Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, memastikan seluruh catatan hasil evaluasi dari Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2026 telah ditindaklanjuti dan diselesaikan secara menyeluruh.

Pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dilakukan secara intensif untuk memastikan penyesuaian anggaran sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat.

“Seluruh catatan evaluasi gubernur sudah kita bahas satu per satu bersama TAPD dan telah disesuaikan. Tidak ada lagi yang tertinggal,” ujar Muharlion usai rapat pembahasan di Gedung DPRD Kota Padang, Sabtu (20/12/2025).

Ia menjelaskan, salah satu perhatian utama DPRD dalam menindaklanjuti evaluasi tersebut adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Muharlion menyebut pengadaan dan penguatan sistem peringatan dini menjadi prioritas penting, mengingat Kota Padang merupakan daerah rawan bencana.

“Kami sepakat untuk menambah pengadaan Early Warning System, termasuk di kawasan rawan seperti Gunung Nago. Ini bentuk komitmen DPRD dalam menjaga keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Program bantuan sosial berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam sekolah gratis dengan total anggaran sekitar Rp19,2 miliar dialihkan ke belanja barang dan jasa di Dinas Pendidikan agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

“Programnya tetap berjalan, tetapi mekanisme anggarannya harus tepat dan sesuai aturan. Ini demi akuntabilitas,” kata Muharlion.

Tak hanya itu, DPRD juga menertibkan alokasi hibah yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.

Secara keseluruhan, APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 dirancang sebesar sekitar Rp2,7 triliun.

Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,5 triliun, sementara belanja daerah berada di angka Rp2,69 triliun.

Defisit anggaran yang muncul akan ditutup melalui skema pembiayaan daerah, termasuk pemanfaatan SiLPA dan sumber pembiayaan lain yang sesuai ketentuan.

“Defisit sudah kami hitung dan ditutup melalui pembiayaan yang sah sesuai regulasi. Struktur anggaran ini kita pastikan tetap sehat,” jelas Muharlion.

Ia menambahkan, hasil evaluasi gubernur menjadi momentum bagi DPRD untuk melakukan penajaman terhadap struktur belanja, khususnya belanja operasional dan belanja modal.

Dalam APBD 2026, belanja operasional tercatat sekitar Rp2,46 triliun, sementara belanja modal diperkuat hingga lebih dari Rp220 miliar.

DPRD juga mengarahkan pemanfaatan dana di luar APBD, seperti dana CSR PLN sekitar Rp1,2 miliar, agar digunakan untuk kebutuhan publik yang konkret tanpa membebani anggaran daerah, antara lain pembangunan fasilitas umum seperti toilet umum.

Muharlion menegaskan, DPRD Kota Padang akan terus mengawal proses hingga penetapan Peraturan Daerah APBD 2026, sekaligus memastikan implementasinya berjalan sesuai perencanaan.

“APBD merupakan instrumen utama untuk mensejahterakan masyarakat. Tugas DPRD memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tertib, transparan, dan memberi dampak nyata bagi warga Kota Padang,” tutupnya. (ADV)

 Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa berakhirnya masa tanggap darurat bencana pada 22 Desember 2025 bukanlah akhir dari penanganan dampak bencana.

Justru, fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rekap rekon) membutuhkan dukungan yang lebih kuat, terencana, dan berkelanjutan, khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Hal itu disampaikan Muharlion menyikapi besarnya tantangan pemulihan infrastruktur dan permukiman warga pascabencana yang melanda Kota Padang.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci agar proses pemulihan tidak berjalan parsial dan berlarut-larut.

“Berakhirnya status tanggap darurat tidak berarti selesai. Kita memasuki fase pemulihan jangka menengah dan panjang yang justru membutuhkan dukungan lintas kewenangan. Peran Kementerian PU sangat krusial,” ujar Muharlion usai rapat banggar dengan TAPD Sabtu (20/12/2025)

Oleh karena itu, keterlibatan unit teknis Kementerian PU seperti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) dinilai sangat penting.

“Kerusakan jalan dan jembatan, serta terganggunya fungsi sungai akibat pendangkalan dan perubahan alur, membutuhkan kapasitas teknis dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” katanya.

Muharlion menekankan bahwa normalisasi sungai harus menjadi prioritas utama.

Selain untuk memulihkan fungsi pengendalian air, langkah ini juga penting guna meminimalkan risiko bencana susulan yang berpotensi mengancam keselamatan warga.

“Normalisasi sungai bukan sekadar proyek fisik, tetapi langkah strategis perlindungan jangka panjang bagi masyarakat. Ini membutuhkan perencanaan matang dan dukungan penuh Kementerian PU,” tegasnya.

Di tingkat daerah, DPRD Kota Padang memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap fokus menjalankan peran masing-masing dalam mendukung program rekap rekon.

Dinas PUPR Kota Padang didorong mempercepat perbaikan jalan lingkungan dan drainase, sementara Dinas Lingkungan Hidup diminta memastikan kebersihan serta pemulihan lingkungan pascabencana berjalan optimal.

Sementara itu, untuk penanganan hunian masyarakat terdampak, Muharlion menjelaskan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) terus berjalan dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, pembangunan hunian tetap (huntap) masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketersediaan lahan yang memenuhi ketentuan zona aman bencana.

“Huntap membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan. Kami berharap Kementerian PU dapat mendukung penyediaan prasarana dan sarana dasar di kawasan hunian yang telah disiapkan pemerintah kota,” jelasnya.

Saat ini, sebanyak 79 kepala keluarga telah menempati hunian sementara di rumah susun khusus (rusus), serta sekitar 30 kepala keluarga di rusunawa.

Selain itu, proses clear and cleaning di kawasan Simpang Haru diproyeksikan mampu menampung 50 hingga 70 kepala keluarga terdampak.

Muharlion juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat oleh camat dan lurah terhadap sekitar 580 rumah yang hanyut dan rusak berat.

Pendataan ini menjadi dasar penyaluran bantuan, termasuk Dana Tunggu Huni (DTH) sebesar Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per bulan agar tepat sasaran.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan dua lokasi untuk pembangunan hunian tetap, masing-masing di belakang Pasar Simpang Haru dan kawasan Bumi Perkemahan, dengan total luas lahan sekitar tiga hektare.

“Kami berharap pemerintah pusat dapat memfasilitasi pembangunan hunian tetap di lahan yang telah kami siapkan, sehingga masyarakat terdampak bisa segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman,” ujarnya.

Bencana yang melanda Kota Padang sendiri tidak hanya berdampak pada permukiman warga, tetapi juga sektor infrastruktur dan pertanian.

Tercatat, kerusakan jaringan irigasi menyebabkan sekitar 4.140 hektare sawah tidak dapat digarap.

Selain itu, sembilan jembatan dilaporkan rusak, serta sejumlah bangunan sekolah mengalami kerusakan berat dan membutuhkan penanganan segera.

Muharlion berharap, dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Padang, DPRD, dan Kementerian PU, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi pemulihan kehidupan masyarakat Kota Padang.(ADV)

 Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Wakil Ketua DPRD Padang, Jupri S.A.P., mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut momentum Nataru dengan menjaga toleransi, ketertiban, serta memperkuat kepedulian sosial, terlebih di tengah kondisi Kota Padang yang baru saja dilanda bencana banjir bandang.

Jupri yang akrab disapa Makdang tersebut menyampaikan bahwa suasana Natal dan Tahun Baru tahun ini perlu dimaknai secara lebih sederhana dan penuh empati.

Menurutnya, bencana yang menimpa Kota Padang telah meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat, baik kehilangan harta benda maupun korban jiwa.

“Momentum Natal dan Tahun Baru adalah waktu yang tepat untuk memperkuat persatuan, gotong royong, dan nilai kebangsaan. Apalagi saat ini banyak saudara kita yang sedang berjuang memulihkan diri pascabencana. Mari kita jaga Kota Padang tetap aman, damai, dan berkemajuan,” ujar Jupri, Rabu (24/12/2025).

Ia mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta toleransi antarumat beragama selama perayaan Nataru.

Menurutnya, kondisi Kota Padang saat masih dalam masa pemulihan bencana dan perlu menjadi perhatian bersama.

“Kota Padang sedang diuji dengan musibah banjir bandang. Masyarakat sebaiknya mengisi Nataru dengan kegiatan yang tidak menimbulkan dampak negatif, terutama bagi generasi muda,” tambahnya.

Oleh karena itu, ia menilai perayaan Nataru tahun ini sebaiknya diisi dengan kegiatan yang bersifat positif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ia mendorong Pemerintah Kota Padang untuk memberikan imbauan yang tegas terkait aktivitas selama Nataru, termasuk membatasi hiburan yang berpotensi menimbulkan keramaian berlebihan.

Menurutnya, kegiatan keagamaan dan sosial jauh lebih relevan dilakukan dalam situasi saat ini.

“Bencana bukan hanya persoalan alam, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua. Doa dan introspeksi diri sangat penting. Kalau ini masih berupa ujian, maka dengan doa dan kebersamaan kita berharap dijauhkan dari bencana yang lebih besar,” katanya.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar Pemko Padang menginisiasi doa bersama yang melibatkan masyarakat dan generasi muda sebagai bentuk muhasabah serta evaluasi diri atas peristiwa yang terjadi.“Kalau bisa, pemerintah mengajak masyarakat untuk berdoa bersama. Ini bukan hanya soal spiritual, tetapi juga penguatan mental dan kebersamaan. Kita perlu mengevaluasi diri dan kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan kebersamaan,” ujarnya.

Jupri berharap momentum Natal dan Tahun Baru 2026 dapat menjadi titik penguat solidaritas sosial di Kota Padang.

Dengan menjaga toleransi, memperbanyak kegiatan positif, serta memperkuat doa dan gotong royong, ia optimistis masyarakat Padang dapat bangkit bersama dari bencana dan menatap masa depan dengan lebih baik. (ADV)

 Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, mengimbau masyarakat untuk menjaga sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai budaya Minangkabau yang hidup dan tumbuh di Kota Padang.

Imbauan tersebut disampaikan Osman Ayub saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu malam(24/12/2025).

Ia menekankan bahwa budaya Minang sangat menjunjung tinggi rasa empati dan kebersamaan, terutama di tengah kondisi Kota Padang yang masih berduka akibat bencana banjir bandang beberapa waktu lalu.

“Yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat adalah bagaimana budaya Minang mengajarkan saling menghargai. Apalagi kondisi kota kita saat ini sedang berduka. Orang menangis, kita ikut bersedih. Itu nilai yang hidup di Ranah Minang,” ujar Osman Ayub.

Ia mengingatkan bahwa sejumlah kawasan di Kota Padang, khususnya wilayah pinggiran kota atau daerah mudik seperti Kecamatan Pauh, Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo, merupakan daerah yang terdampak cukup parah akibat banjir bandang pada November 2025 lalu.

“Kejadian ini adalah musibah besar. Banyak warga kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga. Dalam kondisi seperti ini, sudah sepatutnya kita kembali pada nilai budaya kita, yakni menghormati saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah,” katanya.

Osman Ayub yang juga merupakan putra daerah Nanggalo berharap para tokoh masyarakat di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Padang turut berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat agar perayaan Natal dan Tahun Baru dilakukan dengan penuh empati dan kebijaksanaan.

Menurutnya, pemerintah kota perlu menetapkan jam operasional layanan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.

“Pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan, tapi dengan pengaturan yang jelas. Semua perlu diawali dengan imbauan agar masyarakat memahami situasi yang sedang kita hadapi bersama,” ujarnya.

Selain itu, Osman Ayub meminta petugas di kawasan wisata, khususnya Pantai Padang, untuk tetap bersiaga demi menjaga ketertiban dan keamanan selama libur akhir tahun.

“Budaya menghormati dalam perayaan itu memang baik, tapi jauh lebih berharga jika kita menghormati saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Banyak warga kita hingga hari ini masih bergantung pada bantuan,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Partai NasDem itu menyampaikan harapan agar Tahun Baru 2026 membawa pemulihan bagi Kota Padang dan kekuatan bagi seluruh warga terdampak bencana.

“Semoga di tahun baru nanti Kota Padang kembali membaik. Kepada seluruh keluarga korban, baik yang kehilangan harta maupun orang tercinta, semoga diberi ketabahan dan kekuatan. Kita doakan bersama agar semuanya kembali pulih,” pungkasnya. (**)

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengapresiasi langkah ninik mamak Kaum Suku Tanjuang Kenagarian Pauh Limo dalam mengambil kebijakan.

Langkah ninik mamak Kaum Suku Tanjuang Kenagarian Pauh Limo menjadikan tanah pusako sebagai lokasi relokasi sementara bagi anak kemenakan yang rumahnya hanyut diterjang banjir bandang Kota Padang, pada 28 November 2025 dini hari.

Menurut Muharlion, keputusan para ninik mamak tersebut merupakan kabar istimewa di tengah upaya Pemerintah Kota Padang yang masih mencari lokasi ideal untuk relokasi korban banjir bandang.

“Keputusan ninik mamak menjadikan tanah pusako sebagai lokasi relokasi merupakan kabar yang sangat menggembirakan, di saat pemerintah masih menghadapi kendala ketersediaan lahan,” ujar Muharlion saat meninjau Hunian Sementara (Huntara) bagi 11 kepala keluarga (KK) Kaum Suku Tanjuang di Kampuang Talang RT 03/RW 04, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kamis, 25 Desember 2025.

Lokasi Huntara tersebut tidak jauh dari rumah asal para korban banjir di Jalan Koto Tuo Kenagarian Pauh Limo, tepatnya di sekitar oprit Jembatan Batu Busuk.

Kawasan yang sebelumnya permukiman itu kini telah berubah menjadi badan sungai pascabanjir bandang.

Muharlion menilai lokasi Huntara cukup aman karena berada jauh dari alur sungai Batu Busuk yang kerap meluap setiap kali hujan deras mengguyur hulu sungai di gugusan Bukit Barisan.

Dalam peninjauan tersebut, Ketua DPRD Padang itu mengaku bangga karena nilai-nilai kekerabatan Minangkabau masih terpelihara dengan baik di tengah Kaum Suku Tanjuang.

Para ninik mamak, anak kemenakan, hingga urang sumando tampak bergotong royong membangun Huntara dari material kayu dan sisa rumah yang hanyut diterjang banjir.

“Inisiatif Kaum Suku Tanjuang Pauh Limo ini adalah contoh nyata bagaimana nilai adat dan kearifan lokal mampu menjadi solusi atas persoalan sosial yang kompleks,” kata Muharlion.

Ia menegaskan, langkah yang diambil para tokoh adat tersebut layak dijadikan teladan oleh daerah lain di Kota Padang dalam menghadapi kondisi darurat pascabencana.

“Pendekatan berbasis budaya ini sangat efektif dalam mengatasi persoalan keterbatasan lahan yang selama ini menjadi kendala utama pemerintah dalam relokasi korban bencana. DPRD Padang mendukung dan mengapresiasi penuh inisiatif mandiri ini,” ujarnya.

Muharlion menjelaskan, keberadaan Huntara Mandiri tersebut terwujud melalui kolaborasi inisiatif warga yang dipelopori Dasrul, dukungan para donatur, serta peran struktur adat.

Hal paling krusial adalah kesediaan mamak Kaum Suku Tanjuang menyediakan lahan khusus, tidak hanya untuk Huntara, tetapi juga untuk hunian tetap (Huntap).

Bahkan, lahan tersebut disebut siap dihibahkan kepada Pemerintah Kota Padang agar memiliki payung hukum yang kuat dalam membangun hunian permanen bagi 11 KK korban banjir.

“Aspirasi terkait kekhawatiran tanah pusako menjadi hak milik urang sumando setelah dihibahkan akan menjadi perhatian serius kami di DPRD,” tegas Muharlion.

“Kami akan membahasnya secara khusus dengan wali kota dan pihak terkait agar proses hibah tidak menimbulkan persoalan dalam tatanan adat. Kita paham, tanah pusako di Minangkabau dikuasai oleh kaum perempuan,” tambahnya.

Ia menilai, pendekatan melalui ninik mamak dan pemuka adat merupakan solusi inspiratif di tengah sulitnya mencari lahan relokasi, terlebih lebih dari 300 warga di Kecamatan Pauh terdampak banjir bandang.

“Langkah Kaum Suku Tanjuang ini mampu memangkas birokrasi pengadaan lahan yang biasanya memakan waktu lama. Kita butuh solusi cepat karena masih ada ratusan warga yang menunggu kepastian tempat tinggal,” ujar Muharlion optimistis.

Saat berdiskusi dengan Mamak Kapalo Warih Kaum Suku Tanjuang, Usar Rajo Kacik, kekaguman Muharlion semakin bertambah.

Pasalnya, Huntara yang dibangun dari sisa material rumah dan donasi tersebut dirancang tidak mengganggu rencana pembangunan Huntap oleh pemerintah.

“Mamak Rajo Kacik telah merancang tanah pusako menjadi kaplingan lengkap dengan fasilitas umum,” jelas Muharlion.

“Masing-masing kapling memiliki luas seragam 7x14 meter dengan jalan selebar lima meter,” tambahnya.

Di atas lahan seluas 98 meter persegi tersebut, Huntara dibangun di bagian belakang kapling. Nantinya, saat Huntap dibangun oleh pemerintah, posisinya berada di bagian depan.

“Ketika Huntap sudah berdiri, Huntara bisa dialihfungsikan sebagai dapur atau ruang pendukung lainnya. Artinya, donasi yang ada tetap termanfaatkan,” ujarnya.

Menurut Muharlion, kearifan ninik mamak Kaum Suku Tanjuang Pauh Limo beserta visi jangka panjangnya layak dijadikan model ideal oleh pemerintah dalam merancang Huntara dan Huntap korban banjir bandang.

“Model ini bahkan telah saya diskusikan dengan Sekretaris Utama BNPB, Pak Rustian, dan beliau mendukung penuh pola seperti ini,” ungkapnya.

Dengan memanfaatkan tanah pusako, korban banjir tetap berada di lingkungan sosial yang telah mereka kenal sejak lama.

Secara sosial dan ekonomi, masyarakat pun dapat kembali beraktivitas tanpa harus beradaptasi dengan lingkungan baru.

Kepedulian pada Anak Kemenakan

Kaum Suku Tanjuang Pauh Limo di bawah arahan Usar Rajo Kacik mengambil langkah cepat dan inovatif untuk mengatasi persoalan lahan relokasi.

Anak kemenakan yang sebelumnya tinggal di tenda pengungsian kini telah menempati Huntara dan dapat beraktivitas lebih layak.

“Kami tidak ingin anak kemenakan mengalami kesulitan lahan untuk tempat tinggal. Karena itu, kami sepakat membangun Huntara di tanah kaum,” ujar Usar Rajo Kacik.

Pembangunan hunian tersebut dilakukan secara gotong royong bersama anak kemenakan dan para relawan.

“Kami ingin menunjukkan bahwa kebudayaan dan semangat gotong royong masih hidup dan lestari di Pauh Limo,” katanya.

Kini, 11 KK Kaum Suku Tanjuang Pauh Limo telah memiliki tempat tinggal sementara yang aman dan nyaman.

Huntara Mandiri Talang juga dilengkapi fasilitas sanitasi, sumber air bersih, aliran listrik PLN, serta akses mudah ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. (**)

PARIWARA

Padang, Lintasmedianews.com

Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Gerindra, Mastilizal Aye, mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan Nataru secara sederhana dan penuh kepedulian, mengingat Kota Padang masih berada dalam suasana duka pascabencana banjir bandang.

Mastilizal menyampaikan bahwa kondisi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih, baik secara fisik maupun ekonomi.

Oleh karena itu, ia menilai perayaan Nataru tidak perlu dilakukan secara besar-besaran, melainkan cukup dirayakan bersama keluarga inti.

“Kota Padang saat ini masih berduka. Perayaan Natal dan Tahun Baru sebaiknya cukup sederhana saja bersama keluarga. Tidak perlu bepergian ke luar kota karena kondisi cuaca masih ekstrem dan berisiko,” ujar Mastilizal Aye saat diwawancarai, Rabu (24/12/2025).

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang tidak mengizinkan adanya hiburan orgen tunggal pada malam pergantian tahun.

Kebijakan tersebut, menurutnya, merupakan bentuk penghormatan terhadap warga yang terdampak bencana sekaligus upaya menjaga keamanan dan ketertiban.

“Untuk malam Nataru, tidak ada izin menggelar orgen tunggal. Ini adalah bagian dari komitmen kita bersama untuk menjaga suasana tetap kondusif dan menghormati saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” katanya.

Selain imbauan terkait perayaan Nataru, Mastilizal juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum akhir tahun sebagai waktu berdoa dan berbagi empati kepada para korban banjir bandang, baik yang kehilangan harta benda maupun anggota keluarga.

“Mari kita sama-sama mendoakan para korban banjir bandang yang meninggal dunia, serta berdoa agar saudara-saudara kita yang terdampak diberi kekuatan dan perekonomian mereka bisa segera pulih,” ungkapnya.

Lebih jauh, Mastilizal menegaskan komitmennya dalam mengawal proses pemulihan pascabencana. Ia meminta Pemerintah Kota Padang tidak hanya berhenti pada penyediaan hunian sementara, tetapi juga memikirkan pembangunan rumah permanen bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

“Jangan hanya hunian sementara. Warga membutuhkan kepastian rumah permanen di lokasi yang aman. Apalagi ada rumah yang sebelumnya berada di bibir sungai, bahkan kini sudah di tengah sungai. Mereka harus direlokasi demi keselamatan,” ujarnya.

Ia juga mendorong percepatan normalisasi sungai dan pembangunan kanal sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana serupa.

Selain itu, Mastilizal mengingatkan agar penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Bantuan jangan hanya menumpuk di posko. Yang paling penting adalah sampai ke warga yang membutuhkan. Pemerintah juga harus memikirkan fase pascatanggap darurat, jangan sampai bantuan habis sementara masyarakat masih membutuhkan,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Mastilizal memastikan bahwa seluruh anggota DPRD Kota Padang tetap hadir di tengah masyarakat untuk mengawasi proses penanganan bencana dan pemulihan.

“Kami tidak punya kepentingan lain selain memastikan masyarakat tertangani dengan baik, mulai dari bantuan dasar, pemulihan ekonomi, hingga kepastian hunian dan relokasi yang layak,” pungkasnya. (ADV)

PARIWARA

Padang, Lintasmedianews.com

Kurangnya air bersih yang ada dibeberapa wilayah di Kota Padang pascabanjir bandang mendapat perhatian serius dari Ketua dan Komisi II DPRD Kota Padang.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebutuhan dasar masyarakat, Ketua bersama Komisi II DPRD Padang meninjau langsung Intake Perumda Air Minum (AM) Padang untuk melihat dan membahas kondisi kerusakan instalasi serta merumuskan langkah percepatan pemulihan layanan.

Sebelumnya, DPRD Padang telah memanggil pihak manajemen Perumda AM untuk menggelar rapat kerja membahas permasalahan air bersih di ruang rapat komisi II.

Muharlion menjelaskan bahwa banjir besar yang terjadi beberapa hari lalu menyebabkan 15 instalasi intake Perumda AM terganggu, terutama di wilayah utara Kota Padang yang kini mengalami kondisi paling kritis.

“Dari tujuh intake di wilayah utara yang sebelumnya mampu memproduksi sekitar 800 liter per detik, saat ini hanya sekitar 210 liter per detik yang bisa beroperasi. Artinya, terjadi defisit hampir 600 liter per detik dan ini sudah masuk kondisi darurat bagi warga,” ujar Muharlion, Selasa (2/12/2025).

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya, menyampaikan bahwa DPRD mendorong Perumda AM untuk melakukan pemulihan secara bertahap, baik jangka pendek maupun jangka menengah, agar dampak krisis dapat segera ditekan.

“Kami meminta Perumda AM memaksimalkan intake yang masih memungkinkan direkayasa. Salah satunya intake Palukahan yang diharapkan bisa menambah suplai darurat sekitar 250 liter per detik. Ini sangat krusial untuk membantu masyarakat dalam waktu dekat,” jelas Rachmad.

Ia juga menyoroti kondisi intake Latung yang mengalami kerusakan cukup parah pada tiga unit pompa. Padahal, fasilitas tersebut sebelumnya menjadi salah satu penopang utama suplai air untuk wilayah utara Kota Padang.

“Pompa pengganti memang sudah dipesan, tetapi estimasi waktu kedatangan dua bulan jelas terlalu lama bagi warga yang saat ini kesulitan air bersih,” katanya.

Menyikapi hal tersebut, DPRD Kota Padang mendorong langkah alternatif dengan mengusulkan peminjaman atau penyewaan pompa dari daerah lain yang memiliki cadangan peralatan.

“Kami minta Perumda AM segera berkoordinasi dengan daerah lain seperti Bekasi, Tangerang, Medan, atau Bogor. Jika ada pompa yang bisa dipinjam sementara, itu harus segera diupayakan demi kepentingan masyarakat,” tegas Muharlion.

Selain upaya penambahan pasokan darurat, DPRD Padang juga meminta Perumda AM menyusun peta wilayah yang belum terlayani secara optimal serta menerapkan sistem distribusi air secara bergilir.

Dengan pola ini, warga diharapkan dapat menyiapkan penampungan air dan setidaknya memperoleh pasokan air bersih secara rutin, minimal dua hari sekali.

Di akhir pertemuan, DPRD Padang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan. Selain itu, DPRD juga akan menurunkan tim ke lapangan guna memantau langsung perkembangan perbaikan instalasi serta memastikan setiap langkah berjalan sesuai rencana.

Krisis air bersih pascabanjir bandang ini menjadi salah satu persoalan paling mendesak bagi warga Kota Padang.

Oleh karena itu, DPRD Padang memastikan akan terus hadir, mengawasi, dan mendorong percepatan pemulihan hingga layanan air bersih kembali normal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. (ADV)

. Menyikapi hal tersebut, DPRD Kota Padang mendorong langkah alternatif dengan mengusulkan peminjaman atau penyewaan pompa dari daerah lain yang memiliki cadangan peralatan.

“Kami minta Perumda AM segera berkoordinasi dengan daerah lain seperti Bekasi, Tangerang, Medan, atau Bogor. Jika ada pompa yang bisa dipinjam sementara, itu harus segera diupayakan demi kepentingan masyarakat,” tegas Muharlion.

Selain upaya penambahan pasokan darurat, DPRD Padang juga meminta Perumda AM menyusun peta wilayah yang belum terlayani secara optimal serta menerapkan sistem distribusi air secara bergilir.

Dengan pola ini, warga diharapkan dapat menyiapkan penampungan air dan setidaknya memperoleh pasokan air bersih secara rutin, minimal dua hari sekali.

Di akhir pertemuan, DPRD Padang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan. Selain itu, DPRD juga akan menurunkan tim ke lapangan guna memantau langsung perkembangan perbaikan instalasi serta memastikan setiap langkah berjalan sesuai rencana.

Krisis air bersih pascabanjir bandang ini menjadi salah satu persoalan paling mendesak bagi warga Kota Padang.

Oleh karena itu, DPRD Padang memastikan akan terus hadir, mengawasi, dan mendorong percepatan pemulihan hingga layanan air bersih kembali normal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. (ADV)