PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM
Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat kembali dipertanyakan. Bukan soal gedung pemerintahan atau aktivitas birokrasi, melainkan kondisi jalan di wilayah pinggiran kota yang dinilai semakin memprihatinkan dan terkesan luput dari perhatian serius.
Di sejumlah kawasan yang dikenal masyarakat sebagai wilayah Papiko—seperti Kecamatan Kuranji, Pauh, Koto Tangah, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung hingga Bungus Teluk Kabung—kerusakan jalan bukan lagi cerita baru. Aspal mengelupas, badan jalan berlubang, hingga permukaan yang bergelombang menjadi pemandangan sehari-hari bagi warga.
Keluhan pun terus mengalir dari masyarakat, terutama warga yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Jalan rusak membuat distribusi hasil panen tersendat, ongkos angkut meningkat, dan risiko kecelakaan kian tinggi. Ironisnya, kondisi ini terjadi di wilayah penyangga kota yang selama ini ikut menopang kebutuhan pangan Padang.
Situasi makin runyam setelah bencana banjir bandang melanda beberapa waktu lalu. Di Kuranji, Pauh, dan Koto Tangah, banjir tak hanya merusak badan jalan, tetapi juga merobohkan jembatan dan memutus akses antarwilayah. Hingga kini, sebagian titik terdampak disebut belum tertangani maksimal.
Sorotan keras pun datang dari Ketua DPRD Padang, Muharlion. Ia menilai persoalan jalan rusak tak bisa lagi disikapi dengan alasan klasik atau sekadar wacana perencanaan.
“Terkait jalan-jalan yang rusak, kami minta Dinas PUPR Kota Padang segera turun tangan. Jangan ditunda-tunda. Kalau bisa ditangani lewat kegiatan rutin, lakukan sekarang. Kalau memang butuh perbaikan permanen, proses lelangnya juga harus segera berjalan,” tegas Muharlion.
Menurutnya, membiarkan kondisi jalan rusak berlarut-larut sama saja dengan membiarkan aktivitas ekonomi warga terganggu. Apalagi Padang membawa status sebagai wajah Sumatera Barat di tingkat nasional.
Muharlion juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berpusat di tengah kota. Wilayah pinggiran, kata dia, memiliki hak yang sama untuk menikmati infrastruktur layak, aman, dan mendukung produktivitas masyarakat.
Desakan ini sekaligus menjadi alarm bagi Dinas PUPR Kota Padang agar tidak lagi bersikap normatif. Publik kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar daftar rencana di atas kertas. Jika tidak, sorotan terhadap kinerja pemerintah kota dipastikan akan semakin tajam.(*)