PARIWARA
Padang, Lintasmedianews.com
Kurangnya air bersih yang ada dibeberapa wilayah di Kota Padang pascabanjir bandang mendapat perhatian serius dari Ketua dan Komisi II DPRD Kota Padang.
Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebutuhan dasar masyarakat, Ketua bersama Komisi II DPRD Padang meninjau langsung Intake Perumda Air Minum (AM) Padang untuk melihat dan membahas kondisi kerusakan instalasi serta merumuskan langkah percepatan pemulihan layanan.
Sebelumnya, DPRD Padang telah memanggil pihak manajemen Perumda AM untuk menggelar rapat kerja membahas permasalahan air bersih di ruang rapat komisi II.
Dalam kunjungannya ke Intake Palukahan Perumda AM, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, bersama Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya, menegaskan bahwa gangguan pasokan air bersih harus ditangani secara cepat dan terukur, mengingat dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Muharlion menjelaskan bahwa banjir besar yang terjadi beberapa hari lalu menyebabkan 15 instalasi intake Perumda AM terganggu, terutama di wilayah utara Kota Padang yang kini mengalami kondisi paling kritis.
“Dari tujuh intake di wilayah utara yang sebelumnya mampu memproduksi sekitar 800 liter per detik, saat ini hanya sekitar 210 liter per detik yang bisa beroperasi. Artinya, terjadi defisit hampir 600 liter per detik dan ini sudah masuk kondisi darurat bagi warga,” ujar Muharlion, Selasa (2/12/2025).
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya, menyampaikan bahwa DPRD mendorong Perumda AM untuk melakukan pemulihan secara bertahap, baik jangka pendek maupun jangka menengah, agar dampak krisis dapat segera ditekan.
“Kami meminta Perumda AM memaksimalkan intake yang masih memungkinkan direkayasa. Salah satunya intake Palukahan yang diharapkan bisa menambah suplai darurat sekitar 250 liter per detik. Ini sangat krusial untuk membantu masyarakat dalam waktu dekat,” jelas Rachmad.
Ia juga menyoroti kondisi intake Latung yang mengalami kerusakan cukup parah pada tiga unit pompa. Padahal, fasilitas tersebut sebelumnya menjadi salah satu penopang utama suplai air untuk wilayah utara Kota Padang.
“Pompa pengganti memang sudah dipesan, tetapi estimasi waktu kedatangan dua bulan jelas terlalu lama bagi warga yang saat ini kesulitan air bersih,” katanya.
Menyikapi hal tersebut, DPRD Kota Padang mendorong langkah alternatif dengan mengusulkan peminjaman atau penyewaan pompa dari daerah lain yang memiliki cadangan peralatan.
“Kami minta Perumda AM segera berkoordinasi dengan daerah lain seperti Bekasi, Tangerang, Medan, atau Bogor. Jika ada pompa yang bisa dipinjam sementara, itu harus segera diupayakan demi kepentingan masyarakat,” tegas Muharlion.
Selain upaya penambahan pasokan darurat, DPRD Padang juga meminta Perumda AM menyusun peta wilayah yang belum terlayani secara optimal serta menerapkan sistem distribusi air secara bergilir.
.jpeg)
Dengan pola ini, warga diharapkan dapat menyiapkan penampungan air dan setidaknya memperoleh pasokan air bersih secara rutin, minimal dua hari sekali.
Di akhir pertemuan, DPRD Padang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan. Selain itu, DPRD juga akan menurunkan tim ke lapangan guna memantau langsung perkembangan perbaikan instalasi serta memastikan setiap langkah berjalan sesuai rencana.
Krisis air bersih pascabanjir bandang ini menjadi salah satu persoalan paling mendesak bagi warga Kota Padang.
Oleh karena itu, DPRD Padang memastikan akan terus hadir, mengawasi, dan mendorong percepatan pemulihan hingga layanan air bersih kembali normal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. (ADV)
. Menyikapi hal tersebut, DPRD Kota Padang mendorong langkah alternatif dengan mengusulkan peminjaman atau penyewaan pompa dari daerah lain yang memiliki cadangan peralatan.
“Kami minta Perumda AM segera berkoordinasi dengan daerah lain seperti Bekasi, Tangerang, Medan, atau Bogor. Jika ada pompa yang bisa dipinjam sementara, itu harus segera diupayakan demi kepentingan masyarakat,” tegas Muharlion.
Selain upaya penambahan pasokan darurat, DPRD Padang juga meminta Perumda AM menyusun peta wilayah yang belum terlayani secara optimal serta menerapkan sistem distribusi air secara bergilir.
Dengan pola ini, warga diharapkan dapat menyiapkan penampungan air dan setidaknya memperoleh pasokan air bersih secara rutin, minimal dua hari sekali.
Di akhir pertemuan, DPRD Padang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan. Selain itu, DPRD juga akan menurunkan tim ke lapangan guna memantau langsung perkembangan perbaikan instalasi serta memastikan setiap langkah berjalan sesuai rencana.
Krisis air bersih pascabanjir bandang ini menjadi salah satu persoalan paling mendesak bagi warga Kota Padang.
Oleh karena itu, DPRD Padang memastikan akan terus hadir, mengawasi, dan mendorong percepatan pemulihan hingga layanan air bersih kembali normal dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. (ADV)