JAKARTA - LINTASMEDIANEWS.COM

 Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Christina Aryani di Kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di Jakarta, Rabu (21/5/2025) siang.

Dalam Pertemuan itu, Wabup Muzamil menyampaikan sejumlah persoalan terkait pekerja migran asal Meranti yang bekerja di Malaysia. Selain itu juga tentang peluang kerja serta pelatihan yang relevan, hingga pengembangan kompetensi bagi pekerja sebagai upaya peningkatan daya saing dan upah yang layak. 

Terpenting, bagaimana agar pemerintah memberikan perlindungan hukum, memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen keimigrasian, paspor dan permit kerja agar tidak ada lagi pekerja migran ilegal. Hal ini merupakan bagian dari upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Dengan terbatasnya lapangan kerja ditempat kami, banyak masyarakat terpaksa mencari kerja keluar negeri. Pertahun rata-rata pengurusan paspor di Meranti itu hampir sepuluh ribu paspor, sementara yang berangkat ilegal mungkin hampir dua kali lipat. Belum lagi soal permit kunjungan saat ini hanya untuk 23 hari, sementara mereka hanya dapat dibayar untuk 17 hari kerja saja. Untuk itu kami berharap Ibu Wamen dapat memberikan perhatian atas persoalan yang kami hadapi," ujar Wabup Muzamil.

Ia menambahkan, selain karena jarak yang sangat dekat, ada juga faktor kemiripan bahasa, suku, agama, sejarah, kultur dan budaya antara Meranti dengan negara tetangga Malaysia. Hal tersebut menjadi faktor pendukung bagi pekerja migran untuk mencari kerja setelah faktor ekonomi.

Muzamil juga mengharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat lebih bersinergi terhadap kasus eksploitasi yang kerap menimpa pekerja migran Indonesia. Karena iming-iming gaji besar di luar negeri, banyak dari mereka justru mengalami penipuan, penyekapan bahkan penyiksaan oleh pemberi kerja, seperti banyak kasus yang ditemukan di Kamboja, Myanmar, Thailand, dan negara sekitarnya.

Lebih jauh, Wakil Bupati Muzamil juga mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mempertimbangkan regulasi khusus bagi pekerja migran yang berasal dari daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, seperti Kepulauan Meranti. 

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, berjanji akan membantu menyelesaikan sejumlah persoalan yang disampaikan kepadanya. Ia menilai, kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, menjadi solusi terbaik dalam pengambilan keputusan kedepannya. 

Hadir mendamipingi Wakil Bupati Kepulauan Meranti dalam pertemuan itu, Kepala BKPSDM Drs. Bakharudin dan Kepala Dinas PUPR  Kepulauan Meranti  Fajar Triasmoko .(Nina/rls).

Koordinator Forum Jamsos Lintas Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja dan Buruh, HM.Jusuf Rizal, SH meski di lobby pihak Kementerian Kesehatan tetap tegas menolak kebijakan Kris (Kamar Ruang Inap Standar) sesuai Perpres 59 Tahun 2024 yang akan diberlakukan, 1 Juli 2025

"Forum Jamsos dengan tegas menolak segala kebijakan pemerintah terkait kebijakan Layanan BPJS Kesehatan, sepanjang merugikan Pekerja, Buruh. Keluarganya dan Masyakat. Kris menurut kajian Forum Jamsos dapat menurunkan  pelayanan," tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak kepada media usai pertemuan dengan Kementerian Kesehatan yang diwaliki Sekjen, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Sunarto, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran dan staff di Jakarta

Adapun yang dilobby yang dikemas dalam acara makan siang dan penyamaan persepsi Kris tersebut ada 12 organisasi sebagaimana daftar undangan, yaitu Yorrys Raweyai (Ketum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI), Andi Gani (Ketum Konfederasi Serikat Seluruh Indonesia/KSPSI Atuc), Jumhur Hidayat (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI Pembaharuan), Said Iqbal (Ketum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesi/KSPI

Kemudian Irham Ali Saifudin (Ketum Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia/K-Sarbumusi), J Dartha Pakpahan (Ketum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia/KSBSI), Elly Rosita Silaban (Ketum Serikat Buruh Seluruh Indonesia/KSBSI), Sunarno (Ketum Kongres Aliansi Buruh Indonesia/KASBI), Bambang Wiharyoso (Ketum Konfederasi Serikat Pekerja Nasional/KSPN), Saiful Tavip (Ketum Organisasi Serikat Pekerja Indonesia/OPSI dan pendatang baru KRH.HM.Jusuf Rizal, Ketua Koordinator Forum Jamsos Pekerja dan Buruh.

Dalam pertemuan dengan Kemenkes tersebut, hanya Forum Jamsos yang secara tegas menolak konsep Kris kecuali ada penyempurnaan yang tidak merugikan hak-hak pekerja dan buruh dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Sejumlah alasan penolakan Forum Jamsos secara tertulis disampaikan melalui Sekjen. Pada gilirannya hampir semua konfederasi menolak.

"Mari kita samakan persepsi, bahwa pemerintah menjalankan Perpres 59 Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Tapi jika ada yang masih kurang sempurna, ini akan kami jadikan masukan," tegas Sekjen Kemenkes, Kunta Wibawa.

Secara prinsip menurut Jusuf Rizal, Ketum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI) itu, Forum Jamsos sepemikiran dengan pemerintah, sejauh kebijakan itu tidak merugikan Pekerja dan Buruh. Karena itu hendaknya konsep Kris disempurnakan, dan atau Presiden Prabowo Subianto merevisi Perpres 59 tahun 2024 dan pemerintah fokus saja bagaimana mengamankan ketahanan dana BPJS Kesehatan yang diperkirakan bisa defisit Rp.20 trilyun

"Batalkan saja kebijakan Kris karena ini menerabas prinsip keadilan dan semangat gotong royong. Kebijakan itu juga berpotensi membebani keuangan pekerja dan buruh yang sudah terjepit dengan iuran-iuran lain. Selain itu, penolakan juga dilakukan banyak pihak. Rumah Sakitpun belum siap betul," tegas Jusuf Rizal, aktivis pekerja dan buruh itu

Sebelumnya Forum Jamsos yang dipimpin HM.Jusuf Rizal juga menyampaikan pokok-pokok pikiran penolakan konsep Kris kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang diterima Ketua DJSN Nunung Nuryantono beserta anggota DJSN lainnya serta dihadiri Perwakilan Kemenkes dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Menurut Jusuf Rizal, pada tahun 2024 dalam diskusi dengan BPJS Kesehatan tentang Kris, saat Perpres 59 Tahun 2024 terbit, ia bersama Timboel Siregar (Pemerhati Jaminan Sosial) telah menyampaikan keberatan dan penolakan terhadap konsep Kris (satu kamar untuk 4 tenpat tidur). Tapi kami menduga Menkes Budi Gunadi Sadikin, punya hidden agenda mau merangkul pelibatan asuransi swasta, sehingga jalan terus

"Karena itu aspirasi kami sampaikan ke DJSN sesuai tupoksinya untuk menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Kesehatan atas penolakan Forum Jamsos karen berpotensi merugikan pekerja, buruh dan masyarakat," tegas Jusuf Rizal yang juga Relawan Prabowo Subianto itu

Sebanyak 107 pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Muara Enim masa bakti 2025-2029 resmi dilantik dan dikukuhkan, di Balai Agung Serasan Sekundang Muara Enim, Rabu, 7 Mei 2025."

Pelantikan dan pengukuhan pengurus KONI Muara Enim tersebut dilakukan oleh Ketua Harian KONI Sumsel H. M. Aliandra Pati Gantada.

Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, Wakil Bupati Muara Enim Hj. Sumarni, para Pengurus KONI Provinsi Sumsel, perwakilan Forkopimda Muara Enim, para Kepala OPD, serta pengurus KONI Muara Enim yang dilantik.

Kepengurusan KONI Muara Enim masa bakti 2025-2029 dipimpin oleh M. Zen Sukri selaku Ketua, Suprayitno sebagai Sekretaris dan Bendahara Hj. Rina.

Ketua KONI Muara Enim M. Zen Sukri menyampaikan bahwa, 107 pengurus KONI Muara Enim yang dilantik terdiri dari berbagai unsur, baik itu pelaku dan penggiat olahraga di Kabupaten Muara Enim.

“Ini kami lakukan supaya kerja KONI dan Cabor dapat lebih maksimal dalam merencanakan, mengembangkan serta memonitor prestasi olahraga yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim,” ujar Sukri.

Sukri berharap, melihat jumlah kepengurusan KONI yang cukup banyak, tanggung jawab dan beban kerja dapat dimaksimalkan mengingat tugas-tugas ke depan juga semakin kompetitif.

“Sebagai Ketua KONI yang baru, saya bersama rekan-rekan berkomitmen untuk segera mempersiapkan program kerja untuk meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Muara Enim,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sukri mengatakan, dalam waktu dekat Kabupaten Muara Enim akan mengikuti Porprov ke-XV di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 18 s.d. 30 Oktober 2025.

Menurutnya, mengamati dari perolehan medali Porprov XIV Kabupaten Lahat, Muara Enim masih bertengger di 6 besar.

“Tekad kami tentu ingin lebih baik masuk ke urutan 4 besar pada Porprov XV,” katanya.

Dirinya juga akan memperjuangkan agar pada Porprov ke XVI Tahun 2027 mendatang Kabupaten Muara Enim bisa menjadi tuan rumah.

Ketua Harian KONI Sumsel H. M. Aliandra Pati Gantada mengucapkan selamat bekerja kepada pengurus KONI Muara Enim yang telah dilantik.

“Semoga apa yang sudah dicita-citakan bisa tercapai ke depannya,” ujarnya.

Menurutnya, tugas pertama sekaligus tolak ukur keberhasilan KONI Muara Enim salah satunya pada Porprov ke-XV dalam waktu dekat.

“Artinya, perlu kerja keras. Karena banyak kejadian nantinya pada pelaksanaan merosot karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan maka harus dilakukan dengan semangat dan sungguh-sungguh,” pungkasnya.

Wakil Bupati Muara Enim Hj. Sumarni atas nama Pemkab Muara Enim mengucapkan selamat kepada pengurus KONI yang baru saja dilantik.

“Kami yakin dengan terpilihnya pengurus KONI Muara Enim merupakan modal awal, mari kita bersatu padu, menyukseskan olahraga di Kabupaten Muara Enim,” ujar Sumarni.

Sumarni mengatakan, salah satu visi misi Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (MEMBARA), Maju dan Berkelanjutan yaitu konsen membina dan mencari bibit-bibit asli putra-putri Kabupaten Muara Enim.

“Kami Pemkab Muara Enim akan mendukung semua program yang dilakukan oleh KONI,” katanya.

Dirinya meyakini Ketua KONI Muara Enim yang telah dilantik beserta pengurus akan solid.

“Susunlah program kerja sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Muara Enim,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh pengurus KONI Muara Enim yang sudah dilantik.

“Ini bukan hanya soal jabatan tetapi amanah untuk memajukan olahraga di daerah, membina atlet dan mengharumkan nama Kabupaten Muara Enim di tingkat provinsi, nasional bahkan internasional,” ujar Cik Ujang.

Orang nomor dua di Bumi Sriwijaya itu merasa bangga dengan M. Zen Sukri yang menjadi Ketua KONI Kabupaten Muara Enim.

“Bina dan ajak teman-teman yang lain untuk bekerja sama dengan baik untuk memajukan KONI di Kabupaten Muara Enim,” pesannya. (Noza/Adv).

Simpang Empat, Lintasmedianews.com

Sebanyak 30 penjabat (Pj) wali nagari se-Kabupaten Pasaman Barat resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Pasaman Barat, yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setia Bakti, di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat, Rabu (21/5).

Dalam sambutannya mewakili Bupati Yulianto, Setia Bakti mengucapkan selamat kepada para Pj wali nagari yang baru dilantik serta menyampaikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya atas dedikasi dan pengabdiannya.

“Kepada seluruh Pj wali nagari yang baru saja dilantik, kami harapkan segera melakukan konsolidasi internal dan menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di tingkat nagari,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara wali nagari dan camat sebagai perpanjangan tangan bupati di tingkat kecamatan. Menurutnya, kerja sama yang solid menjadi kunci keberhasilan pemerintahan nagari.

“Wali nagari tidak boleh berjalan sendiri. Koordinasi dengan camat wajib dilakukan agar program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di nagari dapat berjalan optimal. Banyak yang harus dilakukan di nagari, karena ada kepentingan pemuda, kepentingan wanita, kepentingan agama, kepentingan kemasyarakatan,” tegasnya.

Setia Bakti juga mengingatkan agar para Pj wali nagari memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih, yang merupakan program prioritas pemerintah pusat.

“Kami minta agar pembentukan koperasi ini menjadi prioritas karena menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat nagari,” katanya.

Selain itu, Pj wali nagari juga diminta untuk memahami dan menjalankan program unggulan 100 hari kerja Bupati Pasaman Barat, salah satunya Didikan Subuh, yang telah disosialisasikan melalui surat edaran resmi.

“Program ini penting untuk membentuk karakter generasi muda yang religius dan berakhlak mulia. Ini tidak akan terlalu repot apabila bapak ibu semua memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik,” pungkasnya.

Jakarta, Lintasmedianews.com

Anggota Komisi XIII DPR RI, Ir. Muhamad Shadiq Pasadigue, MM, menegaskan pentingnya pendidikan karakter dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2025.

Menurutnya, pembangunan nasional tidak cukup hanya fokus pada infrastruktur.

Shadiq mengatakan bahwa karakter, keadilan sosial, dan pemberdayaan rakyat harus menjadi prioritas.

“Oleh sebab itu, kita mengajak masyarakat membangun Indonesia dengan hati dan komitmen bersama,” kata Shadiq.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/5), politisi Fraksi NasDem dari Sumatera Barat ini menyampaikan bahwa pendidikan karakter mampu membentuk kepribadian bangsa.

“Pendidikan tersebut meningkatkan rasa cinta tanah air, integritas, dan akhlak mulia,” ujar Shadiq.

“Selain itu, pendidikan karakter juga membantu membangun kesadaran kolektif serta kemampuan individu yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa,” tuturnya.

Sebagai mantan Bupati Tanah Datar dua periode, Shadiq meyakini bahwa pendidikan karakter bisa menjadi fondasi penting dalam pembangunan nasional.

“Karakter kuat para tokoh masa lalu telah membawa Indonesia bangkit di masa awal pergerakan nasional,” ujarnya.

Dengan demikian, Shadiq menilai pentingnya semua elemen bangsa mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam setiap aspek pembangunan.

(***)

Padang,Lintasmedianews.com 

Sektor jasa keuangan di Sumatera Barat menunjukkan kinerja positif pada Maret 2025. Di tengah meningkatnya risiko ketidakpastian global dan domestik, sektor ini tetap stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan I-2025 yang mencapai 4,66 persen secara tahunan (yoy).

Perbankan Tumbuh Moderat

Total aset perbankan di Sumbar tercatat sebesar Rp83,59 triliun, tumbuh 3,85 persen (yoy). Penyaluran kredit mencapai Rp73,31 triliun (naik 3,90 persen yoy), sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp57,60 triliun (tumbuh 5,21 persen yoy). Rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat 2,51 persen, sedikit meningkat dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 2,48 persen.

Kredit kepada UMKM mencapai Rp31,53 triliun, atau 43,01 persen dari total kredit, tumbuh tipis 0,01 persen secara tahunan.

Sektor perbankan syariah juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Total aset mencapai Rp13,10 triliun (naik 25,74 persen yoy), dengan DPK sebesar Rp10,93 triliun (naik 12,37 persen yoy) dan pembiayaan Rp11,09 triliun (naik 25,41 persen yoy). Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) turun menjadi 1,49 persen dari sebelumnya 1,64 persen.

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) turut mencatatkan pertumbuhan. Total aset BPR konvensional dan syariah sebesar Rp2,74 triliun (naik 9,17 persen yoy), dengan DPK sebesar Rp1,97 triliun (naik 5,61 persen yoy), dan penyaluran kredit/pembiayaan sebesar Rp2,22 triliun (naik 10,73 persen yoy). Sebagian besar, yakni 71,92 persen dari total pembiayaan, disalurkan kepada UMKM.

Pasar Modal Terus Diminati

Minat masyarakat terhadap pasar modal juga meningkat. Hingga Maret 2025, jumlah Single Investor Identification (SID) mencapai 200.741 investor, naik 12,71 persen (yoy). Rinciannya, SID saham sebanyak 97.193 (naik 21,01 persen), SID reksa dana 189.799 (naik 12,65 persen), SID Surat Berharga Negara (SBN) 8.379 (naik 13,18 persen), dan SID Efek Beragun Aset (EBA) sebanyak 3 investor.

IKNB dan Perlindungan Konsumen

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), khususnya perusahaan pembiayaan, mencatatkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp5,61 triliun, tumbuh 4,58 persen secara tahunan. Risiko pembiayaan tercermin dari NPF sebesar 2,83 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, OJK Sumbar telah melaksanakan 25 kegiatan edukasi tatap muka dan 12 kegiatan melalui media sosial dan cetak, menyasar masyarakat umum, pelajar, dan UMKM.

Sementara itu, melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), tercatat 889 layanan dari masyarakat Sumbar. Layanan ini terdiri dari 149 pengaduan, 102 permintaan informasi, dan 638 pertanyaan. Selain itu, sebanyak 602 layanan lainnya terkait entitas di luar pengawasan OJK, terutama mengenai pinjaman online ilegal dan investasi bodong.

Kontak Informasi: Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat – Roni Nazra

Telepon: (0751) 890089

*BATU BARA* LINTASMEDIANEWS.COM

Upaya memastikan kualitas pelayanan publik dan menjangkau langsung kebutuhan masyarakat, Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si meninjau langsung pelaksanaan program Bupati Sinergi Melayani Masyarakat (Berlayar) yang Ketiga di Kecamatan Nibung Hangus.

Ini merupakan ketiga kalinya kegiatan program "Berlayar" yang dilaksanakan di Kantor Camat Nibung Hangus, Selasa (20/05/2025).

Program ini terus menerus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan program unggulan yang kini telah menyentuh langsung dengan masyarakat di berbagai pelosok desa.

Program Berlayar merupakan langkah nyata Bupati Batu Bara dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berada di wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau pusat administrasi layanan pemerintahan.

Program yang hadir di Kecamatan Nibung Hangus meliputi pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan akta lahir, pembuatan KTP baru dan perpanjangan KTP, pembayaran pajak kendaraan, pembuatan izin usaha, hingga mobil perpustakaan keliling dan layanan dari Bank Sumut.

Salah satu warga Desa Bagan Dalam Ibu Farida Wati menyebut bahwa program ini membuat masyarakat Nibung Hangus sangat antusias.

"Saya sangat senang pelayanan pembuatan KTP dan kartu keluarga cepat dan nyaman".

Setelah melaksanakan kegiatan "Berlayar" di Nibung Hangus, Bupati Batu Bara melanjutkan perjalanan meninjau lahan mangrove dan dermaga di Desa Kapal Merah.

Advertorial

Lahat, Lintasmedianews.com

Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Lahat Ke – 156 Tahun berlangsung khidmad, (20/5/2025)

Dalama penyampaiyan Ketua DPRD Kabupaten Lahat Ftrizal Homizi, ST, M.Si. mengatakan, baru kali ini terjadi di wilayah provinsi sumatera selatan gubernur dan wakil gubernur hadir Bersama. Ungkapan rasa syujkur inilah yang patut kita contoh. Rentang perjalanan yang penuh dengan romantika dan dinamika sejarah, sebuah kabupaten tertawa di provinsi sumatera selatan yang dulu menjadi saksi perjuangan di tanah kelahiran kita ini. Sudah sepatutnya di tanggal 20 Mei hari ini, kita dapat melaksanakan kembali hari jadi kabupaten lahat yang ke – 156 tahun.

“Mari kita jadikan hari kelahiran Kabupaten ini sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi yang lebih baik lagi.”Ujar Fitrizal

Sementara itu Bupati Lahat Bursa Zarnubi menambahkan, Sejumlah prestasi yang telah berhasil ditorehkan Kabupaten Lahat dalam bidang pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing, peningkatan infrastruktur-pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup berkelanjutan, dan pembangunan kualitas implementasi reformasi dan birokrasi.

“Untuk mewujudkan prioritas kinerja kami telah melakukan kebijakan kolaborasi termasuk melaksanakan beberapa langkah strategis sehingga diperoleh hasil yang membanggakan” paparnya. Hal ini dibuktikan dengan berbagai pencapaian membanggakan yang diraih antara lain:

“Kami mempunyai target dalam beberapa tahun kedepan kebupaten lahat terbebas dari kemiskinan, menata kota membangun desa. Kita mengutamakan untuk membangun desa, karena jika dari bawa dulu maka pondasi itu akan kuat. Sehingga kita untuk membangun kota lebih rapi.

Disisi lain Gubernur Sumatera Selat Herman Deru menambhkan, sekian kalinya kami hadir dalam kegiatan hut kabupaten lahat ini yang ke 156 tahun, alhamdulilah sehat selalu. Rasa syukur kepada sang pencitpa. Semakin sering kami kesini kabupaten lahat ini semakin maju dan berkebang. Apalagi sekarang sudah bupat baru semakin maju. Peran Bupati Lahat Bapak Bursa Zarnubu dalam menata kota memabngun desa perlu dukungan dan apresiasi dari smua pihak, karena itu sangat penting bagi kemajuan daerah tersebut.

“Dengan mengucapkan rasa sykur, kami mengucapkan selamat hari jadi kabupatenm lahat yang ke 156 tahun semoga kabupaten lahat semakin maju, berkembang dan sejahtera. Terlebih sumber daya alam yang melimpah sehingga dapat di mafaat untuk kepentingan masyarakat. Mari kita dukung Bersama program pemerintah daearah ini,”Cetus Herman Deru.

Dalam kesempat Hut Kabupaten Lahat Ke 156 Tahun, turut hadiri Anggota DPRD Kabupatenb Lahat, Ketua Pengadilan Neger Lahat, KJetua Pengadilan Agama Lahat, Kapolres, Dandim 0405, Kepala Kejaksaan Negeri Lahat yang di Wakili Kasintel Kejari Lahat, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Sumsel, Fkpd, Toko Agama, Masyarakat, Kepala Dinas, Badan, Kantor Bagian. ( Noza/ Ad ).

Padang Pariaman Lintas Media News. Com, 

Sebanyak 269 orang jemaah calon haji asal Kabupaten Padang Pariaman yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) X resmi dilepas keberangkatannya oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, pada Senin, 19 Mei 2025. Prosesi pelepasan berlangsung meriah di Masjid Raya IKK Parit Malintang.

Tidak hanya itu, pihak kelurga dan masyarakat turut serta menyaksikan ramgkaian pekepasan  keberangkatan keluarga dan sanak saudara mereka menuju tanah suci Mekah. 

Dalam prosesi tersebut, Bupati John Kenedy Azis mengawali sambutannya dengan memimpin langsung doa talbiyah yang diikuti oleh seluruh jemaah dan hadirin. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang menuntut kekuatan mental dan fisik.

“Ibadah haji adalah ibadah mental dan fisik. Kita dituntut memiliki mentalitas yang kuat, tidak boleh sombong, takabur, dan harus saling tolong-menolong,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan fisik karena banyaknya rangkaian kegiatan selama haj

Bupati juga berpesan kepada pimpinan rombongan serta jemaah yang lebih muda agar bisa membaca situasi dan berkomunikasi baik dengan pihak hotel maupun penyelenggara haji di tanah suci.

“Saya minta kepada dunsanak ambo untuk menjaga stamina, menjaga kesehatan, serta mengatur pola makan dan minum yang seimbang, Jangan lupa untuk menjaga kesabaran,” imbaunya.

Dalam momen itu, Bupati juga menyampaikan doa agar perjalanan jemaah haji asal Padang Pariaman diberikan kelancaran dan keselamatan.

“Kami mendoakan semoga perjalanan haji Bapak dan Ibu dilancarkan Allah SWT, menjadi haji yang mabrur. Cukup berangkat, cukup pula kembali ke tanah air dengan selamat,” tuturnya.

Diketahui, jumlah jemaah calon haji asal padang pariaman pada musim haji tahun 1446 H sebanyak 280 CJH, Jumlah 99 jemaah laki laki dan 181 perempuan, dengan jemaah tertua berusia 91 tahun Nurbima Katik mianzah, sedangkan jemaah termuda berusia 23 tahun Muhammad Daniel. Untuk kloter 10 ini di berangkatkan sebanyak 269 jemaah dan sisanya 11 jemaah Calon Haji akan diberangkatkan pada kloter 15 medatang. 

Prosesi pelepasan ditandai dengan pengibaran bendera sebagai simbol dimulainya perjalanan ibadah haji. Acara turut dihadiri Sekda, jajaran Pemerintah Daerah, kepala kantor Kemenag beserta jajaran serta keluarga para jemaah yang mengiringi keberangkatan sanak saudaranya. Akan bertolak dari BIM menuju Jedah besok selasa 

Semoga para calon jemaah haji dapat melaksanakan Ibah Haji dengan khusuk menjadi Haji yang mabrur, Selmat jalan dan semat pula nanti sampai ketanah air kembali ucap Bupati. ( lrls/len)

Padang, Lintasmedianews.com

Dalam sebuah pertemuan hangat yang berlangsung di Padang, mantan Wali Kota Padang yang juga tokoh masyarakat Sumatera Barat, Fauzi Bahar, menyampaikan dukungannya terhadap Media Online Indonesia (MOI) dalam perannya membantu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus DPW MOI Sumbar, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari berbagai instansi pemerintahan. Dalam sambutannya, Fauzi Bahar menekankan pentingnya sinergi antara media, masyarakat adat, dan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal.

"Kita harus mengedepankan cara-cara restoratif dalam menyelesaikan persoalan sosial, sekaligus menjadikan media sebagai mitra strategis dalam mempromosikan potensi daerah," ujar Fauzi Bahar.

DPW MOI Sumbar menyambut positif arahan dan dukungan dari tokoh nasional tersebut. Ketua DPW MOI Sumbar menyatakan bahwa pihaknya siap menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lewat pemberitaan yang konstruktif dan membangun.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dari kolaborasi jangka panjang yang tidak hanya memperkuat peran media, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat secara menyeluruh.

---

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang bersama Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh (PPNP) mendistribusikan sekitar 2 juta bibit tanaman kaliandra merah kepada kelompok tani dan masyarakat di sekitar kawasan perhutanan sosial di Sumatera Barat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung transisi energi baru terbarukan (EBT) sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z. Lubis, mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk nyata dukungan perusahaan terhadap transisi menuju energi terbarukan, khususnya melalui pemanfaatan biomassa berbasis tanaman kaliandra.

“Tujuan program ini adalah menyediakan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan, guna mengurangi ketergantungan pada batu bara dalam proses produksi semen. Selain menurunkan emisi karbon, program ini juga membawa manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari distribusi bibit, peningkatan ekonomi petani, hingga rehabilitasi lahan kritis,” ujar Iskandar di Padang, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, penanaman kaliandra menjadi bagian dari komitmen PT Semen Padang dalam penerapan prinsip Environmental, Social, Governance (ESG), yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Selain menciptakan ekosistem hijau, inisiatif ini juga membuka peluang ekonomi baru di sektor energi dan pertanian rakyat.

“Kami percaya, dengan menggandeng perguruan tinggi vokasi dan kelompok tani, kolaborasi ini akan memberikan dampak sosial dan lingkungan yang nyata dan berkelanjutan,” tambah Iskandar. Ia juga menyebut bahwa kerja sama antara PT Semen Padang dan PPNP telah dimulai sejak penandatanganan nota kesepahaman pada peringatan Dies Natalis ke-34 PPNP, 6 Februari 2023.

Sementara itu, Kepala UPT Perbaikan dan Pemeliharaan PPNP, Auzia Asman, S.P., M.P., mengungkapkan bahwa saat ini PPNP masih memiliki sekitar 20 ribu bibit kaliandra merah di nursery Kampus II Sitanang, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang siap untuk didistribusikan.

“Di Sitanang, kami juga telah membangun demplot riset, kebun induk, dan kebun produksi yang mampu mendukung produksi bibit dalam skala besar hingga 500 ribu batang,” jelas Auzia.

PT Semen Padang dan PPNP menargetkan pengembangan hingga 100 juta bibit kaliandra merah. Program ini dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk kebutuhan bahan bakar biomassa dalam proses produksi semen, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap batu bara yang berdampak besar terhadap emisi karbon.

Kaliandra merah, tanaman asal Meksiko yang dikenal cepat tumbuh dan memiliki produktivitas tinggi, dinilai sangat ideal sebagai sumber energi alternatif. Tanaman ini dapat diolah menjadi biomassa padat (biofuel) yang ramah lingkungan dan berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon.

Selain fungsi energi, kaliandra juga memiliki manfaat ekologis dan ekonomis. Ia dapat membantu memperbaiki lahan kritis, meningkatkan kesuburan tanah, serta menjadi bahan baku kompos dan pakan ternak. Bunganya menghasilkan nektar untuk lebah galo-galo, sementara daunnya digunakan sebagai pakan ayam alternatif oleh pelaku usaha di Payakumbuh.

Tak hanya itu, ranting kaliandra dapat diolah menjadi wood pellet, komoditas ekspor bernilai tinggi untuk negara-negara empat musim seperti Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa. Produk ini digunakan sebagai bahan pemanas rumah tangga, pengganti gas dan batu bara.

Melalui inisiatif ini, PT Semen Padang dan PPNP tidak hanya mendorong transisi energi yang lebih bersih, tetapi juga menghadirkan solusi inovatif yang memperkuat ketahanan energi, lingkungan, dan ekonomi masyarakat. (*)