehan medali tersebut terdiri dari 6 medali emas, 9 medali perak, dan 1 medali perunggu. Prestasi ini menjadi bukti nyata kesiapan dan kualitas atlet-atlet di lingkungan Polda Sumbar dalam berkompetisi di tingkat nasional.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Kabiro SDM) Polda Sumbar, Kombes Pol Anissullah M. Ridha, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian luar biasa tersebut. Menurutnya, hasil ini merupakan buah dari disiplin dan latihan keras yang telah dijalani para personel.

"Kami sangat bangga atas perjuangan seluruh atlet yang telah membawa nama harum Polda Sumbar di kancah nasional. Prestasi ini membuktikan bahwa anggota kita tidak hanya tangguh dalam tugas kepolisian, tetapi juga memiliki keunggulan kompetitif di bidang olahraga. Kami berharap torehan ini menjadi motivasi bagi personel lainnya untuk terus berprestasi," ujar Kombes Pol Anissullah M. Ridha.

Daftar Atlet Peraih Medali:

• Medali Emas (6): Briptu Suci Ferian Rahayu, Bripda Muhammad Hafizh Faruq, Bripda Ravi Oktavian, Bripda Aditya Pramana, Bripda Muhammad Ressya Faolingga, dan Barada Akbar Trinanda.

• Medali Perak (9): Briptu Suci Ferian Rahayu, Bripda Butet Batmi, Bripda Sanaya Alifa Yosta, Briptu Dirta Wahyudi, S.H., Bripda Muhammad Iman Al Mughni, Bripda Muhammad Sendi Julian, serta Bripda Ressya Faolingga.

• Medali Perunggu (1): Briptu Ryan Bimantoro.

Senada dengan Kabiro SDM, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menambahkan bahwa keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi antar personel Polri se-Indonesia.

"Kejuaraan Kapolri Cup ini bukan hanya soal medali, tetapi juga sarana untuk meningkatkan sportivitas dan profesionalisme. Kami berharap keberhasilan atlet Taekwondo Polda Sumbar ini dapat menginspirasi semangat sportivitas bagi seluruh personel, sekaligus memperkuat citra positif Polri di tengah masyarakat," tutur Kombes Pol Susmelawati Rosya.

Prestasi ini menambah catatan positif bagi Polda Sumbar dalam pengembangan bakat dan minat personel di bidang olahraga beladiri, sekaligus menunjukkan konsistensi dalam pembinaan sumber daya manusia yang unggul.

(Red)

Lintasmedia News- Pujian dan kritikan terhadap gerakan koperasi dan UMKM memang tak kunjung padam. Ada yang menyangjung, dimana koperasi dan UMKM sangat bandel menghadapi krisis ekonomi global, koperasi tangguh dan berbagai bentuk pujian lainnya.

Sanjungan itu, juga diselingi dengan kritikan terhadap koperasi dan UMKM: rendahnya produktivitas koperasi dan UMKM dikarenakan lemahnya SDM di bidang manajemen, organisasinya kurang professional, penguasaan teknologi dan pemasaran yang lemah, serta rendahnya kualitas kewirausahaan dari para manager koperasi dan pelaku UMKM dan lainnya.

Dalam kegiatan Hari Koperasi yang diperingati setiap 12 Juli, kalangan penjabat dan segenap pakar kembali mengemuka peranan koperasi dan Usaha Mikro Kicil dan Menengah (UMKM) sangat signifikan.

Tidak hanya daya tahan peranan dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan tenaga kerja, tetapi juga secara nasional memberikan kontribusi yang besar di dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Pasalnya, lebih 90 persen jumlah unit usaha di Indonesia adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang seluruhnya berjumlah puluhan juta, menyebar di seluruh pelosok Indonesia dengan berbagai macam jenis usaha. 

Peranan koperasi dan UMKM seperti dikumandangkan di atas sudah berulang kali mengemuka, baik di tingkat kabupaten/ kota, provinsi maupun di ajang kegiatan nasional. Itu keitu saja. Namun perubahan tak kunjung datang. 

Alasanya, juga itu ke itu juga. Yaitu lemahnya SDM (sumber daya manusia), lingkungan usaha, kelembagaan, permodalan dan pemasaran, sehingga peranan koperasi dan UKM belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau memberantas kemiskinan.

Dengan berbagai kelemahan dialami koperasi dan UMKM di tanah air, maka sebagian besar koperasi dan UMKM masih sulit maju dan berkembang tanpa dukungan pemerintah. 

Yang terjadi selama ini, terkesan koperasi menjadi suatu gerakan yang selalu dibawa ke konotasi politis. Karena koperasi dan UMKN punya anggota yang relative banyak, sangat potensial untuk mencapai tujuan politik. 

Dalam suasana lain, selalu didengugungkan: koperasi adalah soko guru perekonomian nasional. Oleh sebab itu koperasi harus dijadikan sebuah gerakan perekonomian masyarakat. Ungkapan ini sepertinya sekedar pemanis kata, kemunafikan yang tak kunjung reda. 

Sebab, realita di lapangan, perhatian pemerintah di tingkat kabupaten/kota atau provinsi terhadap koperasi dan UMKM jauh dari harapan.  

Paradigma yang berkembang saat ini adalah pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang menyedot anggaran dan tidak berkontribusi terhadap pendapatan daerah, seperti sektor-sektor industry yang membayar pajak tinggi.

Maka tak mengherankan, perhatian koperasi oleh pimpinan atau pengembil keputusan di daerah dan provinsi masih relative kurang. Khusus di Sumatera Barat. Buktinya, dinas koperasi yang berdiri sendiri dalam bentuk Dinas Koperasi dan UMKM hanya bisa dihitung dengan jari. Sebagian besar digabung dengan sector industry, pertambangan, perdagangan dan lainnya. 

Lagi pula, anggaran untuk gerakan koperasi dan UMKM relative rendah atau jauh lebih kecil dari yang dianggarkan oleh dinas koperasi. Menempatkan personal teknis yang tak kompeten akan melemahkan kinerja Dinas Koperasi atau yang membidangi koperasi. 

Sebab, selama ini, yang menduduki jabatan teknis di Dinas koperasi ada yang bidan, dokter, sarjana sospol, perhubungan yang mentah pengalaman.

Karena itu, pola kebijakan atau pemikiran seperti itu harus diubah , harus ada satuan teknis yang khusus menangani koperasi dan UMKM serta alokasi anggaran memadai untuk program pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Lalu menempatkan personal teknis yang kompeten.

Pemerintah daerah tidak bisa hanya mengharapkan pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membangun daerah, kerena PAD berasal dari pajak-pajak daerah dan retribusi sangat terbatas.  

Tidak ada pilihan lain selain dengan meningkatkan mutu SDM khususnya jiwa entrepreneur bupati/ walikota dan para pengelola koperasi. Sehingga daerah tidak hanya mendapatkan pendapatan dari retribusi yang kecil. Daerah harus mempunyai kemampuan sendiri untuk memperoleh pendapatan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Untuk menjalankan semuanya itu, perlu suatu komitmen dari pihak pengambil keputusan di daerah, sehingga koperasi dan UMKM benar-bnar mampu menjadi soko guru perekonomian nasional. 

Tinggal lagi, bagaimana komitmen daerah memberdayakan koperasi dan UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Inilah yang kita tunggu. (***)

PADANG, Lintasmedia News– Setelah berjalan sejak akhir 2023, UPZ Baznas Semen Padang resmi menuntaskan Program Ekonomis Komunitas Kambing Etawa yang dilaksanakan di Padayo Goat Farm, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Program pemberdayaan ini dirancang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga mustahik melalui pengembangan usaha peternakan kambing etawa perah.

Penutupan program tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua UPZ Baznas Semen Padang, Verdy Radinal Gusman, pada Senin (13/7/2026). Kegiatan itu juga diisi dengan sesi berbagi pengalaman dan evaluasi yang menghadirkan akademisi dari Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, serta Dinas Pertanian Kota Padang.

Verdy Radinal Gusman mengatakan, program yang mengusung tema *"Merawat Berkah, Peternak Kolektif Berdedikasi, Hasil Melimpah Tiada Henti"* merupakan bagian dari upaya UPZ Baznas Semen Padang dalam mengembangkan pola pemberdayaan zakat produktif. Program ini dimulai pada akhir 2023 dengan tujuan mendorong para penerima zakat agar memiliki sumber penghasilan baru sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Pada pertengahan 2024, UPZ Baznas Semen Padang menyerahkan sebanyak 92 ekor kambing etawa kepada lima keluarga penerima manfaat di Kampung Padayo. Bantuan tersebut terdiri atas 46 ekor kambing jantan dan 46 ekor kambing betina. Setelah penyerahan bantuan, para penerima manfaat juga mendapatkan pelatihan mengenai teknik budi daya kambing etawa perah yang baik.

Pelatihan dan pendampingan tersebut melibatkan akademisi dari Fakultas Peternakan Universitas Andalas. "Materi pelatihan meliputi pemilihan bibit, pengelolaan pakan, pemeliharaan kesehatan ternak, pengaturan reproduksi, kebersihan kandang, pengolahan susu, hingga pengelolaan usaha," ujarnya.

Dipilihnya Padayo sebagai lokasi pengembangan program karena selain berada di lingkungan sekitar PT Semen Padang, kawasan tersebut juga merupakan salah satu sentra peternakan kambing terbesar di Sumatera Barat, yakni Padayo Goat Farm. "Keberadaan sentra peternakan ini menjadi modal penting dalam pengembangan program," katanya.

Verdy mengatakan, meskipun tahapan program secara resmi telah berakhir, proses pemberdayaan para penerima manfaat diharapkan terus berlanjut. Ia berharap instansi terkait tetap memberikan pembinaan dan pendampingan agar usaha peternakan kambing etawa perah yang dijalankan para penerima manfaat dapat berkembang secara berkelanjutan.

Menurutnya, dukungan lanjutan sangat dibutuhkan, terutama pada aspek teknis peternakan, kesehatan hewan, manajemen usaha, pengolahan produk, hingga pemasaran.

"Kami berharap Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pertanian Kota Padang, akademisi, serta seluruh pihak terkait terus memberikan dukungan kepada para penerima manfaat," katanya.

Dengan pendampingan yang berkelanjutan, Verdy optimistis usaha peternakan kambing etawa perah tersebut dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi para mustahik. Selain membuka peluang usaha, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

"Harapan kami, para penerima manfaat yang saat ini masih berstatus mustahik dapat semakin mandiri secara ekonomi. Pada masa mendatang, kami ingin mereka tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi justru mampu menjadi muzaki atau pemberi zakat," ujarnya.

Wakil Dekan II Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Nurhayati, mengapresiasi UPZ Baznas Semen Padang yang telah melibatkan perguruan tinggi dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, keterlibatan akademisi merupakan bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.

"Kami merasa bangga dapat terlibat dalam program kambing etawa ini. Bagi perguruan tinggi, keterlibatan dalam kegiatan seperti ini merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat," katanya.

Nurhayati menilai peternakan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan usaha peternakan perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.

"Ada ungkapan bahwa negeri yang kaya akan ternak tidak akan miskin. Peternakan memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pangan, lapangan kerja, dan penghasilan bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, Fakultas Peternakan Universitas Andalas terbuka untuk terus bekerja sama dengan UPZ Baznas Semen Padang maupun berbagai pihak dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan peternakan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas peternak.

"Kami terbuka untuk menjalin kerja sama dalam berbagai program yang relevan dengan bidang keilmuan Fakultas Peternakan Universitas Andalas," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Nurhayati juga menyoroti sejumlah faktor teknis yang menentukan keberhasilan usaha peternakan kambing etawa. Salah satu faktor terpenting adalah kualitas bibit yang akan menentukan produktivitas ternak apabila didukung dengan pengelolaan yang baik.

"Bibit kambing yang ada di Padayo sudah sangat baik dan memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada manajemen pemeliharaan. Untuk itu, peternak perlu memperhatikan kualitas dan ketersediaan pakan, kebersihan kandang, kesehatan ternak, pengelolaan reproduksi, serta pencatatan usaha.

Tanpa manajemen yang baik, potensi bibit unggul tidak akan menghasilkan produktivitas yang maksimal. Selain itu, peternak juga perlu memahami standar pengelolaan susu agar produk yang dihasilkan tetap higienis, berkualitas, dan aman dikonsumsi masyarakat," ujarnya.

Kepala Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Nirmala, turut mengapresiasi langkah UPZ Baznas Semen Padang dalam mendorong kemandirian mustahik melalui pengembangan usaha kambing etawa perah. Menurutnya, program tersebut memiliki prospek yang baik karena permintaan terhadap susu kambing terus meningkat.

"Permintaan susu kambing terus mengalami peningkatan, sedangkan ketersediaannya belum banyak. Kondisi ini menjadi peluang bagi para peternak untuk mengembangkan usaha," katanya.

Nirmala mendorong agar peternakan kambing etawa perah di Kampung Padayo tidak hanya berfokus pada produksi susu segar. Para peternak juga perlu mengembangkan hilirisasi atau pengolahan produk agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Susu kambing dapat diolah menjadi berbagai produk, seperti susu pasteurisasi, yoghurt, kefir, maupun produk olahan lainnya.

"Kalau hanya menjual susu segar, nilai tambah yang diperoleh masih terbatas. Apabila diolah menjadi produk turunan, harga jual dan daya saingnya tentu dapat meningkat," ujarnya.

Ia menyebut harga susu kambing di pasaran dapat mencapai sekitar Rp70 ribu per liter, lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Tingginya harga tersebut menunjukkan bahwa susu kambing memiliki pasar tersendiri.

"Masyarakat tidak segan membeli susu kambing dengan harga lebih tinggi karena produk ini memiliki konsumen yang spesifik. Apabila hilirisasi dilakukan dengan baik, peluang keuntungan bagi peternak tentu akan semakin besar," katanya.

Nirmala menambahkan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat terus mendorong para pelaku usaha peternakan untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, dan mengembangkan produk olahan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, promosi, serta pelibatan peternak dalam berbagai kegiatan dan pameran. Salah satu momentum yang dapat dimanfaatkan adalah peringatan Hari Susu Nusantara.

"Hari Susu Nusantara menjadi ajang untuk mengajak masyarakat meningkatkan konsumsi susu. Susu baik untuk kesehatan hari ini dan mendukung lahirnya generasi yang lebih sehat pada masa depan. Bagi pelaku usaha kambing perah, kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana promosi dan memperkenalkan produk kepada masyarakat secara lebih luas," tuturnya.

Salah seorang penerima manfaat Program Ekonomis Komunitas Kambing Etawa, Syafrinaldi, mengaku bersyukur dapat menjadi bagian dari program tersebut. Menurutnya, bantuan ternak dan pendampingan yang diberikan telah membuka peluang bagi keluarganya untuk mengembangkan usaha baru.

Meski hasil usaha yang diperoleh belum maksimal, ia optimistis usaha peternakan tersebut akan terus berkembang.

"Alhamdulillah, kami bersyukur dapat menjadi bagian dari program ini. Kami mendapatkan bantuan sekaligus pengetahuan tentang cara mengelola ternak. Terima kasih kepada UPZ Baznas Semen Padang dan seluruh pihak terkait yang telah mendukung kami selama ini," katanya.

PADANG, Lintasmedia News— Wali Kota Padang Fadly Amran menjadi keynote speaker pada International Conference on the Social Dimensions of Sustainable Development in Southeast Asia (ICSSD-SEA) 2026 di Convention Hall Universitas Andalas, Selasa 14 Juli 2026.

Turut menghadiri kegiatan ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Padang Didi Aryadi, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Padang Maihendrizon, Wakil Rektor IV Unand Prof. Henmaidi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unand Dr. Jendrius, Narasumber dari Indonesia, Malaysia, Australia, Thailand, Laos serta Peneliti dari berbagai negara, dan tamu undangan lainnya.

Konferensi yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas tersebut menghadirkan narasumber dari Indonesia, Malaysia, Australia, Thailand, dan Laos.

Dalam pemaparannya, Fadly Amran memperkenalkan sejumlah Program Unggulan (Progul) Pemerintah Kota Padang sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Program unggulan pertama, Padang Juara, difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai bentuk dukungan bagi peserta didik. Salah satunya melalui program beasiswa bagi putra-putri Kota Padang untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, serta pemberian seragam sekolah dan Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

“Pada tahun ini, Pemerintah Kota Padang mengirimkan sekitar 60 mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Provinsi Guangdong dan Beijing, Tiongkok. Kami juga berencana mengirimkan mahasiswa untuk menempuh pendidikan di sejumlah universitas di Malaysia.” ujarnya.

Di bidang kesehatan, lanjutnya, Pemerintah Kota Padang menghadirkan Progul Padang Melayani yang mencakup layanan BPJS Kesehatan Gratis, program Dokter Warga, serta BPJS Ketenagakerjaan yang ditargetkan menjangkau 37.000 penerima manfaat dalam empat tahun mendatang.

“Program unggulan lainnya adalah Smart Surau yang berfokus pada pendidikan generasi muda berbasis masjid. Sementara itu, Dubalang Kota bertujuan menghidupkan kembali model kepemimpinan kolaboratif melalui sinergi antara pemerintah, ulama, ninik mamak, dan kaum intelektual.” ucap Fadly.

Mewakili Ketua Panitia ICSSD-SEA 2026, Andri Rusta menyampaikan bahwa konferensi tahun ini menghadirkan para peneliti dari berbagai negara yang mewakili universitas dan institusi masing-masing.

Ia berharap konferensi ini tidak hanya menjadi wadah untuk mempresentasikan hasil penelitian, tetapi juga menjadi ruang untuk bertukar gagasan, membangun kolaborasi, serta memperkuat jejaring akademik di kawasan Asia Tenggara maupun berbagai belahan dunia lainnya. (***)

Padang, Lintasmedia News– Pemerintah Kota Padang terus memperkuat sistem keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan berbasis kearifan lokal. Salah satu langkah nyata dilakukan dengan memberikan pembekalan kepada 30 personel Dubalang Kota dari 15 kelurahan se-Kecamatan Lubuk Begalung yang digelar di Aula Lantai III Kantor Camat Lubuk Begalung, Selasa (14/7/2026).

Pembekalan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Padang Tarmizi Ismail, Sekretaris Satpol PP Kota Padang Darmalis, Camat Lubuk Begalung Ikrar Prakasa, para lurah dan Kepala Seksi Trantib se-Kecamatan Lubuk Begalung, Kepala KUA Lubuk Begalung Jasrizal, serta perwakilan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan XX.

Dalam arahannya, Maigus Nasir menegaskan bahwa Dubalang Kota bukan sekadar petugas keamanan lingkungan. Mereka merupakan representasi nilai-nilai adat Minangkabau yang hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat kontrol sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, setiap personel Dubalang harus memiliki integritas tinggi, karakter yang baik, memahami adat dan budaya, serta mampu membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah berbagai persoalan sosial.

"Kami sangat mengapresiasi peran Dubalang Kota dalam mengantisipasi berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat, mulai dari tawuran, penyalahgunaan narkoba, tindakan asusila, hingga berbagai bentuk penyakit masyarakat lainnya. Keberhasilan ini merupakan buah sinergi Dubalang Kota bersama niniak mamak, Satpol PP, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat," ujar Maigus Nasir.

Ia menjelaskan, pembentukan Dubalang Kota yang dimulai sejak 30 Oktober 2025 merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Padang dalam membangun sistem keamanan masyarakat berbasis kearifan lokal. Program tersebut menjadi bagian dari Program Unggulan (Progul) Padang Sigap, salah satu dari sembilan program prioritas di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang Fadly Amran.

Lebih jauh, Maigus menyebut keberadaan Dubalang juga menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali semangat bernagari di Kota Padang. Menurutnya, nilai-nilai adat tidak boleh hanya menjadi warisan budaya, tetapi harus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Komitmen tersebut kini semakin kuat dengan hadirnya Peraturan Daerah tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Budaya Minangkabau, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dubalang Kota.

"Kami ingin nagari di dalam kota benar-benar hidup sehingga peran niniak mamak dan nilai adat dapat dirasakan masyarakat. Alhamdulillah, upaya ini telah diperkuat dengan adanya Perda Penguatan Adat dan Budaya Minangkabau," katanya.

Meski demikian, Maigus memberikan peringatan tegas kepada seluruh personel Dubalang agar menjaga kehormatan institusi. Ia menegaskan, tidak ada ruang bagi anggota yang menyalahgunakan kewenangan atau melakukan pelanggaran hukum.

Dengan mengutip filosofi adat Minangkabau, Maigus mengingatkan bahwa keberadaan Dubalang harus menjadi pelindung masyarakat, bukan sebaliknya.

"Dubalang adalah pagar kampung, dan jangan sampai pagar justru merusak tanaman. Karena itu saya minta seluruh Dubalang menjaga integritas," tegasnya.

Sementara itu, Camat Lubuk Begalung, Ikrar Prakasa, menyampaikan bahwa kehadiran Dubalang Kota telah memberikan dampak nyata dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayahnya.

Menurutnya, para Dubalang tidak hanya menjalankan patroli malam, tetapi juga aktif berkolaborasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, BPBD, serta berbagai unsur masyarakat dalam menangani persoalan sosial maupun lingkungan.

Selain mencegah potensi tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan gangguan ketertiban umum, Dubalang juga terlibat dalam pengawasan terhadap persoalan lingkungan, termasuk pencegahan pembuangan sampah liar yang masih menjadi perhatian pemerintah.

Ikrar berharap pembekalan yang diberikan Wakil Wali Kota semakin memperkuat kapasitas para personel sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan tetap berlandaskan nilai-nilai adat Minangkabau.

"Kami berharap pembekalan dari Bapak Wakil Wali Kota hari ini semakin memperkuat kapasitas para Dubalang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimistis Dubalang dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, serta tetap berlandaskan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau," ujar Ikrar.

Melalui pembekalan ini, Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya membangun sistem keamanan masyarakat yang tidak hanya mengandalkan penegakan aturan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai budaya, gotong royong, dan peran lembaga adat. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, serta masyarakat, Dubalang Kota diharapkan terus menjadi benteng terdepan dalam menciptakan Kota Padang yang aman, tertib, harmonis, dan berkarakter. (***)

PADANG PARIAMAN, Lintasmedia News— PT Semen Padang menyerahkan 3.300 bibit mangrove kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Bibit mangrove tersebut diserahkan oleh Direktur Operasi PT Semen Padang, Andria Delfa, kepada Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, serta disaksikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Muhammad Jumhur Hidayat.

Penyerahan dilakukan dalam rangkaian kegiatan Peninjauan Inovasi HSSEC Green Campus & Penanaman Pohon di Lingkungan Poltekpel Sumbar sebagai Wujud Tobat Ekologis dan Dukungan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi di Korong Tiram, Kecamatan Ulakan Tapakis, Nagari Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (14/7/2026).

Sebanyak 3.300 bibit mangrove yang diserahkan PT Semen Padang akan ditanam di sejumlah kawasan pesisir di Sumatera Barat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya bersama memperkuat ekosistem pesisir, mengurangi risiko bencana hidrometeorologi, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Direktur Operasi PT Semen Padang, Andria Delfa, mengatakan penanaman mangrove memiliki peran strategis dalam melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan hempasan ombak, sekaligus menjaga kelestarian hutan pesisir serta memperkuat ekosistem laut.

“Bibit mangrove ini tidak hanya melindungi pantai dari abrasi dan hempasan ombak, tetapi juga menjaga kelestarian hutan pesisir, memperkuat ekosistem laut, dan selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan hutan berkelanjutan serta perlindungan keanekaragaman hayati,” ujar Andria.

Ia menambahkan, keberadaan hutan mangrove di kawasan wisata Sungai Pinang diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang, mulai dari meningkatnya daya tarik wisata berbasis lingkungan hingga terbukanya peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.

“Semoga sinergi yang kita bangun antara PT Semen Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, sekaligus mendukung gerakan Tobat Ekologis yang sedang dicanangkan,” katanya.

Bagi PT Semen Padang, program tersebut merupakan bagian dari implementasi prinsip keberlanjutan perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Melalui berbagai program penghijauan dan konservasi, perusahaan terus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keseimbangan ekologi di Sumatera Barat.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak, termasuk PT Semen Padang, dalam mendukung gerakan Tobat Ekologis yang mulai digelorakan di Sumatera Barat.

Menurut Mahyeldi, gerakan tersebut menjadi pengingat bahwa seluruh elemen masyarakat harus semakin serius mengambil langkah antisipatif terhadap berbagai ancaman lingkungan dan bencana yang semakin kompleks.

“Dengan tema kawasan Tobat Ekologis, ini membuktikan bahwa kita harus serius melakukan langkah-langkah antisipasi,” ujar Mahyeldi.

Ia meyakini kehadiran Menteri Lingkungan Hidup akan semakin memperkuat gerakan tersebut melalui arahan dan pembinaan yang dapat diterapkan secara luas di berbagai institusi di Sumatera Barat.

“Kehadiran Menteri Lingkungan Hidup akan memberikan penguatan dan bimbingan sehingga Tobat Ekologis ini diawali di Poltekpel dan nantinya dapat diterapkan di berbagai instansi di Sumatera Barat,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Muhammad Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi tiga krisis lingkungan global (triple planetary crisis), yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta persoalan polusi dan limbah yang saling berkaitan.

Menurut Jumhur, konsep Tobat Ekologis yang diusung Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bukan sekadar slogan, melainkan panggilan untuk memperbaiki hubungan manusia dengan alam yang selama puluhan tahun mengalami ketidakseimbangan.

“Banjir datang lebih sering, suhu udara terus meningkat, kualitas air menurun, dan ruang hidup berbagai spesies semakin menyempit. Krisis lingkungan yang kita saksikan hari ini sesungguhnya adalah cermin dari cara manusia memandang alam, bukan sebagai rumah bersama, melainkan sekadar sumber daya yang dapat dieksploitasi tanpa batas,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam khazanah spiritual, tobat berarti kembali kepada kesadaran, tanggung jawab, dan jalan yang benar setelah menyadari kesalahan. Ketika konsep tersebut dipadukan dengan dimensi ekologis, lahirlah kesadaran bahwa manusia harus kembali menempatkan alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya.

Menurutnya, gagasan tersebut sejalan dengan pendekatan ekoteologi yang memandang pelestarian lingkungan bukan hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga amanah moral dan spiritual.

“Ketika nilai-nilai spiritual dipisahkan dari cara manusia mengelola bumi, eksploitasi menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Padahal, alam bukanlah sesuatu yang berada di luar diri manusia. Hutan yang hilang, sungai yang tercemar, dan udara yang memburuk pada akhirnya akan kembali memengaruhi kualitas hidup manusia itu sendiri,” katanya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penanaman pohon kelapa di kawasan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, dan Direktur Operasi PT Semen Padang Andria Delfa.

Penyerahan 3.300 bibit mangrove oleh PT Semen Padang menjadi simbol bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan. Melalui semangat Tobat Ekologis, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan, dan masyarakat diharapkan terus menguat demi menjaga kelestarian lingkungan serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Sumbar, Lintasmedia News– Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat mengungkap dugaan tindak pidana perbankan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit konvensional di PT Bank Nagari Cabang Pembantu Sijunjung. Dalam kasus yang merugikan keuangan negara tersebut, polisi telah menetapkan tiga orang tersangka.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyatakan bahwa pengungkapan ini berawal dari serangkaian penyelidikan terkait dugaan penyimpangan dalam penyaluran kredit, baik untuk debitur konvensional maupun syariah, selama periode tahun 2022 hingga Mei 2025.

"Hasil penyidikan, saat ini telah ditetapkan tiga orang tersangka. Kasus ini melibatkan 125 orang debitur dengan total plafon kredit fantastis, yakni sebesar Rp50,335 milyar," ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.

Kombes Pol Susmelawati menegaskan, modus operandi yang dilakukan para tersangka meliputi manipulasi profil debitur, merekayasa objek usaha yang akan dibiayai beserta agunannya, hingga pemalsuan tanda tangan nasabah pada slip penarikan uang. "Puncaknya, mereka melakukan pencairan dana kredit terhadap 125 debitur tersebut," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Sumbar, Kompol Purwanto, menjelaskan bahwa kasus ini terbongkar berawal dari audit internal pihak Bank Nagari yang menemukan adanya fraud (penyimpangan).

Ketiga tersangka tersebut memiliki peran masing-masing, yakni berinisial REP selaku Pimpinan Bank Nagari Cabang Pembantu Siberut, HWH selaku petugas kredit, dan MS yang berperan mencari data debitur.

"Motifnya adalah untuk mengejar target bank agar mencapai prestasi. Dari penyimpangan ini, para tersangka mendapatkan fee. Pimpinan menerima Rp10 hingga Rp20 juta per pencairan, petugas kredit Rp5 juta, dan MS sekitar Rp1,7 juta per debitur," ungkap Kompol Purwanto.

Kompol Purwanto menambahkan, saat ini total barang bukti yang disita mencapai 132 dokumen, termasuk SK, pejabat bank, dokumen kredit, dan berkas pengajuan debitur.

Untuk tersangka REP dan HWS, yang atas perbuatannya dijerat dengan pasal 49 ayat 1 huruf a dan atau Pasal 63 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023, tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun paling lama 15 tahun, untuk pasal bank konvensional atau syariah. 

Sementara itu untuk tersangka MS, dijerat dengan Pasal 49 ayat 2 huruf a dan atau Pasal 63 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun paling lama 8 tahun.

Hingga saat ini, penyidik Polda Sumbar telah melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka dan berkas perkara sedang dalam tahap pemenuhan petunjuk jaksa (P19) untuk kemudian dilanjutkan ke tahap P21.

(Red)