Agam, Lintasmedianews.com

Persatuan Wredatama Republik  Indonesia (PWRI) Provinsi Sumbar menyerahkan empat koli pakaian baru, dengan berbagai ukuran, untuk warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Agam.

Penyerahan bantuan pakaian ini dilakukan langsung oleh Ketua PWRI Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Dt. Nan Batuah kepada Wakil Ketua PWRI Agam II M. Jalil Nurdin di Perumahan Mutiara, Lubuk Basung, Minggu (4/1/2026) pagi.

Menurut Syafrizal Ucok, pakaian baru ini berasal dari PB PWRI yang dikirimkan ke Sumbar. Diharapkan dapat didistribusikan oleh Pengurus PWRI Agam II kepada warga yang terdampak banjir dan tanah longsor.

"Jumlah bantuan ini memang tidak terlalu banyak, namun diharapkan dapat disalurkan tepat sasaran, terutama ke daerah Salareh Aia dan Maninjau. Bapak Ibu pengurus PWRI Agam II tentu lebih pas menyalurkannya," kata Syafrizal Ucok yang didampingi Humas PWRI Sumbar Zulnadi, SH.

Karena laporan PWRI Agam II bahwa warga yang terdampak banjir dan tanah longsor cukup banyak jumlahnya, maka PWRI Sumbar merencanakan akan menyalurkan bantuan pakaian baru tahap II.

Ketua PWRI Sumbar Syafrizal Ucok juga merespons aspirasi PWRI Agam II yang mengharapkan adanya bantuan pakaian seragam sekolah untuk murid-murid SD.

"Kita dari PWRI Sumbar akan usahakan membantu seragam SD. Kita minta datanya dulu dari teman-teman PWRI Agam II," kata Syafrizal Ucok, mantan Wabup Pessel periode 2005-2010 ini

Setelah penyerahan bantuan pakaian baru ini, Ketua PWRI Sumbar Syafrizal Ucok dan rombongan bersama Pengurus PWRI Agam II meninjau daerah yang terkena bencana banjir dan tanah longsor di Maninjau. 

Pengurus PWRI Agam II tampak hadir cukup lengkap. Selain Wakil Ketua M. Jalil Nurdin, juga Sekretaris Desmaniar, Bendahara Prismayeni dan pengurus lainnya. (*)

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Dalam upaya meningkatkan pemahaman anggota DPRD Kota Pematangsiantar mengenai fungsi, tugas, dan wewenang legislatif, Komisi II DPRD Pematangsiantar melakukan Konsultasi Luar Daerah ke DPRD Kota Padang, Selasa, (20/1/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan mendalami tugas pokok serta fungsi DPRD, sekaligus menjadi sarana pertukaran pengalaman dan informasi terkait pengelolaan pembangunan daerah.

Konsultasi tersebut mengangkat tema “Transformasi Penyuluh Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan di Daerah.”

Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Pematangsiantar berharap dapat mempelajari berbagai strategi dan praktik terbaik dalam pengelolaan penyuluhan pertanian, yang dapat diterapkan di wilayahnya.

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas legislasi, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di Kota Pematangsiantar.

Kunjungan diterima oleh Kasubag Humas dan Protokoler DPRD Padang, Suzi Helda, yang menyambut rombongan dengan ramah.

Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak juga membahas potensi kerja sama dan pertukaran informasi antara DPRD kedua kota, sehingga sinergi antar-DPRD daerah dapat terus terjaga.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Pematangsiantar untuk memperkuat kapasitas anggota legislatif, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan pembangunan daerah berjalan secara optimal, khususnya di sektor pertanian. (*)

Pulau Punjung –Lintasmedianews.com

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggelar Bazar Pertanian dalam rangka Launching program One Village One Product (OVOP) Kabupaten Dharmasraya, yang dilaksanakan pada Senin, 19 Januari 2026, bertempat di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya. 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi nagari sekaligus menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pangan.

Ketua Pelaksana kegiatan, Yefrinaldi, yang juga menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Dharmasraya, menyampaikan bahwa Bazar Pertanian ini merupakan wujud nyata komitmen Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani dalam menyediakan pangan murah dan terjangkau bagi masyarakat.

Menurutnya, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah konkret pemerintah daerah untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyediakan sebanyak 500 paket kebutuhan pangan yang dikemas dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar.

Paket tersebut berisi berbagai komoditas hasil pertanian dan peternakan lokal, antara lain bawang merah, kentang, tomat, wortel, kol,_ sawi, seledri, bawang daun, bunga bawang, cabai merah, serta telur ayam 

Harga satuan komoditas dalam paket tersebut ditetapkan di bawah harga pasar, dengan bawang merah dijual seharga Rp35.000 per kilogram, kentang Rp15.000 per kilogram, tomat Rp15.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, kol Rp7.000 per kilogram, sawi Rp5.000 per kilogram, seledri Rp9.500 per kilogram, bawang daun Rp8.000 per kilogram, bunga bawang Rp5.000 per kilogram, cabai merah Rp45.000 per kilogram, serta telur ayam seharga Rp52.000 per tray.

Jika dihitung berdasarkan harga satuan tersebut, nilai paket mencapai Rp183.100.

Melalui intervensi pemerintah daerah dan dukungan sektor perbankan daerah, paket kebutuhan pangan tersebut ditebus masyarakat dengan harga akhir sebesar Rp164.790 per paket, yaitu harga setelah mendapatkan subsidi dari Bank Nagari sebesar 10 persen. 

Penebusan paket dilakukan melalui sistem pembayaran virtual OLIN Bank Nagari, guna memastikan transaksi berlangsung tertib, aman, dan transparan.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berharap pelaksanaan Bazar Pertanian dalam rangka Launching OVOP ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas, menekan beban pengeluaran rumah tangga, serta menjaga stabilitas harga pangan daerah.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan arah kebijakan Bupati Annisa Suci Ramadhani yang berfokus pada penyediaan pangan murah dan penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal.(el)

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye menjemput aspirasi warga di daerah pemilihannya, Selasa, 6 Januari 2026.

Salah satunya melalui kegiatan reses. Aye, demikian dia akrab disapa, menggelar reses di Kelurahan Tabing Banda Gadang (TBG), tepatnya di Gurunlaweh, Kampung Lapai, Kampung Olo.

Beragam aspirasi disampaikan warga yang penuh sesak pada kegiatan reses itu. Misalnya warga berharap agar pemerintah segera memulihkan sisa-sisa banjir. 

"Kami minta agar sendiment lumpur di aliran sungai segera digali dan drainase warga segera di perbaiki . Kami masih masih trauma dengan kejadian banjir bandang 27 November 2025 lalu," kata perwakilan warga. 

Menanggapi aspirasi warga, Aye mengaku akan mengkoordinasikannya dengan pihak terkait. 

"Insya Allah keinginan warga terus dikoordinasikan dengan pihak terkait. Sehingga apabila banjir datang tidak merendam perumahan warga," tegas Aye. 

Sementara, bagi Ibu-ibu MTI yang mengusulkan bantuan untuk segera membuat proposal dan dimasukan dalam perencanaan tahun 2025, untuk direalisasikan di 2026. (*) 

Editor: Zamri Yahya, SH. i, WU

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat kembali dipertanyakan. Bukan soal gedung pemerintahan atau aktivitas birokrasi, melainkan kondisi jalan di wilayah pinggiran kota yang dinilai semakin memprihatinkan dan terkesan luput dari perhatian serius.

Di sejumlah kawasan yang dikenal masyarakat sebagai wilayah Papiko—seperti Kecamatan Kuranji, Pauh, Koto Tangah, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung hingga Bungus Teluk Kabung—kerusakan jalan bukan lagi cerita baru. Aspal mengelupas, badan jalan berlubang, hingga permukaan yang bergelombang menjadi pemandangan sehari-hari bagi warga.

Keluhan pun terus mengalir dari masyarakat, terutama warga yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Jalan rusak membuat distribusi hasil panen tersendat, ongkos angkut meningkat, dan risiko kecelakaan kian tinggi. Ironisnya, kondisi ini terjadi di wilayah penyangga kota yang selama ini ikut menopang kebutuhan pangan Padang.

Situasi makin runyam setelah bencana banjir bandang melanda beberapa waktu lalu. Di Kuranji, Pauh, dan Koto Tangah, banjir tak hanya merusak badan jalan, tetapi juga merobohkan jembatan dan memutus akses antarwilayah. Hingga kini, sebagian titik terdampak disebut belum tertangani maksimal.

Sorotan keras pun datang dari Ketua DPRD Padang, Muharlion. Ia menilai persoalan jalan rusak tak bisa lagi disikapi dengan alasan klasik atau sekadar wacana perencanaan.

“Terkait jalan-jalan yang rusak, kami minta Dinas PUPR Kota Padang segera turun tangan. Jangan ditunda-tunda. Kalau bisa ditangani lewat kegiatan rutin, lakukan sekarang. Kalau memang butuh perbaikan permanen, proses lelangnya juga harus segera berjalan,” tegas Muharlion.

Menurutnya, membiarkan kondisi jalan rusak berlarut-larut sama saja dengan membiarkan aktivitas ekonomi warga terganggu. Apalagi Padang membawa status sebagai wajah Sumatera Barat di tingkat nasional.

Muharlion juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berpusat di tengah kota. Wilayah pinggiran, kata dia, memiliki hak yang sama untuk menikmati infrastruktur layak, aman, dan mendukung produktivitas masyarakat.

Desakan ini sekaligus menjadi alarm bagi Dinas PUPR Kota Padang agar tidak lagi bersikap normatif. Publik kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar daftar rencana di atas kertas. Jika tidak, sorotan terhadap kinerja pemerintah kota dipastikan akan semakin tajam.(*)

Pasbar, Lintas Media News Com.

Bupati Pasaman Barat, Yulianto, bersama Dandim 0305 Pasaman Letkol Inf Darmawan Hendra Wijaya meresmikan Jembatan Bailey di Nagari Koto Gadang Jaya Koja Kecamatan Kinali, Senin 19/1

Peresmian jembatan tersebut turut dihadiri unsur organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Forkopimda Kecamatan Kinali, Ketua TP PKK Pasaman Barat Ny. Sifrowati Yulianto, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny. Erisa Doddy San Ismail, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Yulianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, serta seluruh jajaran TNI yang telah hadir dan memberikan solusi cepat atas kebutuhan infrastruktur masyarakat Pasaman Barat pascabencana.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, dan seluruh jajaran. Pembangunan Jembatan Bailey ini dapat diselesaikan hanya dalam waktu tujuh hari dan kini sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terang Yulianto.

Ia menyebutkan, pembangunan jembatan tersebut menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya pascabencana banjir dan longsor yang melanda Pasaman Barat beberapa waktu lalu dan menyebabkan kerusakan infrastruktur serta korban jiwa.

Jika dikerjakan secara konvensional, pembangunan jembatan seperti ini bisa memakan waktu berbulan-bulan. Namun berkat dukungan pemerintah pusat dan TNI, akses vital masyarakat dapat segera dipulihkan. Jembatan ini menjadi satu-satunya akses keluar masuk bagi masyarakat, jelasnya.

Bupati Yulianto berharap ke depan sinergi antara pemerintah daerah dan Forkopimda dapat terus terjalin dalam berbagai kondisi, demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam kondisi apa pun, pemerintah daerah dan Forkopimda harus selalu solid agar kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat,tegasnya.

Sementara itu, Dandim 0305 Pasaman Letkol Inf Darmawan Hendra Wijaya menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Bailey tersebut dapat rampung dalam waktu tujuh hari berkat kerja sama dan kerja keras jajaran TNI Angkatan Darat, mulai dari tahap survei hingga pengerjaan di lapangan.

Kami mengimbau masyarakat agar dapat menjaga dan memanfaatkan jembatan ini dengan baik. Kami juga memohon maaf kepada masyarakat Nagari Koto Gadang Jaya apabila selama proses pengerjaan terdapat sikap anggota kami yang kurang berkenan,katanya.

Padang, Lintasmedianews.com

Belum selesai dengan pemulihan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor, Warga Padang kini keluhkan sumber air yang makin mengering. 

Ditemui pada saat Distribusi Air Bersih PMI, Minggu (18/1), Mairani salah seorang warga Pila Tarok, RT 01 RW 09, Kec. Kuranji, Padang mengatakan pasca bencana sumber air bersih warga rusak dan sumur serta aliran sungai mengering. "Semua kering, sumur kami sedalam 8 meter pun sekarang kering. Jadi untuk mandi, cuci baju, bersih-bersih lainnya kami susah" Ujar Mairani. 

Sebelum bantuan air bersih datang lanjutnya, Mairani dan warga lainnya hanya mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. "Kami buat saluran dan tampungan air hujannya. Lalu kami manfaatkan bersama-sama untuk mencuci dan lainnya" terangnya. 

Memenuhi  permintaan masyarakat yang semakin meningkat, Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sumatera Barat mengerahkan seluruh armada Truk Tangki Air Bersihnya untuk mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak. "Beberapa hari ini, kami mendistribusikan air ke 3 sampai 6 titik lokasi dalam sehari" Ucap Rizki salah satu petugas Distribusi Air Bersih PMI. 

Berbeda dengan hari-hari  biasanya, Rizki mengaku rute distribusi kali ini bertambah 2 kali lipat, dimana sebelumnya masing-masing tim hanya bertugas mendistribusikan air bersih maksimal 3 titik lokasi terdampak setiap harinya.

"Kami selalu siap membantu masyarakat, asalkan ketersediaan air cukup" Tutup Rizki

Pimpinan Operasi TDB PMI Provinsi Sumatera Barat, Hidayatul Irwan, menyampaikan bahwa kegiatan pendistribusian air bersih ini akan terus dilakukan selama masyarakat masih membutuhkan bantuan.

“Distribusi air bersih ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen PMI untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi dengan baik,” terang Hidayat. 

Tim distribusi air bersih PMI Provinsi Sumatera Barat, jelas Hidayat, akan terus berupaya memberikan pelayanan sebaik mungkin agar kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi. "Jika ada masyarakat yang masih belum mendapatkan bantuan distribusi air bersih, silahkan laporkan ke PMI setempat" Tutupnya

Humas PMI Sumbar

18/1/26

pasamanbarat, Lintasmedianews.com

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), meringkus delapan lelaki yang diduga melakukan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Operasi yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Iptu Habib Fuad Alhafsi, S.Tr.K berlangsung di Kasiak Putiah Jorong Lubuak Sariak, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau pada Kamis (8/1/2026).

"Benar, operasi tersebut dilaksanakan berdasarkan laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas PETI di wilayah Nagari Kajai Kecamatan Talamau," kata Kapolres Pasaman AKBP Agung Tribawanto, S.Ik Jumat (16/1/2026).

Diterangkan, bahwa  Satreskrim Polres Pasaman Barat berangkat menuju lokasi tepatnya di Kasiak Putiah Jorong Lubuak Sariak, Nagari Kajai pada Kamis (8/1) sekitar pukul 03.15 WIB dini hari.

"Sesampai dilokasi, petugas mendapati adanya satu unit alat berat (excavator) yang sedang beroperasi melakukan aktivitas Peti," terangnya.

Petugas langsung melakukan penyergapan di lokasi tersebut dan berhasil mengamankan delapan pelaku masing-masing berinisial PSP (23), DH (34), P (27), AS (27), MH (23), M (44), D (33), dan MH (36).

"Dari delapan pelaku yang berhasil diamankan, dua pelaku berperan sebagai operator alat berat, satu orang helper, satu  pengawas lapangan dan empat lainnya berperan sebagai anak bok," ungkapnya.

Kapolres menjelaskan, petugas menyita barang bukti berupa satu unit alat berat (excavator) PC 210F merk SDLG warna Kuning, dua buah alat dulang emas terbuat dari kayu dan tiga lembar karpet warna hijau terbuat dari plastik.

"Petugas juga menyita barang bukti lainnya yakni satu buah timbangan digital warna hitam merk CHQ HWH POCKET SCALE, dan pasir diduga bercampur dengan butiran emas," jelasnya. 

Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan emas secara ilegal.

"Jika masih ditemukan, Polres Pasaman Barat akan menindak tegas sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku," tegasnya.

Saat ini, kedelapan pelaku sudah berada di Mapolres Pasaman Barat untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 5 huruf b Jo Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp100 miliar. (HumasResPasbar)

Pasaman, Lintasmedia News -Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Nelfri Asfandi turut menghadiri Seminar Nasional bertajuk “Tuanku Rao Menuju Pahlawan Nasional” yang digelar di Aula Gedung Pertemuan Asigo Rao, Minggu (18/1/2026).

Jakarta, Lintasmedianews.com

Guru Besar Ilmu Politik Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.H., M.Si memaparkan polemik sistem pilkada langsung dan pilkada melalui DPRD dalam Simposium Nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang digelar di Press Club Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

Simposium yang mengangkat tema “Pilkada Langsung dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” tersebut dibuka oleh Ketua Umum SMSI Drs. Firdaus, M.Si, yang menekankan pentingnya pembahasan pilkada dilakukan secara objektif, konstitusional, dan berorientasi pada penguatan demokrasi daerah.

Dalam paparannya, Prof. Taufiqurokhman menjelaskan bahwa pilkada merupakan mekanisme pemilihan kepala daerah yang secara prinsip dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 serta diatur dalam undang-undang pilkada yang berlaku.

“Pilkada langsung merupakan produk reformasi yang bertujuan memperkuat legitimasi dan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerah,” ujar Prof. Taufiqurokhman.

Ia mengakui bahwa wacana pengembalian pilkada melalui DPRD kembali menguat dengan alasan efisiensi biaya politik dan penguatan peran partai politik. Namun, menurutnya, pendekatan tersebut menyimpan risiko serius terhadap legitimasi publik serta berpotensi memperluas praktik politik transaksional di parlemen daerah.

“Efisiensi biaya memang menjadi isu penting, tetapi menghilangkan hak rakyat untuk memilih langsung bukanlah solusi,” tegasnya.

Prof. Taufiqurokhman juga memaparkan hasil survei nasional yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih menghendaki pilkada langsung. Data dari LSI dan Litbang Kompas memperlihatkan publik menilai pilkada langsung lebih demokratis dan diyakini mampu melahirkan pemimpin daerah yang lebih berkualitas.

“Temuan survei menunjukkan kehendak rakyat masih sangat jelas, pilkada langsung tetap menjadi pilihan utama masyarakat,” katanya.

Menutup paparannya, Prof. Taufiqurokhman menegaskan bahwa pembenahan pilkada seharusnya difokuskan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola politik, bukan dengan memundurkan praktik demokrasi yang telah berjalan hampir dua dekade.