Jakarta, Lintasmedia News– Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) mencatat tonggak sejarah baru dengan berhasil mencapai 100.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Pencapaian tersebut diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, sebagai momentum memperkuat komitmen kebangsaan dan pengabdian bagi pembangunan desa di Indonesia.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU., didampingi Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana, S.E., serta Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., menyampaikan bahwa capaian 100 ribu anggota merupakan bukti nyata semakin kuatnya peran dan eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Menurut Indra Utama, pertumbuhan jumlah anggota ABPEDNAS menunjukkan meningkatnya kesadaran dan semangat para anggota BPD di seluruh Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Capaian 100 ribu anggota ini bukan sekadar angka, melainkan representasi dari semangat pengabdian, gotong royong, serta komitmen bersama dalam membangun desa sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa nilai-nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus terus menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan desa,” ujar Indra Utama.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, menegaskan bahwa organisasi akan terus memperkuat kapasitas dan kompetensi anggota BPD melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional di tingkat desa.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., mengapresiasi soliditas seluruh jajaran organisasi yang telah berkontribusi dalam memperbesar dan memperkuat ABPEDNAS sebagai wadah perjuangan anggota BPD di Indonesia.

DPP ABPEDNAS menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pembina, pengawas, pengurus, anggota, serta para mitra strategis yang telah menjadi bagian dari perjalanan organisasi hingga mencapai pencapaian bersejarah tersebut.

“Perjuangan masih panjang, namun langkah besar telah dimulai. Bersama, kita terus menguatkan peran BPD, menjaga desa, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta berkontribusi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera,” demikian pernyataan DPP ABPEDNAS.

Dengan semangat Hari Lahir Pancasila, ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa, mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta mendukung terciptanya desa yang maju, berdaya saing, dan bebas dari praktik korupsi. (*)

#Pancasila #AntiKorupsi #BPD #ProgramNasional #ABPEDNAS #DesaIndonesia #HariLahirPancasila2026

Limapuluh Kota, Lintasmedia News– Kepolisian Resor (Polres) Lima Puluh Kota melakukan operasi penertiban terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang beroperasi di wilayah Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada Senin (1/6).

Langkah tegas ini diambil sebagai respons nyata atas banyaknya keluhan masyarakat yang resah melihat kerusakan lingkungan dan gangguan keamanan yang dipicu oleh aktivitas ilegal tersebut.

Operasi inspeksi mendadak (sidak) yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Lima Puluh Kota, IPTU Muhammad Indah Prakoso, ini menyasar kawasan hutan dan aliran sungai di lokasi tersebut. Wilayah ini disinyalir menjadi titik utama berlangsungnya kegiatan penambangan secara liar. Hingga berita ini diturunkan, personel kepolisian masih melakukan pengamanan dan sterilisasi di lokasi untuk memastikan aktivitas penambangan dihentikan secara total.

Dukungan atas langkah aparat penegak hukum ini datang dari mantan birokrat senior sekaligus tokoh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, Desri Imam Mudo. Menurutnya, kehadiran aparat langsung di lokasi memberikan jawaban atas keresahan masyarakat selama ini, termasuk pemberitaan-pemberitaan yang berkembang pesat akhir-akhir ini.

"Kita sangat mengapresiasi langkah Bapak Kapolres Lima Puluh Kota beserta jajarannya yang telah turun langsung ke lapangan. Kehadiran mereka memberikan angin segar bagi masyarakat yang selama ini resah. Aktivitas tambang tanpa izin ini tidak hanya merusak struktur tanah dan mencemarkan aliran sungai, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat," ujar Desri Imam, Selasa (2/6/2026).

"Kita yakin razia-razia seperti ini tentu tidak akan berhenti sampai di sini. Pasti ada kelanjutannya. Dan saya yakin Bapak Kapolres punya strategi khusus dalam memberantas PETI di wilayah kekuasaan hukumnya," lanjut Desri Imam.

Desri berharap, operasi penertiban ini tidak berhenti sebagai tindakan sementara, melainkan menjadi momentum awal penegakan hukum yang menyeluruh dan berkelanjutan hingga akar permasalahan tuntas diatasi.

Secara peraturan perundang-undangan yang berlaku, aktivitas penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi tersebut mengancam pelaku dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Selain itu, pelaku juga dapat dijerat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena terbukti melakukan perusakan fungsi lingkungan dan menjalankan usaha tanpa dilengkapi dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Kapolres Lima Puluh Kota, AKBP Saiful Wahid, mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah tersebut karena berpotensi merusak ekosistem dan melanggar hukum.

"Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dengan melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah hukumnya," pungkasnya. (Agus Suprianto)

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

 Semangat kebangsaan dan komitmen terhadap nilai-nilai luhur Pancasila mengemuka dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 yang digelar PT Semen Padang. Bertempat di Lapangan Plaza Kantor Pusat PT Semen Padang, Senin (1/6/2026), ratusan karyawan mengikuti upacara bendera yang berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap dasar negara sekaligus refleksi atas peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, upacara dipimpin Direktur Keuangan PT Semen Padang, Iskandar Z. Lubis, selaku pembina upacara. Pada kesempatan itu, Iskandar membacakan pidato resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.

Dalam pidato tersebut disampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila tahun ini mengandung pesan kuat bahwa Pancasila tidak hanya menjadi perekat keberagaman bangsa Indonesia, tetapi juga menawarkan nilai-nilai universal yang relevan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kegiatan seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi sarana refleksi bersama untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup, berkembang, dan menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

“Peringatan Hari Lahir Pancasila adalah momen untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Pancasila telah membuktikan diri sebagai ‘bintang penuntun’ yang mampu menjaga Indonesia tetap berdiri tegak di tengah berbagai tantangan zaman,” kata Iskandar.

Dalam pidato yang dibacakannya, Iskandar juga menyampaikan bahwa di tengah kondisi global yang sarat ketidakpastian, konflik, dan ancaman fragmentasi sosial, Indonesia tetap menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman dapat dirawat dalam bingkai persatuan.

“Dengan lebih dari 17 ribu pulau, ratusan kelompok etnis, bahasa daerah, serta beragam agama dan budaya, Indonesia mampu menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah sumber perpecahan, melainkan kekuatan yang dipersatukan oleh nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.

Jangkar Moral di Tengah Turbulensi Global

Selain menjadi pemersatu bangsa, Pancasila juga disebut sebagai “jangkar moral” yang membimbing Indonesia menghadapi berbagai perubahan global, mulai dari pesatnya perkembangan teknologi, perubahan ekonomi dunia, hingga dinamika geopolitik internasional yang semakin kompleks.

Dalam konteks tersebut, Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam percaturan global. Sebaliknya, bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut mewujudkan ketertiban dunia sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni ketertiban yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Pancasila menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Nilai musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila merupakan instrumen diplomasi yang sangat relevan untuk menjembatani berbagai perbedaan serta membantu penyelesaian konflik di tingkat global,” katanya.

Kontribusi Indonesia untuk Perdamaian Dunia

Pidato Kepala BPIP yang dibacakan Iskandar juga menyoroti berbagai kontribusi Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia. Salah satunya melalui keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang aktif menjalankan misi di berbagai negara.

Selain itu, Indonesia terus memainkan peran strategis dalam berbagai upaya mediasi konflik regional serta konsisten menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih mengalami penjajahan maupun ketidakadilan. Sikap tersebut dinilai sebagai implementasi nyata sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

“Dunia perlu melihat bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, tetapi juga hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia,” demikian salah satu pesan dalam pidato tersebut.

Generasi Muda Diminta Menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Hidup

Generasi muda juga mendapat perhatian khusus. Mereka diingatkan agar tidak memandang Pancasila hanya sebagai simbol negara atau materi pelajaran di sekolah, melainkan menjadikannya sebagai pedoman hidup dalam keseharian.

Kemajuan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta perkembangan teknologi yang pesat dinilai tidak akan memberikan manfaat optimal tanpa landasan moral yang kuat. Karena itu, generasi muda sebagai penerus bangsa diajak mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.

“Jangan biarkan nilai-nilai luhur Pancasila hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks dalam buku sejarah. Jadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terus menginspirasi tindakan nyata,” demikian pesan yang disampaikan.

Momentum Memperkuat Komitmen Kebangsaan

Bagi PT Semen Padang, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan sekaligus meneguhkan peran perusahaan dalam mendukung pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Iskandar mengajak seluruh peserta upacara untuk terus menjaga semangat persatuan dan memperkokoh komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila.

“Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di republik yang kita cintai,” ujar Iskandar.

Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di PT Semen Padang menjadi pengingat bahwa di tengah berbagai tantangan zaman, Pancasila tetap menjadi fondasi kokoh yang mempersatukan bangsa sekaligus menginspirasi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. (*)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Alumni SMAN 2 Bukittinggi menyatakan dukungan terhadap gagasan menjadikan Kota Bukittinggi sebagai daerah khusus dalam Reuni Akbar memperingati hari jadi ke-170. Dukungan tersebut disampaikan langsung kepada Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, di Balai Sidang Bung Hatta, Sabtu (30/05).

Keberadaan SMAN 2 Bukittinggi, yang dahulu dikenal sebagai Sekolah Rajo, memiliki keterkaitan erat dengan perjalanan sejarah Kota Bukittinggi. Sekolah yang telah melahirkan banyak tokoh nasional ini menjadi salah satu institusi pendidikan bersejarah yang turut berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara, demikian disampaikan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis.

"Atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, kami apresiasi atas terselenggaranya kegiatan reuni dan silaturahmi alumni SMAN 2 Bukittinggi. Kami berharap kebersamaan para alumni dapat terus terjalin serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Bukittinggi di masa mendatang," ungkapnya.

Ia menyebutkan, Kota Bukittinggi memiliki posisi penting dalam sejarah nasional karena pernah menjadi ibu kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Melalui peringatan 100 Tahun Jam Gadang, Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya memperkenalkan kembali nilai-nilai sejarah tersebut kepada masyarakat luas dan pemerintah pusat.

Sementara itu, Forum Cendekia dan Akademisi Alumni SMAN 2 Bukittinggi, Prof. Dr. Rumainur, menjelaskan, salah satu gagasan yang mendapat perhatian besar dari para alumni adalah usulan menjadikan Bukittinggi sebagai daerah khusus. Menurutnya, usulan tersebut didasarkan pada posisi historis Bukittinggi yang pernah menjadi pusat pemerintahan negara pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia.

“Bukittinggi memiliki peran penting dalam sejarah bangsa. Selain pernah menjadi pusat pemerintahan, kota ini juga telah memberikan kontribusi besar melalui tokoh-tokoh yang lahir dan berkembang dari Kota Bukittinggi,” ujarnya. (*)

MERANTI, Lintasmedia News– Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional, Polsek Rangsang bersama pemerintah desa serta kelompok tani melaksanakan penanaman jagung pipil seluas 1 hektare di Dusun IV Parit Jang, Desa Kedaburapat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Sabtu (7/3/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program Swasembada Pangan Nasional Kuartal I Tahun 2026.

Kapolsek Rangsang AKP Gunawan melalui Bhabinkamtibmas Desa Kedaburapat, Aiptu Andri Kurniawan, S.H., turun langsung ke lokasi penanaman bersama Kepala Desa Kedaburapat Mahadi, S.IP., Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Kedaburapat Andrianto, S.P., Ketua Gapoktan Kedabu Indah Warsiman, serta Ketua Poktan Jang Jaya, Warisno.

Aiptu Andri Kurniawan mengatakan, keterlibatan Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah di sektor pertanian.

“Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung program pemerintah. Melalui penanaman jagung pipil ini, kami berharap dapat meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujarnya.

Lahan yang digunakan untuk penanaman jagung pipil tersebut merupakan milik Gapoktan Kedabu Indah Desa Kedaburapat dengan luas sekitar 1 hektare. Lokasi penanaman berada di Dusun IV Parit Jang, Desa Kedaburapat, Kecamatan Rangsang Pesisir.

Kegiatan penanaman berlangsung hingga pukul 15.00 WIB dalam suasana aman, tertib, dan kondusif. Polsek Rangsang menyatakan komitmennya untuk terus mendukung serta mendampingi kelompok tani dalam pengelolaan lahan hingga masa panen, sebagai upaya bersama mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.( Nina )

Gunung Tuleh, Pasbar, Lintasmedia News- Bupati Pasaman Barat Yulianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua pabrik kelapa sawit (PKS) di Kecamatan Gunung Tuleh, Senin (1/6/2026). Dalam sidak itu, Yulianto menegaskan larangan bagi perusahaan menurunkan harga tandan buah segar (TBS) secara sepihak. Ia mengingatkan, harga pembelian TBS wajib mengacu pada ketentuan resmi pemerintah.

Sidak dilakukan bersama Ketua DPRD Pasbar Dirwansyah, Dandim 0305/Pasaman Letkol Inf. Darmawan Hendra Wijaya, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, Kasi Pidsus Kejari Yondra Permana mewakili Kajari, Sekda Doddy San Ismail, sejumlah kepala OPD terkait, serta pemangku kepentingan lainnya. Dua PKS yang disidak yakni PT Agro Wira Ligatsa (AWL) dan PT Berkat Sawit Sejahtera (BSS).

Menurut Yulianto, sidak merupakan bagian dari pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah terhadap implementasi kebijakan harga TBS di tingkat perusahaan. Pengawasan dilakukan menyusul adanya penurunan harga TBS di tingkat petani dalam beberapa waktu terakhir dengan alasan penyesuaian kebijakan ekspor crude palm oil (CPO).

“Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menurunkan harga TBS dengan selisih jauh dari harga yang ditetapkan pemerintah. Kami melarang praktik manipulasi harga maupun penurunan harga sepihak yang tidak sesuai ketentuan dan hanya berdasarkan spekulasi atau dalih penyesuaian regulasi,” tegas Yulianto.

Ia menegaskan, seluruh PKS wajib berpedoman pada harga berkala yang ditetapkan Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Sumatera Barat. Ketentuan itu mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Produksi Pekebun, Permentan Nomor 13 Tahun 2024, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2020.

Menurutnya, harga pembelian TBS harus mencerminkan kondisi riil pasar CPO dan produk turunannya agar petani memperoleh harga yang adil dan tidak dirugikan oleh kebijakan sepihak perusahaan.

Selain soal harga, Bupati Yulianto juga menyoroti kepatuhan perusahaan terhadap aspek perizinan. Ia meminta seluruh perusahaan perkebunan dan PKS segera menuntaskan kewajiban perizinan, mulai dari hak guna usaha (HGU), izin lingkungan, hingga dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

“Perusahaan yang tidak patuh akan kami catat dan laporkan ke pemerintah pusat. Semua kewajiban perizinan harus dipenuhi sesuai ketentuan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Yulianto menyinggung kebijakan pemerintah pusat terkait tata kelola industri sawit nasional. Menurutnya, sebagai salah satu komoditas strategis penyumbang devisa negara, tata niaga sawit harus dijalankan sesuai aturan.

“Sebagai kepala daerah, saya meminta seluruh perusahaan mematuhi kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan Presiden. Jika ditemukan pelanggaran, kami tidak ragu melaporkannya ke pemerintah pusat,” katanya.

Yulianto menegaskan, Pemkab Pasaman Barat akan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan harga maupun regulasi lainnya. Menurutnya, stabilitas harga TBS penting untuk menjaga kesejahteraan petani sekaligus keberlanjutan industri kelapa sawit di daerah.

“Stabilitas dan kondusivitas harga sawit menjadi kunci keberlanjutan industri ini. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus mematuhi peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Kepada petani, Bupati mengimbau agar tetap merawat kebun secara optimal dan tidak terpengaruh fluktuasi harga CPO yang bersifat sementara. Ia juga mengingatkan agar petani maupun pihak terkait tidak melakukan transaksi terhadap buah sawit hasil pencurian.

Pemkab Pasaman Barat, lanjutnya, akan terus mengawasi penetapan harga TBS di seluruh wilayah guna memastikan perlindungan terhadap petani dan terciptanya iklim usaha yang sehat di sektor perkebunan kelapa sawit.

“Pengawasan akan terus kami lakukan agar hak-hak petani terlindungi dan dunia usaha tetap berjalan sesuai aturan,” tutup Yulianto. (***)

Pasaman Barat, Lintasmedia News- Bupati Pasaman Barat Yulianto bersama Ketua DPRD setempat Dirwansyah, Jumat (29/5), menyerahkan catatan LKPD (Laporan Bukti Pemerintah Daerah) Pasaman Barat Tahun 2025 kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Sumatera di Padang.

Pemerintah Daerah (Pemda) Pasaman Barat, sekali lagi menerima opini yang masuk akal tanpa pengecualian (WTP) dari Perwakilan BPK Sumatera Barat terkait LKPD 2025. Prestasi ini merupakan opini WTP ke-10 berturut-turut yang diterima Pasaman Barat.

Laporan Hasil Inspeksi (LHP) diserahkan kepada Bupati Sumatera Barat, Yulianto, dan Kepala DPRD Sumatera Barat, Dirwansyah. Penyerahan berlangsung di aula lantai empat gedung BPK RI Perwakilan di Padang, Jumat.

Kepala Perwakilan BPK Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, mengatakan bahwa pencapaian ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Bupati Yulianto dan Kepala DPRD Dirwansyah mengatakan bahwa, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Pasaman Barat, mereka menyampaikan rasa terima kasih atas kembalinya opini WTP LKPD untuk Anggaran 2025.

"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali mendapatkan opini WTP dari Perwakilan BPK Sumatera Barat. Ini adalah pencapaian WTP ke-10 berturut-turut," kata Yulianto.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat Doddy San Ismail, Kepala BPKAD Zulfi Agus, Kepala Kesbangpol Yosmar Difia serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. (***)

Kota Padang, Lintasmedia News- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-10 yang diterima Kabupaten Pasaman Barat secara berturut-turut.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat Sudarminto Eko Putra kepada Bupati Pasaman Barat Yulianto dan Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah. Penyerahan berlangsung di Aula Lantai IV Gedung BPK RI Perwakilan Sumatra Barat, Padang, Jumat (29/5).

Hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Pasaman Barat Doddy San Ismail, Kepala BPKAD Zulfi Agus, Kepala Kesbangpol Yosmar Difia, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pasaman Barat.

Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat Sudarminto Eko Putra mengatakan, capaian tersebut merupakan bentuk pengakuan atas komitmen Pemkab Pasaman Barat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bupati Pasaman Barat Yulianto bersama Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah menyampaikan rasa syukur atas diraihnya kembali opini WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2025.

“Alhamdulillah, Pemkab Pasaman Barat kembali meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. Ini merupakan capaian WTP ke-10 secara berturut-turut,” ujar Yulianto.

Yulianto menjelaskan, LKPD Pemkab Pasaman Barat disusun dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, serta komitmen Pemkab Pasaman Barat dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan berkualitas.

“Ke depan, Pemkab Pasaman Barat akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan pelayanan optimal kepada masyarakat,” kata Yulianto.

Ia berharap raihan opini WTP tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan disiplin, kepatuhan, serta kualitas administrasi pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. (***)

Lintasmedia News- Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, SH., mangajak warga Ranah Bingkuang khususnya, dan warga bangsa pada umumnya menjadikan Pancasila sebagai patokan hidup. 

"Mari kita jadikan Pancasila sebagai jiwa dalam setiap langkah, pedoman dalam setiap keputusan, dan semangat dalam membangun bangsa yang adil, bersatu dan bermatabat di mata dunia," ajak polisiti Gerindra ini, Senin, 1 Juni 2026.

Ajakan Mastilizal Aye ini selaras dengan Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Sebegaimana diketahui, 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. 

Dalam amanat upacara Hari Lahir Pancasila di pelataran Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin (1/6/2026), Prabowo mengatakan, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada capaian statistik. 

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

“Koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata Prabowo. 

Ia menegaskan, rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objek atau alat pembangunan.

Prabowo menjelaskan tujuan akhir Ekonomi Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. 

Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan hasil pembangunan.

“Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Presiden juga mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekadar slogan atau dokumen sejarah. Pancasila, kata dia, merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam membangun sistem ekonomi nasional. (***) 

Sumatra Barat,Lintasmedia News 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla, bahwa PMI siap memberikan layanan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana hingga keadaan pulih kembali. Hari ini (1/6), PMI Sumatera Barat salurkan sebanyak 1.500 paket School KIT dari Hongkong Red Cross untuk anak-anak pelajar yang terdampak bencana Banjir abandnag dan Tanah Longsor di Sumatera Barat, Agam, Pesisir Selatan, dan Tanah Datar pada November lalu. 

"Masing-masing daerah mendapatkan 500 paket School KIT" ucap Ketua Bidang PB dan Logistik PMI Provinsi Sumatera Barat, Hidayatul Irwan di lokasi distribusi pertama untuk penghuni Huntara Taratak Baru dan Limau Hantu Puluik-Puluik, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan. Menyusul besok di Kecamatan Batang, Batang Kapas dan daerah terdampak di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. 

Giat distribusi tersebut akan dilakukan hingga tanggal 4 Juni mendatang. "Kami sudah berbagi tugas untuk proses pendistribusiannya dan semoga dapat tersalurkan sesuai jadwal yang sudah direncanakan" Tambah Hidayat. 

School KIT yang diberikan, lanjut Hidayat berisi Tas Sekolah, Botol Minuman, Box Makanan, Alat Tulis seperti Pulpen, Buku Tulis, Penggaris, Penghapus dan Kotak Pensil. Diketahui satu Paket  School KIT tersebut bernilai Rp. 517.000,-. "Jadi kalau ditotalkan semuanya Sumbar mendapat kurang lebih sebanyak Rp. 775.500.000,-".

Tidak hanya Sumbar, pada waktu yang sama bantuan School KIT juga disalurkan PMI kepada dua provinsi lain diantaranya Aceh dan Sumatera Utara, tutup Hidayat. 

Ketua PMI Sumbar Aristo Munandar Dt Bagindo Kayo mengucapkan terima kasih kepada Hongkong Red Cross atas bantuan yang diberikan. Ia berharap kepada PMI Kabupaten yang menerima amanah dapat menyalurkan bantuan ini sesuai target perencanaan. "Agar bantuan diberikan kepada yang berhak dan tepat sasaran" Kata Aristo. 

Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, sekaligus sebagai Ketua PMI Kabupaten Pesisir Selatan yang ikut dalam pendistribusian kali ini mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian PMI terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak yang terdampak bencana alam. "Anak-anak semoga semakin semangat belajar dan melanjutkan pendidikan, meskipun kita masih berusaha pulih dari bencana yang melanda" Tutur Risnaldi. 

Pengurus dan Relawan PMI Kabupaten Pesisir Selatan ucap Risnaldi, akan mendukung dan siap melaksanakan tugas kemanusiaan ini. "Sebagaimana arahan dari PMI Provinsi, harus selesai dari 2 hari, akan kita realisasikan" Tegasnya.

Kebahagiaan para penghuni Huntara Taratak Baru diungkapkan oleh Ernawilis (46) orang tua dari Husnul Fikri, salah satu penerima bantuan School KIT. Bantuan ini diakui Erna datang disaat yang tepat dimana proses belajar mengajar tahun ajaran baru akan dimulai. "Syukur alhamdulillah ini sudah masuk ajaran baru, jadi anak-anak sudah ada tas barunya" Tutur Erna. (***)