PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Ketua beserta anggota Komisi II DPRD Kota Padang melakukan kunjungan ke UPTD Parkir Dishub Kota Padang, Senin (21/4/2025). Pada kunjungan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya kaget melihat laporan retribusi parkir di Kota Padang.

Politisi muda yang juga Wakil Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Sumbar ini menilai jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari parkir di Padang tidak masuk akal.

Seperti di Jl. Pattimura Depan Bebek Sawah nilai kontrak perbulan hanya Rp630 ribu artinya hanya Rp21 ribu sehari. Sedangkan di tempat tersebut cukup ramai pelanggan yang parkir.

Contoh lainnya retribusi parkir di depan Los Ikan di Jalan Samudra hanya Rp360 ribu sebulan. Artinya hanya Rp12 ribu sehari pungutannya.

"Dari laporan realisasi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2024 sebesar Rp2.276.911.500," ujarnya.

Selain itu penerimaan retribusi parkir TJU hingga bulan April 2025 ini baru Rp514.613.000. (16,60 persen).

Tercatat potensi parkir Tepi Jalan Umum (TJU) adalah Rp2.717.779.000 di 64 ruas jalan dan Rp271 titik parkir. Dengan target PAD Parkir TJU 2025 Rp2.793.000.000.

Komisi II DPRD Kota Padang meminta UPTD Perparkiran yang dikepalai Verino Edwin untuk mampu meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir.

"Komisi 2 DPRD meminta untuk menaikan retribusi iuran kontrak lahan parkir sebesar 100 persen ke pengontrak lahan parkir," kata Rachmad Wijaya.

Komisi II DPRD mendesak agar UPTD perpakiran mulai melakukan sosialisasi ke pengontrak-pengontrak lahan parkir tentang rencana menaikan tarif retribusi lahan parkir pada pertengahan tahun ini.

"Skemanya selama ini pengontrak lahan parkir melakukan 1 kali per hari nya dalam melakukan pembayaran retribusi lahan parkir ke UPTD Perpakiran dari setiap Satuan Ruang Parkir (SRP). Kedepannya dilakukan dua kali pungutan," jelasnya.

Anggota Dewan yang dikenal aktif dan ligat ini berharap dengan skema dan usulan ini bisa meningkatkan PAD kota Padang.

Rachmad dengan tegas meminta UPTD Perparkiran Dishub Kota Padang harus berani mengambil sikap agar kondisi ini tidak membuat kebocoran PAD dari Parkir TJU semakin parah.

"Kenyataannya PAD yang dihasilkan perpakiran sangat jauh panggang dari api. Ini yang mau kita bereskan bersama teman-teman Komisi II," tegasnya.

Ia juga mendorong pembayaran parkir secara cashless (tanpa uang tunai) agar tepat sasaran menghindari kebocoran. (*)

Pagaruyung, Lintasmedianews.com

Rapat Paripurna berlangsung, Kamis (10/4/2025) di Ruang Sidang Utama DPRD Tanah Datar dipimpin oleh Ketua DPRD Anton Yondra  tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tanah Datar tahun 2024.

Lalu Ketua DPRD menyampaikan, hasil keputusan DPRD Tanah Datar Nomor 100.3.3/3/KPTS/DPRD-TD/2025 memuat tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tanah Datar tahun 2024. 

Ketua sampaikan “Rekomendasi DPRD Kabupaten Tanah Datar terhadap LKPJ Bupati Tanah Datar Tahun 2024 menghasilkan sebanyak 36 Rekomendasi yang dibacakan Wakil Ketua Kamrita.

Ketua DPRD katakan, rekomendasi  yang sampaikan berupa kritik, pemikiran dan saran yang bersifat konstruktif terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

“Rekomendasi meliputi penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, atau kebijakan Strategis Kepala Daerah,” terangnya.

Dikesempatan itu, Anton Yondra atas nama DPRD Tanah Datar juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mampu menjaga inflasi terutama dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok dan pembayaran tunjangan ASN dan Non ASN tepat waktu sehingga aktifitas perekonomian masyarakat sehingga tidak begitu berdampak seperti daerah-daerah lainnya.

Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam sambutannya sampaikan, sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 18 ayat 1 (satu), LKPj disampaikan oleh kepala daerah dalam Rapat Paripurna DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Eka Putra katakan “Alhamdulillah,  LKPj Bupati Tanah Datar tahun 2024 telah disampaikan pada tanggal 6 Maret 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditambahkan Bupati, tahapan dan proses pembahasan tersebut pastinya membutuhkan waktu dan konsentrasi untuk melakukan analisis terhadap LKPJ Bupati Tanah Datar tahun 2024, sehingga dapat memberikan masukan dan saran serta rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Dengan harapan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan, mengarah kepada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, atau yang kita kenal dengan good governance,” ulas Eka Putra.

Diungkapkan Eka Putra, ia menyampaikan terima kasih karena pembahasan LKPJ oleh DPRD Kabupaten Tanah Datar dapat diselesaikan sebelum berakhirnya batas waktu yang ditetapkan 30 hari setelah LKPj disampaikan oleh kepala daerah dalam Rapat Paripurna DPRD. 

“Dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan, serta pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah,” sampai Bupati.

Bupati tambahkan, rekomendasi DPRD sebagaimana yang telah kita dengarkan secara bersama-sama, merupakan bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya dan penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

“Saya atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD, anggota dan semua unsur atas kerjasama dan kolaborasi telah suksesnya pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung dengan aman dan lancar, tentunya atas kerjasama dan kolaborasi semua unsur di Kabupaten Tanah Datar,” pungkasnya.

Rapat Paripurna tersebut ketua DPRD didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita,Sekretaris Dewan, serta dihadiri 26 anggota DPRD, Forkopimda, Pj. Sekda Elizar, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya. (STM).

Pasbar,Lintas Media News Com.

Aiptu Zalman Bhabinkamtibmas yang didampingi Serma Ilhamdes jadi Inspektur Upacara Bendera di SMK Negeri 1 Gunung Tuleh ,demikian pantauan Media ini usai kegiatan berakhir,Senin,tgl 21/4.2025

Zalman dalam sambutannya menuturkan atas ketidakhadiran Kapolsek yang sedianya beliau,karena ada tugas penting ,maka diwakilkan kepadanya.Tidak hanya itu saja yang dituturkan oleh Bhabinkamtibmas Rabi Jonggor ini ,akan tetapi banyak hal termasuk masalah -masalah yang berkaitan dengan Disiplin,khususnya bagi para Siswa,agar lebih disiplin dalam belajar, harus bisa memikirkan Orang tuanya masing-masing yang sudah susah -payah menyekolahkan, memikirkan ,tau-tau tidak sampai ke sekolah,bolos lompat pagar suka ugal-ugalan dengan knalpot brong sebagainya.begitu pula masalah Narkoba yang harus dijauhi,sebab tidak akan ada gunanya ,pasti akan menyengsarakan diri sendiri ,bahkan terangnya Beratus kali pun direhabilitasi tidak akan sembuh ,tapi tetap akan sengsara-sengsara ulangnya dengan tegas ,lebih bagus hidup kita di alam terbuka dari pada dipenjara seraya berharap untuk tidak coba-coba dan terjerumus dengan barang haram ini.

Yang paling penting harapnya agar bisa menghargai para Guru-gurunya yang sudah mendidik ,membimbing serta mengarahkan ke arah yang lebih baik punya Ilmu dan keterampilan ,punya masa depan  bahkan lebih berkemampuan dari Orang tuanya , bisa menjaga nama baik sekolah ,apalagi sekolah ini sudah memiliki 6 Jurusan yang punya peluang untuk bekerja Kuliah mau pun masuk Bintara Polri pungkasnya.(Parsela)

PARIWARA DPRD KAB.TANAH DATAR

Padang Pariaman, Lintas Media News com

19 April 2025 — Sudah lama sekali tidak ada giat goro masal ini di laksanakan.

Namun seiringnya perubahan waktu, dan sekaligus berganti pula pimpinan baru, setiap itu tentu membawa perubahan baru pula. 

Semenjak terpilihnya pemimpin baru, Bupati Jhon Kenedi Aziz kini jadi Bupati Padang Pariaman, banyak kegiatan positif yang dibentuk untuk perubahan. 

Kegiatan Goro Akbar di Batang Ulakan resmi dimulai pagi ini, Sabtu (19/4), dengan semangat tinggi dari para peserta yang berpartisipasi dalam aksi gotong royong tersebut. Para peserta yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat dibagi ke dalam delapan titik atau pos yang telah ditentukan sebelumnya.

Bupati Padang Pariaman, saat memimpin apel gabungan pembukaan kegiatan, menyampaikan bahwa Goro Akbar ini merupakan bentuk nyata kepedulian bersama untuk membantu masyarakat, khususnya dalam mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut.

"Goro Akbar ini adalah niat baik kita bersama. Semoga usaha kita hari ini menjadi langkah awal menuju normalisasi yang akan kita usulkan ke kementerian terkait," ujarnya 

Bupati juga menyampaikan rasa bangga karena bisa menjadi bagian dari tim besar dalam kegiatan ini dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat di setiap pos. Ia berharap segala upaya yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

"Saya bangga menjadi bagian dari gotong royong ini. Terima kasih kepada semua pihak atas dukungan, baik secara material maupun moril," katanya. 

Ia juga merasa terharu melihat kondisi cuaca yang mendukung kegiatan tersebut seolah olah turut merasa bangga dan senang. 

"Alam pun tampaknya turut mendukung gotong royong kita kali ini," ucapnya dengan haru.

Sementara itu, Dandim 0308 Pariaman, Letkol Inf Nur Rahmat, turut menyampaikan dukungan atas inisiatif pelaksanaan Goro Akbar ini.

"Goro ini bertujuan untuk mengurangi bahaya banjir di Ulakan, termasuk membuat muara baru agar aliran air lebih lancar," jelasnya. 

Ia juga menjelaskan bahwa kita telah menentukan 8 pos/titik, dimana setiap pos memiliki tantangan yang berbeda-beda, mulai dari pohon tumbang, adnya petemuan antara pohon dengan pohon di sebelah subgai, dan tumpukan pasir yang menyumbat muara, hingga kendala lainnya.

"Meski pelaksanaan goro hanya berlangsung dua hari, kami akan berupaya untuk melanjutka kegiatan ini, hingga hasilnya benar-benar terlihat," tutupnya.

(Erm/yn)

Sumatera Barat, Lintasmedianews.com

Meski banyak kasus dugaan korupsi yang diinvestigasi oleh Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Badan Penelitian Independem Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (DPD BPI-KPNPA RI) Sumatera Barat yang diekspos ke media massa, hanya beberapa yang ditindaklanjuti pihak kejaksaan dan kepolisian. Namun demikian, tidak menyurutkan niat untuk terus membongkar kasus korupsi, pungli, dan kasus lain yang merugikan rakyat.

Bahkan, Dewan Pimpinan Wilayah Media Online Indonesia Sumatera Barat (DPW MOI Sumbar), siap bekerjasama dalam hal investigasi dan pemberitaan masalah dugaan kasus korupsi di daerah ini. Termasuk kerjasama dalam meningkatan kapasitas wartawan dan media yang tergabung dengan DPW MOI Sumbar, supaya dalam melakukan investigasi ke lapangan, pengumpulan fakta dan data, serta dalam pelaporan karya jurnalistik di media semakin mantap dan akurat.

Demikian pokok-pokok pikiran pertemuan silaturahmi DPW MOI Sumatera Barat dengan BPI KPNPA RI Sumatera Barat , di Katagiaan Resto, Jalan Olo Ladang, kawasan Pantai Padang. Hadir dalam silaturahmi itu Ketua DPW MOI Sumatera Barat Anul Zufri, Ph.D dan 15 pengurus lainnya yang sekaligus masing-masingnya mengelola media online. Dari DPD BPI KPNPA RI Sumbar hadir Ketua Drs. H. Marlis, MM dan sejumlah pengurus: Daniel Sutan Makmur, Surya, Ade Edward, dan Yurnaldi Pemimpin Redaksi Alinianews.com.

Anul  mengatakan, bahwa dari pengamatannya di media, kegiatan/aktivitas BPI KPNPA RI Sumatera Barat banyak diekspos di media dan laporannya dengan dengan fakta dan data yang dipercaya, karena berdasarkan hasil investigasi. Karena misinya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bebas dari korupsi,maka Medio Online Indonesia Sumatera Barat turut mendukung dan ingin bekerjasama dalam hal menyebarluaskan pemberitaan dan menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan para wartawan anggota DPW MOI Sumatera Barat.

“Wartawan dan media yang tergabung sebagai anggota DPW MOI Sumatera Barat mendukung kerja profesional yang dilakukan BPI KPNPA RI Sumatera Barat dan siap bekerja sama, agar pemerintahan di Sumatera Barat bebas dari kasus korupsi. Dugaan kasus korupsi yang ada akan bersama-sama kita ungkap dan kita beritakan. Termasuk sekiranya ada aparat yang bermain dalam menangani kasus ini, jika ada kongkalingkong kita mediamassakan,” ujar Anul, wartawan yang juga pakar hukum.

Sedang Marlis dalam paparannya menjelaskan keberadaan BPI KPNPA RI Sumatera Barat yang baru terbentuk tahun 2024 dan sedangkan secara nasional sudah ada sejak tahun 2015. “Ada belasan kasus dugaan korupsi dalam berbagai proyek pembangunan di kabupaten/kota yang telah kita ungkap dan berharap aparat penegak hukum untuk mengusutnya berdasarkan informasi dan data yang kita berikan,” katanya.

Sementara dalam pemberitaan, lanjut Marlis, tidak banyak kawan-kawan wartawan yang berani memberitakannya, sehingga BPI KPNPA RI Symbar punya media online sendiri. Berita itulah yang kemudian dishare ke media sosial sehingga gemanya menakutkan bagi sejumlah kalangan.

Kemudian, dalam kasus pungli di sekolah-sekolah juga banyak yang diungkap. Untuk mendpatkan data,BPI KPNPA RI Sumbar dengan permintaan informasi. Bagi yang tidak memberikan data sesuai yang diminta, akan disengketakan di Komisi Informasi Sumatera Barat. “Hak setiap orang untuk medapatkan informasi dijamin oleh Undang-undang KIP. Jika tak diberikan, ada sanksi hukum penjara dan denda,”ungkap Marlis yang baru-baru ini menang atas termohon Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sementara dalam pemberitaan, lanjut Marlis, tidak banyak kawan-kawan wartawan yang berani memberitakannya, sehingga BPI KPNPA RI Sumbar punya media online sendiri. Berita itulah yang kemudian dishare ke media sosial sehingga gemanya menakutkan bagi sejumlah kalangan.

Kemudian, dalam kasus pungli di sekolah-sekolah juga banyak yang diungkap. Untuk mendpatkan data,BPI KPNPA RI Sumbar dengan permintaan informasi. Bagi yang tidak memberikan data sesuai yang diminta, akan disengketakan di Komisi Informasi Sumatera Barat. “Hak setiap orang untuk medapatkan informasi dijamin oleh Undang-undang KIP. Jika tak diberikan, ada sanksi hukum penjara dan denda,”ungkap Marlis yang baru-baru ini menang atas termohon Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Melihat keseriusan BPI-KPNPA RI Sumbar yang tidak mau kompromi dan tawar menawar, DPW MOI Sumbar semakin terpacu adrenalin untuk memberi efek jera melalui pemberitaan masalah korupsi ini. “Kami DPW MOI siap bekerjasama dengan BPI KPNPA RI Sumbar untuk masalah korupsi ini,” tandasnya.

Karena itu, dalam waktu dekat akan ada Nota Kesepahaman (MoU) antara BPI KPNPA RI Sumbar dengan DPW MOI Sumbar.

“Untuk hal ini MOI Sumbar akan mengundang Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kapolda Sumatera Barat untuk hadir menyaksikan penandatanganan  MoU tersebut,” tanda Anul.

Peningkatan Kapasitas Wartawan

Menanggapi keinginan DPW MOI Sumbar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan jurnalistik teman-teman wartawan, Pemimpin Redaksi Alinianews.com Yurnaldi siap. “Sebagai wartawan keterampilan jurnalistik yang begitu banyak harus dikuasai. Tak cukup bisa menulis berita saja. Perlu keterampilan lain bagaimana mendapatkan data, menggali informasi dan memverifikasi data, serta bagaimana menuliskannya dalam beraragam karya jurnalistik, seperti feature, laporan mendalam, tajun, analisis berita, sampai ke laporan investigasi,” katanya.

AliniNews.com  punya wadah untuk pelatihan jurnalistik dan komunikasi massa bagi berbagai kalapangan, sesuai kepentingannya. Wadah itu bernama Alinia Institute. Bulan Mei akan ada kegiatan perdana. “Kawan-kawan wartawan MOI Sumbar bisa  mengikutinya,” tambah Yurnaldi, yang 40 tahun di dunia jurnalistik dan mantan wartawan Kompas ini. Serta telah menulis buku-buku jurnalistik dan melatih ribuan wartawan di Indonesia. (Rel)

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Sebanyak 110 atlet tenis lapangan junior dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera ambil bagian dalam Kejuaraan Daerah (Kejurda) Tenis Lapangan Junior Regional Sumatera 2025 yang digelar PT Semen Padang. Kejuaraan yang merupakan bagian dari rangkaian Tennis Series 2025 ini berlangsung selama tiga hari, dari 18 hingga 20 April 2025, di Lapangan Outdoor PT Semen Padang.

Ajang ini resmi dibuka oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Karyawan Semen Padang Group (FKKSPG), Freddo Syukri, yang hadir mewakili Direktur Utama PT Semen Padang, Indrieffouny Indra. Turut hadir dalam seremoni pembukaan, Sekretaris Umum FKKSPG Arfan Asmara Putra dan Ketua Sesi Tenis Lapangan FKKSPG, Dani Darma Putra.

Dalam sambutannya, Freddo menegaskan bahwa Kejurda bukan sekadar agenda tahunan, melainkan wujud nyata komitmen PT Semen Padang dalam membina karakter generasi muda melalui olahraga.

“Kejuaraan ini adalah kontribusi kami untuk pengembangan olahraga daerah sekaligus upaya menjaring bibit unggul yang berpotensi mengharumkan nama Sumatera Barat dan Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Ketua Sesi Tenis Lapangan FKKSPG, Dani Darma Putra, turut mengapresiasi semangat para atlet, pelatih, serta orang tua yang memberikan dukungan penuh.

“Kemenangan adalah buah dari kerja keras, dan kekalahan adalah guru terbaik dalam membentuk mental juara. Kami berharap Kejurda ini menjadi ruang belajar yang menyenangkan bagi seluruh peserta,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Kejurda, Ricky Aprinaldo, menyebut peserta datang dari empat provinsi, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, dan Bengkulu. Ia menilai kejuaraan ini sebagai ajang pemanasan menjelang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tenis Lapangan yang dijadwalkan pada Desember 2025 mendatang.

“Kejurda ini menjadi titik temu strategis bagi atlet muda, pelatih, dan klub tenis untuk saling mengukur kemampuan, memperluas jaringan, dan memperkuat ekosistem tenis yang kompetitif di Sumatera,” kata Ricky.

Salah satu official dari Akademik Tennis Nusalima (ATN) Riau, Noviendri, mengatakan pada Kejurda ini, ada empat atlet yang dikirim. Mereka terdiri dari Kelompok Umur 12 tahun dua orang, dan Kelompok Umur 14 tahun dua orang. Pada kejuaraan ini, dia pun menargetkan membawa medali emas pulang ke Riau. 

"Target kami bisa bawa minimal satu emas ke Riau, karena atlet yang kami bawa ini merupakan atlet yang pada saat Kejurnas Junior yang digelar PT Semen Padang tahun lalu, berhasil mendapatkan medali emas untuk kategori Kelpompok Umur 10 tahun. Jadi, sudah punya mental juara. Namanya, M Alfatih," katanya sembari menyebut bahwa keikutsertaan ATN Riau pada Kejurda ini selain untuk meraih prestasi, juga untuk menambah jam terbang atlet.

Secara terpisah, Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati, menegaskan bahwa penyelenggaraan Kejurda ini merupakan bagian dari peran aktif perusahaan dalam membina olahraga, khususnya tenis lapangan, di wilayah Sumatera Barat.

“Sebagai perusahaan yang berakar kuat di tengah masyarakat, PT Semen Padang konsisten mendorong kemajuan generasi muda melalui olahraga. Ini adalah bentuk kepedulian nyata kami dalam mencetak talenta muda berkarakter,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 Pemerintah Republik Indonesia, yakni mendorong produktivitas, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan kewirausahaan bagi generasi muda.

“Olahraga adalah sarana strategis dalam membentuk generasi yang disiplin, tangguh, dan produktif. Semangat ini selaras dengan visi nasional untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing tinggi,” tutup Anita.