pasamanbarat. Lintasmedia News– Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik menggelar kegiatan sosial berupa peresmian peletakan batu pertama program bedah rumah milik seorang warga kurang mampu di Kampung Paju Anggang, Jorong Famili Koto Panjang, Nagari Anam Koto Utara, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Senin (9/6/2026).
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri oleh Kapolsek Kinali AKP Feri Yuzaldi, para Pejabat Utama (PJU) Polres Pasaman Barat, PJ Wali Nagari Anam Koto Utara Hendri Fiterson, Bamus Nagari Anam Koto Utara, serta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Kinali.
Dalam sambutannya, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto menyampaikan bahwa program bedah rumah yang dilaksanakan merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial Polri kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Bhayangkara ke-80.
“Ini merupakan salah satu wujud kepedulian Polri dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80 guna membantu masyarakat yang kurang mampu melalui program bedah rumah,” ujar Kapolres.
Program bedah rumah tersebut ditujukan kepada Nenek Kartini yang saat ini berusia sekitar 80 tahun. Ia tinggal bersama dua orang cucunya yang masih berusia delapan tahun dan tiga tahun, yang merupakan anak yatim. Selama ini, Nenek Kartini menempati rumah yang sudah tidak layak huni sehingga membutuhkan perhatian dan bantuan dari berbagai pihak.
Melalui program tersebut, rumah milik Nenek Kartini akan dibangun ulang dengan ukuran 8 x 6,5 meter agar menjadi tempat tinggal yang lebih layak, aman dan nyaman bagi keluarga tersebut.
Kapolres menjelaskan, proses pembangunan rumah diperkirakan akan berlangsung selama kurang lebih tiga minggu. Pengerjaannya melibatkan personel Polsek Kinali yang berkolaborasi dengan unsur Forkopimca serta seluruh elemen masyarakat, khususnya warga Kampung Paju Anggang.
“Pengerjaan rumah ini diperkirakan memakan waktu sekitar tiga minggu. Kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama membantu dan bergotong royong sehingga pembangunan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu,” jelasnya.
Menurut Kapolres, program bedah rumah ini tidak hanya bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat melalui kegiatan kemanusiaan yang memberikan manfaat nyata.
AKBP Agung berharap, setelah rumah tersebut selesai dibangun, keluarga Nenek Kartini dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, nyaman dan aman. Selain itu, kegiatan sosial ini diharapkan dapat menginspirasi berbagai pihak untuk turut berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Dengan adanya kegiatan kemanusiaan Polri Berbagi ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Kepolisian dan masyarakat serta menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan dalam mewujudkan harkamtibmas yang kondusif di tengah-tengah masyarakat,” pesannya.
Kegiatan bedah rumah tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang mengusung tema “Tahun Mengabdi Untuk Masyarakat”, sejalan dengan berbagai kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Pasaman Barat.
Melalui kegiatan positif seperti bedah rumah ini, diharapkan sinergi antara Polri dan masyarakat semakin kuat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman dan harmonis bagi seluruh warga. Semangat Bhayangkara diharapkan terus hadir dalam setiap langkah pengabdian Polri untuk menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (HumasResPasbar)
BUKITTINGGI, Lintasmedia News – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat bergerak cepat mengisi kekosongan roda organisasi PWI Kota Bukittinggi yang sempat vakum selama dua bulan. PWI Sumbar resmi menunjuk Wakil Ketua Bidang Organisasi, Sawir Pribadi, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Kota Bukittinggi, didampingi oleh Gusri Elfaishal sebagai Plt Sekretaris.
Ketua PWI Sumbar, Widya Navies, menekankan bahwa tugas utama dari Plt kepengurusan ini adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan Konferensi Luar Biasa (KLB) secepatnya, guna memilih ketua definitif PWI Kota Bukittinggi.
Pada Sabtu (6/6) pengurus PWI Sumbar melakukan silaturahmi dengan anggota PWI Kota Bukittinggi di Hall Balai Kota Gulai Bancah. Pada silaturahmi tersebut sekaligus berhasil merumuskan dan menyusun struktur kepanitiaan yang akan bertanggung jawab penuh atas jalannya KLB dalam waktu dekat.
Berikut adalah susunan Kepanitiaan KLB PWI Kota Bukittinggi yang telah dibentuk:
Organizing Committee (OC) / Panitia Pelaksana:
Ketua: Januar Jamil
Sekretaris: Alfatah
Bendahara: Linda Sari
Steering Committee (SC) / Panitia Pengarah:
Ketua (Penanggung Jawab KLB): Mardi Wardi
Anggota: Peri Rahman & Edwarman
Susunan kepanitiaan yang telah disepakati ini akan segera diterbitkan Surat Keputusannya (SK) oleh Pelaksana tugas, lalu tim panitia akan langsung bekerja intensif untuk menyusun jadwal serta menetapkan lokasi pelaksanaan KLB.
Atas terbentuknya kepanitiaan ini, diharapkan restrukturisasi PWI Kota Bukittinggi dapat berjalan lancar demi kemajuan dunia pers di Kota Bukittinggi khususnya dan Provinsi Sumbar hingga nasional.
Sosialisasi OKK PWI
Seiring acara silaturahmi dan pembentukan panitia ini dihadiri langsung oleh Ketua PWI Sumbar Widya Navies, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumbar Zul Effendi, SH dan Sekretarisnya, Emil Mahmudsyah serta Wakil Ketua Bidang Organisasi, Sawir Pribadi beserta Sekretaris PWI Sumbar Firdaus dan anggota DKP, Rusdi Bais berlangsung dalam suasana yang penuh dinamis.
Momentum kali ini juga diisi dengan sosialisasi Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI Sumbar yang bakal digelar di beberapa Kabupaten/Kota se-Sumbar nantinya. Adapun sosialisasikan rencana program kerja OKK kali ini dibawakan oleh Sekretaris Panitia yang juga Sekretaris DKPPWI Sumbar, Emil Mahmudsyah.
Ia memaparkan latar belakang OKK merupakan implementasi dari Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil kongres kerja nasional atau Kongkernas PWI Pusat pada 2026 di Serang, Banten yang telah dijadikan rujukan menjalankan roda Organisasi serta mekanisme operasional segenap bidang dalam jajaran kepengurusan dari pusat hingga ke daerah. (*)
Pasbar,Lintas Media News Com
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mulai memperbaiki jalan menuju Rura Patontang, Kecamatan Koto Balingka, Sabtu (6/6). Perbaikan ini dilakukan untuk membuka akses wilayah yang selama ini terisolasi dan melancarkan mobilitas warga. Alat berat tiba di lokasi pada Sabtu pagi dan langsung dikerahkan untuk membuka serta menata badan jalan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pasaman Barat, Bambang Sumarsono, mengatakan bahwa perbaikan jalan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Pasaman Barat, Yulianto, yang menjadikan akses menuju Rura Patontang sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur daerah.
Tahap awal yang kami lakukan adalah memperbaiki ruas jalan yang paling sulit dilalui agar akses masyarakat dapat kembali terbuka,” ujar Bambang.
Ia menjelaskan, Pemkab Pasaman Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp350 juta yang bersumber dari APBD melalui dana pemeliharaan jalan dan jembatan serta dana peningkatan jalan. Anggaran tersebut difokuskan untuk menangani titik-titik kerusakan terparah yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat.
Pada tahap awal, Dinas PUPR menargetkan pengerasan jalan sepanjang 1,2 kilometer. Ruas tersebut merupakan bagian jalan yang masih berupa tanah dan menjadi titik paling sulit dilalui kendaraan, terutama saat musim hujan.
Jika pengerasan jalan ini selesai, kendaraan roda empat diharapkan sudah dapat mencapai wilayah tersebut sehingga aktivitas masyarakat menjadi lebih lanca.
Menurut Bambang, pekerjaan yang dilakukan tidak hanya berupa perataan jalan, tetapi juga mencakup pembentukan badan jalan, penimbunan pada titik kerusakan berat, pengerasan menggunakan material pasir dan batu, pembangunan gorong-gorong, pemasangan pelat duiker, hingga pengecoran beton pada sejumlah tanjakan yang selama ini menjadi titik rawan bagi kendaraan.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, masih terdapat sekitar 3,8 kilometer ruas jalan yang membutuhkan peningkatan kualitas serta dua unit jembatan yang perlu dibangun atau direhabilitasi untuk mewujudkan konektivitas yang optimal menuju Rura Patontang.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mengusulkan pembangunan lanjutan jalan dan jembatan tersebut kepada pemerintah pusat guna memperoleh dukungan pendanaan.
Kami telah mengusulkan peningkatan 3,8 kilometer jalan dan pembangunan dua jembatan kepada pemerintah pusat. Mudah-mudahan usulan ini dapat direalisasikan sehingga akses menuju Rura Patontang benar-benar terbuka dan dapat dilalui sepanjang tahun.
PADANG PANJANG, Lintasmedia News– PT Semen Padang terus mendorong pemanfaatan inovasi bahan bangunan dalam mendukung percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.
Kali ini, anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tersebut mensosialisasikan Semen Padang Bata Interlock (Sepablock) kepada warga penerima bantuan Hunian Tetap (Huntap) Mandiri dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kantor Lurah Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang, Rully Hardian, itu diikuti belasan penerima manfaat bantuan Huntap Mandiri BNPB. Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai material konstruksi yang akan digunakan dalam pembangunan hunian pascabencana.
Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernardino, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkenalkan inovasi produk kepada masyarakat sekaligus mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Ia berharap Sepablock semakin dikenal dan dimanfaatkan masyarakat sebagai alternatif material konstruksi yang berkualitas untuk pembangunan hunian.
“Melalui sosialisasi ini, kami ingin memperkenalkan Sepablock lebih dekat kepada masyarakat. Kami berharap produk ini semakin dikenal dan menjadi salah satu pilihan dalam pembangunan rumah yang berkualitas,” ujarnya.
Lebih jauh, Win menegaskan bahwa pengembangan Sepablock tidak semata-mata berorientasi pada percepatan pembangunan, tetapi juga pada upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka yang tengah berupaya bangkit setelah terdampak bencana.
“Melalui Sepablock, kami ingin menghadirkan hunian yang tidak sekadar berdiri, tetapi benar-benar layak, nyaman, dan bermartabat bagi masyarakat terdampak bencana. Ini merupakan bagian dari kontribusi PT Semen Padang dalam mendukung pemulihan masyarakat sekaligus menghadirkan solusi konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan,” tutupnya.
Dalam pemaparannya, Staf Unit Produksi BIP dan Aplikasi PT Semen Padang, Doni Maizwar, menjelaskan bahwa Sepablock merupakan inovasi material bangunan yang dirancang untuk mendukung pembangunan hunian pascabencana yang cepat, aman, dan efisien.
Menurutnya, sistem bata interlock yang diterapkan pada Sepablock memungkinkan proses pembangunan rumah berlangsung lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Bahkan, pembangunan sebuah rumah dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 30 hari tanpa mengurangi kualitas maupun kekuatan struktur bangunan.
“Sepablock telah memenuhi banyak aspek penting dalam pembangunan hunian tetap. Selain mempercepat proses konstruksi, material ini juga memiliki ketahanan yang baik, termasuk terhadap gempa. Karena itu, produk ini sangat cocok digunakan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana,” ujar Doni.
Doni menambahkan, sistem bata interlock pada Sepablock juga membuat proses pemasangan lebih sederhana sehingga pembangunan dapat berlangsung lebih efisien tanpa mengabaikan standar keamanan konstruksi.
Sekretaris BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang, Rully Hardian, menegaskan bahwa sosialisasi tersebut sangat penting agar seluruh pihak yang terlibat dalam program Huntap Mandiri memiliki pemahaman yang sama terkait material yang digunakan.
Menurutnya, BNPB telah menetapkan penggunaan Sepablock sebagai material konstruksi untuk pembangunan Huntap Mandiri bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah tersebut.
“Karena sudah diputuskan bahwa hunian tetap mandiri yang dibangun melalui program BNPB menggunakan material konstruksi Sepablock, maka kami berharap seluruh penerima manfaat dapat mengikuti penjelasan dari PT Semen Padang dengan baik sehingga memahami keunggulan dan proses penggunaannya,” kata Rully.
Ia juga mengajak para penerima manfaat untuk melihat langsung rumah contoh yang saat ini sedang dibangun di Kelurahan Silaing Bawah. Rumah tersebut merupakan milik salah seorang penerima manfaat, Ayu, yang proses pembangunannya telah berjalan menggunakan material Sepablock.
Para peserta juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi dan melihat langsung penerapan Sepablock pada rumah contoh yang sedang dibangun.
Sebagai penerima manfaat, Ayu mengaku puas dengan progres pembangunan hunian tetap yang saat ini sedang dikerjakan. Ia menilai penggunaan Sepablock memberikan kemudahan sekaligus mempercepat proses pembangunan rumahnya.
“Sekarang rumah saya masih dalam tahap pengerjaan. Menurut saya produk ini bagus dan pengerjaannya juga cepat. Saya berharap rumah ini bisa segera selesai sehingga dapat segera ditempati bersama keluarga,” ungkapnya.
Pandangan serupa juga disampaikan Ahmad Zain, vendor lokal yang terlibat dalam pembangunan Huntap Mandiri. Ia mengaku senang menggunakan Sepablock karena dinilai memiliki banyak keunggulan dibandingkan material bangunan konvensional.
Menurut Ahmad, sistem pemasangan yang lebih praktis membuat pekerjaan konstruksi menjadi lebih efisien, baik dari sisi waktu maupun tenaga kerja.
“Banyak keunggulan yang kami rasakan saat mengerjakan pembangunan rumah menggunakan Sepablock. Pekerjaan menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam proses pemasangannya,” katanya.
BPBD Provinsi Sumatera Barat mencatat sebanyak 11 unit Hunian Tetap (Huntap) Mandiri bagi warga terdampak bencana di Kota Padang Panjang akan dibangun menggunakan Semen Padang Bata Interlock (Sepablock). Masing-masing unit mendapatkan bantuan senilai Rp60 juta.
Saat ini, satu unit sedang dalam proses pembangunan, sedangkan sisanya akan dikerjakan setelah seluruh penerima bantuan menyatakan kesiapan.
Sijunjung, Lintasmedia News— Mapolres Sijunjung didatangi sekitar ribuan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sijunjung pada Minggu (7/6/2026) malam. Kedatangan massa tersebut dipicu oleh dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota LSM serta keresahan masyarakat terhadap sejumlah pemberitaan mengenai aktivitas pertambangan yang dinilai tidak berimbang.
Peristiwa bermula sekitar pukul 17.40 WIB di Jorong Aur Gading, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Korban diketahui bernama Jonni (Joni Mapikor) yang selama ini aktif menyampaikan informasi terkait aktivitas pertambangan melalui media online dan media sosial.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Jonni saat itu tengah bersilaturahmi ke rumah salah seorang warga setempat. Kehadirannya kemudian diketahui oleh sejumlah masyarakat yang mendatangi lokasi. Warga mengaku merasa keberatan terhadap berbagai informasi dan pemberitaan mengenai aktivitas pertambangan di Kabupaten Sijunjung yang dinilai tidak berimbang dan cenderung menyudutkan masyarakat penambang.
Situasi kemudian memanas hingga terjadi dugaan penganiayaan terhadap korban serta perusakan satu unit mobil Toyota Rush warna putih milik korban. Menurut keterangan yang berkembang di tengah masyarakat, kejadian tersebut dipicu oleh akumulasi keresahan warga terhadap berbagai pemberitaan terkait aktivitas pertambangan rakyat di Kabupaten Sijunjung.
Mendapatkan informasi tersebut, personel Polres Sijunjung segera mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan korban untuk menghindari terjadinya tindakan yang lebih luas. Korban kemudian dibawa ke Mapolres Sijunjung guna mendapatkan perlindungan dan penanganan lebih lanjut.
Sekitar pukul 18.00 WIB, massa yang berasal dari Kecamatan Koto VII, IV Nagari, Sijunjung, Kupitan, dan Tanjung Gadang mendatangi Mapolres Sijunjung. Mereka menyampaikan aspirasi dan meminta klarifikasi terkait pemberitaan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan serta dianggap merugikan masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertambangan.
Kapolres Sijunjung AKBP Willian Harbensyah, S.I.K., M.H., bersama pejabat utama Polres Sijunjung menerima aspirasi masyarakat dan mengundang sejumlah perwakilan warga untuk berdialog. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat meminta agar informasi yang dinilai tidak akurat terkait aktivitas pertambangan di Kabupaten Sijunjung ditinjau kembali serta dilakukan klarifikasi.
Polres Sijunjung kemudian memfasilitasi pertemuan antara perwakilan masyarakat dengan Jonni. Dalam dialog tersebut, kedua belah pihak menyampaikan pandangan masing-masing terkait persoalan yang terjadi.
Jonni menyampaikan permohonan maaf apabila informasi yang disampaikannya selama ini menimbulkan keresahan atau menyinggung perasaan masyarakat. Ia juga menyatakan kesediaannya untuk melakukan klarifikasi terhadap informasi yang menjadi keberatan warga.
Terkait kejadian dugaan penganiayaan tersebut, saudara Jonni selaku korban bersama Wali Nagari Limo Koto, Ketua KAN Limo Koto, Jorong Aur Gading, dan Jorong Batu Gandang yang bertindak selaku perwakilan masyarakat Kecamatan Koto VII, sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan musyawarah, dengan mengedepankan suasana yang kondusif serta menjaga hubungan baik antar masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Sijunjung menyampaikan bahwa pihak kepolisian memahami aspirasi masyarakat, namun seluruh aktivitas tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Kapolres juga menyatakan akan berupaya menjembatani komunikasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai aspirasi masyarakat terkait pertambangan rakyat.
Setelah menerima penjelasan dari Kapolres dan hasil mediasi yang telah dilakukan, masyarakat dapat menerima hasil pertemuan tersebut. Sekitar pukul 23.15 WIB, massa membubarkan diri dengan tertib dan situasi di Mapolres Sijunjung tetap aman serta kondusif.
Melalui pendekatan dialog dan musyawarah yang difasilitasi Polres Sijunjung, permasalahan yang terjadi berhasil diredam sehingga situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Sijunjung tetap terjaga dengan baik.
PADANG, Lintasmedia News – Kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah kembali ditunjukkan PT Semen Padang. Tidak lama setelah terjadi kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah warga di Karang Putih RT 02 RW 02, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, perusahaan langsung menyalurkan bantuan kepada korban terdampak.
Bantuan yang disalurkan berupa empat lembar terpal, 50 batang kayu, serta sejumlah material pendukung lainnya. Bantuan tersebut akan digunakan untuk membangun tempat berlindung sementara bagi korban yang rumahnya mengalami kerusakan akibat kebakaran.
Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernardino, menyampaikan bahwa perusahaan turut merasakan duka yang dialami korban dan berupaya memberikan bantuan secepat mungkin agar dapat meringankan beban masyarakat terdampak.
"Sebagai perusahaan yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk hadir membantu ketika warga mengalami kesulitan. Semoga bantuan yang kami berikan dapat sedikit meringankan beban para korban dan membantu mereka melewati masa-masa sulit ini," ujarnya.
Sementara itu, Staf Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Unit Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Padang, Firma Yudi, yang hadir menyerahkan bantuan menjelaskan bahwa material tersebut diserahkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan sebelumnya.
"Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan pagi ini, seluruh bagian atap rumah korban mengalami kerusakan akibat dilalap api sehingga keluarga terdampak membutuhkan tempat berteduh sementara sebelum dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali rumah mereka," katanya.
Selain bantuan material, PT Semen Padang juga menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp1.350.000 untuk memenuhi kebutuhan konsumsi selama tiga hari bagi sembilan anggota keluarga yang terdampak musibah kebakaran tersebut.
"Semoga bantuan ini dapat meringankan beban para korban," katanya.
Kehadiran PT Semen Padang di tengah musibah yang dialami warga Batu Gadang menjadi bukti komitmen perusahaan untuk selalu hadir bersama masyarakat, tidak hanya dalam pembangunan, tetapi juga pada situasi darurat dan kemanusiaan.
Salah seorang korban, Rina Kurniawati, mengaku bersyukur atas perhatian dan kepedulian yang diberikan PT Semen Padang kepada keluarganya. Menurutnya, bantuan terpal dan material lainnya sangat dibutuhkan untuk membangun tenda atau tempat tinggal sementara setelah rumahnya mengalami kerusakan parah akibat kebakaran.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang yang begitu cepat memberikan bantuan kepada kami. Bantuan ini sangat berarti dan sangat membantu kami untuk membuat tempat berteduh sementara sambil menunggu kondisi kembali pulih," katanya.
Ia juga mengaku masih mengalami trauma akibat peristiwa kebakaran yang terjadi secara tiba-tiba pada dini hari. Namun, dukungan dari berbagai pihak, termasuk PT Semen Padang, memberikan semangat bagi keluarganya untuk bangkit dan memulai kembali kehidupan mereka.
Kebakaran yang terjadi pada Sabtu (6/6/2026) sekitar pukul 01.00 WIB itu menghanguskan satu unit rumah yang dihuni dua kepala keluarga dengan total sembilan jiwa. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, musibah tersebut menyebabkan para penghuni kehilangan tempat tinggal dan sebagian besar harta benda mereka.
Dalam peristiwa itu, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang bersama Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) PT Semen Padang bergerak cepat menuju lokasi kejadian setelah menerima laporan dari masyarakat.
Berkat respons cepat petugas, kobaran api berhasil dipadamkan sehingga tidak merembet ke rumah-rumah lain di sekitar lokasi. Upaya tersebut juga mencegah kebakaran yang lebih luas.
Meski demikian, kebakaran menyebabkan kerusakan cukup parah pada bangunan rumah korban. Sejumlah barang berharga dan perabotan rumah tangga tidak dapat diselamatkan. Kerugian akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Sementara itu, keluarga korban bersama warga sekitar mulai membersihkan puing-puing bangunan dan mempersiapkan tempat tinggal sementara dengan dukungan berbagai pihak. (*)
Aceh timur, Lintasmedia News
Kejuaraan Tenis Kapolda Cup dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 berlangsung meriah dan penuh semangat sportivitas di pertandinagn yang berlangsung di Lapangan Tenis Trengginas Polda Aceh ini tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan menjunjung tinggi sportivitas.
Sebanyak 170 petenis berasal dari Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh, Polresta Banda Aceh serta sejumlah Polres jajaran Polda Aceh tersebut mempertemukan sejumlah tim terbaik hingga babak final.
Pada kategori beregu, Tim Tenis Polres Aceh Timur harus mengakui keunggulan Tim Tenis Polres Langsa dengan skor 2 – 1 sehingga menempatkan Tim Tenis Polres Aceh Timur sebagai juara 3.
Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K. melalui Kasat Intelkam Iptu Jolly Ronny Mamarimbing, S.H. selaku Official menyampaikan bahwa pelaksanaan Kejuaraan Tenis Kapolda Cup merupakan bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 yang tidak hanya bertujuan memeriahkan hari jadi Polri, namun juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan meningkatkan sinergitas lintas sektor.
“Pelaksanaan Kejuaraan Tenis Kapolda Cup ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang tidak hanya bertujuan untuk memeriahkan hari jadi Polri, namun juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan soliditas, serta memperkuat sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, komunitas olahraga, dan seluruh elemen masyarakat.” terang Iptu Ronny.
(I)
Bukittinggi, Lintasmedianews.com
Parade 1.700 Perempuan Berbusana Minang turut memeriahkan memeriahkan peringatan 100 Tahun Jam Gadang.
Kegiatan Yang terselenggara atas kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi bersama International Minangkabau Literacy Festival (IMLF) ke-4 Tahun 2026 tersebut, dilaksanakan di kawasan Pasar Ateh Bukittinggi, Sabtu (06/06).
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat dalam kegiatan peragaan busana tradisional Minangkabau. Kegiatan ini tidak hanya menampilkan keindahan pakaian adat, tetapi juga mengangkat nilai-nilai budaya, etika, dan warisan leluhur Minangkabau. Ramlan mengatakan, Bukittinggi adalah kota kecil yang memiliki sejarah besar, mulai dari pusat pemerintahan, pusat pendidikan, hingga penyelamat Republik Indonesia melalui PDRI. Karena itu, budaya, sejarah, dan identitas daerah harus terus dilestarikan dan wariskan kepada generasi mendatang.
"Kegiatan ini bukan sekadar menampilkan pakaian adat, tetapi juga mengingatkan kita pada nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Melalui peringatan 100 Tahun Jam Gadang ini, kita ingin memperkenalkan Bukittinggi tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga kepada dunia internasional," ungkapnya
Ketua Koordinator Parade Perempuan Berbusana Minang, Suherni Syam, menjelaskan, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini sangat tinggi. Awalnya panitia menargetkan 1.500 peserta, namun karena tingginya minat, jumlah peserta akhirnya mencapai 1.700 orang yang datang dari berbagai daerah seperti Batam, Palembang, Pekanbaru dan sejumlah wilayah lainnya. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan 100 Tahun Jam Gadang dan International Minangkabau Literacy Festival (IMLF) 2026 yang mengukir sejarah baru di pelataran Jam Gadang.
"Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi upaya untuk memperlihatkan kepada dunia keindahan dan kehormatan perempuan Minang melalui pakaian adat. Baju Basiba dan ragam pakaian adat salingka nagari mengandung nilai kehormatan, kesantunan serta peran perempuan Minang sebagai limpapeh rumah nan gadang. Melalui kegiatan ini, menunjukkan bahwa identitas budaya terus dijaga dan dilestarikan.(Sandra)
PARIWARA
Lintasmedia News - DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Sabtu (6/6/2026).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion didampingi para Para Wakil Ketua DPRD Kota Padang dan dihadiri segenap Anggota DPRD Kota Padang.
Sedangkan Wali Kota Padang, Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir kompak hadir, didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Hadir juga unsur Forkopimda Kota Padang dan Perwakilan Tokoh Adat, Ninik Mamak dan Bundo Kanduang di Kota Padang.
Ketua Pansus III DPRD Kota Padang Mulyadi Muslim mengatakan, kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau oleh Pansus III DPRD Kota Padang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Padang secara efektif.
"Adapun waktu pelaksanaan pembahasan dari tanggal 09 s/d 12 Desember 2025 di Gedung DPRD Kota Padang dan dilanjutkan kembali pada tanggal 14 April 2026 dengan mekanisme pembahasan melalui rapat internal, rapat kerja bersama pimpinan OPD terkait dan Ketua-Ketua KAN Se-Kota Padang untuk memantapkan hasil kajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang dimaksud," jelasnya.
Semua fraksi DPRD Kota Padang memberikan pendapat akhirnya terkait betapa pentingnya ranperda ini disahkan menjadi perda. Misalnya saja fraksi PKS DPRD Kota Padang yang diketaui Rafdi.
Fraksi PKS menekankan pentingnya pelibatan generasi muda dalam pelestarian budaya. Pemerintah daerah perlu mendorong program-program edukatif seperti sekolah adat, festival budaya, pelatihan seni tradisional, serta penguatan muatan lokal budaya Minangkabau di lingkungan pendidikan.
"Jangan sampai generasi muda hanya mengenal budaya luar, namun semakin jauh dari identitas budayanya sendiri.
Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa pelestarian budaya tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi harus menjadi gerakan sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat," tegasnya.
Nilai budaya Minangkabau harus mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial seperti kenakalan remaja, degradasi moral, konflik sosial, hingga melemahnya solidaritas masyarakat.
Meski demikian, Fraksi PKS berpendapat, pemerintah daerah harus memastikan adanya dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan bagi program penguatan lembaga adat dan pelestarian budaya.
Fraksi PKS menilai bahwa peran pemerintah sangat penting dan strategis untuk melibatkan secara aktif lembaga – lembaga adat sebagai bagian dari pembangunan Kota Padang.
"Maka diperlukan optimalisasi dan peran serta Kerapatan Adat Nagari (KAN), Tungku Tigo Sajarangan, Bundo Kanduang, serta unsur adat lainnya dalam membina kehidupan masyarakat, menjaga norma sosial, menyelesaikan persoalan kemasyarakatan secara musyawarah, dan menjadi benteng moral bagi generasi muda untuk kemajuan serta kejayaan Kota Padang," kata Rafdi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menjelaskan bahwa Perda tersebut sangat penting guna memberikan kepastian hukum bagi penguatan lembaga adat di Kota Padang, termasuk mendukung peran Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), ninik mamak, dan bundo kanduang.
"Perda tersebut sangat penting guna memberikan kepastian hukum bagi penguatan lembaga adat di Kota Padang, termasuk mendukung peran KAN, LKAAM, ninik mamak, dan bundo kanduang," tegasnya.
Wako Fadly Amran menyebut Perda ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat eksistensi lembaga adat sekaligus menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, regulasi tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya.
"Selama ini berbagai upaya pelestarian adat dan budaya telah berjalan, baik di lingkungan sekolah, lembaga adat maupun masyarakat. Kini semuanya memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat dijalankan secara lebih terarah dan berkelanjutan," katanya.
Selama ini berbagai upaya pelestarian adat dan budaya telah berjalan, baik di lingkungan sekolah, lembaga adat maupun masyarakat. Kini semuanya memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat dijalankan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
"Peran ninik mamak, bundo kanduang, dan unsur adat lainnya sangat penting dalam membangun karakter generasi muda serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Karena itu, Pemko Padang akan terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi," ujarnya.
Fadly Amran berharap keberadaan Perda tersebut semakin mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga adat, termasuk dalam menjaga ketertiban sosial di tengah masyarakat.
Peran ninik mamak, bundo kanduang, dan unsur adat lainnya sangat penting dalam membangun karakter generasi muda serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Karena itu, Pemko Padang akan terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi.
Fadly Amran juga mendorong penguatan nilai-nilai adat untuk membantu mengantisipasi berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, sengketa sosial, hingga berbagai bentuk perilaku yang bertentangan dengan norma adat dan budaya Minangkabau.
Pemko Padang akan segera menindaklanjuti Perda tersebut melalui berbagai kebijakan teknis dan program penguatan lembaga adat. Diantaranya mulai dari dukungan operasional, fasilitasi kegiatan adat, hingga sinkronisasi dengan regulasi lain yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
"Pemko Padang akan segera menindaklanjuti Perda tersebut melalui berbagai kebijakan teknis dan program penguatan lembaga adat. Mulai dari dukungan operasional, fasilitasi kegiatan adat, hingga sinkronisasi dengan regulasi lain yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat," tukuknya.
Tokoh adat Kota Padang, Dasman Boy Datuak Rajo Dihilie, mengapresiasi pengesahan Perda tersebut. Menurutnya, regulasi ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat lembaga adat dan mengakomodasi kepentingan nagari adat di Kota Padang.
Dasman Boy berharap implementasi Perda ini nantinya diperkuat melalui regulasi di tingkat nagari sehingga pelestarian nilai adat dan budaya Minangkabau dapat berjalan lebih efektif serta berkelanjutan.
Kita berharap implementasi Perda ini nantinya diperkuat melalui regulasi di tingkat nagari sehingga pelestarian nilai adat dan budaya Minangkabau dapat berjalan lebih efektif serta berkelanjutan. (adv)