MERANTI, LINTASMEDIANEWS.COM

Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berhasil membentuk 101 koperasi desa dan kelurahan ditambah 1 Koperasi Komunitas Adat Terpencil (KAT). 

"Alhamdulillah, seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kepulauan Meranti sudah membentuk Koperasi Merah Putih," kata Asmar usai mengikuti Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 Tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Senin (21/7/2025) di Aula Kantor Bupati. 

Asmar juga mengapresiasi Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas gerak cepat membantu dan mengkoordinir sehingga terbentuknya koperasi tersebut. 

"Saya mengapresiasi dinas terkait yang sudah bekerja keras, sehingga instruksi presiden tentang pembentukan koperasi merah putih ini bisa kita laksanakan dengan baik," ujarnya. 

Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti, melalui Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Eko Priyono, M.Si, menambahkan saat ini telah ada 102 koperasi merah putih yang sudah memiliki badan hukum. Dengan rincian, 96 desa, 5 kelurahan dan ditambah 1 lembaga Komunitas Adat Terpencil (KAT). 

"Untuk koperasi KAT ini memang ada instruksi mereka dari pusat untuk ikut serta. Dan hal ini kita dukung serta kita fasilitasi sebagai bentuk penghargaan kita," sebut Eko. 

Lebih jauh ia menjelaskan, 102 koperasi merah putih yang ada di Kepulauan Meranti tersebut sudah memiliki badan hukum per tanggal 28 Juni 2025. 

"Kita dibantu oleh tiga orang notaris yang memiliki sertifikat Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK). Alhamdulillah semuanya lancar dan berjalan dengan baik," jelasnya. 

Eko juga menerangkan, sesuai semangat Inpres nomor 9 tahun 2025 itu, koperasi merah putih tidak hanya menjadi wadah produksi dan distribusi, tetapi juga untuk memotong rantai pasok, memberantas tengkulak dan rentenir, sera pemberdayaan petani, dan nelayan.

"Kita akan terus berupaya mengawal jalannya ke depan, agar perekonomian di desa bisa dibackup oleh koperasi ini dengan prinsip gotong royong, kekeluargaan dan kerakyatan," ungkap Eko. (Nina/rls).

Simpang Empat, Lintasmedianews.com

Bupati Pasaman Barat (Pasbar), Yulianto, melantik 19 pejabat administrator dan 1 pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasbar, Senin (21/7), di Aula Kantor Bupati.

Pelantikan turut dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Pasbar, Doddy San Ismail, staf ahli, asisten, kepala OPD, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Yulianto menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas atau pengisian kekosongan jabatan, melainkan bagian dari upaya penguatan struktur birokrasi agar lebih dinamis, responsif, dan adaptif terhadap perubahan.

“Jabatan adalah amanah dan kepercayaan yang harus dijalankan dengan komitmen, dedikasi, dan semangat pengabdian yang tinggi. Saya berharap setiap pejabat yang dilantik mampu bekerja keras, menjadi teladan, serta berinovasi demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar para pejabat bekerja dengan orientasi hasil dan pelayanan publik, serta menjunjung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas.

“Selamat bertugas di tempat yang baru. Tunjukkan bahwa Anda layak dipercaya dengan kinerja, loyalitas, dan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab,” tambahnya.

Berikut daftar pejabat yang dilantik di lingkungan Pemkab Pasbar:

1. Yuli Asra, SE, MM – Kepala Bagian Umum, Sekretariat Daerah;

2. Dr. Getri Ardenis, S.Ag, MA – Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah;

3. Noperiadi, SE – Kabag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD;

4. Sudirman, SKM – Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

5. Alfa Edison, S.Sos, MM – Camat Sungai Aur;

6. Ikhsan Chairman, S.STP – Camat Lembah Melintang;

7. Dedy Iswanto, S.Psi – Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan ASN, BKPSDM;

8. Wahyu Rai Ninggih, S.Kom – Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesbangpol;

9. Gusdiana Chandra, S.Sos, MM – Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD;

10. Ike Efrinayanti, S.KM, MM – Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes;

11. Mija Darwanti, SKM, MPH – Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes;

12. dr. Gina Alecia, M.Kes – Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes;

13. Helti Hasanah, SE – Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Dispora;

14. Thommi Permana, S.Sos – Kepala Bidang Penataan Nagari, DPMN;

15. Taufik Imran, ST – Kepala Bidang Perumahan;

16. Dasrial, S.Sos – Kepala Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka;

17. Ikhsan Radika, SP – Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan dan Peternakan;

18. Torang Siahaan, S.Pt, M.Si – Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan;

19. Eva Wardi Putra, SH – Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara; 

20. Winardi Lubis, SE – Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, Badan Pendapatan Daerah.

Ketua DPRD Padang, Muharlion mengungkapkan, belanja pegawai mengambil porsi hingga angka 45 persen dari total APBD Tahun 2025. 

Untuk APBD Tahun 2026, porsi belanja pegawai diprediksi akan terus bertambah, seiring pengangkatan 4.899 orang PPPK di tahun 2025 ini. 

“UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengatur, porsi belanja pegawai hanya 30 persen dari total APBD. Ini perintah UU yang harus ditaati mulai tahun 2027, seiring berakhirnya masa transisi selama 5 tahun yang diberikan pemerintah,” tegas Muharlion.

Hal itu disampaikan Muharlion didampingi Ketua Fraksi PKS, Rafdi didampingi Ja’far dan Gufron pada momen diskusi dengan wartawan di DPRD Padang, Senin pagi. 

Muharlion mengungkapkan, UU HKPD juga mengharuskan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran (mandatory spending) sebesar 40 persen untuk infrastruktur, 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

“Pilihan yang tersedia untuk memenuhi tuntutan UU HKPD ini adalah menekan pengeluaran atau menggenjot PAD,” terang Muharlion. 

Pengeluaran yang punya ruang untuk bisa ditekan, terang Muharlion, salah satu yang menyedot anggaran cukup besar adalah TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai. 

“Menekan TPP ini, tentunya bukan pilihan bijak. Ini akan menimbulkan keresahan di kalangan pegawai kita sekaligus akan berdampak pada kinerja pemerintahan,” terang Muharlion.

“Jika pilihan ini tetap diambil, dihilangkan pun semua TPP seluruh pegawai, amanat UU HKPD sebesar 30 persen untuk belanja pegawai, masih tidak terpenuhi juga,” tambah Ketua PKS Padang itu.  

Artinya, urai anggota dewan peraih suara terbanyak selang dua Pemilu terakhir di Kota Padang itu, pilihan yang tersedia hanyalah meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“Untuk tahun 2026, Wako Padang mengusulkan target PAD sebesar Rp1,05 triliun. Berdasarkan kajian Fraksi PKS DPRD Padang, potensinya bisa menembus angka Rp1,3 triliun,” ungkap Muharlion.

//Digitalisasi Pemungutan PAD//

Menurut Muharlion, proyeksi PAD sebesar Rp1,3 triliun itu realistis untuk diwujudkan walaupun realisasi PAD tahun 2024 lalu baru mencapai angka Rp616,08 miliar atau sekitar 87,27% dari target Rp706 miliar. Sementara, realisasi PAD tahun 2023 di angka Rp658,72 miliar. 

“Sewaktu PKS mengusung Mahyeldi-Hendri Septa di Pilkada Tahun 2028 lalu, PAD ditargetkan akan mencapai Rp1 triliun. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, membuat target PAD yang telah dituangkan dalam RPJMD Padagn 2019-2024, direvisi pada angka yang lebih realistis,” ungkap dia. 

Dia memastikan, PKS memasang target PAD Rp1 triliun pada waktu itu, berdasarkan kajian yang komprehensif. 

“Waktu itu, belum ada opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana diatur alam UU HKPD. Makanya, kita optimistis, potensi PAD Padang yang masih belum digarap wali kota beserta 15 OPD penghasil PAD secara serius, masih besar,” terang alumni UNP itu.

Muharlion mencontohkan retribusi parkir di tepi jalan yang jumlahnya disebutkan Pemko Padang mencapai angka 500 titik. 

Jika satu titik parkir berkontribusi pada PAD sebesar Rp100 ribu. Artinya, Rp50 juta disumbangkan untuk PAD per hari. Dalam satu tahun, akan memberikan kontribusi sebesar Rp18,25 miliar. Saat ini, kontribusi retribusi parkir terhadap PAD baru di angka Rp7 miliar per tahun.

“Jalan yang disewakan petugas parkir kita itu, milik negara. Uangnya juga berasal dari warga. Masak, kita akan biarkan uang itu menguap tak jelas, ditengah sulitnya mencari anggaran untuk pembangunan,” tegas Muharlion. 

Peluang lainnya terdapat pada opsen kendaraan bermotor yang mekanisme pembagiannya tak lagi melalui rekening bagi hasil di pemerintahan provinsi. Porsi pembagiannya juga lebih jelas. 

Hak kabupaten/kota sebesar 66 persen dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Sedangkan hak provinsi sebesar 34 persen. 

“Bagi hasil pajak kendaraan bermotor ini cukup signifikan menambah PAD. Dari sebelumnya Rp100 miliar per tahun, diprediksi akan jadi Rp187 miliar dengan adanya aturan opsen pajak ini,” ungkap Muharlion. 

Muharlion pun mengapresiasi rencana wali kota Padang, yang mewajibkan seluruh kendaraan bermotor pegawai Pemko Padang terdaftar dengan kode wilayah di ibu kota provinsi Sumbar itu. 

“Wali kota mewacanakan, pegawai yang nomor seri kendaraannya non Padang, jika tak dimutasi, maka TPP-nya tidak akan dibayarkan. Fraksi PKS mendukung gebrakan ini,” terangnya. 

“Kendaraan itu lalu lalang tiap hari jalanan kota Padang. Di waktu jam sibuk, berkontribusi membuat kemacetan. Masak, pajaknya disetor ke daerah lain. Ini tidak fair. Pegawai harus jadi contoh dan teladan dalam pembayaran pajak kendaraan ini,” tambahnya. 

Peluang lainnya yang berkontribusi signifikan pada PAD, yakni pengelolaan sampah melalui LPS (Lembaga Pengelola Sampah) yang bertugas mengelola sampah di tingkat kelurahan di Kota Padang. 

Begitu juga dengan potensi pajak hotel dan restoran sebagai penyumbang PAD yang belum digarap optimal. 

“Pajak hotel dan restoran itu, dibayarkan oleh konsumen. Jadi, tak ada hak mereka untuk tak mau menyetorkan yang telah dipungut dari pengguna jasa mereka,” tegasnya.

Agar hasilnya pemungutan pajak dan retribusi ini optimal, Muharlion menyarankan Pemko Padang,  merancang sistem digital atau non tunai, sehingga mampu mencegah kebocoran. 

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Padang, Rafdi menyatakan, pihaknya akan terus mendorong upaya Pemerintah Kota dalam meningkatkan PAD, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan sumber pendapatan yang ada.

“Kami tentu mendukung target kenaikan PAD, selama itu realistis dan tidak mematikan potensi yang sudah ada. Mencari sumber baru memang tidak mudah karena banyak pembatasan regulasi. Namun daerah bisa lebih kreatif selama tetap mematuhi UU dan RPJMD,” jelas Rafdi.

Walaupun akan menggenjot target PAD, Rafdi yang didampingi anggota Fraksi PKS, Ja’far dan Gufron, menegaskan sikap fraksinya tidak akan menyetujui mekanisme penambahan PAD dengan cara menaikan tarif yang akhirnya akan membebani masyarakat. 

“Potensinya saja masih banyak yang bocor. Ini yang harus ditutup dulu hingga memberikan kontribusi positi bagi anggaran pembangunan,” tegasnya. (*)

Pasaman Barat, Lintasmedianews.com

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Barat, Ir. Roni Pahlawan, resmi melantik Wahidul Basri sebagai Ketua KONI Kabupaten Pasaman Barat masa bakti 2025–2029. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat, Kamis (17/7/2025), dan dihadiri berbagai tokoh penting daerah.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Bupati Pasaman Barat H. Yulianto, Wakil Bupati H. M. Ihpan, anggota DPRD H. Erianto, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pimpinan OPD dan tokoh olahraga daerah. Kehadiran para pejabat ini menjadi sinyal kuatnya dukungan terhadap kemajuan sektor olahraga di Pasaman Barat.

Dalam sambutannya, Ketua KONI Sumbar, Roni Pahlawan, menyampaikan apresiasi atas perkembangan dunia olahraga di Pasbar yang dinilainya cukup potensial. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum penting untuk membenahi sistem pembinaan olahraga di tingkat daerah.

“Pasaman Barat punya potensi besar dalam melahirkan atlet berprestasi. Dengan kepengurusan baru, kami berharap terbangun sinergi yang kuat antara KONI, pemerintah daerah, dan seluruh cabang olahraga,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto, menyatakan bahwa KONI memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter generasi muda melalui olahraga. Ia mendorong agar pengurus KONI yang baru dapat bekerja secara profesional dan inklusif.

Ketua KONI Pasbar terpilih, Wahidul Basri, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berkomitmen membawa KONI menjadi organisasi yang solid, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan insan olahraga.

“Kami ingin membangun sistem pembinaan yang berjenjang, memperkuat kualitas pelatih, serta menjalin kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat. KONI harus menjadi rumah bersama bagi atlet, pelatih, dan seluruh pegiat olahraga,” ujar Wahidul.

Rangkaian acara pelantikan juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pengurus KONI Pasbar yang baru, sebagai simbol kesepakatan untuk mendorong prestasi olahraga daerah secara terpadu dan berkelanjutan.

Kepengurusan baru KONI Pasaman Barat 2025–2029 diharapkan mampu menghadirkan program strategis yang berorientasi pada hasil, baik dalam pembinaan atlet usia dini maupun dalam peningkatan prestasi di ajang provinsi, nasional, hingga internasional.

PADANG, Lintasmedianews.com

Koperasi Konsumen Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) menorehkan prestasi gemilang dengan meraih dua penghargaan sekaligus pada peringatan Hari Koperasi ke-78. KKSP dinobatkan sebagai Koperasi Terbesar di Provinsi Sumatera Barat dan Juara I Koperasi Konsumen Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2025.

Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumbar diserahkan langsung oleh Gubernur Mahyeldi kepada Bendahara Pengurus KKSP, Febby Arief Zeindra, seusai upacara Hari Koperasi tingkat provinsi di Kantor Gubernur, Kamis (17/7). 

Sementara itu, penghargaan dari Pemko Padang diserahkan oleh Wali Kota Fadly Amran kepada Sekretaris Dewan Pengawas KKSP, Febby Rieldy, dalam acara launching Koperasi Kelurahan Merah Putih di Youth Center Bagindo Aziz Chan.

Kedua penghargaan ini menegaskan posisi KKSP sebagai koperasi unggulan yang tumbuh pesat, baik dari sisi aset, omzet, maupun jumlah anggota. Gubernur Mahyeldi menyebut KKSP sebagai bukti nyata bahwa koperasi bisa tumbuh besar dan profesional jika dikelola dengan tata kelola yang baik dan semangat gotong royong.

“KKSP memiliki aset sebesar Rp181,3 miliar, omzet Rp200,9 miliar, dan 2.942 anggota aktif. Ini pencapaian luar biasa yang patut menjadi inspirasi bagi koperasi lain di Sumbar,” ujar Mahyeldi.

Terpisah, Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang, Ilham Akbar, menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini. Menurutnya, keberhasilan KKSP tak lepas dari profesionalisme pengurus serta dukungan penuh keluarga besar Semen Padang.

“KKSP bukan hanya mitra strategis karyawan, tapi juga motor penggerak ekonomi lokal. Capaian ini menunjukkan bahwa koperasi berbasis komunitas bisa menjadi institusi kuat dan berdaya saing,” katanya.

Ia menambahkan, penghargaan ini adalah momentum untuk mendorong KKSP menjadi model koperasi modern yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.

“Kami yakin, keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif dari para pengurus sebelumnya, jajaran saat ini, dan dedikasi seluruh anggota,” ucapnya.

Sementara itu, Bendahara Pengurus KKSP, Febby Arief Zeindra, mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diraih. Ia menyebut pencapaian ini sebagai buah dari komitmen kolektif selama lebih dari empat dekade perjalanan KKSP.

“Terima kasih kepada PT Semen Padang, para pengurus, dan seluruh anggota. Ini bukan hanya bentuk pengakuan, tapi juga tanggung jawab untuk terus meningkatkan layanan kami ke depan,” ujarnya.

Febby juga berharap KKSP dapat memperluas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan menjadi mitra strategis pembangunan ekonomi daerah.

Dari Toko Kecil ke Koperasi Tangguh

Didirikan pada 6 Oktober 1984, KKSP berawal dari Toko Sesiba—sebuah unit usaha kecil yang dikelola swasta namun difasilitasi PT Semen Padang. Melihat potensi dan kebutuhan anggota, pada tahun yang sama, usaha ini dikembangkan menjadi koperasi resmi dengan nama Koperasi Karyawan Semen Padang melalui Badan Hukum No. 1478/BH-XVII. 

Lima tahun kemudian, namanya diubah menjadi Koperasi Keluarga Besar Semen Padang untuk mencerminkan semangat kekeluargaan yang lebih luas dan pada tanggal 9 Oktober 2024 lalu berubah nama menjadi Koperasi Konsumen Keluarga Besar Semen Padang.

Kini, KKSP menjadi rumah ekonomi bagi ribuan anggota, termasuk karyawan PT Semen Padang dan afiliasinya seperti PT Igasar, Yayasan Igasar, Dana Pensiun, serta koperasi internal.

Berkantor di Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, KKSP berkembang menjadi koperasi multi-layanan yang menyediakan fasilitas simpan pinjam, pembiayaan, hingga layanan konsumsi, baik secara tunai maupun kredit.

Dengan pondasi gotong royong yang kuat dan prinsip koperasi yang kokoh, KKSP kini menjadi salah satu koperasi paling progresif dan berpengaruh di Sumatera Barat—bahkan disebut sebagai model percontohan koperasi nasional.