Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

 

Tanah Datar .Lintasmedianews.Com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar gelar Sidang Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. 

Sidang yang digelar pada Rabu (28/5/2025) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD setempat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita bersama 21 Anggota DPRD lainnya.

Sidang paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly S.Psi, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli dan Asisten, Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari se Tanah Datar serta undangan lainnya.

Ketua DPRD Anton Yondra sampaikan ucapan terima kasih atas penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 yang sebelumnya sudah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Lebih lanjut, Anton Yondra sampaikan untuk pandangan umum fraksi disampaikan 8 fraksi yaitu Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat dengan juru bicara Asrul Jusan, Fraksi Ummat Golkar oleh Masnefi, Fraksi PKB oleh Zaiful Imra, Fraksi PAN oleh Felly Endra, Fraksi Nasdem oleh Khairul Abdi, Fraksi Gerindra oleh Mulyani, Fraksi PPP oleh Zulhadi dan  Fraksi PKS oleh Jamal Ismail.

Selanjutnya, dalam penyampaian masing-masing fraksi menyoroti Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024, delapan fraksi menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Pemkab Tanah Datar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LHP dan LKPD tahun 2024, namun mengingatkan agar OPD jangan terlena, karena prestasi ini bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan.

Hal lain yang menjadi sorotan secara umum fraksi adalah penggunaan dana dan realisasi pendapatan daerah, target capaian pajak sampai cara OPD untuk meningkatkan PAD Tanah Datar.

Dalam sidang itu juga mengharapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik Pemerintah Daerah, juga memperhatikan SDM pegawai dan melengkapi fasilitas dalam menunjang bidang pekerjaan, sampai juru bicara Fraksi Ummat Golkar Masnefi.

Lebih lanjut, untuk mencapai visi dan misi kepada daerah tentunya pejabat yang punya kompetensi dan integritas yang tinggi, untuk itu fraksi Ummat Golkar mengharapkan kepada daerah untuk mengangkat pejabat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 

Selain itu, Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat melalui juru bicara Asrul Jusan menanggapi terkait laporan Pertanggungjawaban APBD 2024, untuk lebih lanjut akan menjadi bahan bersama untuk dibahas pada tingkat Pansus, Komisi dan Bapemperda sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Sementara itu, Fraksi PKS melalui juru bicara jamal Ismail menyampaikan terkait persoalan isu kebersihan dan penanganan sampah, ini merupakan persoalan krusial untuk penanganannya, untuk itu Fraksi PKS mengharapkan meningkatkan sarana dan prasarana yang didukung dengan peningkatan anggaran ke depannya.  ( ERM ).

 

BATUSANGKAR, LINTASMEDIANEWS.COM

Rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, Senin (2/6/2025) digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar di ruang sidang utama gedung DPRD Tanah Datar Sumatera Barat di Pagaruyung.

Pada kesempatan itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra, S.E. M.M memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan 8 Fraksi yang tercatat dalam nota Bupati Tanah Datar berjumlah 40 lembar.

Tanggapan Bupati  tentang fraksi DPRD yang telah  disampaikan juru bicara (Jubir) 8 fraksi yaitu Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat dengan jubir Asrul Jusan, jubir Fraksi Ummat Golkar Masnefi, jubir Fraksi PKB Zaiful Imra, Fraksi PAN Felly Endra, Fraksi Nasdem Khairul Abdi, Fraksi Gerindra Mulyani, Fraksi PPP Zulhadi dan  Jubir Fraksi PKS  Jamal Ismail.

Bupati Eka Putra dalam menjawab pertanyaan fraksi-fraksi juga mengucapkan terima kasih kepada 8 Fraksi  telah menyampaikan apresiasi dan selamat atas kembali diraih WTP atas LKPD tahun 2024 untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. 

Eka Putra bertekad akan tetap mempertahankan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan dan standar akuntansi pemerintahan. Dan, atas sumbangan pemikirannya dalam bentuk pertanyaan, pernyataan dan saran untuk penyempurnaan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024.

Untuk pertama kali Bupati menanggapi pertanyaan Fraksi Umat Golkar terkait langkah-langkah strategis apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, hal itu ditanggapi tetap melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah dan meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah ke depannya.

Menanggapi pertanyaan Fraksi PKB terkait percepatan perbaikan infrastruktur jembatan akibat bencana  agar masyarakat bisa kembali bangkit melanjutkan aktifitas, menurut Eka dari 7 jembatan rusak parah akibat bencana saat ini sedang di bangun 2 jembatan permanen di nagari Singgalang dan nagari Tanjung Baru kecamatan Tanjung Baru.

Seterus jawaban dan tanggapan beberapa fraksi disampaikan Wakil Bupati Ahmad Fadly.Pertanyaan  Fraksi PPP tentang upaya bakal dilakukan dalam mengantisipasi terhadap kemungkinan penyesuaian dan pengurangan dana transfer dari pusat,Ahmad Fadly menegaskan pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan PAD Tanah Datar. 

Menanggapi Fraksi PKS terkait persoalan isu kebersihan dan penanganan sampah perlu di tingkatkan anggaran, Wabup Ahmad mengucapkan  terimakasih atas saran dan  pemerintah daerah setiap tahun terus meningkatkan anggaran untuk penanganan persampahan dan kebersihan sekaligus sarana dan prasarana pendukungnya.Setelah membacakan jawaban,  Bupati Eka didampingi Wabup Ahmad Fadly menyerahkan jawaban pertanyaan, saran dan tanggapan Fraksi-Fraksi kepada pimpinan DPRD Tanah Datar Anton Yondra.

Kemudian Ketua DPRD Anton Yondra menjelaskan setelah disampaikan nota jawaban Bupati kemudian akan menjadi bahan pembahasan Ranperda bakal di bahas Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Tanah Datar.

Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi, Sekretaris DPRD Yuhardi dan  27 Anggota DPRD Tanah Datar sejaligus dihadiri Forkopimda Tanah Datar, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala OPD, Camat,Wali Nagari se Tanah Datar dan  undangan.

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang kembali menunjukkan komitmennya di bidang kemanusiaan dengan menggelar kegiatan donor darah yang berhasil mengumpulkan 355 kantong darah. Kegiatan ini bertepatan dengan peringatan Hari Donor Darah Sedunia, sekaligus menjadi rangkaian perayaan HUT ke-67 pengambilalihan PT Semen Padang dari Belanda ke Pemerintah Indonesia yang jatuh pada 5 Juli 2025 mendatang.

Mengusung tema "Berikan Darah, Berikan Harapan, Bersama Kita Selamatkan Nyawa", kegiatan donor darah digelar di Gedung Serba Guna PT Semen Padang, Rabu (25/6).

Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang, Oktoweri, yang turut menjadi pendonor, mengapresiasi antusiasme karyawan dan masyarakat sekitar. Menurutnya, donor darah bukan sekadar rutinitas, tapi bentuk nyata kepedulian sosial yang berkelanjutan.

“Setetes darah yang kita sumbangkan hari ini, bisa menjadi harapan hidup bagi orang lain. Di tengah dinamika global, solidaritas sosial seperti inilah yang harus terus kita rawat,” ungkap Oktoweri.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada PMI Kota Padang yang selalu menjadi mitra strategis perusahaan dalam setiap aksi kemanusiaan, serta apresiasi kepada seluruh karyawan Semen Padang Group yang konsisten berpartisipasi.

“Kegiatan donor darah ini rutin kami gelar enam kali dalam setahun. Hari ini merupakan kali ketiga sepanjang 2025, dan menjadi bukti komitmen perusahaan untuk terus hadir dalam misi kemanusiaan,” ujarnya.

Tahun ini, PT Semen Padang yang merupakan bagian dari SIG menargetkan pengumpulan 2.000 hingga 2.500 kantong darah, atau sekitar 300-350 kantong setiap kali kegiatan. Oktoweri juga mengajak seluruh karyawan untuk terus mengajak keluarga dan kolega berpartisipasi. “Syaratnya hanya satu: sehat. Kalau sehat, mari kita donor. Semoga semakin banyak yang berpartisipasi demi kemanusiaan,” tambahnya.

Apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Unit Transfusi Darah PMI Kota Padang, Ramli Parna. Menurutnya, konsistensi PT Semen Padang sangat membantu PMI dalam memenuhi kebutuhan darah di Kota Padang.

“Donor darah bukan hanya soal memenuhi stok darah, tapi menyelamatkan banyak nyawa. Kami berterima kasih kepada PT Semen Padang yang terus menjadi mitra strategis PMI,” ujar Ramli.

Ketua Panitia Donor Darah PT Semen Padang, Dina Armidya, menambahkan bahwa kegiatan serupa sebelumnya sudah digelar pada Januari dan April 2025 dengan total 663 kantong darah terkumpul. “Hari ini kita menambah 355 kantong darah. Untuk menambah semangat peserta, kami juga menyiapkan doorprize dan hiburan musik,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu pendonor, Jhony Faizal dari Unit WHRPG & Utilitas Departemen Tambang, mengaku bangga bisa berkontribusi. “Aksi kecil seperti ini bisa berdampak besar. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan semakin banyak yang ikut,” katanya.

Kegiatan donor darah ini dibuka secara resmi oleh Kepala Departemen PT Semen Padang, Juke Ismara. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya solidaritas sosial dalam aksi donor darah.

Suasana kegiatan berlangsung meriah, diiringi hiburan musik dan pembagian doorprize sebagai bentuk apresiasi bagi para pendonor yang telah berbagi harapan hidup bagi sesama.



Padang,Lintas Media News
Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Iqra Chissa Putra memimpin Publik Hearing Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 di ruangan rapat utama DPRD Sumbar.Rabu (25/6/2025).

Dalam arahannya,Iqra memaparkan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka menengah selama lima tahun, yang akan menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan Sumatera Barat.

Dikatakannya, Penyusunan RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang harus disusun secara sistematis, terukur, dan imperatif, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Jadi,Penyusunan RPJMD ini tidak terlepas dari kerangka regulasi nasional, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang  Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.Jelas Iqra.

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 yang dijabarkan dalam 17 arah kebijakan nasional, 8 (delapan) Asta Cita prioritas pembangunan nasional serta 45 indikator pembangunan nasional",tambahnya.

Selain itu,penyusunan RPJMD ini juga wajib mengakomodasi RPJPD Provinsi Sumatera Barat yang telah disusun sebagai acuan jangka panjang untuk pembangunan daerah, serta RTRW yang mengatur tata ruang dan pemanfaatan ruang di seluruh wilayah provinsi. Dengan demikian, RPJMD yang disusun ini akan menjadi dokumen yang tidak hanya mencakup aspek perencanaan pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, pemanfaatan ruang yang optimal, dan memperhatikan arah pembangunan yang berkelanjutan.Imbuhnya.

Dalam nota kesepakatan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat juga telah ditetapkan Arah kebijakan Pembangunan, Tujuan dan Sasaran pembangunan Sumatera Barat 2025-2029.Tambahnya.

"Dari semua  tahapan penyusunan RPJMD ini,kita berharap dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat, menanggapi tantangan global dan lokal, serta menjadi panduan konkrit dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat identitas Sumatera Barat sebagai daerah yang religius, berbudaya, dan berdaya saing tinggi",harap Iqra.

Menurut Iqra, kegiatan Public Hearing hari ini adalah bentuk nyata dari prinsip partisipatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan.Untuk itu,seluruh elemen masyarakat dapat menyampaikan usul saran, ide, gagasan dan kritik, serta menjemput hal-hal penting yang tertinggal demi kesempurnaan RPJMD ini.

"Kami berkeyakinan pelaksanaan pembangunan Sumatera Barat tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua orang saja namun butuh partisipasi aktif semua komponen masyarakat dan pemerintah daerah serta DPRD dengan peran dan fungsinya juga akan terus berperan aktif dalam fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi agar semua arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Sumatera Barat 2025 -2029 ini dapat   berjalan sebagai mestinya untuk peningkatan kemajuan pembangunan Sumatera Barat demi terwujudkan kesejahteraan masyarakat",tambahnya .

Sementara ketua Panitia Khusus. (Pansus) Publik Hearing Pembahasan Ranperda tentang RPJMD Indra Catri menjelaskan.Proses penyusunan RPJMD ini tidak terlepas dari kerangka regulasi nasional, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang  Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Serta memaknai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 juga telah mengatur dengan jelas pedoman penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025–2029, yang harus sejalan dengan arah pembangunan nasional. 

Sebagai bagian dari sistem perencanaan nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Barat juga harus selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan berkontribusi dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia:  “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 yang dijabarkan dalam 17 arah kebijakan nasional, 8 (delapan) Asta Cita prioritas pembangunan nasional serta 45 indikator pembangunan nasional.

Selain itu,menurut Indra Catri,penyusunan RPJMD ini juga wajib mengakomodasi RPJPD Provinsi Sumatera Barat yang telah disusun sebagai acuan jangka panjang untuk pembangunan daerah, serta RTRW yang mengatur tata ruang dan pemanfaatan ruang di seluruh wilayah provinsi. Dengan demikian, RPJMD yang disusun ini akan menjadi dokumen yang tidak hanya mencakup aspek perencanaan pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, pemanfaatan ruang yang optimal, dan memperhatikan arah pembangunan yang berkelanjutan.(St)



Padang,Lintas Media News
Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah,pimpinan dan anggota gabungan komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Selatan (Solsel) berkunjung ke DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Sumatera Barat Rabu (25/6/2025) di ruang rapat khusus 1 DPRD Sumbar.

Kedatangan rombongan komisi DPRD Solok Selatan diterima oleh wakil ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa Putra didampingi Plt Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan, Mardius mengatakan, kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka konsultasi dan koordinasi tentang LKPJ Kepala daerah.

“Kami ingin mendapatkan masukan bagaimana mekanisme untuk mengontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah oleh OPD-OPD,” kata Mardius.

Kemudian, lanjutnya, bagaimana sikap DPRD terhadap rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh OPD berikut apa langkah yang dilakukan oleh DPRD untuk meningkatkan ketaatan OPD melaksanakan rekomendasi DPRD.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra mengatakan, Kepala Daerah wajib menindaklanjuti semua rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah dan DPRD terus mendorong agar Kepala Daerah dan OPD terkait melaksanakannya.

“DPRD dapat menggunakan hak interpretasi atau hak angket, apabila kepala daerah belum juga menindaklanjutinya setelah beberapa kali diingatkan,” terang Iqra.

Iqra menyebutkan, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah bertujuan untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik di aspek perencanaan, penganggaran maupun dalam pembentukan Perda dan Perkada.

Agar Rekomendasi DPRD tersebut dapat efektif dan memberikan dampak terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka, DPRD perlu mengawasi pelaksanaanya oleh OPD-OPD terkait.

“Mekanisme pengawasannya dapat dilakukan oleh Komisi-Komisi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan Komisi dan dilakukan secara berkala melalui rapat kerja atau peninjauan lapangan,” tambahnya.

Dari rekomendasi-rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perbaikan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti perbaikan terhadap kualitas perencanaan program dan kegiatan OPD serta distribusi alokasi anggaran yang sesuai dengan skala prioritas.

“Sebelum DPRD memberikan perhatian khusus terhadap aspek perencanaan dan penganggaran, banyak program dan kegiatan yang tidak saling mendukung dan bahkan tumpang tindih,” kata Iqra.(st)


Mentawai,Lintas Media News
Polres Kepulauan Mentawai menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis khusus untuk nelayan di TPI KM2 Sipora Utara. Kegiatan ini melibatkan personel dari Satpolairud, Si Dokkes, Sipropam, dan Bhayangkari.

Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan deteksi dini dan pencegahan penyakit di kalangan masyarakat, khususnya nelayan yang rentan terhadap risiko kesehatan akibat aktivitasnya di laut. Dengan pemeriksaan kesehatan rutin, diharapkan nelayan dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal dan mendapatkan penanganan yang tepat sehingga kualitas hidup mereka meningkat.

"Polres Kepulauan Mentawai berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan mendukung program pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat secara menyeluruh," ujar AKBP Rory Ratno A., S.E., M.M., M.Tr.Opsla, Kapolres Kepulauan Mentawai.
Kegiatan ini menunjukkan keseriusan Polres Kepulauan Mentawai dalam mendukung kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup nelayan. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis ini, diharapkan nelayan dapat lebih peduli dengan kesehatan mereka dan mendapatkan penanganan yang tepat jika memiliki masalah kesehatan.(rel)

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang berkolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) menggelar Webinar Learn & Share bertema "Sosialisasi Pentingnya Mental Health untuk Dukung Etos Kerja", Selasa (24/6/2025). Lebih dari 200 karyawan PT Semen Padang mengikuti kegiatan yang menghadirkan Psikolog Klinis Desi Ilsanti sebagai narasumber.

Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang, Oktoweri, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kesehatan mental sebagai fondasi utama dalam menjaga kualitas pribadi, keluarga, hingga kinerja perusahaan.

“Kinerja perusahaan saat ini tengah diuji. Ada faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar yang sulit kita kendalikan. Namun, etos kerja adalah hal yang bisa kita bentuk. Salah satu kuncinya adalah menjaga kesehatan mental,” ujar Oktoweri.


Ia mengingatkan bahwa gangguan kesehatan mental tak hanya berdampak pada kinerja, tapi juga dapat menyeret karyawan ke perilaku negatif seperti judi online dan kecanduan game. “Gangguan mental health bisa berujung pada masalah finansial dan sosial, baik di lingkungan kerja maupun di rumah,” tambahnya. Karena itu, Oktoweri mendorong seluruh karyawan aktif mengikuti webinar dan memanfaatkan sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman.

Branch Manager BSI Area Padang, Hadi Wajaya Arifin, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi ini. “Merupakan kebanggaan bagi kami bisa terlibat dalam kegiatan ini. BSI bukan sekadar sahabat finansial, tapi juga sahabat spiritual dan sosial,” tuturnya. Ia pun menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental guna mendukung performa optimal di dunia kerja.

Sementara itu, Psikolog Klinis Desi Ilsanti dalam pemaparannya menekankan bahwa kesehatan mental di tempat kerja menjadi kunci menjaga kestabilan emosi, kognisi, dan perilaku karyawan. “Tekanan pekerjaan yang semakin tinggi kerap membuat pegawai kehilangan motivasi. Padahal, mental health adalah pondasi utama untuk menjaga produktivitas dan etos kerja yang berkelanjutan,” jelas Desi.

Ia menyoroti sejumlah risiko psikososial di lingkungan kerja seperti konflik antar karyawan, tekanan target, kurangnya penghargaan, hingga ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Menurutnya, gangguan kesehatan mental dapat memicu kelelahan, absensi tinggi, penurunan motivasi, hingga meningkatnya konflik di tempat kerja.

“Sebaliknya, mental health yang baik akan membawa banyak manfaat: fokus meningkat, produktivitas terjaga, kreativitas berkembang, pengambilan keputusan lebih rasional, serta hubungan kerja yang lebih harmonis,” pungkas Desi, menutup sesi.

 

Pasbar, Lintasmedianews.com

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri1 Pasaman ,Kabupaten Pasaman Barat,gelar kegiatan  Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mulai hari ini di Padang Tujuh dengan 2 tahap yakni : Tahap I tgl 23-25 dan tahap II tgl 1-9 melalui : link Daftar.https./Spmb.Sumbar.go.id

Untuk menjadi Lulus dan diterima ,otomatis akan mempersiapkan segala persyaratan -persyaratan termasuk  Ijazah,surat keterangan lulus ,Kartu Keluarga,Domisili tinggal dengan foto kiri samping rumah, Pas Foto 3X4, Foto Copi Rapor semester 1-5 ,Kartu KIP, PKH atau KIS, serta Piagam atau Sertifikat prestasi semuanya dalam bentuk PDF dengan ukuran 2 MB demikian dituturkan Ahmad Ramli ,S.Pd selaku Kepala Sekolah  di ruang kerjanya.saat didampingi Melia,S.Pd Wakil Kesiswaan ,Selasa tgl 24/6 kepada Media ini.

Tidak hanya itu saja tambahan dari Melia ,terkait adanya Tes Minat dan Bakat serta Wawancara ,sesuai dengan Nilai melalui  para Panitia pelaksana dari semua  program atau keahlian yang ada termasuk Jurusan Akutansi Keuangan Lembaga,Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis.Perhotelan,Kuliner,Busana,serta Desain serta didukung dengan fasilitas Ekstrakulikuler seperti :OSIS,Rohis Pramuka,PASUSRA Seni Tari,SeniTeater ,Literasi ,SilatTradisil,Bahasa Jepang ,Public Speaking.

Menyangkut kendala dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru ini,memamg tidak ada kendala yang berarti ,namun bisa dibantu dan lancar,sedangkan jumlah Siswa yang diterima untuk tahun Ajaran 2025/2026 adalah10 Rombel dan 360 Siswa pungkasnya. (Ran.)



Padang,Lintas Media News
Komisi Informasi Sumatera Barat rapatkan barisan untuk mempersiapkan penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik tahun 2025. Bersama Ketua KI Sumbar Musfi Yendra, Mona Sisca Ketua Monev KI Sumbar 2025 dan Kepala Dinas Kominfo Sumbar duduk satu meja mengajak tim membahas persiapan pelaksanaan monev 2025 pada hari Selasa, 24/6/2025 di ruang rapat kantor kominfo sumbar.

Ketua KI Sumbar Musfi Yendra mengapresiasi semangat  dan dukungan yang diberikan Kominfo Sumbar untuk mensupport dan  ikut memfasilitasi pelaksanaan monev KI Sumbar. 

“ Dukungan positif dari pemerintah untuk KI Sumbar  dalam semangatnya menciptakan peningkatan angka badan publik yang informatif muncul dari  kolaborasi yang solid antara KI Sumbar dengan Dinas Kominfo Sumbar sebagai mitra strategis yang ikut menjalankan fungsi keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan” Ujar Musfi Yendra.

Dalam kesempatan itu Ketua Monev KI Sumbar, Mona Sisca membocorkan beberapa gebrakan terkait tahapan dan aplikasi monev yang berbeda dari monev tahun sebelumnya dan support serta komitmen  dari diskominfo sumbar untuk membantu kesukseskan peningkatan jumlah badan publik informatif sangatlah penting.

“tahun ini 422 badan publik di Sumatera Barat  akan kita monev, yang berbeda dari monev sebelumnya adalah  tahapan dan bobot penilaian monev kita perbaharui serta adanya masa sanggah untuk memberi kesempatan badan publik merivisi pengisian kuisioner sehingga mendorong peningkatan penilaian monev dan bisa mendongkrak jumlah badan publik informatif di Sumatera Barat” Tutur Mona Sisca.

Kepala Dinas Kominfotik Sumbar Siti Aisyah didampingi Sekretaris Oni Fajar Syahdi dan Kabid Aplikasi  Informatika Lizda Handayani menyingkapi langsung beberapa point yang menjadi instrumen penting pelaksanaan monev dan bersama sama membantu KI Sumbar mensukseskan monev 2025.

“Semoga monev ini segera  bisa terlaksana dan diskominfo Sumbar akan membantu mewujudkan komitmen pemerintah provinsi sumatera barat meningkatkan standar layanan informasi publik dan juga meningkatkan  jumlah badan publik informatif’ Pungkas Kadis Siti Aisyah.(rel)




Padang,Lintas Media News
Kasubag Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Yasmin memimpin apel pagi Senin (23/6/2025) di halaman kantor DPRD Sumbar.

Dalam sambutannya Yasmin mengatakan.Apel setiap pagi hari Senin ini merupakan agenda rutin yang menjadi bagian dari upaya pembinaan kedisiplinan serta peningkatan kinerja aparatur sipil negara di lingkungan sekretariat DPRD Sumbar.

Pada kesempatan itu,Yasmin menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang profesional, solid, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurut Yasmin, apel pagi tidak hanya menjadi bentuk kedisiplinan, tetapi juga wadah untuk memperkuat koordinasi antar unit kerja di lingkungan sekretariat DPRD.

“Melalui apel pagi ini, kita berharap tercipta etos kerja yang positif dan terjaga sinergi di antara seluruh pegawai. Ini penting agar pelayanan kepada masyarakat dan anggota dewan dapat dilakukan secara maksimal,” ujar Yasmin.

Yasmin menegaskan, kegiatan apel pagi ini menjadi simbol komitmen Sekretariat DPRD Sumbar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama.

Apel pagi kali ini  diikuti oleh segenap pejabat struktural dan staf yang berdinas di DPRD Sumbar.(*/St)

 

Padang Pariaman, Lintasmedianews.com

Melalui Rapat Lintas Sektoral, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Bertempat di rumah Dinas Bupati John Kenedi Aziz, Guna menindaklanjuti hasil rapat koordinasi lmenginstruksikan penutupan seluruh kafe yang beroperasi tanpa izin di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, khususnya yang beroperasi di luar batas waktu yang wajar.

Instruksi tegas tersebut disampaikan langsung oleh Bupati John Kenedy Azis usai memimpin rapat evaluasi yang turut dihadiri unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, niniak mamak, alim ulama, serta perwakilan dari Polres Padang Pariaman dan Kodim setempat.

“Mendengar keluhan masyarakat terkait maraknya kafe yang beroperasi di luar jam kewajaran, kami sepakat untuk bertindak. Malam ini juga, seluruh kafe yang tidak memiliki izin resmi kami tutup,” tegas Bupati.

Menurutnya, pemerintah daerah sebelumnya telah memberikan peringatan dan kesempatan kepada pengelola kafe untuk mengurus izin serta menyesuaikan jam operasional. Namun, imbauan tersebut tidak diindahkan. “Kita sudah beri peringatan, tapi masih banyak yang bandel. Maka mulai malam ini, tidak ada negosiasi lagi,” lanjutnya.

Bupati juga menegaskan bahwa jika terdapat oknum yang membekingi aktivitas ilegal tersebut, termasuk dari aparat, akan ditindak tegas. 

“Kita ingin menyelamatkan anak kemenakan kita dari pengaruh negatif. Tidak ada rasa takut. Dengan dukungan penuh dari TNI dan Polri, semua ini kita lakukan demi ketertiban bersama,” ujarnya.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Satpol PP dan Damkar Padang Pariaman di bawah komando Kepala Dinas Rifki Monrizal, SH, langsung menggelar operasi gabungan bersama TNI dan Polri di Kecamatan Batang Anai, Minggu malam (22/6) pukul 23.30 WIB.

Operasi diawali dengan Apel Persiapan di Polsek Batang Anai yang dihadiri oleh Kasatpol PP Damkar Padang Pariaman, Camat Batang Anai, Kapolsek Batang Anai, Danramil 09 Batang Anai, Wali Korong dan pemuda setempat

Total personel yang dikerahkan mencapai 65 orang, terdiri dari 45 anggota Satpol PP, 10 personel Polres, dan 10 personel Koramil.

Tim gabungan menyisir sejumlah titik di wilayah Batang Anai, dan berhasil menyegel total 15 tempat hiburan malam tak berizin, 12 lokasi di sekitar Pasar Grosir Kasang, 1 kafe karaoke di Taman Woles, 1 kafe karaoke di Bintuangan, 1 kafe di Sungai Buluah

Dalam operasi tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa minuman beralkohol golongan A dan B, serta dua orang perempuan yang diduga sebagai pemandu lagu.

Keduanya, masing-masing berinisial Ys (36), warga Korong Kampung Apar, Sungai Buluah, dan DG (31), warga Lubuk Baja, Kota Batam, langsung dibawa ke Mako Satpol PP di Lubuk Alung untuk didata dan dimintai keterangan lebih lanjut.

Menurut Rifki Operasi penertiban ini berjalan tertib dan lancar tanpa perlawanan berarti. Dirinya menyatakan kegiatan seperti ini akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban umum dan perlindungan terhadap generasi muda.

“Mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Ini semua demi menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari pengaruh negatif,” tutup Rifki (rls/len)


Sumbar,Lintas Media News
Menyambut Hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025, Si Dokkes Polres Tanah Datar menggelar pelayanan Kesehatan Gratis untuk masyarakat, Minggu, 22 Juni 2025.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan prima Polri kepada masyarakat, sekaligus wujud kepedulian dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat pada hari libur. Pelayanan Kesehatan Gratis ini menyasar sejumlah lokasi strategis di wilayah hukum Polres Tanah Datar guna menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Kasi Dokkes Polres Tanah Datar, Bripka Rahmadila menyampaikan bahwa pelayanan ini dialasananakan dengan kersama bersama Klinik Polres Tanah Datar. Ini merupakan pendekatan Polri dengan masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-79, dengan harapan dapat memberikan pelayaanan kesehatan gratis, sekaligus sebagai bentuk nyata pelayanan Polri yang humanis untuk masyarakat," ujar Rahmadila. 
Pelayanan Kesehatan Gratis ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, yang merasa terbantu dengan hadirnya pelayanan di dekat lingkungan mereka.

Dengan mengusung semangat “Polri Untuk Masyarakat”, Polres Tanah Datar terus berupaya memberikan pelayanan terbaik demi menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan di tengah masyarakat.(rel)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.