Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Lintas Limapuluh Kota - Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis) diharapkan mampu menunjang perkembangan potensi wisata yang  akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pokdarwis perlu memiliki sumberdaya manusia yang mumpuni untuk melakukan strategi dalam pengembangan pariwisata tersebut.
Demikian Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi ketika menutup acara pelatihan pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme di bidang pariwisata di Sago Bungsu Tanjung Pati, Selasa (24/4).
“Kalau sektor pariwisata itu berkembang dengan baik, saya optimis akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dan pendapatan bagi nagari dan daerah,” yakin Bupati Irfendi.
Dikatakan, Pokdarwis harus terus membenahi potensi wisata yang ada di nagarinya, agar  banyak dikunjungi wisatawan. Apalagi posisi daerah ini berada pada pintu gerbang jalur Sumbar-Riau yang senantiasa dilalui wisatawan dari berbagai daerah dan kota di Provinsi Riau.
“Kita berharap, jalur lintas Sumbar-Raiu itu benar-benar bisa menjadi tempat persinggahan dan tujuan wisata bagi wisatwan terutama yang berasal dari Riau. Artinya, orang Riau itu tidak lagi hanya sekedar lewat untuk menuju Kota Bukittiggi atau Padang,” tutur Irfendi.
Untuk itu, ujar Irfendi, para wali nagari dan berbagai elemen masyarakat di nagari diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan dan pengembangan potensi kepariwisataan di nagarinya dengan menggerakan Pokdarwis seperti yang telah dilaksanakan di berbagai daerah lainnya. Minimal di tiap nagari ada satu potensi wisata yang digarap secara serius. Kendati hanya satu, tetapi benar-benar berkembang dan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.
“Kita berharap Pokdarwis yang telah mendapatkan pelatihan pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme di bidang kepariwisataan ini, betul-betul memiliki kompetensi dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata di masing-masing nagarinya, agar pariwisata itu mampu menggerakan perekonomian masyarakat,” tutur Irfendi.
Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Limapuluh Kota Nengsih, kepada wartawan menyebut, pelatihan itu diikuti 30 orang anggota Pokdarwis. Dikatakan, saat ini di Kabupaten Limapuluh Kota sudah ada 30 Pokdarwis. Sedangkan jumlah potensi wisata sebanyak 204 objek.
 “Kita memiliki 204 potensi wisata. Objek wisata yang banyak itu diharapkan dapat terkelola secara profesional oleh Pokdarwis-Pokdarwis yang ada di berbagai kecamatan dan nagari,” papar Nengsih.
Selain pembekalan, dalam rangkaian acara itu Pokdarwis juga melakukan penandatanganan fakta integritas dalam rangka pengembangan dan pengelolaan objek wisata di nagarinya. Dalam fakta integritas itu masing-masing Pokdarwis sepakat untuk mengembangkan destinasi wisata di nagarinya, mengelola objek wisata secara swadaya, menyusun program kerja dan senantiasa berkoodinasi dengan dinas pariwisata.
Sementara itu salahseorang narasumber Safrijon, M.Ag dalam materinya menyampaikan konsep pariwisata halal yang tidak hanya halal dari sisi makanan, namun juga halal pemandangan dan penginapannya. (Rahmat Sitepu)

Lintas Sumbar - Deputy Governour of West Sumatra Nasrul Abit launches Branding Traveling of Solok Selatan District "Heart of Minangkabau" (Solok Selatan is the heart of Minangkabau tourism). There is additional financing for construction of Rumah Gadang Area which was initially assisted by Rp. 100 Billion to Rp. 143 Billion from the President of Indonesia Joko Widodo.
This was conveyed by Vice Governour of West Sumatra Nasrul Abit in his speech of Launching Destination Branding Solok Selatan event, and signing MoU Pemkab Solok Selatan with PT Inna Muaro in promotion of the gadang home area at Grand Inna Muara Hotel Padang, Thursday (29/3/2028)
 In this occasion is attending by Regent Muzni Zakaria, Director of Inna Muara, Sekdakab, Head of OPD environment Solkel regency, travel and also tourism figures of West Sumatra.
Furthermore, Vice Governour Nasrul Abit conveyed that we are happy that South Solok regency is running fast to establish the "Heart of Minangkabau" branding, which in West Sumatera has been set with "Taste Of Padang" and national is "Wonderful Indonesia".
When we push the growth of tourist visits to West Sumatra, the issue of disagreement about "Taste Of Padang" is hope not to be problem anymore. Let us together advance West Sumatra tourism, there is beauty, sense of security, sense of comfort, cool taste with a variety of culinary, actractions and souvenirs.
We must prepare all of it together and create a good tour that will be a big impact for the growth of small and medium enterprises (SMEs) which leads to improving people's welfare.
Unfortunately there is no concrete data about the number of visits which is have  correlation to the addition of minimum welfare in the location of tourism. We need to prove this data so that tourism activities give a good impact for thw progress of regional development, said Nasrul Abit.
Vice Governour Nasrul Abit also said that the number of flights increase in significantly, in 2016 there was an increase of 2.5 million flights with a flight capacity of 2.8 million flights per year.
The year 2017 increased to reach 3.9 million flights and Angkasa Pura promise to increase the number of flight capacity to 5.2 million flights a year.
From the number of flights currently are predicted the number of tourism activities reaches 60-70 percents of the amount available. It just how the district manages the tourists to stay in the area in directly to the community or not.
Congratulations to South Solok as "heart of minangkabau" of minangkabau tourism, hopefully able to provide an interesting destination area which are to be visited by everyone and become the best, said Vice Governour Nasrul Abit proud.
Regent of South Solok, H.Muzni Zakaria
expressed his deep gratitude to Group Hotel Indonesia Natour who has expressed readiness to help promote South Solok tourism, especially Saribu Rumah Gadang tourism. "Hopefully more widely known with this cooperation," explained Muzni.
Muzni said that SRG has received direct attention from the President of the Republic of Indonesia in the form of revitalization assistance worth Hundreds of Billion more, then it is our duty  to welcome it and have to participate as same as the President's attention
Tourism sector according to Muzni will help accelerate people's welfare. Moreover, south Solok known as _Unlimited Tourism_ its with so many attractions. There are Saribu Rumah Gadang (SRG), Batu Kapal Cave, Dozens of Waterfall Waterfall, Climbing Mount Kerinci *, and many others "And Saribu Rumah Gadang is the entrance to other Tourism Objects in South Solok," he explained
Meanwhile, Director of Hotel Indonesia Natour, Iswandi Said stated ready to cooperate to promote various tourism object in South Solok. "We have 48 hotels in Indonesia Grand Inna Padang is one of them, the largest _convention center_ in West Sumatera that is able to accommodate. Rel

Lintas Padang ~ Pernyataan Sikap Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) Atas Kasus Ismail Novendra Pemimpin Umum/Penanggungjawab Koran Jejak News
Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) menyatakan keberatan atas tindakan Pengadilan Negeri Padang yang terus memproses Perkara Pers yang melibatkan seorang wartawan koran Jejak News. AWAK menilai kasus sengketa pers yg menimpa Ismail Novendra belum layak masuk dalam ranah pengadilan.
Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) menilai laporan Afrizal Djunit yang merupakan Direktur Operasional PT Bone Mitra Abadi (PT.  BMA) ke Polda Sumbar terkait tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 1990 tentang Pers karna tidak mendahului proses hak jawab dan pengaduan ke Dewan Pers. Selain itu pernyataan Afrizal Djunit yang mengatakan bahwa Ismail Novendra tidak melakukan konfirmasi sebelum membuat sebuah berita adalah suatu pembohongan sebab Afrizal Djunit pernah menghubungi Ismail Novendra sebelum berita diterbitkan.  
Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) menilai  Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang melakukan proses penyidikan atas kasus pers ini juga tidak berpedoman dengan UU Pers No.  40 Tahun 1999, MoU Dewan Pers dengan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017serta tak mengindahkan surat Dewan Pers Nomor 555/DP/K/X/2017 tertanggal 9 Oktober 2017 terkait Tanggapan dan Saran atas pemberitaan Koran Jejak News tersebut. Selain itu, AWAK menilai Penyidik Polda Sumbar tidak bekerja sesuai SOP dan tidak mengacu pada Perkap Polri Nomor 14 tahun 2012 dalam menangani kasus ini. 
Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) menyesali proses penyidikan oleh Polda Sumbar yang dinilai instan dan kilat serta jelas-jelas sudah mengangkangi Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers serta MoU antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dalam memproses laporan perkara pers.
Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) keberatan dan menilai Pengadilan Negeri Padang belum berwenang mengadili Ismail Novendra karna pemberitaan yang dibuat oleh Ismail Novendra merupakan karya Jurnalistik yang dibuat oleh seorang wartawan  dan mengacu pada UU No.  40 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 dan ayat 4 serta merupakan sengketa pemberitaan pers.
Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) memohon kepada Kepala Pengadilan Negeri Padang agar dapat menghentikan seluruh proses persidangan terkait dengan sengketa pemberitaan pers yang di alami oleh Ismail Novendra dan menyarankan agar kasus tersebut dapat terlebih dahulu diselesaikan di Dewan Pers dengan mengacu pada UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan MoU Dewan Pers dengan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017.
Demikianlah pernyataan sikap Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) ini disampaikan untuk dapat dipublikasikan.
Tertanda : 
- Herman Tanjung (Ketua Umum) Hp : 081266062646
- Fijaski Zakir (Sekretaris Jenderal) Hp : 081363045581


Lintas Nasional - Industri baja nasional akan mengalami penguatan struktur manufaktur seiring dengan meningkatnya investasi yang  masuk untuk mendukung program hilirisasi. Langkah ini diyakini bakal mampu menjadi bagian dari rantai pasok global serta memberikan efek ganda bagi perekonomian Indonesia melalui peningkatan terhadap nilai tambah dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan negara dari ekspor.
“Untuk itu, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada para pelaku industri yang ingin ekspansi dan investasi baru di Tanah Air. Apalagi pemerintah terus bertekad menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberi kemudahan perizinan dan insentif,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (24/4).
Menanggapi rencana investasi dari Tata Steel Ltd., Menperin menyampaikan, produsen baja asal India itu melaporkan minatnya menanamkan modal di Indonesia untuk masuk ke industri hilir kawat baja atau wire rod. “Mereka sedang survei lokasi dan cek regulasi,” ungkapnya.
Menurut Airlangga, dana yang bakal digelontorkan perusahaan tersebut sebesar 60 juta Singapura atau sekitar Rp 632 miliar. “Tata Steel adalah salah satu pemain besar di berbagai industri, baik otomotif, baja dan lain-lain. Mereka melihat potensi investasi di Indonesia,” tuturnya.
Beberapa lokasi kawasan industri di dalam negeri yang tengah dijajaki Tata Steel untuk berinvestasi, di antaranya di Banten dan Jawa Timur. “Mereka akan melakukan kajian dalam waktu satu bulan ini untuk mempelajari kemungkinan investasi,” kata Plt. Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) I Gusti Putu Suryawirawan.
Sementara itu, Vice President of Corporate Services Tata Steel Ltd. Sunil Bhaskaran menjelaskan, pihaknya memang mempertimbangkan opsi investasi di Indonesia karena merupakan negara dengan ekonomi yang sedang tumbuh dan banyak pembangunan di sektor infrastruktur.
“Jadi, kami merasa Indonesia merupakan pasar potensial sangat besar di Asean dan kami ingin melihat bagaimana bisa memiliki representasi di sini,” ujarnya. Kedatangan Sunil beserta jajarannya ke Kantor Kementerian Perindustrian, kemarin, sebagai representasi Siam Industrial Wires, perusahaan baja yang berlokasi di Thailand sebagai bagian dari Tata Group.
“Kami punya perusahaan di Thailand bernama Siam Industrial Wires. di mana menjadi salah satu manufaktur terbesar sektor steel wires di Asean. Perusahaan ini memiliki teknologi dan produk dengan kualitas tinggi. “Kami punya teknologi yang baik, produk yang baik, dan kami adalah manufaktur global,” imbuhnya.
Berdasarkan situs resminya, Tata Group terdiri dari 29 perusahaan yang terdaftar secara publik, termasuk Tata Steel, Tata Motors, Tata Power, Tata Chemicals, dan lainnya dengan nilai saham sekitar USD103,51 triliun pada tahun 2016-2017. Sementara itu, Tata Steel memiliki fasilitas produksi di 26 negara dan kantor perwakilan di lebih dari 50 negara.
Industri baja di Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh dengan rata-rata 6 persen per tahun sampai tahun 2025. Hal ini dipicu oleh tingginya permintaan bahan baku untuk sektor konstruksi yang tumbuh 8,5 persen, diikuti sektor otomotif yang juga tumbuh 9,5 persen. Rel/ Sheli

Lintas Nasional - Bupati Sarolangun H.Cek Endra bertindak sebagai Inspektur Upacara memperingati Hari Otonomi Daerah Ke XXII,di Lapangan Gunung Kembang,Rabu (25/04/2018).
Turut hadir dalam Upacara tersebut Wakil Bupati H.
Hillalatil Badri, Kejari Sarolangun Ikhwan Nul Hakim, Kapolres Sarolangun AKBP Dadan Wira Laksana, Kepala Dinas/Badan/Kantor,para Camat, pejabat eselon ÃŒII, IV dan Staf.
Dalam Sambutan Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo yang dibacakan Bupati Sarolangun, mengajak Kabupaten/Kota untuk melakukan inovasi-inovasi dalam melaksanakan pembangunan di daerah.
Mengutip amanat mendagri, H.Cek Endra menerangkan bahwa jika otonomi daerah mampu diselenggarakan secara bersih dan demokratis.
"Kita harus bisa berinovasi di daerah, maka nawacita yang merupakan cita-cita bersama akan terwujud dan menjadi sebuah inovasi yang baik dan bervariasi serta berkelanjutan,"ucap Bupati.
Otonomi daerah telah mendorong adanya proses pengambilan keputusan publik yang lebih partisipatif, juga demokratis. Dari otonomi daerah yang kita rasakan bersama adalah munculnya pemerintahan yang lebih responsif akan kebutuhan masyarakat setempat. Peran aktif masyarakat dalam memberikan kontrol sosial juga turut terdorong sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
"Adapun yang menjadi tantangan besar bersama,adalah bagaimana menyebarkan sebanyak mungkin buah positif otonomi daerah ke pelosok desa terutama saudara-saudara kita yang berada di daerah terpencil," ujarnya.
Untuk itu Bupati menekankan, ada tiga hal yang menjadi perhatian bersama,yaitu pertama integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.Kedua,mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan yang ketiga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing perekonomian daerah.  (SRF)


Lintas Nasional - Presiden Joko Widodo meresmikan proyek keramba jaring apung (KJA) lepas pantai dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Peresmian itu dilaksanakan di Pelabuhan Pendaratan Ikan Cikidang, Desa Babakan, Selasa, 24 April 2018.
Proyek tersebut merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produktivitas para nelayan dan membudidayakan ikan-ikan yang kini sulit ditemukan.
"Ini terobosan pertama di Indonesia. Kita harapkan menjadi cikal bakal berlipat gandanya nilai tambah dari budidaya perikanan Indonesia," kata Presiden di hadapan para nelayan dan masyarakat umum yang hadir.
Presiden menjelaskan bahwa pembangunan unit KJA lepas pantai ini merupakan sebuah proses transfer ilmu dan teknologi kepada para nelayan sehingga dapat memproduksi ikan dengan jumlah yang jauh lebih banyak dibanding dengan cara-cara konvensional.
"Coba bandingkan dengan keramba jaring apung biasa yang produksinya hanya 5,4 ton per tahun, per unit. Ini 816 ton per tahun, per unit," ujarnya.
Oleh karenanya, Kepala Negara meminta para nelayan untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut demi kesejahteraan para nelayan itu sendiri. Ia menyebut bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk terus meningkatkan produksi perikanan nasional menjadi lebih banyak lagi.
"Kita harapkan semakin banyak yang terlibat dalam keramba jaring apung _offshore_ ini. Pemasarannya ke mana? Kita harapkan bisa ekspor entah ke Timur Tengah, Australia, Eropa, Jepang, semuanya," tuturnya.
Untuk diketahui, unit KJA yang diresmikan Presiden terletak di lepas pantai yang berjarak 8 mil dari Pelabuhan Pendaratan Ikan Cikidang. Untuk menuju unit tersebut, dibutuhkan waktu selama kurang lebih 45 menit menggunakan kapal.
Proyek ini dalam praktiknya melibatkan hingga ratusan nelayan setempat untuk beroperasi. Tak hanya di Pangandaran, saat ini pemerintah juga sedang membangun unit serupa di beberapa titik lainnya.
"Ini baru satu yang dibangun di sini, nanti akan dikembangkan dua lagi. Sedang dikerjakan di Sabang dan Karimun Jawa," ungkap Presiden.
Di setiap lubang keramba yang dibangun di lepas pantai Pangandaran, ditebar bibit ikan Kakap Putih (Baramundi) yang kini sulit ditemukan nelayan setempat yang salah satunya diakibatkan oleh penggunaan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan. Dalam kunjungan itu, Presiden turut menebar benih ikan dimaksud usai memberikan sambutan.
Sebelum beranjak menuju lokasi keramba, ia sempat berpesan kepada para nelayan untuk mulai beralih kepada alat tangkap yang ramah lingkungan. Kesadaran tersebut perlu untuk ditanamkan demi menjamin keberlanjutan dan kesinambungan usaha perikanan tangkap hingga generasi mendatang.
"Marilah kita pakai jaring-jaring yang ramah pada lingkungan. Jangan pakai jaring yang kecil-kecil sehingga ikan kecil kena semua. Anak-cucu kita nanti kehabisan ikan-ikan yang harusnya bisa dinikmati," ucapnya.
Setelah bertemu nelayan, Presiden bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menuju KJA lepas pantai dengan menggunakan kapal riset dan latih Madidihang 03 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat mendekat kerambu jaring apung tersebut, Presiden dan rombongan berganti perahu karet sea rider untuk mendekati kerambu jaring dan menebar benih ikan kakap putih (baramundi).
*Lompatan Industri Perikanan*
Sementara itu, setelah meninjau lokasi pembangunan rumah khusus nelayan di di Desa Prapat, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Presiden menjelaskan kepada jurnalis bahwa perbedaan KJA lepas pantai dengan keramba konvensional yang sudah ada. Secara kapasitas dan teknologi, KJA lepas pantai memiliki perbedaan nyata yang mampu meningkatkan produksi ikan hingga ratusan kali lipat.
"Keramba jaring apung yang di danau banyak sekali. Ini sekarang yang di lepas pantai, kira-kira dari pantai jauhnya 8 mil. Kapasitasnya besar sekali. Pemantauannya _computerized_ semua," tuturnya.
Presiden menambahkan, KJA lepas pantai ini merupakan budidaya ikan dengan cara modern. 
“Setelah saya lihat di lapangan tadi, memang sebuah lompatan di industri perikanan yang harus kita ikuti. Kalau tidak kita ketergantungan terus pada ikan tangkap," ucapnya.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin

PENERBIT
PT. LINTAS SP MANDIRI
AKTE NOTARIS
H. KHAMISLI, SH
NO. 17 TANGGAL 10 NOVEMBER 2014 
 
Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab
Wakil Pemimpin Redaksi
Pemimpin Perusahaan
:
:
:
BAMBANG IRIANTO
SRI TAUFIK
BAMBANG



Dewan Redaksi

Ombudsman/ Penasehat Hukum
:

:
Bambang Irianto, Surya S Putra, Yelfi Yusnita, S.Pd, Yustriani,SE, Putri Oviolanda.S.Pd,
Nanda Utama, SH, Boy Roy, SH



Admin
:
Nal Koto



Redaktur Pelaksana
Sekretaris Redaksi
:
:
Arkhi
O Vaa



Liputan Padang
Liputan Lubuk Sikaping
Liputan Pasaman Barat
Liputan Padang Pariaman 
Liputan Kota Pariaman
Liputan Payakumbuh/ 50 Kota
Liputan Kab. Solok/ Kota Solok
Liputan Bukittinggi
Liputan Tanah Datar
Liputan Padang Panjang
Liputan Agam
Liputan Pessel
Liputan Sijunjung
Liputan Dharmasraya
Liputan Sawahlunto
Liputan Mentawai
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Nova, Sri Taufik, Putri Oviolanda Irianto, S.Pd
Ismayulizar, Husnul Wusufi, Suardi
Yusran Parsela
Drs. Amir Piliang, Asrul Hendri
BB
Issal
B Verizal SR
Syamsir Koto, Gustimal Koto, Pit Sandra, Af Koto
Ermanto
B. Maison, Fortaleza
Mariel Husni
H. Mardison Dt Rajo Kuaso, Nurzal, Kel, On
Mashariyanto, SE, B, Syaiful,H. H.Ruswan Bujang Yudal
Sutan Sari Alam, Tarmizi
Nova Hendra
BB, Eri S




Biro Batam
Biro Riau/ Pekan Baru
Biro Bengkali
Biro Kab. Karimun
Biro Kab. Kampar
Biro Kab. Meranti
Biro Jakarta
Biro Denpasar
Biro Solo
Biro Kab. Musi Rawas
Biro Jambi
Biro Kab. Muaro Jambi
Biro Kota Jambi
Biro Tanjabtim
Biro Kab. Merangin
Biro Kota Pagar Alam Muara Enim, Lahat, Pagar Alam (Sumsel)
Biro Sumatera Utara
Biro Aceh
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Idra Syafar, Amri Arfi, Chandra
Marthagon
Indra
Timbul, Khoiruddin NST
Adi Jondri Putra
Wasinton Hutasoit
J. Zulfahri
Hendrizal, Akmal
Joni
A. Rian, Hari
Zulkifli
Ipendi
Helmi
Rozali, Nursal
Zulkarnaini, Hasan, M. Yanis
Nozahari
Syam Hadi Purba Tambak, SH, Drs. Saimun Siregar
Nazarullah



Dokumentasi
:

Alamat Redaksi/ Tata Usaha
Jln. Komp. Pelana Indah Blok D No. 11 
Pampangan Lubeg Padang 25227
Hp. 081267 68832

Lintas Payakumbuh -- Setidaknya ada dua makna yang dapat dipetik dalam peristiwa Isra’ Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW yang bisa dipahami. Satu, akal mesti tunduk pada waktu. Kedua, peristiwa Isra’ Mikraj adalah peristiwa penjemputan perintah shalat.


“Peristiwa Isra’ Mikraj adalah konsumsi iman,” urai Ustadz Saidul Amin, Penceramah Peringatan Isra’Mikraj 1438 H/2018 di Lingkungan Pemko Payakumbuh, di Aula Lantai III Balaikota Payakumbuh yang baru, di eks Lapangan Poliko Payakumbuh, Kamis (19/4).

Mengambil tema “Dengan Semangat  Isra’ Mikraj Mari Kita Giatkan Sholat Berjamaah sebagai Sarana Pemersatu Umat dalam Bingkai NKRI”, penceramah juga mengajak jamaah yang hadir untuk menjalani hidup dengan sifat qanaah.

“Akhir-akhir ini, khususnya di dalam rumah tangga kita, sifat ini telah mulai tergerus,” ajak Saidul Amin.

Walikota Payakumbuh, Riza Falepi, dalam sambutannya mengajak ASN di Lingkungan Pemko Payakumbuh untuk tetap istiqamah dalam mengarungi kehidupan.

”Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa, maka marilah kita saling bermaafan, semoga amal puasa kita diterima Allah Subhanahuwata’ala,” kata Riza.

Acara tersebut juga dihadiri Sekda. Kota Payakumbuh, Benni Warlis, Asisten I, Yoherman, Asisten II, Amriul, dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemko Payakumbuh, Majlis Taklim Payakumbuh, dan sejumlah Pengurus Dewan Masjid Provinsi Sumatera Barat yang akan melantik Pengurus Dewan Masjid Kota Payakumbuh yang diketuai oleh Ali Imran. (Nusantara/ Rahmat Sitepu)

Lintas Payakumbuh - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) kota Payakumbuh laksanakan lomba adat budaya dengan mengusung tema “Kita Jadikan Adat Budaya sebagai Momentum Pelestarian Adat Budaya Daerah Kota Payakumbuh" dimulai tanggal, 18 sd 19 April 2018 di pelataran parkir Medan Bapaneh  Ngalau Indah, Rabu (18/5). 
Acara ini dibuka Ketua Dekranasda Hj Henny Riza Falepi dan Ketua GOW Kota Payakumbuh Hj. Mahdalena Erwin Yunaz, Kepala Disparpora kota Payakumbuh Elfriza Zaharman, Kepala OPD terkait, Ketua KAN se Kota Payakumbuh, Ketua Bundo Kanduang beserta tamu undangan lainnya.

Ketua Dekranasda Hj Henny Riza Falepi dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan lomba adat budaya ini merupakan perwujudan Pemerintah kota Payakumbuh untuk melestarikan adat dan budaya Minang,

“dengan terlaksananya lomba ini dapat memberikan efek positif bagi generasi muda yang ada di Kota Payakumbuh dan dapat melestarikan adat budaya kita," ujar Hj Henny Riza Falepi.

Hj Henny berharap adat budaya Payakumbuh ini semakin berkembang dengan baik dan terus dilestarikan melalui generasi muda sehingga kita tetap memiliki kekayaan budaya kita.
“Generasi muda juga diharapkan dapat mempelajari dan mendalami budaya-budaya dengan salah satu contoh, bagaimana teori memasang takuluak, tata cara bahasa dengan teori beralas pantun ba alua, sehingga adat budaya kita dapat dirasakan manfaatnya serta bisa kita lestarikan sampai ke anak cucu kita nantinya,” harap Hj Henny Riza Falepi.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Efriza Zaharman didampingi Kabid Kebudayaan Nirdawati menyampaikan, kegiatan ini diharapkan dapat melestarikan budaya adat basandi syarak, syarak basandi khitabullah, (ABS-SBK) dimana generasi muda yang ada di Kota Payakumbuh ini mengerti akan adat dan budaya daerah,” harap Nirdawati. (Nusantara/Rahmat Sitepu)

Kebakaran yang terjadi pada minggu malam (25/3) sekitar pukul 19.15 WIB tersebut menghanguskan 6 buah ruko dan satu rumah dikawasan pasar Koto Baru. Ditaksir kerugian materi yang disebabkan oleh kebakaran tersebut mencapai 1.5 miliar.
Lintas Tanahdatar - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit tinjau lahan untuk revitalisasi pasar Koto Baru sekaligus berikan bantuan kepada 6 orang kepala keluarga korban kebakaran, Pasar Koto Baru Kecamatan X Koto,  Kabupaten Tanah,  Selasa(27/3).
Kebakaran yang terjadi pada minggu malam (25/3) sekitar pukul 19.15 WIB tersebut menghanguskan 6 buah ruko dan satu rumah dikawasan pasar Koto Baru. Ditaksir kerugian materi yang disebabkan oleh kebakaran tersebut mencapai 1.5 miliar.
Pemerintah Provinsi melalui Baznas membantu uang sebesar Rp. 5 juta untuk setiap Kartu Keluarga (KK), dari BNPB 4 buah tenda setiap KK, dan dan peralatan rumah tangga.
Wagub berharap kepada para korban agar tabah menghadapi musibah tersebut dan mulai membangun lagi usahanya.
Selanjutnya, Dalam kunjungan tersebut Nasrul Abit mengungkapkan rencana yang akan dilakukan pemerintah terkait revitalisasi pasar Koto Baru.
"Ada 2 rencana pemerintah terkait permasalahan yang terjadi di pasar Koto Baru, yang pertama pasar akan ditarik kebelakang dilahan seluas 2 hektar, yang kedua pembangunan jalan arternatif agar jalan Koto baru tidak macet lagi" ungkap Nasrul Abit
Dalam kesempatan tersebut Wagub meminta kepada semua SKPD di Pemprov maupun Pemda Tanah Datar serta pihak-pihak yang terlibat agar segera menyiapkan dokumen terkait revitalisasi pasar tersebut.
"Kita minta dokumennya segera disiapkan, karena ini akan kita ekspose dan laporkan kepada Menko Kemaritiman serta Kementerian Perhubungan, dan jika perlu kita sampaikan juga kepada Pak Wapres atau Bapak Presiden sendiri "  ujar Wagub Nasrul Abit
Saat diwawancarai awak media Nasrul Abit Mengatakan bahwa Pemprov Sumbar akan menyiapkan  dana sebesar 10 miliar, sedangkan masalah pembebasan tanah merupakan tanggung jawab dari pemda  Kabupaten Tanah Datar.
Pemda Tanah Datar diharapkan segera dapat menyelesaikan masalah pembebasan lahan tanah tahun ini, tahun depan kita lansung pindahkan pasarnya kebelakang, kata Nasrul Abit
Wagub Nasrul Abit juga menegaskan terkait Konsep pembangunan pasar yang akan di revitalisasi
Kita minta perencanaan master plannya tertata dengan baik, parkirnya dimana, tempat bongkar barangnya dimana, tempat jualan yang basah dengan yang kering harus terpisah, artinya konsep pasarnya harus jelas dan modern serta juga memperhatikan pembangunan berbasis lingkungan.
Pasar Koto Baru nanti menjadi sebuah pasar tradisional yang bergaya modern, yang tidak lagi membuat macet jalan Koto Baru seperti saat ini, harap Nasrul Abit. (tf).

Ketua Umum PPWI amat menyesalkan dan prihatin atas fenomena masih banyaknya oknum pegawai pemerintah, yang pakaian seragam dan kehidupan anak-istrinya dibiayai oleh rakyat, bersikap dan perpola-laku arogan.
Lintas Tanahdatar - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA angkat bicara terkait masalah dugaan sikap arogan dan pelecehan terhadap wartawan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial “MD” yang bertugas di Instansi Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSP-Naker) Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat baru-baru ini.
Ketua Umum PPWI amat menyesalkan dan prihatin atas fenomena masih banyaknya oknum pegawai pemerintah, yang pakaian seragam dan kehidupan anak-istrinya dibiayai oleh rakyat, bersikap dan perpola-laku arogan.
"Sangat tidak pantas bagi orang yang isi perutnya dibiayai masyarakat berlaku tidak sopan, bahkan melecehkan warga yang membiayai hidupnya,” katanya.
Ditegaskan, terhadap oknum PNS pelaku pelecehan terhadap wartawan dan masyarakat agar diberi pembinaan oleh atasannya. "Pimpinan yang bersangkutan harus memberikan teguran, pembinaan mental dan etika, serta penegakkan disiplin pegawai negeri sipil yang notabene adalah pelayan masyarakat,” tegasnya.
Diharapkan kepada polisi, lanjut Wilson, yang menerima pengaduan wartawan atas perbuatan tidak menyenangkan dari oknum PNS tersebut untuk memproses kasusnya. "Saya mendesak agar polisi bekerja secara profesional menangani masalah ini," harapnya.
Wilson yang juga alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 juga menyampaikan kepada aparat keamanan, terutama aparat Kepolisian, agar senantiasa memberi bantuan perlindungan kepada para wartawan dalam melaksanakan tugas peliputan atau investigasi.
“Jika ada laporan dari rekan wartawan atas perilaku menyimpang dari oknum warga maupun oknum PNS di lokasi peliputan, semestinya segera ditindaklanjuti. Bantu semua pihak mencari solusi damai dengan cara memediasi kedua belah pihak,” sebutnya.
Ditambahkan, jika tidak dapat dicapai kesepakatan damai antara mereka, lakukan tindakan penegakan hukum bagi semua pihak yang dinilai melakukan pelanggaran hukum, harus diproses lebih lanjut ke penegakkan hukum sesuai aturan hukum yang berlaku.
"Upayakan memediasi para pihak yang berperkara, jika tidak dicapai kata damai, harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku," ucap Ketua Umum PPWI kepada media ini melalui pesan WhatsApp-nya, Minggu malam (25/03/2018) saat dimintai tanggapannya atas persoalan sikap arogansi dan pelecehan yang terjadi terhadap Wartawan di Ranah Minang baru-baru ini. (apl/rd)

Lintas Tanahdatar - Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat mengikuti Rapat Koordinasi dipimpin Gubernur Irwan Prayitno di Hotel Emersia Batusangkar, Selasa (13/3/2018).
Dalam Rakor yang juga diikuti Wakil Gubernur Nasrul Abit, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim, beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Gubernur menekankan agar meningkatkan pengawasan dan memperketat perizinan pertambangan guna mengantisipasi kerusakan lingkungan. Termasuk tambang mineral dan galian C yang dalam beberapa tahun terakhir pelakunya kerap kucing-kucingan dengan petugas karena aktifitasnya ilegal.
"Pertambangan harus diawasi dan perketat izinnya. Itu juga tugas Bupati Walikota, karena tidak mungkin diserahkan saja ke provinsi," kata Gubernur.
Irwan Prayitno juga mengingatkan agar petugas tidak ikut bermain apalagi turut membekingi penambangan ilegal. Bila itu terjadi pihaknya tidak segan menindak. Jika pembeking atau pihak yang bermain dari pihak kepolisian atau TNI akan dilaporkan kepada wewenang di atasnya.
"Jika petugas bermain dan ikut membekingi, saya tidak segan menindak," ujarnya.
Selain itu, tema dari rakor ini juga terkait penuntasan tapal batas wilayah, baik antar nagari maupun antar kabupaten/kota. Sampai saat ini masih banyak titik-titik tapal batas yang belum terselesaikan.
"Untuk penyelesaian tapal batas agar segera dituntaskan. Ini tanggung jawab, mulai dari Lurah, Walinagari, Camat sampai Bupati dan Walikota," kata dia.
Adapun rakor Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah perdana dilaksanakan diluar Padang dan Bukittinggi. Rakor juga diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi dan kabupaten/kota. 
Dari rakor ini pula lahir "Deklarasi Batusangkar" terkait tertib lalu lintas serta deklarasi antisara dan hoax. Diadakan komitmen kesepakatan antara Forkopimda dengan Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
"Dengan deklarasi ini kita wujudkan tertib lalu lintas dan masyarakat agar mendukung kampanye antisara dan hoax," tukuknya.
Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang Drs. Alwis hadir bersama Asisten I Vidal Triza, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Al Amin, Kepala Bagian Pemerintahan Arfian, Kepala Bagian Peeekonomian Edi Darma serta Kasubag Publikasi Bagian Humas.
Pjs Wako menyebut dari kenyataan yang ada penataan lingkungan hidup di Kota Padang sudah terkelola dengan baik. Hutan yang ada terpelihara dari kerusakan, sedangkan penghargaan Adiwiyata untuk sekolah terbanyak di Indonesia. Bahkan pada tahun 2017, Padang kembali meraih penghargaan Adipura.
"Penataan lingkungan hidup di Kota Padang cukup baik itu dinilai banyak sekolah adiwiyata, piala adipura dan pemeliharaan hutan dan penambahan taman kota serta pengawasan dan memperketat izin penambangan ," ungkap Alwis.(th)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.