Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Padang,Lintas Media News
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Jupri, S.AP dukungan penuh program Yatim Fest yang digelar Yayasan Berkah Amal Salih (yBAS)  pada Jumat 10 Oktober 2025.

Kegiatan rutin Jumat Berkah Berbagi (JBB) yang diselenggarakan yBAS setiap pekan ini yang berlangsung di Sekretariat yBAS Perum Mitra Utama 2, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Jupri yang biasa disapa Mak Dang mengatakan bantuan pada anak yatim ini sebagai bentuk apresiasi atas program yang diselenggarakan Yayasan Berkah Amal Salih.

"Yayasan ini sangat luarbiasa. Selain memiliki komitmen tinggi untuk membantu masyarakat. Mereka yang tergabung juga memiliki kepedulian yang tinggi. Ini harus kita dukung, agar tetap berlanjut," ujar Jupri Mak Dang.

Melalui telepon, Jupri Mak Dang mengaku sangat berharap hadir dalam kegiatan Yatim Fest yang diselenggarakan untuk mengisi JBB yBAS. "Saya masih dinas luar, jadi mohon bantuan untuk membagikan," ujarnya pada Koordinator JBB yBAS, Herwaty Taher.

Koordinator JBB yBAS, Herwaty Taher mengucapkan terimakasih atas partisipasi Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Fraksi PAN ini.  Dia ungkapkan, ini wujud nyata komitmen Jupri Mak Dang yang pernah dia sampaikan beberapa waktu lalu.

"Bantuan ini merupakan, komitmen Mak Dang saat menyerahkan bantuan beras beberapa waktu lalu. Kita berterimakasih, semoga menjadi amal jariyah bagi Mak Dang," ujar Herwaty Taher yang juga Sekretaris Yayasan Berkah Amal Salih.

Herwaty Taher juga mengucapkan terimakasih pada para donatur yang telah berpartisipasi pada JBB yBAS pekan ini. Malahan dia mengaku, donasi yang disampaikan para donatur adalah tantangan bagi tim kreatif yBAS untuk berinovasi melaksanakan Jumat Berkah Berbagi.

"Terimakasih pada drg. Suryani, Jupri Mak Dang Febra Meldi yang telah berbagi pada Jumat ini. Semoga berkah dan menjadi sedekah jariyah," ujar Herwaty Taher yang juga Kepala Sekolah Lansia SETIA Banuaran di yBAS ini.

Menariknya, pada kesempatan kali ini ajang menciptakan produk dari tim kreatif. Selain kue dari Ketua yBAS Zetri Murni, SS, juga ada Cucur, kuliner khas Menado dari Olvy Ruwantaworo. Sebelumnya, Cica Susanty juga menciptakan ondeh-ondeh. 
Sementara Pembina yBAS, Saribulih mengaku bersyukur atas dukungan dan donasi berbagai program yang diselenggarakan Yayasan Berkah Amal Salih. 

"Yayasan ini murni untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Semua programnya, bersifat sosial dan bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Saribulih yang juga seorang praktisi pendidikan dan  jurnalistik ini.

Saribulih menyampaikan, dalam menjalankan program, yayasan ini didukung oleh tim kreatif  yang merupakan tokoh masyarakat, kader PKK dan Yandu pada Kelurahan Banuaran Nan XX.

"Saya sendiri merupakan Ketua RT di Banuaran sejak 2008. Juga ada Ketua yBAS Zetri Murni yang merupakan Ketua Pokja IV TP PKK Banuaran. Dia juga kader Yandu di Pos 7. Begitu juga, Sekretaris yBAS Herwaty Taher, merupakan Ketua RT dan Kader PKK," ujar Saribulih.

Sedangkan Ketua Sanggar Seni dan Tari Berasa yBAS, Suwarni juga Ketua RT. Selain itu, juga Sekretaris TP PKK Banuaran dan Kader Pos 8 Yandu Cempaka Putih Banuaran. 

Begitu juga, Ermasniarti, Cica Susanti, Putri Surati, Olvy Ruwantaworo, Faridayenti dan Asra Bilhuda. Juga ada dari aparat kepolisian, Aipda Dian Wihendro Ratno.
"Dengan aktifnya para tim kreatif sebagai kader PKK dan Yandu akan memudahkan kita untuk mendapatkan data konkrit. Baik data yang berhubungan dengan batita dan balita, juga para lansia. Karena program kita juga berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, penggalian bakat serta kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat lainnya," ujar Saribulih.

Saribulih mengungkapkan, yayasan Berkah Amal Salih juga berkolaborasi dengan lembaga lainnya. Santunan anak yatim dan beberapa  program lainnya, dilakukan bersama Rumah Gadang Basamo (RGB) alumni SMA 1 Padang Angkatan 1987. Juga berkolaborasi dengan Laznas Rumah Yatim,  Dompet Dhuafa Singgalang, Yayasan MyCare dan beberapa lembaga lainnya.

"Bagi yang ingin bersedekah jariyah melalui yayasan Berkah Amal Salih, silahkan kirim donasi ke Bank Nagari Syariah. Nomor rekening 7100.0201.054661 atas nama YYS Berkah Amal Salih," ujar Saribulih. (*)



Padang,Lintas Media News
 Hari ketiga tahapan presentasi monitoring dan evaluasi (Monev) Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat berlangsung meriah. Ketua Tim Monev KI Sumbar, Mona Sisca, mengaku terkejut dengan tingginya euforia dan antusiasme para pimpinan badan publik yang ikut serta.

Kegiatan Monev tahun 2025 sempat diragukan terlaksana karena adanya pemotongan anggaran akibat efisiensi. Namun, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kegiatan wajib ini tetap digelar secara offline di Kantor KI Sumbar, Jalan Sisingamangaraja, Padang. Pelaksanaan berlangsung sejak 7 hingga 16 Oktober 2025 dengan peserta mencapai 128 badan publik dari 11 kategori.

Presentasi Badan Publik ini di menghadirkan 4 Panelis, yakni Mona Sisca, Musfi Yendra, Idham Fadhli dari KI Sumbar dan Tokoh Keterbukaan Informasi Sumatera Barat HM. Nurnas.

Pada hari pertama, sebanyak 16 pimpinan badan publik kategori pemerintah kabupaten dan kota hadir langsung di kantor KI Sumbar. Tercatat sembilan kepala daerah turut mengikuti presentasi, seperti Wali Kota Padang, Wakil Bupati Tanah Datar, Wakil Wali Kota Bukittinggi, dan Wakil Bupati Solok Selatan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan presentasi kategori Nagari yang juga dihadiri para wali nagari.

Hari kedua diisi dengan presentasi kategori instansi vertikal. Pimpinan lembaga besar seperti Ketua dan Komisioner Bawaslu Sumbar, lima Komisioner KPU Sumbar, Kepala BPS Sumbar, Kepala LLDIKTI, dan Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar turut hadir.

Pada hari ketiga, giliran kategori lembaga yudikatif tampil. Para ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Sumatera Barat hadir untuk menyampaikan pemaparan.

“Melihat euforia kehadiran pimpinan badan publik ini sungguh melebihi ekspektasi kami,” ujar Mona Sisca. Ia menilai tingginya partisipasi mencerminkan meningkatnya kepedulian dan komitmen badan publik terhadap keterbukaan informasi.

“Ini semua berkat kerja sama solid antara komisioner, tim Monev, dan dukungan mitra KI Sumbar yang terus membersamai proses hingga tahap anugerah nanti,” tutup Mona. (***)

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang kembali menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan masyarakat melalui peluncuran Program Basinergi Mambangun Nagari (BMN) 2025 di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Selasa (7/10/2025). Program ini menjadi wujud nyata sinergi antara perusahaan, pemerintah kelurahan, dan masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.

Acara yang digelar di Galeri Kubang Badak, Jawa Gadut, ditandai dengan penyerahan simbolis dana program BMN senilai Rp130,5 juta oleh Staf TJSL Unit CSR PT Semen Padang, Nurwan, kepada Lurah Limau Manis, Muliadi, disaksikan pengurus Forum Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Limau Manis dan tokoh masyarakat setempat.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, menyampaikan apresiasi kepada Forum Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Limau Manis atas kolaborasi dan komitmen mereka dalam menjalankan program TJSL perusahaan.

“Forum pemberdayaan ini merupakan mitra penting dalam menyalurkan program tanggung jawab sosial. Kami percaya, pemberdayaan akan lebih efektif bila dijalankan oleh warga sendiri dengan dukungan perusahaan. Terima kasih atas sinergi yang luar biasa ini,” ujar Win

Ia menambahkan, PT Semen Padang mendorong setiap forum binaan untuk menyelaraskan programnya dengan arah kebijakan pemerintah, baik Pemko Padang, Pemprov Sumbar, maupun Asta Cita Presiden RI yang menekankan pembangunan berkeadilan dan peningkatan ekonomi rakyat.

Win juga mengapresiasi kolaborasi Forum Limau Manis dengan Politeknik Negeri Padang (PNP) sebagai contoh sinergi yang patut ditiru. “Semoga forum lain menjadikan ini inspirasi untuk memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga agar program BMN berdampak lebih luas,” katanya.

Ia berharap masyarakat terus mendukung keberlanjutan perusahaan. “Kinerja PT Semen Padang yang baik akan berbanding lurus dengan kontribusi sosial yang kami berikan. Semakin kuat perusahaan, semakin besar pula manfaat bagi masyarakat. Mohon dukungannya,” ujarnya.

Ketua Forum Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Limau Manis, Desi Fitria, menyampaikan apresiasi atas konsistensi PT Semen Padang dalam mendukung berbagai program sosial di wilayahnya.

“Dukungan PT Semen Padang selalu hadir dalam setiap langkah pemberdayaan kami, tidak hanya berupa dana, tetapi juga dalam bentuk pendampingan dan semangat membangun bersama. Ini bukti bahwa PT Semen Padang memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat sekitar,” katanya.

Desi menambahkan, Forum Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Limau Manis menjadi wadah kolaborasi antara warga, pemerintah kelurahan, dan dunia usaha untuk menyalurkan aspirasi, menyusun program prioritas, serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan lapangan.

Untuk tahun 2025, forum bersama PT Semen Padang menetapkan lima program prioritas BMN yang dirancang berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Program tersebut meliputi sosialisasi Program BMN sebagai langkah awal untuk menampung aspirasi warga dan menyusun agenda kegiatan; pengadaan peralatan pengukus media tanah untuk budidaya jamur senilai Rp24 juta; pembangunan rumah layak huni di RT 02/RW 03 senilai Rp50 juta bagi keluarga prasejahtera; budidaya itik petelur bagi rumah tangga miskin senilai Rp10 juta yang menyasar 26 penerima manfaat peserta Program Keluarga Harapan (PKH); serta pembuatan gazebo ekowisata di kawasan Kayu Banyak Urek (HKm Puncak Labuang) senilai Rp24 juta.

“Kami mendukung pengembangan ekowisata di Kayu Banyak Urek karena semakin banyak masyarakat yang berkunjung, termasuk dosen dan pegawai Universitas Andalas. Ke depan, kami berencana membantu warga membuka kafe sederhana agar ekonomi lokal ikut tumbuh,” ujar Desi.

Selain PT Semen Padang, Forum Limau Manis juga menjalin kerja sama dengan PNP yang tahun ini memberikan bantuan mesin pengaduk jamur senilai Rp100 juta sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat.

“Kolaborasi ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat membutuhkan sinergi lintas sektor agar hasilnya optimal,” ujarnya.

Dengan tambahan dukungan tersebut, total nilai bantuan yang diterima Forum Pemberdayaan Masyarakat Limau Manis untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tahun ini mencapai Rp230,5 juta.

Lurah Limau Manis, Muliadi, mengapresiasi kepedulian PT Semen Padang terhadap masyarakat di wilayahnya. Menurutnya, program BMN bukan hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga membangun semangat gotong royong dan rasa memiliki di tengah masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi kepedulian PT Semen Padang dan semangat Forum Pemberdayaan Masyarakat Limau Manis yang tidak pernah lelah berbuat untuk warganya. Program ini membuktikan bahwa kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha seperti PT Semen Padang dapat melahirkan perubahan nyata di tingkat lokal,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya. “Kita ingin semangat BMN ini menjadi gerakan bersama di seluruh masyarakat Kelurahan Limau Manis. Mudah-mudahan, apa yang dilakukan hari ini menjadi ladang amal dan inspirasi bagi generasi berikutnya,” tutup Muliadi.

Program Basinergi Mambangun Nagari (BMN) merupakan salah satu pilar utama program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Semen Padang. Sejak diluncurkan pada 2015, program ini telah menjangkau berbagai kelompok masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, dengan fokus pada penguatan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas SDM, dan pelestarian lingkungan berbasis potensi nagari.

Melalui pendekatan partisipatif, setiap program BMN disusun berdasarkan musyawarah warga agar tepat sasaran dan berorientasi pada kemandirian serta keberlanjutan.

PT Semen Padang meyakini bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja bisnis, tetapi juga dari besarnya kontribusi terhadap kemajuan masyarakat. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal, perusahaan terus memperkuat perannya sebagai agen pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat.

 

DHARMASRAYA, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan nasional melalui kegiatan Temu Tukang yang digelar di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, Sabtu (4/10/2025). Mengusung tema “Tukang Bangga Bangun Indonesia”, acara ini diikuti hampir 100 tukang bangunan dari berbagai wilayah di Kabupaten Dharmasraya.

Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Departemen Penjualan PT Semen Padang, Rakhmat Hidayat; Kepala unit Penjualan Sumatera Bagian Tengah SIG, Nanda Kurniawan; Sie. Penjualan Wilayah Sumatera Barat PT Semen Padang, Nino Perdana; Staf Quality Assurance PT Semen Padang, Darwas; serta perwakilan distributor dari PT Andalas Jaya Bersama, PT Cendana Sembilan, PT Cipto Sadar Pratama, PT RIS Investindo Sarana, dan PT Defni Sejahtera Mandiri.

Sebagai agenda rutin di wilayah pasar, Temu Tukang berfokus pada sosialisasi produk unggulan PT Semen Padang, seperti EzPro (PCC), PwrPro (PCC+), UltraPro (OPC), SprintPro (OPC+), DuPro+MSR (Tipe II), DuPro+HSR (Tipe V), dan SuperTermo (OWC). Peserta juga mendapat pelatihan langsung mengenai teknik pengaplikasian semen, mulai dari pemasangan dinding, plester, hingga acian. Tujuannya agar tukang tidak hanya mengenal produk, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara profesional untuk menjamin kualitas bangunan.


Rakhmat Hidayat menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi tukang. “Komunitas ini akan terus terjaga. Ke depan, akan ada sertifikasi khusus agar para Jago Bangunan semakin terampil sekaligus diakui secara resmi atas kompetensinya,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Nanda Kurniawan. Menurutnya, tukang memiliki posisi istimewa bagi PT Semen Padang. “Bagi kami, tukang bukan hanya mitra, tetapi bagian dari keluarga besar. Mereka kami sebut Jago Bangunan, karena tangan merekalah yang memastikan kualitas produk kami benar-benar terwujud di lapangan,” katanya.

Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang, Ilham Akbar, mengatakan bahwa Temu Tukang merupakan wujud apresiasi perusahaan terhadap peran penting tukang bangunan. “Kami sadar, tukang adalah ujung tombak dalam menjaga kualitas bangunan. Karena itu, kegiatan ini bukan hanya promosi produk, melainkan juga transfer pengetahuan agar mereka bekerja dengan standar yang lebih baik,” jelasnya.

Ilham melanjutkan, sebagai bentuk dukungan terhadap program pembangunan pemerintah, PT Semen Padang menegaskan bahwa kegiatan Temu Tukang tidak hanya berdimensi bisnis, tetapi juga memiliki relevansi strategis dengan agenda nasional.

“Program Temu Tukang ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan pembangunan infrastruktur. Melalui kegiatan ini, PT Semen Padang tidak hanya memperkenalkan produk unggulannya, tetapi juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan keterampilan para tukang sebagai ujung tombak pembangunan nasional,” ujar Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang, Ilham Akbar.

Ia menambahkan, kegiatan serupa telah dilakukan di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, dan Pasaman Barat, Sumatera Barat, serta akan terus digelar di berbagai daerah.

Acara berlangsung meriah dengan sesi product knowledge, praktik langsung, serta pembagian doorprize. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan. “Ini pengalaman baru bagi kami. Biasanya hanya tahu semen dari merek dan kemasan, tapi hari ini belajar cara penggunaan yang tepat sesuai kebutuhan bangunan. Sangat bermanfaat,” ujar Sugiono, tukang asal Sitiung II.


Oleh : Musfi Yendra
[Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat]

Keterbukaan informasi publik telah menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin, dan badan publik diwajibkan menyediakan, melayani, serta mengumumkan informasi yang relevan bagi publik. 

Namun, implementasi keterbukaan informasi tidak cukup hanya diatur dalam norma hukum; pelaksanaannya perlu dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan agar tidak berhenti pada tataran administratif. Di sinilah pentingnya Monitoring dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi bagi badan publik.

Secara sederhana, Monev merupakan instrumen untuk memastikan sejauh mana badan publik melaksanakan amanat UU KIP. Ia berfungsi mengukur tingkat kepatuhan, efektivitas layanan informasi, serta konsistensi pelaksanaan standar layanan. Melalui Monev, publik dapat melihat badan publik mana yang benar-benar terbuka dan mana yang masih perlu pembenahan. Monev juga menjadi alat introspeksi bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas layanan informasi serta menumbuhkan budaya transparansi di seluruh lini birokrasi.

Landasan hukum pelaksanaan Monev keterbukaan informasi cukup kuat. UU KIP mengatur hak masyarakat atas informasi dan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana. Turunannya, Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menetapkan pedoman rinci mengenai jenis informasi, tata cara permohonan, batas waktu pelayanan, serta peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

Sementara itu, Perki Nomor 1 Tahun 2022  secara khusus mengatur mekanisme Monitoring dan Evaluasi, termasuk indikator penilaian, pengelompokan badan publik, serta penggunaan sistem digital e-Monev untuk mempermudah pelaporan dan pengawasan.

Dalam Perki 1/2022, Monev didefinisikan sebagai kegiatan terstruktur untuk memantau dan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara periodik. Kegiatan ini mencakup pengumpulan data, verifikasi, hingga publikasi hasil penilaian. Tujuannya tidak semata untuk memberikan peringkat, melainkan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan informasi publik. Dengan kata lain, Monev bukan ajang lomba prestasi, melainkan cermin untuk melihat sejauh mana badan publik telah menegakkan prinsip transparansi.

Esensi Monev bagi badan publik sangat jelas. Pertama, Monev memastikan kepatuhan terhadap UU KIP dan Perki yang berlaku. Kedua, ia meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga publik dalam penggunaan anggaran dan pengambilan keputusan. Ketiga, hasil Monev menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki layanan PPID, baik dari aspek sumber daya manusia, teknologi, maupun tata kelola informasi. Keempat, Monev memperkuat kepercayaan publik. Kelima, Monev juga mengukur komitmen, inovasi dan strategi badan publik secara berkelanjutan menjalankan keterbukaan informasi publik.

Masyarakat yang mendapatkan akses informasi dengan mudah akan lebih percaya pada lembaga pemerintah. Dan yang tak kalah penting, hasil Monev menjadi dasar dalam pemberian penghargaan maupun rekomendasi perbaikan bagi badan publik.

Secara teknis, pelaksanaan Monev biasanya menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder, analisis dokumen, wawancara, serta inspeksi situs atau kanal informasi publik. Indikator penilaian mencakup beberapa aspek, seperti ketersediaan daftar informasi publik, keterkinian konten website PPID, mekanisme pelayanan permohonan informasi, penanganan sengketa, serta inovasi dalam penyampaian informasi publik. Semakin lengkap dan aktif badan publik menyediakan informasi, semakin tinggi tingkat kepatuhannya.

Komisi Informasi (KI) Sumbar telah menjalankan Monev secara rutin. Telah 10 tahun KI Sumbar menggelar kegiatan Monev. Tahun 2025 ini mengikutkan 430 badan publik, dibagai ke dalam berbagai kategori—mulai dari OPD pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BUMD/BUMNag, lembaga vertikal, yudikatif, BPS, KPU, Bawaslu, sekolah, perguruan tinggi, hingga pemerintahan nagari. 

Melalui sistem e-Monev, seluruh badan publik diwajibkan mengunggah data dan dokumen pendukung yang menunjukkan pelaksanaan keterbukaan informasi. Dari hasil penilaian, KI Sumbar memberikan predikat seperti Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif. Penganugerahan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi pemicu bagi badan publik lain untuk berbenah.

Secara penilaian Monev yang dilaksanakan oleh KI Sumbar memiliki bobot yang detail: pendaftaran (10%), pengisian kuesioner (70%), presentasi (15%), dan visitasi (5%). Monev tahun 2025 ini telah memaskui tahap presentasi, diikuti sebanyak 128 badan publik yang lolos ke tahap ketiga ini.

Dari berbagai hasil Monev, ditemukan sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan. Masih banyak badan publik yang belum memperbarui daftar informasi publik secara rutin. Beberapa PPID tidak memiliki SOP yang terdokumentasi dengan baik, dan ada pula yang belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal. 

Kelemahan lain terletak pada rendahnya pemahaman aparatur mengenai pentingnya keterbukaan informasi, yang berdampak pada keterlambatan pelayanan. Semua temuan tersebut menjadi catatan penting agar pemerintah daerah dan instansi terkait dapat melakukan pembenahan sistematis.

Agar pelaksanaan keterbukaan informasi berjalan lebih efektif, badan publik disarankan untuk memperkuat kapasitas PPID melalui pelatihan berkala, memperbarui konten informasi secara berkala, serta memastikan daftar informasi publik tersedia di website resmi. 

Penggunaan platform e-Monev juga harus dioptimalkan sebagai sarana dokumentasi dan pelaporan transparan. Selain itu, perlu dibangun mekanisme tindak lanjut atas hasil Monev setiap tahun agar perbaikan yang dilakukan bersifat berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

Monev bukan sekadar kegiatan tahunan yang menilai siapa paling informatif, tetapi menjadi tolok ukur kematangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang terbuka. Keterbukaan informasi adalah hak publik yang harus dijaga, dan Monev adalah alat untuk memastikan hak tersebut benar-benar terpenuhi. 

Melalui komitmen bersama antara Komisi Informasi, badan publik, dan masyarakat sipil, keterbukaan informasi dapat menjadi budaya birokrasi yang sehat, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat pondasi pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. []




Padang,Lintas Media News
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Tani Indonesi Sumatera Barat (Sumbar) periode 2025-2030 resmi dilantik dan dikukuhkan di Pangeran Beach Hotel.Rabu (8/10/2025).

Pelantikan atau pengukuhan tersebut menetapkan Ade Putra sebagai Ketua,S.Varel Oriano Sekretaris dan Nanda Satria sebagai bendahara DPD Pemuda Tani Indonesia Sumatera Barat.Ketiga pengurus inti tersebut merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dari partai politik yang berbeda.

Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Sumatera Barat Ade Putra dalam sambutannya mengatakan, akan segera menjalankan amanat dari ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yaitu penguatan kaderisasi organisasi yangmana, dalam waktu dekat ini akan melantik pengurus DPC- DPC di Sumatera Barat agar program program DPP dibidang pertanian sampai ke daerah. 

"Kita akan lakukan penguatan kaderisasi, dan percepat pelantikan- pelantikan DPC karena ada sekitar enam DPC yang belum dilantik,"ujar Ade. 

Ade juga akan berupaya mengajak para pemuda untuk ikut bertani, dan menghimbau melalui media sosial agar ketertarikan pemuda dalam bertani meningkat. 

"Kita memiliki motto bahwa pemuda bertani itu adalah keren," lanjut Ade. 

Sementara,Sekjen DPP Pemuda Tani Indonesia R.S. Suroyo JR berharap.Ketiga pengurus inti yang telah dilantik ini dapat memajukan Pertanian di Sumbar dan menggerakkan para pemuda untuk membantu sektor pertanian.

Dijelaskan Suroyo,Pemuda Tani Indonesia merupakan anak kandung dari Himpunan KeLuarga Tani Indonesia (HKTI).Meski ada dua HKTI di Indonesia  namun saat ini telah menjadi satu dengan tujuan yang sama.

Suroyo juga berharap pemuda sumatera Barat bisa ikut ambil bagian dalam menyukseskan program Presiden Prabowo melalui Menteri Pertanian untuk memajukan petani serta pertanian di Indonesia.

"Jangan sampai pangan bermasalah karena pangan merupakan hajat hidup orang banyak. Saya bersyukur pemuda Tani hadir di Sumatera  barat. Sumbar  juga merupakan lambung pertanian di Indonesia, " lanjutnya. 

Sementara  Wakil Ketua DPRD Sumbar  Nanda Satria yang juga dikukuhkan sebagai Bendahara DPD Pemuda Tani Sumbar  mengaku bahagia dan bersyukur dengan dibentuknya DPD Pemuda Tani tersebut. Sehingga pertanian tidak hanya tanggung jawab pemerintah namun juga ada organisasi DPD pemuda tani Indonesia. 

"Kita berharap program Pemerintah pusat dalam pertanian bisa tercapai dan anggaran untuk pertanian juga bisa terpakai dan turun sampai ke daerah-daerah sebagai mana mestinya,"ujar Nanda.(St)

 

Bukittinggi, LintasMedianews.com

Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis mengungkapkan, Rekaman suara asli Bung Hatta akan menjadi media pembelajaran yang sangat berharga. Rekaman tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan bagi siapapun yang datang ke Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta  untuk belajar atau mendengarkan berbagai hal positif yang dapat memperkuat semangat kebangsaan dan cinta tanah air. 

Pernyataan tersebut disampaikannya ketika menghadiri acara penyerahan hibah tape real bersejarah Bung Hatta dari Radio Republik Indonesia (RRI) Bukittinggi kepada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, Kamis (02/10).

Menurutnya hibah ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Bung Hatta sebagai tokoh proklamator dan putra asli Bukittinggi. Barang bersejarah tersebut tentunya akan sangat bermanfaat dalam mencerdaskan anak bangsa. Sekaitan dengan itu, Ia menegaskan Pemerintah Kota Bukittinggi sangat berkomitmen untuk menjaga dan memanfaatkan warisan sejarah.

Dalam kesempatan itu Ibnu Asis juga menyambut baik rencana RRI yang juga akan menyerahkan rekaman suara asli Buya Hamka kepada Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka. Ia menambahkan, keberadaan kedua rekaman tersebut akan memperkaya koleksi sejarah sekaligus memperkuat identitas Bukittinggi sebagai kota perjuangan kota wisata dan kota pendidikan. (Sandra)

 


Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan, Pemerintah telah menyiapkan perlindungan dan jaminan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. 

Hal itu disampaikan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias dalam acara launching pendistribusian buku tabungan dan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) untuk Keluarga Penerima Manfaat (PKH) dan Program Sembako tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanalan di Halaman Kantor Balaikota, Senin (06/10). 

Ramlan mengatakan, Saat ini program dari pusat tersebut semakin diperketat penggunaannya, seperti dengan penggunaan buku tabungan dan ATM, sehingga bisa bertransaksi secara non tunai. Menurutnya Pemko akan melakukan pengawasan dengan maksimal, sehingga program ini berjalan berkeadilan. 

Ia menegaskan hal itu harus dikroscek ke lapangan dan tidak ada titipan titipaan. Semua harus berkeadilan dan yang menerima adalah yang berhak karena itu semua harus diawasi di setiap tingkatannya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Syanji Faredy, menjelaskan, jumlah penerima buku tabungan dan KKS, sebanyak 2.351 orang. Terdiri dari warga Kecamatan ABTB 499 orang, warga Kecamatan Guguak Panjang 786 orang dan warga Kecamatan MKS 1.066 orang. Jumlah KPM PKH se Kota Bukittinggi sebanyak 2.558 orang dengan total bantuan triwulan 3 sebesar Rp2 milyar lebih. 

Selanjutnya untuk program sembako, diberikan kepada 5.185 warga se-kota Bukittinggi, dengan total bantuan sebesar Rp3,1 milyar lebih. Dari data tersebut total bantuan yang dapat diserap selama tahun 2025 ini, berjumlah Rp15 milyar lebih.

Bantuan sembako merupakan bantuan sosial pangan berupa uang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. 

Program tersebut sebelumnya dikenal dengan nama “bantuan pangan rastra” (raskin) dan kemudian diubah menjadi program sembako untuk meningkatkan efektivitas distribusi dan memperluas akses kepada penerima manfaat. Bantuan sembako dan PKH merupakan bansos reguler dari Kementerian Sosial. Keluarga penerima manfaat bansos sembako dan PKH ini merupakan masyarakat miskin terdaftar DTSEN desil 1 (satu) sampai 5 (lima) melalui usulan pemerintah daerah.

Sementara itu, Bantuan PKH diberikan dalam bentuk uang tunai secara berkala kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat. penerima PKH biasanya terdiri dari keluarga dengan anak-anak yang masih bersekolah, ibu hamil, lansia dan atau penyandang disabilitas. Nilai bantuan PKH ini bervariasi, tergantung komponen PKH yang ada dalam keluarga itu

Tterkait penyalahgunaan bansos untuk judol dalam satu KK dan pekerjaan yang tidak layak Kemensos telah bekerja sama dengan PPATK. Sehingga terdapat KPM yang telah dikeluarkan (exclude) sebagai penerima bansos

Diketahui, Program bantuan sosial ini, sesuai dengan visi Bukittinggi Gemilang, dengan program mengembangkan sistem perlindungan sosial yang berkeadilan, dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan meningkatkan dengan kesejahteraan keluarga dengan bantuan pangan dan dukungan finansial. (Sandra)

.


.

 

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bukan sekadar wadah organisasi, tetapi gerakan kolektif untukmenjaga marwah pers nasional di ranah digital. 

Demikian  Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., Guru Besar Bidang Hukum Kebijakan Publik yang juga Ketua Dewan Pembina SMSI dalam sambutannya ketika membuka dialog nasional bertema “Media Baru: Peluang dan Tantangannya”. 

Dialog nasional yang mengambil tempat di Kantor SMSI Pusat, Jalan Vereran, Jakarta, dan diperluas dengan aplikasi zoom berlangsung Selasa, 7 Oktober 2025. 

“Kita ingin memastikan transformasi media berjalan dengan etika, akurasi, dan keberpihakan pada

kebenaran serta kepentingan publik,” kata Harris Arthur Hedar dalam pembukaan dialog. 

Hadir sebagai pembicara selain Ketua Umum SMSI Firdaus, juga Ketua Dewan Pakar SMSI, Prof. Yuddy Chrisnandi, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, dan pembicara lainnya seperti Dr. Abraham Samad, Prof. Henry Subiakto, Hersubeno Arif, dan Ilona Juwita,

Menurut Ketua Dewan Pembina Harris, SMSI harus terus berupaya: 

Mendorong literasi digital bagi

masyarakat dan ekosistem media,

Memperjuangkan perlindungan hukum bagi jurnalis dan perusahaan media siber, serta.

Meningkatkan kompetensi teknologi dan bisnis media. 

Menjaga sinergi dengan pemerintah, Dewan Pers, dan pemangku kepentingan lainnya.

“ Saya berharap dialog ini melahirkan pemikiran tajam dan rekomendasi konkret, baik untuk SMSI sendiri maupun bagi dunia media siber Indonesia,” tuturnya. 

Tentu yang juga sangat penting bagaimana kita menghadapi derasnya konten user generated, algoritma platform global, serta tantangan etik dan hukum. Bagaimana media siber tetap menjadi watchdog demokrasi sekaligus adaptif terhadap perkembangan industri.

“Kita harus menjadikan SMSI rumah besar bagi media siber yang kredibel, berdaya, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Akhir kata, saya mengapresiasi kerja keras

panitia, Dewan Pakar, dan seluruh pengurus SMSI atas penyelenggaraan forum penting ini.

Mari kita jadikan momentum ini sebagai pijakan memperkuat kualitas media siber Indonesia, agar

tetap tangguh, adaptif, namun tidak kehilangan jatidiri dan tanggung jawab sosialnya.

Terkait tema yang dipilih dalam dialog ini, bagi SMSI yang mempunyai ribuan perusahaan media siber, fenomena ini menghadirkan dua sisi. 

Pertama peluang besar untuk memperluas jangkauan, mempercepat distribusi informasi,dan memperkuat demokratisasi pengetahuan.

Dan kedua, tantangan serius berupa arus disinformasi, hoaks, polarisasi opini, serangan siber, dan tekanan model bisnis media yang terus berubah.

Sebagai Dewan Pembina, saya memandang, Dialog Nasional ini menjadi momentum penting bagi SMSI untuk memperkuat kapasitas strategis media siber Indonesia, agar tetap independen, profesional, dan memiliki daya saing tinggi di era platform digital global. (*)



Padang,Lintas Media News
Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Nanda Satria bersama dua anggota DPRD Sumbar lainnya Ade Putra dan S Varel Oriano dari fraksi yang berbeda dilantik atau dikukuhkan sebagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Tani Indonesia Sumatera Barat di hotel Pangeran Beach. Rabu (8/10/2025) .

Pelantikan atau pengukuhan tersebut menetapkan,Ade Putra sebagai Ketua,S.Varel Oriano Sekretaris dan Nanda Satria sebagai bendahara DPD Pemuda Tani Indonesia Sumatera Barat.

Ketiga pengurus inti tersebut diharapkan bisa memajukan Pertanian di Sumatera dan menggerakkan para pemuda untuk membantu sektor pertanian.Kata  Sekjen DPP Pemuda Tani Indonesia R.S. Suroyo JR dalam sambutannya.

Suroyo JR menjelaskan. Pemuda Tani Indonesia merupakan anak kandung dari Himpunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI). Meski saat ini ada dua HKTI di Indonesia namun diharapkan akan menjadi satu.

“Selamat kepada pengurus yang baru dilantik meski beda partai namun bisa bersatu dalam pengembangan pertanian Indonesia,” ungkap Suroyo.

Suroyo juga berharap pemuda sumatera Barat bisa ikut ambil bagian dalam menyukseskan program Presiden Prabowo melalui Menteri Pertanian untuk memajukan petani serta pertanian di Indonesia.

“Jangan sampai pangan bermasalah karena pangan merupakan hajat hidup orang banyak. Saya bersyukur pemuda Tani hadir di Sumatera barat. Sumatera juga merupakan lambung pertanian di Indonesia, ” lanjutnya.

Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Sumbar Ade Putra yang baru saja dikukuhkan mengaku akan segera menjalankan amanat dari ketua DPP. Dalam waktu dekat akan membentuk DPC- DPC di Sumatera Barat agar program Presiden Prabowo dalam bidang pertanian sampai ke daerah.

“Kita akan lakukan penguatan kaderisasi, dan percepat pelantikan- pelantikan DPC karena ada sekitar enam DPC yang belum dilantik,”ujar Ade.

Ade juga akan berupaya mengajak para pemuda untuk ikut bertani, dan menghimbau melalui media sosial agar ketertarikan pemuda dalam bertani meningkat.

“Kita memiliki tagline bahwa pemuda bertani itu adalah keren,” lanjut Ade.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria yang juga dikukuhkan sebagai Bendahara DPD Pemuda Tani Sumbar mengaku bahagia dan bersyukur dengan dibentuknya DPD Pemuda Tani tersebut. Sehingga pertanian tidak hanya tanggung jawab pemerintah namun juga ada organisasi DPD pemuda tani Indonesia.

“Kita berharap program Presiden dalam pertanian bisa tercapai dan anggaran untuk pertanian juga bisa terpakai sebagai mana mestinya,”ujar Nanda.

Nanda juga berharap anggaran untuk pertanian di Provinsi Sumbar bisa dikucurkan semaksimal mungkin.

“Kita sebagai anggota DPRD yang juga ikut ambil bagian di sini bisa sebagai pengingat pemerintah untuk bisa memanfaatkan anggaran untuk pertanian tersebut,”lanjutnya.

Nanda juga berharap DPD Pemuda Tani bisa menjadi minta bagi Menteri Pertanian untuk mensukseskan program pertanian yang juga dianjurkan presiden Prabowo.

“Kita selaku DPD Pemuda Tani bisa bekerja diluar Pemerintah, namun bisa menyukseskan program Pemerintah provinsi Sumatera Barat dengan kata lain ‘manjuluak’ Kementan agar program nya bisa dilaksanakan di Sumbar,”tutup Nanda.(St)

Padang,Lintas Media News
Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sumbar memasuki tahapan Presentasi. Sebanyak 128 badan publik melakukan presentasi di Kantor Komisi Informasi Sumbar, mulai Selasa, 7/10, hingga 16 Oktober mendatang.


Ketua Monev Mona Sisca mengatakan tahapan Presentasi ini diikuti oleh badan publik yang berhasil menempati peringkat 10 besar di masing-masing kategori atau yang memperoleh point di atas 70. Presentasi dilakukan langsung oleh pimpinan badan publik masing-masing di hadapan para panelis yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Sumbar, Musfi Yendra, Idham Fadhli, Mona Sisca dan dari pihak eksternal H.M Nurnas.

"Hari ini presentasi untuk kategori pemerintah kabupaten kota yang dilakukan langsung oleh bupati walikota. 10 daerah yang lolos 10 besar yakni Kota Padang, Padangpanjang, Bukittinggi, Solok, Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, 50 Kota, Solok Selatan, Dharmasraya," ujar Mona Sisca.

"Di hari perdana pelaksanaan monev hadir 9 kepala daerah kabupaten kota yg mengikuti tahapan presentasi ini. Total hari ini ada 16 badan publik. Panelis sangat mengapresiasi antusiasme pimpinan badan publik yg hadir hari ini. Ini bukti nyata komitmen mereka terhadap keterbukaan informasi," papar Mona. 

Selain kategori pemerintah daerah, ada juga kategori nagari, BUMD, instansi vertikal, seperti Bawaslu, KPU, Badan Pusat Statistik, Kanwil Kementerian Agama, Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan, Kanwil Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Agama.

Kemudian kategori OPD Pemprov, rumah sakit, DPRD Sumbar, lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dan sekolah.

Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik ini nantinya akan diumumkan ke publik sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik. (*)





Padang,Lintas Media News
Pengurus masa bakti 2025-2028 Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua PJKIP Sumbar Almudazir di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Senin (6/10/2025).

Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, Ketua DPRD Padang Muharlion, Ketua PJKIP Sumbar Almudazir, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Musfi Yendra, serta Ketua Penasehat PJKIP Padang yang juga mantan Ketua KI Sumbar, Syamsurizal.

Pelantikan tersebut menetapkan Yuliadi Chandra sebagai Ketua, Arif Budiman Effendi sebagai Sekretaris, dan Sri Taufik sebagai Bendahara PJKIP Kota Padang.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran dalam sambutannya menegaskan bahwa, Pemerintah Kota Padang siap mewujudkan predikat kota informatif secara nasional.

Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari misi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Saya bersama seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah berkomitmen untuk menjadikan Kota Padang sebagai kota informatif. Komitmen ini sejalan dengan semangat transparansi publik,” kata Fadly Amran.

Fadly menambahkan, upaya menuju kota informatif tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Ia menilai kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama jurnalis dan organisasi seperti PJKIP, menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan terbuka.

“Tanpa keterlibatan publik, masyarakat, komunitas, dan organisasi seperti PJKIP, program yang telah disusun pemerintah tidak akan berjalan maksimal,” ujar Fadly.

Fadly juga berharap agar masyarakat aktif memberikan kritik dan masukan terhadap program pemerintah. Ia menegaskan, setiap kebijakan yang dijalankan harus mendapat penilaian langsung dari masyarakat.

“Kita ingin setiap usaha yang dilakukan pemerintah mendapatkan penilaian dan tanggapan langsung dari masyarakat. Kritik konstruktif menjadi bagian dari perjalanan menuju pemerintahan yang transparan,” tegasnya.

Acara pelantikan dan diskusi publik PJKIP ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan insan pers. Melalui kegiatan ini, diharapkan Kota Padang semakin terbuka terhadap akses informasi publik dan mampu menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Sumber: Rilis PJKIP Padang

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.