Ketua DPRD Padang, Muharlion menegaskan, wali kota beserta jajaran, harus segera merumuskan peta jalan (road map) dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026, sebesar Rp1,024 triliun.

“Momen-momen penting di sepanjang tahun 2026, harus segera dipetakan untuk kemudian dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka pemenuhan capaian target PAD,” terang Muharlion.

Harapan itu disampaikan politisi PKS ini, merespon realisasi target PAD tahun 2025 yang tercapai 100 persen lebih dari target yang ditetapkan.

PAD Padang Tahun 2025, teralisir sebesar Rp898 miliar lebih. Sementara, target yang disepakati DPRD bersama pemerintah daerah sebesar Rp897,69 miliar. Artinya, realisasi menembus angka 100,04 persen per tanggal 15 Desember 2025.

Di mata Muharlion, target PAD Tahun 2026 ini bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan pemerintah daerah.

“Langkah penting yang harus segera dilakukan wali kota beserta jajaran dalam mencapai target PAD tahun 2026, melakukan digitalisasi penerimaan retribusi dan pajak,” ungkap Muharlion.

“Dengan digitalisasi, potensi kebocoran penerimaan PAD bisa ditekan hingga jadi nol persen,” tambahnya.

Ditegaskan Muharlion, merumuskan peta jalan pencapaian target PAD di APBD Tahun 2026 yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 sekaligus periode pertama dari RPJPD tahun 2025-2045 serta juga tahun pertama pada RPD tahun 2025-2026, sangat penting dilakukan kepala daerah.

“Selain dalam kerangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah, juga dalam rangka memenuhi amanat UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD),” terang Muharlion.

Dalam UU HKPD, belanja pegawai (salary cap) dibatasi sebesar 30 persen dari total APBD terhitung mulai tahun 2027 mendatang.

Sementara, pada APBD Padang Tahun 2026, belanja pegawai masih di angka 54 persen.

“Mulai tahun 2026 ini, peta jalan menuju ketentuan salary cap ini harus jelas dan terukur. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, DPRD akan terus mendukung pemerintah kota sehingga kita tak bisa memenuhi amanat UU HKPD,” tegas Muharlion.

Diketahui, ketentuan tentang salary cap ini ada dalam Pasal 146 Ayat 1 UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD); “Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD.”

Walau target PAD tahun 2026 ini merupakan yang pertama kalinya di atas Rp1 triliun, Muharlion optimistis, target bisa diwujudkan melihat tren dan kinerja yang diperlihatkan organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD.

“DPRD mewanti-wanti pemerintah daerah, jangan ambil jalan pintas dan gampang, dalam mencapai target PAD yakni dengan menaikan tarif,” tegasnya.

“DPRD bersama alat kelengkapan dewan terkait, siap untuk bersama-sama wali kota dan jajaran, menggali potensi yang masih belum tergarap. Jumlahnya masih sangat besar,” tambahnya.

Trend naiknya PAD Padang ini sudah terlihat sejak tahun 2020. Hanya saja pada tahun 2020 ini, sedikit mengalami penurunan dibandingkan 2019 karena faktor pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Dirincikan, realisasi PAD tahun 2019 tercatat sebesar Rp546,11 miliar, tahun 2020 menurun jadi Rp499,90 miliar.

Kemudian di tahun 2021 kembali naik sebesar Rp538,93 miliar, tahun 2022 Rp612,72 miliar dan di 2023 tercapai

Rp658,72 miliar. Di tahun 2024 ini, realisasi PAD kembali meningkat jadi Rp706,84 miliar

Peraih suara pribadi terbanyak selang dua Pemilu terakhir di Kota Padang ini berharap, capaian PAD yang terus meningkat, akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“PAD yang kuat akan memperkuat kemandirian daerah. Pada akhirnya, manfaatnya kembali ke masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang lebih baik,” tutupnya.

Selain itu, Muharlion juga mengucapkan terima kasih pada jajaran Pemko Padang, atas keberhasilan tersebut. Menurutnya, capaian itu merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh OPD penghasil, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam menggali potensi daerah secara optimal.

“Keberhasilan ini, membuktikan bahwa Kota Padang memiliki potensi yang besar dan mampu dikelola dengan baik,” terang Muharlion.

“Ini adalah capaian luar biasa dan tertinggi yang pernah diraih Kota Padang,” tambahnya.

Muharlion menegaskan, DPRD Kota Padang akan terus memberikan dukungan terhadap kebijakan dan program Pemko Padang yang bertujuan meningkatkan PAD, selama dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tidak memberatkan masyarakat.

“PAD yang kuat akan memperkuat kemandirian daerah. Pada akhirnya, manfaatnya kembali ke masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang lebih baik,” tutupnya.

Tertinggi Sepanjang Sejarah

Asisten II Setdako Padang yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Didi Aryadi menjelaskan, target PAD tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp897,6 miliar.

Hingga penghujung tahun anggaran, target tersebut berhasil direalisasikan bahkan capaiannya sedikit melampaui target, teralisir Rp898 miliar.

“Berkat kerja keras seluruh OPD penghasil, PAD kita menembus angka Rp898 miliar. Ini merupakan capaian 100 persen dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan pendapatan daerah,” ujar Didi, Kamis (18/12/2025).

Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas OPD serta arahan pimpinan daerah yang konsisten dalam memperkuat kinerja pendapatan.

Berdasarkan laporan harian penerimaan PAD Pemerintah Kota Padang, terdapat enam OPD yang berhasil merealisasikan PAD di atas 100 persen.

Capaian tertinggi diraih Dinas Pariwisata dengan realisasi 150,43 persen. Dari target Rp600 juta, dinas tersebut berhasil membukukan PAD sebesar Rp902.558.523, seiring meningkatnya aktivitas dan kunjungan sektor pariwisata.

Peringkat kedua ditempati Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, yang melampaui target Rp110 juta dengan realisasi Rp137.386.800 atau 124,90 persen. Capaian ini mencerminkan optimalisasi layanan perizinan dan sektor industri daerah.

Selanjutnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencatatkan realisasi PAD 113,04 persen, dari target Rp43,22 miliar jadi Rp48,86 miliar.

Sementara itu, Bapenda juga berkontribusi signifikan dengan realisasi Rp715,68 miliar atau 102,85 persen dari target Rp695,86 miliar.

OPD lain yang melampaui target yakni Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, dengan realisasi Rp51 juta dari target Rp50 juta, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mencapai Rp900,43 juta, sedikit di atas target Rp900 juta.

“Capaian ini menjadi bukti bahwa tata kelola pendapatan daerah yang disiplin, kolaboratif dan terukur mampu memberikan hasil nyata bagi keuangan daerah dan pembangunan Kota Padang,” pungkasnya.

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2025 berhasil menembus angka Rp898 miliar atau mencapai 100 persen.

Pencapaian target PAD 100 persen tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam menggali potensi daerah secara optimal.

“Kita memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang atas pencapaian PAD yang sudah mencapai 100 persen. Ini membuktikan bahwa Kota Padang memiliki potensi yang besar dan mampu dikelola dengan baik,” ujar Muharlion, Sabtu (20/12/2025)

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kinerja Bapenda dan OPD penghasil lainnya yang terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai inovasi dan optimalisasi sektor-sektor potensial.

“Apresiasi khusus kami sampaikan kepada Bapenda dan seluruh OPD penghasil yang telah bekerja keras sepanjang tahun. Ini adalah capaian luar biasa dan tertinggi yang pernah diraih Kota Padang,” tambahnya.

Muharlion menegaskan, DPRD Kota Padang akan terus memberikan dukungan terhadap kebijakan dan program Pemko Padang yang bertujuan meningkatkan PAD, selama dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tidak memberatkan masyarakat.

Lebih lanjut, Ketua DPRD Padang itu juga menyampaikan optimisme menghadapi tahun anggaran 2026.

Dengan target PAD yang dipatok di atas Rp1 triliun, yakni sekitar Rp1,024 triliun, ia yakin capaian tersebut dapat direalisasikan.

 Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, memastikan seluruh catatan hasil evaluasi dari Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2026 telah ditindaklanjuti dan diselesaikan secara menyeluruh.

Pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dilakukan secara intensif untuk memastikan penyesuaian anggaran sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat.

“Seluruh catatan evaluasi gubernur sudah kita bahas satu per satu bersama TAPD dan telah disesuaikan. Tidak ada lagi yang tertinggal,” ujar Muharlion usai rapat pembahasan di Gedung DPRD Kota Padang, Sabtu (20/12/2025).

Ia menjelaskan, salah satu perhatian utama DPRD dalam menindaklanjuti evaluasi tersebut adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Muharlion menyebut pengadaan dan penguatan sistem peringatan dini menjadi prioritas penting, mengingat Kota Padang merupakan daerah rawan bencana.

“Kami sepakat untuk menambah pengadaan Early Warning System, termasuk di kawasan rawan seperti Gunung Nago. Ini bentuk komitmen DPRD dalam menjaga keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Program bantuan sosial berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam sekolah gratis dengan total anggaran sekitar Rp19,2 miliar dialihkan ke belanja barang dan jasa di Dinas Pendidikan agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

“Programnya tetap berjalan, tetapi mekanisme anggarannya harus tepat dan sesuai aturan. Ini demi akuntabilitas,” kata Muharlion.

Tak hanya itu, DPRD juga menertibkan alokasi hibah yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.

Secara keseluruhan, APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 dirancang sebesar sekitar Rp2,7 triliun.

Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,5 triliun, sementara belanja daerah berada di angka Rp2,69 triliun.

Defisit anggaran yang muncul akan ditutup melalui skema pembiayaan daerah, termasuk pemanfaatan SiLPA dan sumber pembiayaan lain yang sesuai ketentuan.

“Defisit sudah kami hitung dan ditutup melalui pembiayaan yang sah sesuai regulasi. Struktur anggaran ini kita pastikan tetap sehat,” jelas Muharlion.

Ia menambahkan, hasil evaluasi gubernur menjadi momentum bagi DPRD untuk melakukan penajaman terhadap struktur belanja, khususnya belanja operasional dan belanja modal.

Dalam APBD 2026, belanja operasional tercatat sekitar Rp2,46 triliun, sementara belanja modal diperkuat hingga lebih dari Rp220 miliar.

DPRD juga mengarahkan pemanfaatan dana di luar APBD, seperti dana CSR PLN sekitar Rp1,2 miliar, agar digunakan untuk kebutuhan publik yang konkret tanpa membebani anggaran daerah, antara lain pembangunan fasilitas umum seperti toilet umum.

Muharlion menegaskan, DPRD Kota Padang akan terus mengawal proses hingga penetapan Peraturan Daerah APBD 2026, sekaligus memastikan implementasinya berjalan sesuai perencanaan.

“APBD merupakan instrumen utama untuk mensejahterakan masyarakat. Tugas DPRD memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tertib, transparan, dan memberi dampak nyata bagi warga Kota Padang,” tutupnya. (ADV)

 Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa berakhirnya masa tanggap darurat bencana pada 22 Desember 2025 bukanlah akhir dari penanganan dampak bencana.

Justru, fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rekap rekon) membutuhkan dukungan yang lebih kuat, terencana, dan berkelanjutan, khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Hal itu disampaikan Muharlion menyikapi besarnya tantangan pemulihan infrastruktur dan permukiman warga pascabencana yang melanda Kota Padang.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci agar proses pemulihan tidak berjalan parsial dan berlarut-larut.

“Berakhirnya status tanggap darurat tidak berarti selesai. Kita memasuki fase pemulihan jangka menengah dan panjang yang justru membutuhkan dukungan lintas kewenangan. Peran Kementerian PU sangat krusial,” ujar Muharlion usai rapat banggar dengan TAPD Sabtu (20/12/2025)

Oleh karena itu, keterlibatan unit teknis Kementerian PU seperti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) dinilai sangat penting.

“Kerusakan jalan dan jembatan, serta terganggunya fungsi sungai akibat pendangkalan dan perubahan alur, membutuhkan kapasitas teknis dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” katanya.

Muharlion menekankan bahwa normalisasi sungai harus menjadi prioritas utama.

Selain untuk memulihkan fungsi pengendalian air, langkah ini juga penting guna meminimalkan risiko bencana susulan yang berpotensi mengancam keselamatan warga.

“Normalisasi sungai bukan sekadar proyek fisik, tetapi langkah strategis perlindungan jangka panjang bagi masyarakat. Ini membutuhkan perencanaan matang dan dukungan penuh Kementerian PU,” tegasnya.

Di tingkat daerah, DPRD Kota Padang memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap fokus menjalankan peran masing-masing dalam mendukung program rekap rekon.

Dinas PUPR Kota Padang didorong mempercepat perbaikan jalan lingkungan dan drainase, sementara Dinas Lingkungan Hidup diminta memastikan kebersihan serta pemulihan lingkungan pascabencana berjalan optimal.

Sementara itu, untuk penanganan hunian masyarakat terdampak, Muharlion menjelaskan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) terus berjalan dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, pembangunan hunian tetap (huntap) masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketersediaan lahan yang memenuhi ketentuan zona aman bencana.

“Huntap membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan. Kami berharap Kementerian PU dapat mendukung penyediaan prasarana dan sarana dasar di kawasan hunian yang telah disiapkan pemerintah kota,” jelasnya.

Saat ini, sebanyak 79 kepala keluarga telah menempati hunian sementara di rumah susun khusus (rusus), serta sekitar 30 kepala keluarga di rusunawa.

Selain itu, proses clear and cleaning di kawasan Simpang Haru diproyeksikan mampu menampung 50 hingga 70 kepala keluarga terdampak.

Muharlion juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat oleh camat dan lurah terhadap sekitar 580 rumah yang hanyut dan rusak berat.

Pendataan ini menjadi dasar penyaluran bantuan, termasuk Dana Tunggu Huni (DTH) sebesar Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per bulan agar tepat sasaran.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan dua lokasi untuk pembangunan hunian tetap, masing-masing di belakang Pasar Simpang Haru dan kawasan Bumi Perkemahan, dengan total luas lahan sekitar tiga hektare.

“Kami berharap pemerintah pusat dapat memfasilitasi pembangunan hunian tetap di lahan yang telah kami siapkan, sehingga masyarakat terdampak bisa segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman,” ujarnya.

Bencana yang melanda Kota Padang sendiri tidak hanya berdampak pada permukiman warga, tetapi juga sektor infrastruktur dan pertanian.

Tercatat, kerusakan jaringan irigasi menyebabkan sekitar 4.140 hektare sawah tidak dapat digarap.

Selain itu, sembilan jembatan dilaporkan rusak, serta sejumlah bangunan sekolah mengalami kerusakan berat dan membutuhkan penanganan segera.

Muharlion berharap, dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Padang, DPRD, dan Kementerian PU, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi pemulihan kehidupan masyarakat Kota Padang.(ADV)

 Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Wakil Ketua DPRD Padang, Jupri S.A.P., mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut momentum Nataru dengan menjaga toleransi, ketertiban, serta memperkuat kepedulian sosial, terlebih di tengah kondisi Kota Padang yang baru saja dilanda bencana banjir bandang.

Jupri yang akrab disapa Makdang tersebut menyampaikan bahwa suasana Natal dan Tahun Baru tahun ini perlu dimaknai secara lebih sederhana dan penuh empati.

Menurutnya, bencana yang menimpa Kota Padang telah meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat, baik kehilangan harta benda maupun korban jiwa.

“Momentum Natal dan Tahun Baru adalah waktu yang tepat untuk memperkuat persatuan, gotong royong, dan nilai kebangsaan. Apalagi saat ini banyak saudara kita yang sedang berjuang memulihkan diri pascabencana. Mari kita jaga Kota Padang tetap aman, damai, dan berkemajuan,” ujar Jupri, Rabu (24/12/2025).

Ia mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta toleransi antarumat beragama selama perayaan Nataru.

Menurutnya, kondisi Kota Padang saat masih dalam masa pemulihan bencana dan perlu menjadi perhatian bersama.

“Kota Padang sedang diuji dengan musibah banjir bandang. Masyarakat sebaiknya mengisi Nataru dengan kegiatan yang tidak menimbulkan dampak negatif, terutama bagi generasi muda,” tambahnya.

Oleh karena itu, ia menilai perayaan Nataru tahun ini sebaiknya diisi dengan kegiatan yang bersifat positif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ia mendorong Pemerintah Kota Padang untuk memberikan imbauan yang tegas terkait aktivitas selama Nataru, termasuk membatasi hiburan yang berpotensi menimbulkan keramaian berlebihan.

Menurutnya, kegiatan keagamaan dan sosial jauh lebih relevan dilakukan dalam situasi saat ini.

“Bencana bukan hanya persoalan alam, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua. Doa dan introspeksi diri sangat penting. Kalau ini masih berupa ujian, maka dengan doa dan kebersamaan kita berharap dijauhkan dari bencana yang lebih besar,” katanya.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar Pemko Padang menginisiasi doa bersama yang melibatkan masyarakat dan generasi muda sebagai bentuk muhasabah serta evaluasi diri atas peristiwa yang terjadi.“Kalau bisa, pemerintah mengajak masyarakat untuk berdoa bersama. Ini bukan hanya soal spiritual, tetapi juga penguatan mental dan kebersamaan. Kita perlu mengevaluasi diri dan kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan kebersamaan,” ujarnya.

Jupri berharap momentum Natal dan Tahun Baru 2026 dapat menjadi titik penguat solidaritas sosial di Kota Padang.

Dengan menjaga toleransi, memperbanyak kegiatan positif, serta memperkuat doa dan gotong royong, ia optimistis masyarakat Padang dapat bangkit bersama dari bencana dan menatap masa depan dengan lebih baik. (ADV)

 Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, mengimbau masyarakat untuk menjaga sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai budaya Minangkabau yang hidup dan tumbuh di Kota Padang.

Imbauan tersebut disampaikan Osman Ayub saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu malam(24/12/2025).

Ia menekankan bahwa budaya Minang sangat menjunjung tinggi rasa empati dan kebersamaan, terutama di tengah kondisi Kota Padang yang masih berduka akibat bencana banjir bandang beberapa waktu lalu.

“Yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat adalah bagaimana budaya Minang mengajarkan saling menghargai. Apalagi kondisi kota kita saat ini sedang berduka. Orang menangis, kita ikut bersedih. Itu nilai yang hidup di Ranah Minang,” ujar Osman Ayub.

Ia mengingatkan bahwa sejumlah kawasan di Kota Padang, khususnya wilayah pinggiran kota atau daerah mudik seperti Kecamatan Pauh, Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo, merupakan daerah yang terdampak cukup parah akibat banjir bandang pada November 2025 lalu.

“Kejadian ini adalah musibah besar. Banyak warga kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga. Dalam kondisi seperti ini, sudah sepatutnya kita kembali pada nilai budaya kita, yakni menghormati saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah,” katanya.

Osman Ayub yang juga merupakan putra daerah Nanggalo berharap para tokoh masyarakat di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Padang turut berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat agar perayaan Natal dan Tahun Baru dilakukan dengan penuh empati dan kebijaksanaan.

Menurutnya, pemerintah kota perlu menetapkan jam operasional layanan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.

“Pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan, tapi dengan pengaturan yang jelas. Semua perlu diawali dengan imbauan agar masyarakat memahami situasi yang sedang kita hadapi bersama,” ujarnya.

Selain itu, Osman Ayub meminta petugas di kawasan wisata, khususnya Pantai Padang, untuk tetap bersiaga demi menjaga ketertiban dan keamanan selama libur akhir tahun.

“Budaya menghormati dalam perayaan itu memang baik, tapi jauh lebih berharga jika kita menghormati saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Banyak warga kita hingga hari ini masih bergantung pada bantuan,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Partai NasDem itu menyampaikan harapan agar Tahun Baru 2026 membawa pemulihan bagi Kota Padang dan kekuatan bagi seluruh warga terdampak bencana.

“Semoga di tahun baru nanti Kota Padang kembali membaik. Kepada seluruh keluarga korban, baik yang kehilangan harta maupun orang tercinta, semoga diberi ketabahan dan kekuatan. Kita doakan bersama agar semuanya kembali pulih,” pungkasnya. (**)

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengapresiasi langkah ninik mamak Kaum Suku Tanjuang Kenagarian Pauh Limo dalam mengambil kebijakan.

Langkah ninik mamak Kaum Suku Tanjuang Kenagarian Pauh Limo menjadikan tanah pusako sebagai lokasi relokasi sementara bagi anak kemenakan yang rumahnya hanyut diterjang banjir bandang Kota Padang, pada 28 November 2025 dini hari.

Menurut Muharlion, keputusan para ninik mamak tersebut merupakan kabar istimewa di tengah upaya Pemerintah Kota Padang yang masih mencari lokasi ideal untuk relokasi korban banjir bandang.

“Keputusan ninik mamak menjadikan tanah pusako sebagai lokasi relokasi merupakan kabar yang sangat menggembirakan, di saat pemerintah masih menghadapi kendala ketersediaan lahan,” ujar Muharlion saat meninjau Hunian Sementara (Huntara) bagi 11 kepala keluarga (KK) Kaum Suku Tanjuang di Kampuang Talang RT 03/RW 04, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kamis, 25 Desember 2025.

Lokasi Huntara tersebut tidak jauh dari rumah asal para korban banjir di Jalan Koto Tuo Kenagarian Pauh Limo, tepatnya di sekitar oprit Jembatan Batu Busuk.

Kawasan yang sebelumnya permukiman itu kini telah berubah menjadi badan sungai pascabanjir bandang.

Muharlion menilai lokasi Huntara cukup aman karena berada jauh dari alur sungai Batu Busuk yang kerap meluap setiap kali hujan deras mengguyur hulu sungai di gugusan Bukit Barisan.

Dalam peninjauan tersebut, Ketua DPRD Padang itu mengaku bangga karena nilai-nilai kekerabatan Minangkabau masih terpelihara dengan baik di tengah Kaum Suku Tanjuang.

Para ninik mamak, anak kemenakan, hingga urang sumando tampak bergotong royong membangun Huntara dari material kayu dan sisa rumah yang hanyut diterjang banjir.

“Inisiatif Kaum Suku Tanjuang Pauh Limo ini adalah contoh nyata bagaimana nilai adat dan kearifan lokal mampu menjadi solusi atas persoalan sosial yang kompleks,” kata Muharlion.

Ia menegaskan, langkah yang diambil para tokoh adat tersebut layak dijadikan teladan oleh daerah lain di Kota Padang dalam menghadapi kondisi darurat pascabencana.

“Pendekatan berbasis budaya ini sangat efektif dalam mengatasi persoalan keterbatasan lahan yang selama ini menjadi kendala utama pemerintah dalam relokasi korban bencana. DPRD Padang mendukung dan mengapresiasi penuh inisiatif mandiri ini,” ujarnya.

Muharlion menjelaskan, keberadaan Huntara Mandiri tersebut terwujud melalui kolaborasi inisiatif warga yang dipelopori Dasrul, dukungan para donatur, serta peran struktur adat.

Hal paling krusial adalah kesediaan mamak Kaum Suku Tanjuang menyediakan lahan khusus, tidak hanya untuk Huntara, tetapi juga untuk hunian tetap (Huntap).

Bahkan, lahan tersebut disebut siap dihibahkan kepada Pemerintah Kota Padang agar memiliki payung hukum yang kuat dalam membangun hunian permanen bagi 11 KK korban banjir.

“Aspirasi terkait kekhawatiran tanah pusako menjadi hak milik urang sumando setelah dihibahkan akan menjadi perhatian serius kami di DPRD,” tegas Muharlion.

“Kami akan membahasnya secara khusus dengan wali kota dan pihak terkait agar proses hibah tidak menimbulkan persoalan dalam tatanan adat. Kita paham, tanah pusako di Minangkabau dikuasai oleh kaum perempuan,” tambahnya.

Ia menilai, pendekatan melalui ninik mamak dan pemuka adat merupakan solusi inspiratif di tengah sulitnya mencari lahan relokasi, terlebih lebih dari 300 warga di Kecamatan Pauh terdampak banjir bandang.

“Langkah Kaum Suku Tanjuang ini mampu memangkas birokrasi pengadaan lahan yang biasanya memakan waktu lama. Kita butuh solusi cepat karena masih ada ratusan warga yang menunggu kepastian tempat tinggal,” ujar Muharlion optimistis.

Saat berdiskusi dengan Mamak Kapalo Warih Kaum Suku Tanjuang, Usar Rajo Kacik, kekaguman Muharlion semakin bertambah.

Pasalnya, Huntara yang dibangun dari sisa material rumah dan donasi tersebut dirancang tidak mengganggu rencana pembangunan Huntap oleh pemerintah.

“Mamak Rajo Kacik telah merancang tanah pusako menjadi kaplingan lengkap dengan fasilitas umum,” jelas Muharlion.

“Masing-masing kapling memiliki luas seragam 7x14 meter dengan jalan selebar lima meter,” tambahnya.

Di atas lahan seluas 98 meter persegi tersebut, Huntara dibangun di bagian belakang kapling. Nantinya, saat Huntap dibangun oleh pemerintah, posisinya berada di bagian depan.

“Ketika Huntap sudah berdiri, Huntara bisa dialihfungsikan sebagai dapur atau ruang pendukung lainnya. Artinya, donasi yang ada tetap termanfaatkan,” ujarnya.

Menurut Muharlion, kearifan ninik mamak Kaum Suku Tanjuang Pauh Limo beserta visi jangka panjangnya layak dijadikan model ideal oleh pemerintah dalam merancang Huntara dan Huntap korban banjir bandang.

“Model ini bahkan telah saya diskusikan dengan Sekretaris Utama BNPB, Pak Rustian, dan beliau mendukung penuh pola seperti ini,” ungkapnya.

Dengan memanfaatkan tanah pusako, korban banjir tetap berada di lingkungan sosial yang telah mereka kenal sejak lama.

Secara sosial dan ekonomi, masyarakat pun dapat kembali beraktivitas tanpa harus beradaptasi dengan lingkungan baru.

Kepedulian pada Anak Kemenakan

Kaum Suku Tanjuang Pauh Limo di bawah arahan Usar Rajo Kacik mengambil langkah cepat dan inovatif untuk mengatasi persoalan lahan relokasi.

Anak kemenakan yang sebelumnya tinggal di tenda pengungsian kini telah menempati Huntara dan dapat beraktivitas lebih layak.

“Kami tidak ingin anak kemenakan mengalami kesulitan lahan untuk tempat tinggal. Karena itu, kami sepakat membangun Huntara di tanah kaum,” ujar Usar Rajo Kacik.

Pembangunan hunian tersebut dilakukan secara gotong royong bersama anak kemenakan dan para relawan.

“Kami ingin menunjukkan bahwa kebudayaan dan semangat gotong royong masih hidup dan lestari di Pauh Limo,” katanya.

Kini, 11 KK Kaum Suku Tanjuang Pauh Limo telah memiliki tempat tinggal sementara yang aman dan nyaman.

Huntara Mandiri Talang juga dilengkapi fasilitas sanitasi, sumber air bersih, aliran listrik PLN, serta akses mudah ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. (**)

Kota Padang merayakan tonggak sejarah penting pada 30 Desember 2025. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang resmi menginjak usia 51 tahun sebuah angka yang melambangkan kematangan institusi dalam menjalankan misi vitalnya. Mengangkat tema besar "Mengalirkan Harapan, Membangun Masa Depan", peringatan tahun ini bukan sekadar seremoni rutin, melainkan refleksi atas ketangguhan perusahaan dalam menghadapi ujian alam dan tuntutan modernisasi.

Perayaan HUT ke-51 digelar secara khidmat namun penuh makna melalui rangkaian aksi sosial yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari aksi donor darah, pemberian bantuan modal bagi pelaku UMKM, hingga apresiasi khusus kepada pelanggan setia. Kehadiran Walikota Padang, Fadly Amran, sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM), mempertegas bahwa eksistensi Perumda AM Padang adalah pilar strategis bagi kesejahteraan warga.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menekankan bahwa akses terhadap air bersih adalah hak dasar yang setara dengan kebutuhan pangan. Ia memberikan instruksi tegas agar Perumda AM tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan air kota, terutama saat menghadapi dinamika pembangunan yang kian pesat.

Salah satu poin krusial yang mewarnai perjalanan ke-51 tahun ini adalah kemampuan perusahaan bangkit dari bencana banjir bandang yang sempat melumpuhkan sebagian infrastruktur air beberapa waktu lalu. Kerusakan pada jalur distribusi dan instalasi pengolahan air menjadi tantangan berat bagi manajemen.

Namun, di bawah kepemimpinan Direktur Utama Hendra Pebrizal, Perumda AM Padang menunjukkan performa yang luar biasa. Walikota memuji respons cepat tim di lapangan yang berhasil mengembalikan 98% layanan air bersih dalam waktu singkat. Soliditas kepemimpinan Hendra Pebrizal dianggap menjadi kunci utama dalam menavigasi krisis tersebut sehingga keresahan masyarakat akibat ketiadaan air dapat segera teratasi.

Hendra Pebrizal menjelaskan bahwa tantangan teknis seperti tingkat kekeruhan air yang tinggi serta perbaikan intake darurat terus dikerjakan secara maraton. Ia optimis bahwa pemulihan total 100% akan tercapai dalam satu bulan ke depan.

Menyongsong masa depan, Perumda AM Padang tidak ingin sekadar "jalan di tempat". Rencana besar transformasi kelembagaan dari Perumda menjadi Perseroda kini tengah dimatangkan. Langkah strategis ini diambil agar perusahaan memiliki fleksibilitas lebih dalam menggaet investasi, meningkatkan profesionalisme, dan memperluas kepemilikan modal demi pengembangan layanan yang lebih modern.

Visi besar ini didukung penuh oleh pemerintah pusat yang telah mengalokasikan dana bantuan sekitar Rp500 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang dijadwalkan mulai tender pada Januari 2026. Dukungan ini diharapkan mampu membuat Perumda AM Padang menjadi role model bagi PDAM lain di tingkat nasional dalam hal manajemen risiko bencana dan efisiensi pelayanan.

Keberlanjutan pelayanan juga diperkuat oleh kemitraan dengan sektor perbankan. Dukungan nyata terlihat dari Bank Mega yang memberikan hadiah umrah bagi pelanggan, serta Bank Nagari yang mendonasikan 10 unit menara dan tangki air untuk wilayah terdampak bencana. Hal ini membuktikan bahwa ekosistem pelayanan air di Padang melibatkan banyak pihak yang saling menguatkan.

Memasuki dekade keenamnya, Perumda AM Kota Padang kini berdiri lebih tegak. Dengan kepemimpinan yang teruji, dukungan teknologi, dan komitmen pelayanan yang tulus, perusahaan ini siap terus mengalirkan harapan bagi setiap warga Kota Padang, hari ini dan di masa depan. **

#pdamkotapadang,#perumdaairminumkotapadang

PARIWARA

Padang, Lintasmedianews.com

Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Gerindra, Mastilizal Aye, mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan Nataru secara sederhana dan penuh kepedulian, mengingat Kota Padang masih berada dalam suasana duka pascabencana banjir bandang.

Mastilizal menyampaikan bahwa kondisi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih, baik secara fisik maupun ekonomi.

Oleh karena itu, ia menilai perayaan Nataru tidak perlu dilakukan secara besar-besaran, melainkan cukup dirayakan bersama keluarga inti.

“Kota Padang saat ini masih berduka. Perayaan Natal dan Tahun Baru sebaiknya cukup sederhana saja bersama keluarga. Tidak perlu bepergian ke luar kota karena kondisi cuaca masih ekstrem dan berisiko,” ujar Mastilizal Aye saat diwawancarai, Rabu (24/12/2025).

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang tidak mengizinkan adanya hiburan orgen tunggal pada malam pergantian tahun.

Kebijakan tersebut, menurutnya, merupakan bentuk penghormatan terhadap warga yang terdampak bencana sekaligus upaya menjaga keamanan dan ketertiban.

“Untuk malam Nataru, tidak ada izin menggelar orgen tunggal. Ini adalah bagian dari komitmen kita bersama untuk menjaga suasana tetap kondusif dan menghormati saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” katanya.

Selain imbauan terkait perayaan Nataru, Mastilizal juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum akhir tahun sebagai waktu berdoa dan berbagi empati kepada para korban banjir bandang, baik yang kehilangan harta benda maupun anggota keluarga.

“Mari kita sama-sama mendoakan para korban banjir bandang yang meninggal dunia, serta berdoa agar saudara-saudara kita yang terdampak diberi kekuatan dan perekonomian mereka bisa segera pulih,” ungkapnya.

Lebih jauh, Mastilizal menegaskan komitmennya dalam mengawal proses pemulihan pascabencana. Ia meminta Pemerintah Kota Padang tidak hanya berhenti pada penyediaan hunian sementara, tetapi juga memikirkan pembangunan rumah permanen bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

“Jangan hanya hunian sementara. Warga membutuhkan kepastian rumah permanen di lokasi yang aman. Apalagi ada rumah yang sebelumnya berada di bibir sungai, bahkan kini sudah di tengah sungai. Mereka harus direlokasi demi keselamatan,” ujarnya.

Ia juga mendorong percepatan normalisasi sungai dan pembangunan kanal sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana serupa.

Selain itu, Mastilizal mengingatkan agar penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Bantuan jangan hanya menumpuk di posko. Yang paling penting adalah sampai ke warga yang membutuhkan. Pemerintah juga harus memikirkan fase pascatanggap darurat, jangan sampai bantuan habis sementara masyarakat masih membutuhkan,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Mastilizal memastikan bahwa seluruh anggota DPRD Kota Padang tetap hadir di tengah masyarakat untuk mengawasi proses penanganan bencana dan pemulihan.

“Kami tidak punya kepentingan lain selain memastikan masyarakat tertangani dengan baik, mulai dari bantuan dasar, pemulihan ekonomi, hingga kepastian hunian dan relokasi yang layak,” pungkasnya. (ADV)