Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Pasbar,Lintas Media News Com..
Empat Nagari di  Kecamatan Gunung Tuleh masing-masingnya Nagari Rabi Jonggor,Nagari Bahoras Nagari Ranah Sungai Magelang,Nagari Seberang Batang Kenaikan ,gelar kegiatan Bimbingan Teknis SDG,S Desa  di Cafe 3B ,Batang kenaikan,Paraman Ampalu,Rabu  (1/10.2025).

Acara kegiatan ini mendatangkan Syaikul Putra STTP Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Pasbar sekaligus Nara Sumber bersama Tomi Permana ,S.Sos Kabid. Penataan Nagari.

Syaikul  menuturkan betapa pentingnya Bimtek ini diikuti dengan baik ,karena tempat ,suasanaya, cukup Indah dan nyaman ,tentu kepada peserta yang sudah mewakili dari  setiap Nagari, nantinya bisa mengaplikasikan tugas-tugasnya  setelah memperoleh materi ini dalam rangka  pendataan ,verivikasi, pengentirian evaluasi  di Desa. Masing-masing .sehingga pembangunan pembangunan ini dapat berkelanjutan ,baik Fisik mau pun non fisik


Ditempat yang sama Halomuan  Camat Guntul  langsung membuka dan menuturkan terkait dengan pelatihan ini ,harus paham dengan keadaan masyarakat sebelum melakukan pendataan ,harus punya Etika,sopan santun punya karakter yang baik ,agar dapat perhatian demi suksesnya pendataan, apalgi kegiatan  punya perencanaan yang matang,pentingnya ,terarah ,,pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan,punya transparansi , akuntabel ,sehingga pembangunan ini bisa berkelanjutan.

 Sahdan dari  perwakilan Nagari menambahkan ,agar peserta bimtek punya semangat,kuat ,tetap serius,iklas ,sehingga punya nilai Ibadah ,berharap tidak ada kendala,agar bisa dievaluasi ,sehingga pendataannya bisa sukses ,juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia pelaksana.

Usai kegiatan berakhir Halungunan ketua Pelaksana yang didampingi Panyahatan Sekretaris kepada Media  ini menuturkan  setidaknya ada 43 peserta pelatihan yang direkrut dari ke empat Nagari yakni .Nagari Bahoras ada 10 orang ,Nagari Serasah Batang Kenaikan  ada 14 orang ,dari Nagari Rabi Jonggor ada10 orang serta perwakilan  dari Nagari Ranah Sungai Magelang 9 orang ,dengan dasar Hukum Bimtek ini yakni, Perpres No,59 Tahun 2017,Permendes PDTT No.21Tahun 2020 ,Perpres No.111Tahun 2022 serta  Permendes No.27 Tahun 2023 tegasnya, dengan harapan usai Pelatihan Pembangunan Desa berkelanjutan dapat berjalan baik sesuai harapan masyarakat pungkasnya. Ran.(*)




Padang,Lintas Media News
Memperingati Hari Jadi Sumatera Barat yang ke-80 tahun 2025 ini,bukan sekedar seremoni tahunan tetapi, harus menjadi momentum refleksi dan evaluasi terhadap komitmen terhadap tanah kelahiran yang  dicintai ini.

"Kita patut merenungkan kembali, sejauh mana kita menjaga, melestarikan, dan menerapkan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita,dalam gelombang globalisasi dan derasnya arus teknologi informasi, kita menghadapi tantangan serius berupa degradasi nilai, norma, dan budaya termasuk nilai-nilai adat Minangkabau",kata Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat membuka rapat paripurna memperingati hari lahirnya Sumatera Barat (Sumbar) ke-80 di ruangan rapat utama DPRD Sumbar. Rabu (1/10/225).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, yang secara sah dan konstitusional mengakui dan menegaskan nilai falsafah "Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah" (ABS-SBK) sebagai dasar filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau - Sumatera Barat.Jelas Muhidi.

Falsafah ini menurut Muhidi,bukan hanya sebuah ungkapan budaya, melainkan sistem nilai yang telah hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan sosial, pemerintahan, adat, dan agama masyarakat kita. ABS-SBK adalah jati diri kita, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, dan sekaligus menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu,peraturan daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun peraturan nagari, wajib berlandaskan pada nilai-nilai ABS-SBK. Ini menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan dan regulasi yang tidak hanya berpihak pada kepentingan pembangunan, tapi juga memelihara warisan adat dan budaya kita sebagai masyarakat Minangkabau.Jelas Muhidi.

Pada kesempatan itu Muhidi mempertanyakan, sejauh mana nilai-nilai itu masih kita pegang dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jangan sampai kita hanya larut dalam euforia menjadi "urang Minang" yang terkenal ramah, santun, beradat, dan menjunjung tinggi etika, namun nilai-nilai tersebut tak lagi tampak dalam tindakan nyata.

Sumatera Barat kini telah memasuki usia ke-80 tahun sama usianya dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Muhidi,Ini adalah usia yang matang, yang patut dijadikan sebagai ajang refleksi capaian dan arah pembangunan ke depan.

Banyak capaian yang telah diraih, dalam satu dekade terakhir, setelah melalui bencana gempa 2009 dan pandemi Covid-19, Sumatera Barat tetap bergerak maju. Data tahun 2024 menunjukkan:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat mencapai 76,43 (peringkat ke-6 nasional dan ke-2 di Sumatera setelah Riau),
Angka kemiskinan Per Maret tahun 2025 5,35%, jauh di bawah rata-rata nasional (8,47%),
Gini ratio per Maret 2025 sebesar 0,282, menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang baik di daerah ini.

Muhidi Mengakui,masih banyak persoalan yang belum terselesaikan, seperti pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah serta pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat. Hambatan tersebut sebagian besar bersumber dari keterbatasan fiskal daerah dan kondisi geografis yang menantang,
untuk itu, kerja sama dan kolaborasi semua pemangku kepentingan pemerintah, DPRD, Dunia Usaha, Akademisi, Masyarakat dan para perantau sangatlah kita perlukan.
Begitu juga dengan tantangan,Muhidi mengakui,tantangan ke depan semakin berat.Sumatera Barat harus dibangun menjadi daerah yang lebih maju, modern, dan masyarakatnya sejahtera tanpa kehilangan identitas sebagai urang Minang yang beradat dan berbudaya.

“Bersama Membangun Sumatera Barat Sejahtera dan Maju”, marilah kita jadikan peringatan ini sebagai titik balik kebangkitan, dengan selalu menumbuh kembangkan semangat kolektif, mempererat solidaritas, dan memperkuat jati diri masyarakat Sumatera Barat. Semangat ini juga sejalan dengan visi “Indonesia Emas 2045” sebagaimana tertuang dalam RPJPD Sumatera Barat 2025–2045 Dan RPJMD 2025-2029.Harap Muhidi.

Dalam menyongsong Sumatera Barat yang lebih maju dan masyarakat yang lebih sejahtera, harus mampu menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan agenda strategis nasional. Pemerintah Pusat telah meluncurkan sejumlah program prioritas yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang patut kita dukung bersama-sama.ujar Muhidi.

Muhidi Menjelaskan.Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan bagian dari upaya membangun generasi emas Indonesia 2045. Program ini menyasar anak-anak usia sekolah agar mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang, guna mendukung tumbuh kembang yang optimal serta mencegah stunting.
Oleh karena itu, DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan alokasi anggaran daerah yang mendukung pelaksanaan program ini secara maksimal dan berkelanjutan.

Selain itu, beberapa program nasional lain yang harus kita dukung bersama adalah:
Percepatan penurunan stunting nasional, yang selaras dengan kondisi daerah kita yang juga terus berupaya menurunkan prevelansi stuntung.
Transformasi pendidikan dan digitalisasi sekolah, guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan era industri 4.0 (Four Point O) dan society 5.0 (Five Point O).
Pengentasan kemiskinan ekstrem, yang menargetkan daerah-daerah rentan agar tidak tertinggal dalam pembangunan.
Ketahanan dan kedaulatan pangan, termasuk mendukung program-program pertanian modern dan hilirisasi produk lokal di Sumatera Barat.

Melalui sinergi antara program nasional dan kearifan lokal, kita dapat mempercepat pembangunan Sumatera Barat secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, semangat berkolaborasi antara eksekutif, legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil harus terus diperkuat.

Ikut memberikan dan pencerahan 
pada kesempatan itu adalah tokoh nasional, yaitu: Irjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA, Kapolda Sumatera Barat.
Amin Shabana, S. Sos, M. Si, serta Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. 

Diharapkan, pandangan beliau-beliau tersebut akan menjadi referensi penting dalam merumuskan strategi pembangunan Sumatera Barat ke depan.Harap Muhidi.(St)




Padang,Lintas Media News
Hari ini, 1 Oktober 2025  genap sudah 80 tahun usia Sumatra Barat (Sumbar), diperingati pada Paripurna DPRD, dihadiri kepala daerah provinsi, kota dan kabupaten serta pemangku kepentingan lainnya di Sumbar.

80 tahun usia,  ternyata Sumbar tidak bisa menepuk dada dan berdiri menengadah lagi, karena fakta hari ini pertumbuhan ekonomi (PE) Sumbar 3,94 persen, nyungsep ke posisi paling rendah dari provinsi lain di Pulau Sumatra.

Kok bisa?, ada apa dengan Sumbar? yang ditinggal Bengkulu, Bangka Belitung dan Jambi serta Riau, bukankah dulu Sumbar itu sejajarnya sama Sumut dan Sumsel.
Angka PE seupil itu membuat banyak pengusaha berdarah minang geleng-gelengkan kepala dan tidak percaya  posisi terendah itu.

Tapi, pengusaha nasional yang kental darah minangnya Jefri Nedi menyebut PE 3,94 persen per kwartal 2 tahun 2025, harus menjadi pemantik gerakan bersama, pemegang kekuasaan dan pengusaha di Sumbar untuk berbenah total.

"Jangan patah arang dengan fakta PE segitu, tapi jadikan pemantik kerja keras semua pemangku kepentingan di Sumbar,"ujar Jefri Nedi, Rabu 1/10-2025 kepada media di Padang.

Menurut Jefri Nedi, Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati harus bersinergi dan berkolaborasi membuka peluang investasi dan jangan investor dibelit oleh birokrasi berbiaya mahal.

"Harus ramah dan mudah serta transparan kepasa investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumbar," ujar Jefri Nedi.
Sumbar PE terendah di Sumatra tentu undang keheranan banyak orang, pasalnya Sumbar itu punya segala-galanya, laut, gunung dan lembah punya nilai jual, hasil bumi jangan ditanya, emas meski tak melimpah tapi Sumbar punya kantong-kantong daerah penghasil emas. Bahkan Gambir Sumbar laku di pasar dunia seperti India, sawit dan hasil pertanian semuanya potensi untuk mengkatrol PE Sumbar ke depan.

"Selain potensi besar itu, orang Sumbar kaya ide, bahkan DNA orang Sumbsr itu pedagang, malah sudah banyak orang Sumbar berlevel saudagar di berbagai kota besar di Indonesia. Jadi tak mungkinlah PE 3,94 persen itu harus bertahun pula melekat ke Sumbar,"ujar Jefri.

Ayo Sumbar, jadikan usia 80 tahun ini sebagai momentum kebangkitan ekonomi dengan memasamg target optimistis 7,5 persen satu sampai  tiga tahun kedepan.

"Saya dan banyak kawan pengusaha serta saudagar berdarah minang sangat optimis PE Sumbar satu dua tahun ini akan terkatrol, asal pemegang kekuasaan di Sumbar mau kerja keras dan berkolaborasi dengan perantau minang yang sudah banyak jadi orang di nasional,"ujar Jefri Nedi. (***)


Padang,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Sumatera Barat (Sumbar) menerima nota pengantar APBD Tatun 2026 dari Pemerintah Provinsi yang diserahkan oleh Wakil 
Gubernur (Wagub) Sumbar Vasco Rosaimy pada rapat paripurna DPRD Sumbar.Selasa (30/9/2025) di ruang rapat utama DPRD Sumbar.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh wakil ketua DPRD Sumbar Muhammad Iqra Chissa didampingi ketua DPRD Sumbar Muhidi dan dihadiri Wagub Sumbar Vasco.
Dalam sambutannya Iqra menyampaikan,sebelumnya DPRD dan Gubernur telah menyepakati KUA-PPAS Tahun 2026 yang  menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda APBD Sumbar Tahun 2026. Dalam KUA-PPAS tersebut,disepakati:

Proyeksi pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp. 6,150,312,589,104,- (6 T 150 M lebih)  yang terdiri dari PAD sebesar Rp. 2.926.084.023.104,- (2T 926M lebih) Pendapatan Transfer sebesar Rp. 3.180.179.366.000,- (3T 180M lebih) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.44.049.200.000,-.(44M lebih) Sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 6.140.312.589.104,- (6T 140M lebih) yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.4.672.230.148.161,22,-(4T 672M lebih) belanja modal sebesar Rp.485.833.177.530,78,- (485 M lebih) belanja tidak terduga sebesar Rp.25.000.000.00,- (25 M ) dan belanja transfer sebesar Rp.957.249.263.412,00,-.(957 M lebih).

Iqra menyebutkan,sebelum
Gubernur menyampaikan Nota Pengantar,DPRD menyampaikan beberapa catatan yang perlu  dicermati dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun 2026,yaitu,
Pemerintah telah menetapkan alokasi TKDD Tahun 2026 untuk provinsi Sumatera Barat sebesar                                     Rp. 2.751.005.410.000,- (2T 751 M lebih) atau berkurang sebesar                            Rp. 664.691.696.000,-(664 M lebih) dari alokasi Tahun 2025 dan berkurang sebesar Rp, 429.173.954.000,- (429 M lebih ) dari alokasi yang disepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2025.
Pengurangan terbesar menurut Iqra terdapat pada Pos DAU dan DBH. Ini tentu sangat berdampak terhadap ruang fiskal pada APBD Tahun 2026.Berkurangnya pendapatan transfer yang kita terima pada Tahun 2026 yang jumlahnya cukup besar, mengharuskan Pemerintah Daerah dan DPRD menyesuaikan kembali arah kebijakan anggaran yang sudah disepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2026, baik terhadap pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. 

DPRD tidak bisa lagi menggunakan asumsi-asumsi yang sudah disepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2026.Pengurangan penerimaan DAU, tentu sangat berdampak sekali nanti terhadap penyediaan anggaran untuk belanja operasi terutama untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.Ungkap Iqra.

Untuk itu,tambahnya.Dalam pembahasan Ranperda APBD Tahun 2026 nanti, DPRD bersama Pemerintah Daerah harus bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari PAD, agar pembangunan daerah tetap dapat berjalan.
"Dari Nota Pengantar yang disampaikan oleh Gubernur, kita sudah dapat mengetahui rencana anggaran Pemerintah Daerah pada APBD Tahun 2026, yang mencakup rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah",jelas Iqra.

Rencana anggaran Pemerintah Daerah yang diusulkan pada Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026 tersebut, perlu kita bahas dan dalami nanti dengan memperhatikan beberapa catatan yang kami kemukakan di atas dan catatan yang terdapat dalam KUA-PPAS Tahun 2026. 

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, terhadap Ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah, Fraksi-Fraksi akan memberikan pandangannya terhadap Ranperda tersebut.

Sehubungan dengan itu,dimeminta kepada Fraksi-Fraksi untuk  melihat dan mendalami kembali muatan Ranperda  APBD Tahun 2026, baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja serta dapat memberikan pandangan, pendapat dan masukan-masukan yang komprehensif, agar Ranperda APBD Provinsi Sumbar Tahun 2026 dapat lebih akomodatif, efektif, efisien dan akuntabel.Tutup Iqra.(St)
 

 

PARIWARA

SOLOK KOTA . Lintasmedianews.com 

Kota Solok kembali menjadi pusat perhatian melalui pembukaan Rang Solok Baralek Gadang (RSBG) 2025, sebuah festival budaya dan pariwisata akbar yang berlangsung pada 11–13 September 2025. Acara ini digelar di dua lokasi ikonik, yakni Hamparan Sawah Solok dan Taman Syech Kukut Kota Solok, serta menghadirkan perpaduan tradisi, seni, kuliner, dan ekonomi kreatif.

Pembukaan dimulai dengan pawai budaya dan karnaval instalasi jerami yang memukau masyarakat dan tamu undangan. Pawai ini menampilkan kekayaan tradisi Minangkabau melalui atraksi Alek Batonjong, Alek Arak Bako, Prosesi Turun ke Sawah, Pawai Paguyuban, hingga Pawai Instalasi Jerami, yang seluruhnya mencerminkan filosofi kehidupan masyarakat agraris Solok.

Pembukaan Event Rang Solok Baralek Gadang ini dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata, Fajar Hutomo beserta jajaran, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah, Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Barat Ny. Harneli Mahyeldi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Lila Yanwar , Wakil Wali Kota Solok Suryadi Nurdal, Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat atau perwakilan, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil Solok Raya, Ketua TP PKK se-Sumatera Barat, Ketua Dekranasda se-Sumatera Barat, Ketua GOW se-Sumatera Barat, serta rombongan undangan dari negara sahabat (Korea Selatan, Thailand, Malaysia, dan Singapura).

Selain itu hadir pula Forkopimda Kota Solok, Ketua dan Anggota DPRD Kota Solok, pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Solok, pimpinan BUMN/BUMD, tokoh adat, akademisi, hingga organisasi wanita dan budaya Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Solok Dr. Ramadhani Kirana Putra menyampaikan bahwa RSBG bukan sekadar festival, tetapi cermin jati diri masyarakat Solok.

“Rang Solok Baralek Gadang adalah cermin siapa kita: masyarakat Minangkabau yang teguh memegang adat, berpegang pada agama, dan bangga pada tanah kelahiran. Tahun ini menjadi semakin istimewa karena RSBG telah masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pengakuan membanggakan bahwa budaya kita diakui di panggung nasional bahkan dunia” tutur wako.

Beliau juga menegaskan, pariwisata melalui RSBG adalah bagian dari upaya menjadikan Solok sebagai “Kota Beras Serambi Madinah”, sekaligus ruang bagi UMKM, seniman, dan generasi muda untuk berkarya.

Mewakili Gubernur Sumatera Barat, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Lila Yanwar, mengungkapkan apresiasi dan harapan besar terhadap event ini.

“RSBG bukan sekadar festival budaya, tetapi juga identitas daerah agraris yang kini telah diakui secara nasional melalui KEN 2025. Dengan target lebih dari 50 ribu pengunjung, mari kita jadikan event ini sebagai penggerak ekonomi daerah dan kebanggaan Sumatera Barat.” ucapnya.

Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata, Fajar Hutomo, yang hadir mewakili Menteri Pariwisata, turut menyampaikan selamat dan dukungan penuh terhadap terselenggaranya event ini. 

“RSBG adalah langkah nyata mendorong pariwisata melalui promosi budaya lokal, sekaligus memperkuat identitas dan citra Kota Solok. Kami berharap seluruh rangkaian sukses terselenggara dengan menjunjung prinsip CHSE (Clean, Health, Safety, Environment).”

Acara pembukaan juga ditandai dengan penyerahan penghargaan atas keberhasilan RSBG masuk dalam 110 Karisma Event Nusantara 2025. Selanjutnya ditampilkan Tarian Saiyo Manjago Maggaro Basamo. 

Sebagai penutup, para tamu kehormatan disuguhkan jamuan khas Minangkabau melalui tradisi “Makan Baranjuang”, yang semakin mempererat kebersamaan dalam helat budaya ini.

Rang Solok Baralek Gadang telah menjadi ikon tahunan Kota Solok sejak pertama kali digelar, dan kini memasuki tahun keempat penyelenggaraan. Dengan masuknya ke dalam kalender Karisma Event Nusantara (KEN) 2025, RSBG semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu festival budaya terbesar di Indonesia.

Melalui event ini, Solok bukan hanya memperkenalkan diri sebagai lumbung beras yang harum semerbak, tetapi juga sebagai kota dengan masyarakat ramah, budaya yang kaya, dan semangat gotong royong yang selalu hidup.  (T/K)


Jakarta,Lintas Media News
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) demi mendukung iklim investasi dan pembangunan nasional. Pesan itu ia sampaikan dalam dialog publik di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025).

“Kita harus menjaga stabilitas Kamtibmas sehingga iklim investasi tetap kondusif serta pertumbuhan pembangunan nasional dapat terus berjalan dengan optimal untuk mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Kapolri.

Jenderal Sigit menyinggung kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah pada akhir Agustus hingga awal September lalu. Menurutnya, peristiwa itu berdampak langsung terhadap stabilitas kamtibmas dan perekonomian nasional.

“Kerusuhan yang terjadi pada akhir bulan Agustus hingga awal bulan September kemarin tentunya berdampak pada instabilitas Kamtibmas dan dapat mengganggu perekonomian nasional, termasuk timbulnya kekhawatiran kalangan investor yang akan berinvestasi di Indonesia,” lanjutnya.

Ia menyebutkan kerusuhan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material seperti rusaknya fasilitas publik, gedung DPR, dan markas Polri di berbagai daerah, tetapi juga korban jiwa serta dampak imaterial berupa rasa takut, kekhawatiran, dan trauma di masyarakat.

“Untuk itu, penting bagi kita memastikan bahwa kebebasan berpendapat dijalankan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab. Ruang demokrasi harus tetap hidup, namun tidak boleh menjadi celah bagi tindakan yang menghambat kemajuan bangsa,” tegas Kapolri.

Mantan Kabareskrim ini juga menegaskan penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional masyarakat yang dijamin undang-undang. Namun, ia mengingatkan agar hak tersebut tidak menimbulkan dampak negatif.

“Seiring dengan hak yang dijamin oleh negara, kewajiban dalam menyampaikan pendapat juga perlu untuk dipahami sehingga tidak melanggar ketentuan hukum dan membawa dampak negatif bagi kepentingan umum lainnya,” ucapnya.

Kapolri memastikan kehadiran Polri dalam aksi unjuk rasa bukan untuk membatasi penyampaian pendapat, melainkan menjamin keamanan dan kenyamanan bersama.

“Pada kegiatan aksi unjuk rasa yang tertib, Polri selalu berupaya mengedepankan pelayanan dan menghadirkan pendekatan pengamanan yang humanis. Pendekatan ini menempatkan dialog dan komunikasi bersama stakeholder terkait untuk mau bersama-sama mendengarkan aspirasi yang disampaikan,” jelas Jenderal Sigit.

Meski begitu, ia mengakui ada demonstrasi yang ditunggangi perusuh sehingga berubah menjadi anarkis. Dalam kondisi itu, Polri tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam penanganannya.

“Selanjutnya, terhadap setiap pelanggaran hukum seperti perusakan fasilitas umum, penjarahan, maupun tindak pidana lainnya, Polri harus melaksanakan aturan dan ketentuan yang berlaku melalui proses penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia,” sambungnya.

Jenderal Sigit menambahkan pendekatan represif adalah langkah terakhir. Polri, kata dia, mengutamakan pendekatan restoratif, terutama bila melibatkan anak berhadapan dengan hukum.

“Upaya ini bertujuan agar penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menekankan pada pemulihan, pembinaan, serta perlindungan masa depan anak,” ujarnya.

“Sedangkan upaya represif adalah langkah terakhir, yaitu ultimum remedium apabila pendekatan persuasif dan restoratif tidak lagi dapat dilakukan. Karena ini merupakan bagian dari tugas Polri dalam memelihara kamtibmas serta memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat lain,” tutup Kapolri.(rls)


JAKARTA,Lintas Media News
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa kegiatan dialog publik yang menghadirkan koalisi masyarakat sipil serta lembaga lainnya, bertujuan untuk menyerap langsung aspirasi, kritik dan saran untuk kebaikan institusi Polri ke depannya. 

Sigit menegaskan, segala masukan ataupun kritik akan diserap oleh Polri terutama hal yang bisa memperkuat dan menjaga ruang demokrasi Indonesia. Diskusi itu sendiri mengusung tema Penyampaian pendapat di muka umum hak dan kewajiban, tindakan anarkistis menjadi tanggung jawab hukum.

"Tentunya kami ingin mendengar langsung baik dari masyarakat Sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan," kata Sigit di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025).

Sigit menyebut, kegiatan dialog ataupun diskusi bakal dilakukan terus ke depannya. Hal ini, kata Sigit penting dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat, dengan harapan bisa menjadikan Polri sebagai institusi yang diharapkan dan dicintai masyarakat. 

"Karena ada peristiwa kerusuhan tentunya ini juga menjadi diskusi nanti selanjutnya dengan beliau-beliau bagaimana mengantisipasi solusi ke depannya dan bagaimana kita harus melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restoratif, dan mana yang kemudian ke depan harus kita lebih edukasi baik dari sisi polri maupun juga teman-teman yang lain. Mungkin itu sebagai hal beberapa kesimpulan yang kita dapat," papar Sigit. 

Dengan adanya kegiatan ini, Sigit juga memastikan bahwa Polri akan terus berupaya melakukan transformasi reformasi serta beradaptasi dengan segala bentuk tantangan zaman yang ada. 

"Ke depan tentu diskusi ini tidak hanya berhenti sampai di sini tapi terus bisa berlanjut mungkin dalam pertemuan-pertemuan lain yang bersifat informal dan tentunya kami Polri terus akan berupaya untuk melakukan perbaikan melakukan transformasi reformasi, hal-hal yang memang harus kita lakukan sesuai dengan perkembangan zaman," tutup Sigit. 

Dalam diskusi tersebut turut mengundang 10 narasumber yaitu:
1. Prof. Dr. Franz Magnis Suseno (Guru Besar Filsafat STF Driyarkara)
2. Usman Hamid, S.H., M.Phil. (Direktur Amnesty Internasional Indonesia)
3. Rocky Gerung (Pengamat Politik)
4. M. Choirul Anam (Komisioner Kompolnas)
5. Ardi Manto Adi Putra (Direktur Imparsial)
6. Dimas Bagus Arya (Koordinator KontraS)
7. Muhammad Isnur (Ketua Umum YLBHI)
8. Julius Ibrani (Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI)
9. Al Araf (Ketua Badan Pengurus Centra Initiative)
10. Iftitah Sari, S.H. (Sekjen / Manajer Program Institute For Criminal Justice Reform).(rls)

Jakarta,Lintas Media News
 Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menggagalkan upaya peredaran narkotika dalam jumlah besar di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang kurir bernama Abdul Rahman alias Amin ditangkap bersama puluhan bungkus sabu, ribuan butir ekstasi, hingga cairan vape mengandung zat berbahaya.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengungkapkan, penangkapan bermula pada Jumat (26/9) saat Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim menerima informasi adanya transaksi sabu di kawasan Tanjung Priok. Setelah penyelidikan intensif, tim yang dipimpin Kasubdit IV Kombes Handik Zusen bersama Kanit 3 Subdit IV Kompol Reza Pahlevi berhasil mengidentifikasi dan menghentikan sebuah mobil Honda Brio kuning lemon pada Minggu (28/9).

“Pada saat pemeriksaan kendaraan ditemukan 2 tas putih cokelat yang berisi diduga narkotika, kemudian tim membawa tersangka dan barang bukti ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Brigjen Eko Hadi, Senin (29/9/2025).

Dari hasil pemeriksaan, Abdul Rahman alias Amin mengaku diperintah oleh seorang bandar yang disebutnya “Om Bos” untuk mengambil narkoba tersebut. Ia dijanjikan bayaran Rp 5 juta per kilogram sabu yang berhasil ia jual.

Barang bukti yang berhasil disita antara lain:
- 25 bungkus diduga sabu dalam kemasan teh Cina (Guanyingwan)
- 550 butir ekstasi dengan berbagai logo (Transformers, Philips, Adidas, Red Bulls)
- 5 bungkus kecil diduga heroin seberat brutto 27 gram
- 10 liquid vape merek PX diduga mengandung etomidate

Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menegaskan, penangkapan ini menjadi bukti komitmen Bareskrim Polri dalam memberantas peredaran narkotika yang semakin masif dan beragam modusnya. “Kami masih akan melakukan pengejaran terhadap bandar ‘Om Bos’ yang diduga mengendalikan jaringan,” pungkasnya.(rls)


Bandung,Lintas Media News
 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat bersama jajaran Polrestabes, Polresta, dan Polres berhasil mengungkap 257 kasus narkotika sepanjang September 2025. Dari operasi tersebut, total 317 tersangka diamankan, terdiri atas 314 laki-laki dan 3 perempuan.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan S.I.K., M.H. mengungkapkan pengungkapan ini terkait jaringan internasional yang berpusat di Malaysia, Iran, Jakarta, dan sejumlah wilayah di Jawa Barat.

“Para pelaku menggunakan modus operandi jaringan terputus dengan transportasi darat di jalur tol, serta memanfaatkan aplikasi maps dan media sosial untuk mengedarkan barang haram,” ujarnya, Senin (29/9/2025).

Dari tangan para tersangka, polisi menyita berbagai barang bukti, antara lain 10.946 gram sabu, 556 butir ekstasi, 14.132 gram ganja, 8.084 gram tembakau sintetis, 560 ml cairan tembakau sintetis, 6,2 gram bibit tembakau sintetis, 272.625 butir obat keras terbatas (OKT), serta 2.986 butir psikotropika.

Selain jaringan distribusi, aparat juga berhasil membongkar praktik home industry pembuatan tembakau sintetis. Modusnya, tersangka membeli tembakau melalui media sosial kemudian mencampurnya dengan cairan narkotika dan alkohol. Setelah dikeringkan, produk dijual dengan harga Rp50 ribu per 0,5 gram dan Rp100 ribu per gram.

Salah satu kasus menonjol terjadi di kawasan Bandung Kulon pada 27 Agustus 2025. Tiga remaja berinisial ALR (18), MNF (18), dan ABS (19) ditangkap bersama barang bukti berupa tembakau sintetis, timbangan digital, alat produksi, uang tunai hasil penjualan Rp1,3 juta, serta sejumlah telepon genggam. “Polisi juga masih memburu seorang tersangka lain berinisial A yang masuk daftar pencarian orang (DPO),” tambahnya.

Kasus serupa terungkap di Cimahi Utara pada 26 Agustus 2025. Dua pelaku berinisial IAS (alias Kunto) dan MSA (alias Edgar) ditangkap dengan barang bukti berupa ratusan bungkus tembakau sintetis siap edar, ganja, serta peralatan produksi seperti sealer, timbangan digital, hingga botol spray. Keduanya mengaku memproduksi tembakau sintetis dengan bahan dasar cairan narkotika seharga Rp12 juta yang diolah menjadi sekitar 300 gram tembakau siap edar. Dari hasil produksi itu, mereka meraup keuntungan hingga Rp30 juta.

Kombes Hendra menegaskan Polda Jabar tidak akan memberi ruang bagi para pelaku narkoba di wilayahnya. “Pengungkapan ini menunjukkan komitmen Polda Jabar dalam memberantas narkoba, baik jaringan internasional maupun industri rumahan lokal. Kami ingin melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Masyarakat juga kami ajak untuk terus bekerja sama memberikan informasi bila ada indikasi peredaran narkoba di lingkungannya,” ujarnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman yang menanti mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati, dengan pidana denda minimal Rp1 miliar dan maksimal Rp10 miliar.(rls)


 Jakarta.Lintas Media News
 Polda Metro Jaya menggelar patroli malam di sejumlah wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Total 50 personel gabungan Polri dan Satpol PP DKI Jakarta diturunkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga.

Kabawaskon Biro Logistik Polda Metro Jaya AKBP Harry Gunawan mengatakan, patroli ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

"Pada malam hari ini kami melaksanakan patroli dengan kekuatan 50 personel menuju wilayah selatan. Dalam pelaksanaannya, kami berkomitmen untuk meningkatkan rasa aman sekaligus memberikan kenyamanan kepada masyarakat," ujar AKBP Harry dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/25).

AKBP Harry menambahkan, kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat bukan hanya sebagai langkah pencegahan tindak kriminalitas, tetapi juga bentuk pelayanan Polri agar warga bisa beraktivitas dengan tenang. Patroli malam ini juga menjadi bagian dari agenda Kapolda Metro Jaya untuk memastikan Jakarta tetap aman dan tertib. Kegiatan serupa disebut akan rutin dilaksanakan.

"Kami mengimbau kepada masyarakat mari bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan Kota Jakarta," jelas AKBP Harry.(rls)


JAKARTA,Lintas Media News
Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) mengecam pencabutan kartu liputan milik jurnalis CNN, Diana Valencia oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden. Meski kartu identitas tersebut telah dikembalikan, FJPI menegaskan bahwa tindakan tersebut tetap menjadi catatan serius karena telah mencederai kemerdekaan pers. 

Ketua Umum FJPI Khairiah Lubis mengatakan, pencabutan kartu liputan milik jurnalis merupakan bentuk intimidasi dan pembatasan pada kerja-kerja jurnalistik. Padahal, pers memiliki peran vital dalam menyampaikan kepentingan publik dan dilindungi undang-undang. 
“Ke depan, jangan ada lagi kasus serupa. Jangan lagi ada tindakan represif dari pemerintah terhadap media. Media bekerja dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegas Khairiah, pada Senin (29/9/2025).
 
Berdasarkan informasi terbaru, Biro Pers Sekretariat Presiden akhirnya mengembalikan ID Pers wartawan istana yang sempat dicabut. Kendati begitu, pengembalian itu tidak begitu saja menghapus fakta adanya tindakan membatasi kebebasan pers. Tindakan itu menimbulkan kesan bahwa pemerintah bersikap anti kritik.

Karena itulah, FJPI meminta agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. “Yang tidak kalah penting adalah memastikan agar kasus serupa tidak pernah terulang lagi. Tindakan pencabutan kartu liputan itu jelas telah melukai prinsip kebebasan pers,” katanya. 

Menurut Khairiah, setiap jurnalis memiliki hak untuk bertanya, termasuk mengajukan pertanyaan kritis kepada pemerintah terkait isu yang menyangkit kepentingan publik. Apalagi kasus program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah membuat keracunan ribuan pelajar di sejumlah daerah. “Hak jurnalis untuk bertanya. Publik perlu tahu apa tindakan yang akan dilakukan pemerintah terkait kasus MBG ini. Pembatasan terhadap jurnalis sama saja dengan pembatasan hak publik untuk tahu,” tegas Khairiah. 

Khairiah menekankan, hubungan pemerintah dengan pers harus dibangun atas dasar kemitraan kritis, bukan relasi kuasa yang menekan. Langkah pengembalian kartu liputan ini harus menjadi momentum perbaikan agar komunikasi antara pemerintah dan media lebih sehat dan saling menghormati.

Sebagai bagian dari pernyataan sikap, FJPI mendesak agar pemerintah menyiapkan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola akses jurnalis, sehingga tidak lagi ada ruang bagi tindakan sewenang-wenang yang membatasi kerja wartawan. Ia juga mengingatkan penghormatan terhadap kebebasan pers bukan hanya kewajiban moral pemerintah, tetapi juga amanah konstitusi. 

Menyikapi kejadian tersebut, FJPI menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 
1. Mendesak Biro Pers Sekretariat Presiden untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai alasan, dasar hukum, serta prosedur pencabutan ID Pers dimaksud. 
2. Hentikan tindakan represif dari pemerintah terhadap media. Karena media bekerja dilindungi oleh Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers. Penghalang-halangan jurnalis dalam melakukan tugasnya melanggar UU No 40/1999 pasal 18 ayat (1) yang menyatakan "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi tugas wartawan dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500juta.
3. Hentikan segala bentuk bentuk intimidasi terhadap kemerdekaan pers, karena pers punya hak untuk bertanya ke pemerintah terkait kepentingan publik, kapan saja dan dimana saja. Tidak boleh ada pembatasan ruang dan waktu bagi jurnalis dalam bertanya, untuk kepentingan publik, sesuai dengan pasal 28 F ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
4. Mengajak seluruh insan pers, organisasi jurnalis, dan masyarakat sipil untuk mengawal kebebasan pers sebagai bagian tak terpisahkan dari demokrasi.(rls)


 

Lintasmedianews.com

Saat Pileg Februari 2024 lalu, banyak yang memperkirakan politisi Partai NasDem Lisda Hendrajoni gagal mempertahankan kursi DPR RI yang dia raih pada Pileg 2019 setelah mengungguli petahana Endre Syaiful (Haji Wen).

Perkiraan itu wajar. Soalnya untuk calon Anggota DPR RI dapil Sumbar 1, banyak lakon dan tokoh populer maju. Mantan Bupati Tanah Datar dua periode Shadiq Pasadigue, Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar,  anggota DPRD Sumbar dua periode Irwan Afriadi (Iwan Sangir), pemain dan pelatih sepakbola top Nilmaezar, pengusaha besar asal Tanah Datar Suherman Tuanku Rajo Disambah dan anggota DPR RI Delmaria yang berbasis kuat di Kabupaten Solok.

Lagi pula, kemenangan yang diraih Lisda pada Pileg 2019 didukung kuat oleh posisinya sebagai Ketua TP-PKK Pesisir Selatan. Suaminya Hendrajoni menjadi Bupati Pesisir Selatan. Tapi Pileg 2024, suaminya hanya rakyat biasa setelah kalah pada Pilkada serentak 2020. Praktis, Lisda tidak punya orang kuat lagi. Dia juga bukan anak leluhur Pesisir Selatan, melainkan hanya menantu rang Pasisie.

Bagaimana hasilnya? Ternyata Lisda meraih suara terbanyak di partainya. Dan NasDem sendiri bikin sejarah, meloloskan dua kader. Kursi kedua diraih Shadiq Pasadigue. Kemenangan yang diraih Lisda ini diluar ekspektasi banyak pihak. Lisda akan dikalahkan oleh sejumlah nama besar di internal Partai NasDem tersebut.

Lisda memakluminya. Yang jelas sebagai petahana tentu dia ingin mempertahankan kursinya. Lima tahun melakoni tugas sebagai wakil rakyat di pusat, Lisda memang berbuat. Sadar dia bukan anak negeri tanah Minang, hanya seorang menantu. Tapi dia harus menunjukkan seorang menantu yang peduli. Menantu bagaikan bundo kanduang. Bundo kanduang yang tak tega melihat anak-anaknya menderita. Tak tega melihat orang kampungnya teraniaya.

Jangan heran dan terkejut, tatkala Lisda hadir di tengah rakyat di pelosok negeri yang aksesnya sulit dijangkau. Dia hadir bagaikan seorang bundo kanduang memberikan dan menyalurkan bantuan. Saat menjadi anggota Komisi VIII DPR yang bermitra dengan Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta BNPB, banyak bantuan yang disebar ke pelosok.

Tentu tak hanya di Pesisir Selatan saja tapi juga Kota Padang dan kabupaten/kota lain di Dapil Sumbar I. Lisda gigih berjuang di Senayan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan rakyat. Diantar sampai-sampai. Tak sekadar bantuan tiba, tapi Lisda juga mendekat. Menampung curhat rakyat bak bundo kanduang mendengar keluhan sang anak. Tak dibuat-dibuat. Mengalir saja.

Tak sekali dua kali, Lisda melakukannya. Tapi sering. Dan itu bagi Lisda adalah amanah yang wajib diamalkan. Apalagi tipikalnya yang suka menolong. Merakyat dan berbaur dengan semua kalangan. Hobi kunjungi daerah pelosok. 

Wanita cantik ini dikenal sebagai perempuan cerdas dan multitalenta. Kepeduliannya yang tinggi terhadap kaum papa terlihat dari berbagai aktivitas sosial yang dilakoninya dengan memberikan santunan, bantuan fasilitas serta akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Semua itu dilakukan secara kontinyu selama bertahun-tahun, jauh sebelum suaminya terpilih sebagai Bupati Pessel dalam Pilkada 2015. Setiap ada kesempatan, bersama suami, Lisda selalu mengulurkan tangan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, mulai kaum dhuafa, anak yatim, jompo sampai biaya pengobatan, bantuan melanjutkan pendidikan bagi anak putus sekolah, hingga bantuan bedah rumah tidak layak huni (RTLH).

Dalam melakukan aktivitas sosial, Lisda tidak selalu mengandalkan anggaran daerah, karena disadari kemampuan keuangan daerah sangat terbatas. Bermodalkan kreativitas dan integritas, mantan pramugari pesawat kepresidenan itu memberdayakan jaringannya yang luas agar ikut berpartisipasi, baik orang per orang maupun kelompok/komunitas dan organisasi. Misalnya Saleema Foundation. NGO yang bermarkas di London, Inggris, tersebut tercatat telah membedah 100 RTLH dan berpartisipasi dalam kegiatan pengentasan gizi buruk di Pessel.

Lisda juga menggagas Gerakan Dunsanak Membantu Dunsanak (DMD). Gerakan DMD dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan semangat kekeluargaan dan kepedulian terhadap sesama. Masyarakat yang mampu secara ekonomi membantu yang lemah.

Tidak sebatas itu, mantan penyanyi religi tersebut menghasilkan album lagu yang bertemakan kekayaan alam dan potensi pariwisata Pessel. Itu dilakukan untuk lebih memperkenalkan Pessel sebagai Negeri Sejuta yang layak jadi destinasi utama di Sumbar.

Lisda, menantu bagaikan bundo kanduang. Terus berbuat dan jembatan hati yang sudah lama dibangun terus dirawat. Tak sungkam datang ke pelosok. Tak menjaga jarak saat kaum renta dan anak-anak pelosok curhat. Modal inilah yang mengantarkan Lisda diterima rakyat. Sulit memisahkannya. Dan ini pula yang mengantarkan Lisda kembali ke Senayan.

Kalau hanya sukses menggelontorkan banyak program dan bantuan pemerintah kepada rakyat selama menjadi anggota DPR RI, mungkin semua petahana gol kembali ke Senayan. Tapi nyatanya, ada yang terdepak. Kalau hanya menggandalkan uang banyak. Berdaging sangat tebal. Mungkin mayoritas anggota DPR RI, orang kaya dan berduit. Tapi nyatanya, ada yang keok hingga ada nginap di rumah sakit jiwa.

Tak hanya sukses pertahankan kursi DPR RI, sosok Lisda juga dianggap menjadi kunci suksesnya sang suami Hendrajoni kembali merebut kursi Bupati Pesisir Selatan pada Pilkada 2024. Hendrajoni yang berpasangan dengan Risnaldi (sama-sama politisi NasDem) mengalahkan petahana Rusma Yul Anwar. Teruslah mengabdi Lisda. (*)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.