Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok


  
PADANG,Lintas Media News
Hotel Truntum Padang sebagai salah satu hotel terkemuka milik BUMN, terindikasi melakukan rekayasa (kecurangan).

Hal itu terungkap, ketika BPKD Kab. Padang Pariaman menyelenggarakan Kegiatannya beberapa waktu lalu. 

Yang mana, BPKD Padang Pariaman memakai/sewa tempat dan konsumsi untuk kegiatan Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, diselenggarakan pada 6-7 September 2024 lalu, di hotel Truntum Padang.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 33/SPK-BPKD/IX-2024 tanggal 4 September 2024, hotel Truntum Padang diwakili oleh Rafizon Chaniago telah menyanggupi untuk menyediakan Paket Meeting Full Board yang termasuk di dalamnya Ruang Pertemuan termasuk dengan Sound System, Penginapan kamar deluxe dan junior suite, serta konsumsi berupa sarapan pagi, makan malam dan coffee break 2 kali untuk 480 orang peserta, dengan alokasi masing-masing peserta sebesar Rp416.000,00, dengan total biaya Rp199.680.000 (480 peserta x @Rp416.000 paket)
Untuk bisa memfasilitasi 480 peserta, seyogyanya Hotel Truntum Padang menyediakan sebanyak 240 kamar (1 kamar untuk 2 orang peserta)

Kenyataan, Hotel Truntum Padang hanya menyediakan akomodasi penginapan sebanyak 146 kamar, sedangkan sisanya 37 kamar ditempatkan pada Hotel lain. 

Terhitung, ada sebanyak 111 peserta yang menginap di hotel lain, dengan perkamar diisi melebihi dua peserta (3 s.d.4 peserta) dalam satu kamar.

Hal itu jelas tidak sesuai dengan perjanjian kontrak, serta melanggar Perpres No.33, dimana penggunaan akomodasi paket Full Board untuk Eselon III kebawah adalah satu kamar untuk dua orang. 

Bahkan hal itu juga diungkapkan dalam hasil audit BPK RI Perwakilan Sumbar, serta ditemukan kerugian negara sebesar Rp46.176.000

Menanggapi hal itu, Kepala BPKD kab. Padang Pariaman Taslim Leter saat dikonfirmasi, Senin (14/4) di ruang kerjanya, membenarkan akan hal tersebut.

Dikatakannya, BPKD Padang Pariaman telah melakukan mengembalikan atas temuan BPK RI tersebut.

"Kami telah melakukan komunikasi dengan pihak Hotel Truntum Padang, meminta agar bisa menyetorkan temuan lebih bayar tersebut, namun pihak hotel Truntum Padang mengabaikannya, sehingga terpaksa kami yang  membayarkannya," ucapnya kecewa.

Ternyata, bukan hanya BKD Padang Pariaman yang mendapat "musibah' karena ulah managemen Truntum, masih banyak merasakan " Penzoliman" yang dijalankan Manager serta orang kepercayaannya. 

Sampai saat ini, manager dan penanggung jawab Hotel ketika dikonfirmasi masih mengelak, dan tidak ada yang mau buka mulut memberi keterangan. (***)

 


SUMBAR, LINTASMEDIANEWS.CON

Kabid Humas Polda Sumbar menggelar acara silahturahmi dengan sejumlah wartawan, bertempat di GOR. H. Agus Salim Padang, Selasa (15/4)

Pada kesempatan itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes. Pol. Susmelawati, SH mengharapkan terjalinnya hubungan kerjasama yang sinergi antara media (pers) dengan Polda Sumbar.

Dengan adanya dukungan dari media (pers) itu, maka program Polda Sumbar akan dapat tersampaikan ke tengah masyarakat.

Seperti halnya, menciptakan Sumbar yang aman dan nyaman, serta terbebas dari aksi tawuran (zero tawuran).

Program ini akan berhasil, apabila di dukungan oleh masyarakat serta disosialisasikan oleh pers (media), tuturnya.

Selain itu, apabila adanya perbedaan pandangan jangan sampai terjadi perpecahan, akan tetapi dijadikan sebagai bahan masukan untuk mencari sebuah solusi yang baik. Itulah pentingnya melakukan koordinasi sebelum mengambil tindakan, pesannya.

Sementara itu, Ketua MOI Sumbar Anul Jufri memberikan apresiasi kepada Kabid. Humas Polda Sumbar.

Menurutnya, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes. Pol. Susmelawati, SH sangat koperatif dan komunikatif.

Karena, beliau selalu membuka ruang kepada rekan rekan wartawan dalam mencari informasi.

Untuk itu, MOI Sumbar menyambut baik serta bersedia menjalin hubungan kerjasama untuk mendukung program Polda Sumbar kedepannya, ucapnya.

Rel

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Sebanyak 186 insan tenis dari berbagai penjuru Sumatera Barat berkumpul di Lapangan Tenis PT Semen Padang, Minggu (13/4), dalam kegiatan Halal Bi Halal (HBH) yang penuh kehangatan. Digelar oleh Barisan Atlet Veteran Tenis Indonesia (Baveti) Sumbar bersama Asosiasi Tenis Sumbar Bangkit, acara ini menjadi momentum penting mempererat tali silaturahmi pasca Lebaran sekaligus merayakan semangat kebersamaan komunitas tenis Ranah Minang.

Momen pembuka yang paling ditunggu adalah partai eksebisi antar tokoh, yakni pasangan Ketua Asosiasi Sumbar Bangkit, Afrizal Azhar dan Direktur Utama PT Semen Padang, Indriefouny Indra, yang berhadapan dengan Ketua Baveti Sumbar, Ganefri, dan Wali Kota Pariaman, Yota Balad. Pertandingan berlangsung seru dan menghibur, dengan kemenangan tipis diraih Ganefri-Yota di tengah sorak sorai penonton.

Usai laga eksebisi, digelar pertandingan silaturahmi yang melibatkan seluruh peserta: 160 atlet pria dan 26 atlet putri. Dengan jumlah peserta yang membludak, sistem pertandingan dibuat ringkas—satu laga per orang—dan pemenang ditentukan berdasarkan poin tertinggi dan usia tertua. Format ini menghadirkan nuansa kompetitif yang tetap menjunjung nilai kebersamaan.

Direktur Utama PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, menyampaikan apresiasinya atas semangat para peserta. “Kami bangga bisa memfasilitasi ajang seperti ini. PT Semen Padang akan terus mendukung pengembangan olahraga tenis di Sumatera Barat, baik secara moril maupun materil,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Indrieffouny juga menegaskan bahwa lapangan Semen Padang selalu terbuka bagi komunitas olahraga, khususnya tenis. Ia menyebut dukungan perusahaan dalam kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen memperkuat kebersamaan dan kontribusi nyata bagi masyarakat Sumbar.

Ketua Asosiasi Sumbar Bangkit, Afrizal Azhar, turut mengungkapkan rasa syukurnya atas antusiasme peserta dan sambutan hangat dari tuan rumah. “PT Semen Padang bukan sekadar tempat bermain, tapi sudah menjadi rumah besar bagi tenis Sumatera Barat sejak dulu. Bahkan Universitas Negeri Padang pun punya peran besar dalam perjalanan ini,” ungkapnya.

Afrizal menyebut kegiatan ini sebagai momentum kebangkitan. “Banyak dari kita yang lama tak bersua, dan di sinilah tempatnya melepas rindu. Kami ingin mengembalikan kejayaan tenis Sumbar, dan semua itu dimulai dari semangat kebersamaan seperti hari ini,” pungkasnya.



Padang,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna untuk menetapkan nota kesepakatan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, serta mengumumkan penetapan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2024 di ruang rapat utama DPRD Sumbar  Selasa (15/4/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua Muhammad Iqra Cissa dan wakil ketua Nanda Satria serta dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Vasko.

Muhidi menjelaskan,RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah serta wakil kepala daerah yang disampaikan saat kampanye. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahun. RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Rancangan awal RPJMD 2025-2029 akan melahirkan kesepakatan bersama antara Gubernur dan DPRD yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan,” ujar Muhidi.
Muhidi juga mengapresiasi kinerja Panitia Khusus (Pansus) yang berhasil menyelesaikan pembahasan Ranwal RPJMD dalam waktu tiga hari kerja, lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan oleh Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025. “Atas nama pimpinan DPRD, kami mengucapkan terima kasih kepada Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah atas kerja kerasnya,” tambahnya.

Keputusan DPRD terkait Ranwal RPJMD diberi Nomor: 07/SB/2025, yang menyatakan persetujuan DPRD terhadap rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029. Sementara itu, keputusan terkait penetapan susunan pimpinan dan keanggotaan Pansus LKPJ Kepala Daerah diberi Nomor: 04/Kep-Pimp/2025, dengan H. Abdul Rahman sebagai Ketua dan Agus Syahdeman, SE sebagai Wakil Ketua.

Rapat paripurna ini menjadi langkah penting dalam memastikan arah pembangunan daerah yang terencana dan terukur. Dengan konsolidasi yang cepat dan efektif, DPRD Sumbar menunjukkan komitmennya untuk mendukung visi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Keputusan ini diharapkan menjadi pijakan kuat bagi Sumatera Barat dalam menghadapi tantangan pembangunan lima tahun ke depan. (St)

 

Solok. Lintasmedianews.com 

Wakil Bupati Solok, H. Candra berdiskusi bersama pemilik (owner) Sirukam Dairy Farm Budi terkait rencana implementasi program susu gratis untuk anak sekolah di Kabupaten Solok.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak, sekaligus mendukung keberlanjutan sektor perternakan lokal.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Wakil Bupati Solok, H. Candra pada Rabu (09/04/2025), Wabup menyampaikan pentingnya program susu gratis, sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan anak-anak sekolah memperoleh asupan gizi yang baik, terutama susu yang kaya akan kalsium dan protein untuk pertumbuhan yang optimal.

"Program susu gratis ini tidak hanya akan memberikan manfaat kesehatan bagi anak-anak, tetapi juga memberikan dukungan kepada peternak lokal seperti Sirukam Dairy Farm. Ini merupakan langkah positif untuk mendorong perekonomian daerah, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Solok," ujar Wabup H. Candra.

Pemilik Sirukam Dairy Farm, Budi menyambut baik inisiatif ini dan siap berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Pihaknya berkomitmen untuk menyediakan pasokan susu segar yang berkualitas untuk program tersebut, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan kesejahteraan peternak lokal.

"Kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam hal ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Kami akan berusaha memberikan susu terbaik untuk anak-anak di Kabupaten Solok, dengan harga yang terjangkau, sekaligus membantu mengembangkan usaha peternakan lokal," kata Budi.

Diskusi ini merupakan langkah awal dalam realisasi program susu gratis yang diharapkan bisa segera diterapkan di sekolah-sekolah di Kabupaten Solok.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan anak-anak dan masyarakat setempat secara keseluruhan.( Karta)

 

Solok.Lintasmedianews.com.

Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Apel Gabungan perdana pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 H, bertempat di Lapangan Kantor Bupati Solok, Selasa pagi (08/04/2025). Bertindak selaku Pembina Apel Bupati Solok Jon Firman Pandu.

Apel turut dihadiri oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I, Ketua TP-PKK Kabupaten Solok, Ny. Nia Jon Firman Pandu, Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Solok, serta seluruh ASN dan THL di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok.

Dalam arahannya, Bupati Solok menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, sekaligus memohon maaf lahir dan batin. Ia mengingatkan pentingnya menjadikan momen hari pertama kerja sebagai titik awal untuk membangun kembali semangat, integritas, dan kebersamaan dalam bekerja dan melayani masyarakat.

"Kami berharap di hari pertama kerja ini kita semua menjaga semangat kerja dan integritas. Pemerintahan yang melayani harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat," ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program-program prioritas, termasuk RPJMD, yang merupakan amanah dari masyarakat dan harus segera diwujudkan.

"Seluruh program kerja yang telah dirancang harus dilaksanakan dengan baik dan fokus, demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Solok yang madani," tambahnya.

Di akhir arahannya, Bupati Jon Firman Pandu mengajak seluruh ASN dan THL untuk tetap bekerja dengan penuh semangat, riang gembira, serta menjaga kekompakan, agar tujuan bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Apel gabungan ini menjadi momentum awal yang menandai semangat baru jajaran Pemerintah Kabupaten Solok dalam melanjutkan pelayanan publik pasca Idul Fitri, dengan harapan terciptanya pemerintahan yang harmonis, produktif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Karta)

 

Solok.Lintasmedianews.com.

Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Apel Gabungan perdana pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 H, bertempat di Lapangan Kantor Bupati Solok, Selasa pagi (08/04/2025). Bertindak selaku Pembina Apel Bupati Solok Jon Firman Pandu.

Apel turut dihadiri oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I, Ketua TP-PKK Kabupaten Solok, Ny. Nia Jon Firman Pandu, Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Solok, serta seluruh ASN dan THL di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok.

Dalam arahannya, Bupati Solok menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, sekaligus memohon maaf lahir dan batin. Ia mengingatkan pentingnya menjadikan momen hari pertama kerja sebagai titik awal untuk membangun kembali semangat, integritas, dan kebersamaan dalam bekerja dan melayani masyarakat.

"Kami berharap di hari pertama kerja ini kita semua menjaga semangat kerja dan integritas. Pemerintahan yang melayani harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat," ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program-program prioritas, termasuk RPJMD, yang merupakan amanah dari masyarakat dan harus segera diwujudkan.

"Seluruh program kerja yang telah dirancang harus dilaksanakan dengan baik dan fokus, demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Solok yang madani," tambahnya.

Di akhir arahannya, Bupati Jon Firman Pandu mengajak seluruh ASN dan THL untuk tetap bekerja dengan penuh semangat, riang gembira, serta menjaga kekompakan, agar tujuan bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Apel gabungan ini menjadi momentum awal yang menandai semangat baru jajaran Pemerintah Kabupaten Solok dalam melanjutkan pelayanan publik pasca Idul Fitri, dengan harapan terciptanya pemerintahan yang harmonis, produktif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Karta)

 

Solok.Lintasmedianews.com.

Bupati Solok Jon Firman Pandu didampingi Wakil Bupati Solok, H. Candra, serta Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, meresmikan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok, Rabu (09/04/2025). 

Acara peresmian ini juga turut dihadiri oleh Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat atau yang mewakili, Anggota DPRD Kabupaten Solok, Sekda Kabupaten Solok Medison, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Camat se Kabupaten Solok, dan tamu undangan lainnya. 

Bupati Jon Firman Pandu dalam sambutannya mengungkapkan bahwa gedung DPRD ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi dan fasilitasi kerja legislatif. Ia berharap, dengan digunakannya gedung DPRD ini, anggota DPRD dapat bekerja lebih optimal dalam melayani masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi dengan lebih efektif.

“Gedung DPRD  ini merupakan hasil dari kesepakatan tukar aset antara Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kota Solok sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik dan juga sebagai sarana untuk mendukung kinerja DPRD yang lebih baik. Dengan fasilitas yang lebih representatif, maka dari itu kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pejabat yang terkait," ujar Bupati Jon Firman Pandu.

"Kami berharap dapat mendorong DPRD Kabupaten Solok untuk terus menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Bupati.

Pada kesempatan yang sama Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah mendukung untuk peresmian gedung DPRD tersebut. Ia berharap gedung ini dapat menjadi simbol kemajuan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas legislatif yang lebih baik.

Peresmian gedung DPRD Kabupaten Solok ini menjadi momentum penting dalam sejarah pemerintahan daerah, yang tidak hanya meningkatkan fasilitas fisik, tetapi juga menjadi simbol dari semangat pembangunan, serta perbaikan dalam sistem pemerintahan Kabupaten Solok.(Karta)

 

Solok.Lintasmedianews.com.

Menyikapi ramainya postingan di beberapa media sosial terkait penggunaan Kop Wakil Bupati Solok perihal Percepatan Penginputan RUP Tahun 2025,  Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Solok menjelaskan bahwa, penggunaan Kop Wakil Bupati tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan aturan tersebut selain Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dibolehkan menggunakan kop surat kedinasan (dalam jabatan). Termasuk Wakil Bupati Solok,  juga bisa mengeluarkan surat dinas yang bukan bersifat kebijakan. 

Pada kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam jabatannya dapat menandatangani naskah dinas yang tidak bersifat kebijakan/ mengatur,  terdiri dari surat dinas, surat keterangan, surat izin, surat perintah, surat tugas, nota dinas, surat pernyataan melaksanakan tugas, lembar disposisi, laporan, rekomendasi dan memo. Hal ini dapat dilihat pada lampiran Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 halaman 65.

Kabiro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri, Evan Nur Setia Hadi mengatakan, Wakil Kepala Daerah boleh menggunakan kop naskah dinas lambang burung garuda dan bertuliskan Wakil Kepala Daerah. “Boleh menggunakan kop naskah dinas jabatan dengan menggunakan lambang garuda bertuliskan Wakil Kepala Daerah pada naskah dinas yang ditandatangani dalam jabatan Wakil Kepala Daerah”, ujarnya melalui WhatsApp, Jumat (04/05/2025).

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok juga menyambut baik semua kritikan dan masukan dari masyarakat. Karena ini termasuk bentuk kepedulian dan kecintaan warganya kepada pemerintah daerah. Viralnya berita terkait penggunaan kop Wakil Bupati Solok ini sekaligus kita jadikan sebagai momentum bagi semua untuk lebih memahami tata naskah dinas yang diatur di dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2023.

Perlu diketahui, penggunaan kop surat dinas oleh wakil kepada daerah juga dilakukan oleh daerah lain.

Hal ini menjadi perdebatan karena mungkin belum terbiasa, dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 ini baru dan belum tersosialisasikan dengan baik.

Lalu terkait apakah Wakil Ketua DPRD boleh membuat surat tersendiri ? Apabila dilihat dari isi Permendagri tersebut, Wakil Ketua DPRD tidak termasuk ke dalam unsur yang diatur dalam Permendagri tersebut.(Karta)


Padang,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna penetapan struktur Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Awal  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumbar 2025–2029 di ruangan sidang utama DPRD Sumbar.Senin (14/4/2025).

Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, ditetapkan, Indra Catri sebagai Ketua Pansus, Masrizal sebagai Wakil Ketua, dan Bakri Bakar sebagai Sekretaris.

Pada kesempatan itu Muhidi menegaskan, pembahasan RPJMD 2025-2029 sangatlah penting karena akan menjadi dasar arah pembangunan Sumbar lima tahun ke depan. Ia berharap Pansus dapat bekerja maksimal dan memanfaatkan waktu yang terbatas secara efektif.

“Kami berharap Pansus mampu bekerja cepat, teliti, dan menghasilkan rekomendasi yang strategis dalam menyusun RPJMD yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Sumatera Barat,” ujar Muhidi.

RPJMD Sumbar 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang akan mengarahkan kebijakan dan program pembangunan daerah, seiring dengan masa jabatan kepala daerah yang baru. Pembahasan dokumen ini ditargetkan tuntas sesuai dengan target ta yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.Kata Muhidi.

Menurut Muhidi,dengan ditetapkannya Pansus ini, DPRD bersama Pemprov Sumbar secara resmi memulai proses penyusunan RPJMD yang diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat secara berkelanjutan.
Sementara,Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menegaskan, penyusunan dokumen ini mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 yang mengharuskan RPJMD ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah, yakni maksimal 19 Agustus 2025.

“Kita menghitung berdasarkan hari kalender, termasuk hari libur. Semua tahapan harus berjalan tepat waktu,” tegas Vasko.

RPJMD 2025–2029 mengusung visi “Mewujudkan Sumatera Barat Madani, Unggul, dan Berkeadilan” yang dijabarkan ke dalam delapan misi utama pembangunan. Misi tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan nagari, peningkatan daya saing UMKM dan industri, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tanggap bencana, penguatan adat dan budaya berbasis nilai agama, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta reformasi birokrasi dan pelayanan publik. (St)




Padang,Lintas Media News
Wakil Ketua DPRD  Sumatera Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman menghadiri silaturahmi seluruh Pengurus Cabang (Pengcab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) se-Sumbar, di salah satu restoran  Kota Padang.Senin (14/4/2025), 

Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi organisasi untuk menentukan arah kepemimpinan organisasi kedepan.Kata Evi Yandri dalam sambutannya

Evi Yandri menegaskan, pencak silat sebagai seni bela diri Minangkabau harus mendapat perhatian khusus. Ia menilai dalam beberapa dekade terakhir, seni tradisi Minangkabau mulai tergerus oleh budaya luar dan pengaruh teknologi.Oleh karena itu,IPSI sebagai lembaga induk berbagai perguruan silat harus diperkuat, baik dari sisi organisasi maupun anggaran.

"IPSI butuh pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas, tetapi juga punya komitmen dan jaringan luas. Saya percaya, dengan pengalaman dan energi muda yang dimiliki Pak Vasko, IPSI Sumbar akan lebih berprestasi di tingkat nasional dan internasional,” ujarnya.

Di sisi lain, sebagai Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar, Evi Yandri juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pengcab IPSI Sumbar atas dukungan mereka terhadap Vasko Ruseimy, yang merupakan pengurus DPP Partai Gerindra dan saat ini menjabat Wakil Gubernur Sumbar.
Menurut Evi Yandr, Vasko adalah sosok muda yang enerjik dan konsisten terhadap pelestarian budaya, termasuk pencak silat. Dari berbagai diskusi yang dilakukan, Vasko telah menyatakan kesiapannya untuk memimpin IPSI Sumbar selama lima tahun ke depan.

“Sebelum ini, Vasko juga menggagas program pelestarian budaya silat di lingkungan SMA/SMK melalui kegiatan ekstrakurikuler, serta menginisiasi pemanfaatan Bahasa Minang di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) sebagai bentuk promosi budaya lokal,” ungkap Evi Yandri.

Evi Yandri berharap silaturahmi antar-Pengcab ini dapat memperkuat sinergi, soliditas organisasi, dan memperkokoh tradisi silat sebagai warisan budaya Minangkabau yang harus terus dilestarikan.

Dalam pertemuan itu, 14 dari 19 Pengcab IPSI kabupaten/kota menyatakan dukungan penuh kepada Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, untuk memimpin IPSI Sumbar lima tahun ke depan.

 Pengcab yang menyampaikan dukungan secara langsung berasal dari Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Kota Pariaman, Sijunjung, Bukittinggi, Agam, Kota Solok, Solok Selatan, Kota Sawahlunto, Tanah Datar, dan Kepulauan Mentawai.

Sementara itu, dua Pengcab lainnya, yakni Kabupaten Pasaman dan Dharmasraya, yang tidak hadir secara langsung, turut menyampaikan dukungan mereka secara resmi melalui surat kepada panitia.

Pertemuan tersebut juga membahas strategi pembinaan atlet pencak silat, penguatan organisasi, serta persiapan menghadapi berbagai agenda olahraga di tingkat provinsi dan nasional.

Pemilihan Ketua Umum Pengprov IPSI Sumbar akan dilangsungkan, dukungan mayoritas Pengcab menjadi sinyal kuat arah kepemimpinan baru di tubuh organisasi pencak silat Sumatera Barat itu.(st)

Batam,Lintas Media News
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut kolaborasi dan sinergitas antar kementerian lembaga sangat penting untuk mencegah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan PMI Ilegal.

Hal itu disampaikan Kapolri saat hadir dalam peresmian Gold Coast International Ferry Terminal Bengkong, Batam, Kepri, Senin (14/4).

Dalam sambutannya, Kapolri mengapresiasi hadirnya pelabuhan baru itu lantaran diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Batam untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Saya kira ini menjadi bagian ataupun bentuk optimisme dari rekan-rekan yang memiliki semangat investasi di wilayah Batam. Tentunya ini menjadi hal yang harus kita dukung dalam mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Meski begitu, Kapolri berpesan dengan adanya pelabuhan baru ini seluruh pihak juga dapat memberikan perhatian khusus terhadap ancaman penyelundupan tenaga kerja ilegal yang dapat terjadi.

Sigit mengatakan saat ini aksi-aksi penyelundupan tenaga kerja ilegal tidak hanya dilakukan melalui pelabuhan tikus semata. Oleh karenanya ia meminta agar seluruh petugas baik dari kepolisian hingga stakeholder terkait untuk betul-betul mengawasi titik-titik keluar masuk Indonesia. 

"Mereka tidak hanya masuk melalui pelabuhan tikus tapi juga masuk melalui pelabuhan resmi, baik yang domestik maupun mungkin internasional," jelasnya. 

"Jadi saya titip, tolong diawasi betul-betul. Seluruh petugas yang ada, baik dari bea cukai, dari imigrasi, dari kepolisian, dan stakeholder yang ada untuk betul-betul memantau dan mengawasi," imbuhnya. 

Sigit kemudian mendorong agar Pemerintah Daerah juga menyiapkan balai-balai pelatihan tenaga kerja sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tergiur menjadi PMI Ilegal.

Ia menjelaskan dengan banyaknya balai-balai pelatihan diharapkan tidak ada lagi WNI yang harus dideportasi karena menjadi PMI Ilegal ataupun karena tidak memiliki kemampuan kerja yang memadai.

"Harapan kita pada saat tenaga kerja kita berangkat semuanya sudah dilengkapi dengan pendidikan vokasi yang cukup sesuai dengan kebutuhannya dan tidak dikembalikan bahkan menjadi korban karena memang berangkatnya secara ilegal," jelasnya.

Tidak ketinggalan, Kapolri juga mewanti-wanti potensi penyelundupan narkoba yang bisa terjadi melalui jalur laut khususnya pelabuhan. Karenanya ia meminta agar seluruh petugas dilapangan agar dapat waspada dan terus melakukan patroli.

Ia mengingatkan jangan sampai pembangunan pelabuhan yang diharapkan dapat meningkatkan iklim ekonomi, investasi, hingga pariwisata justru disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

"Di satu sisi ini menjadi ruang untuk kita bisa meningkatkan investasi, meningkatkan pariwisata. Namun jangan sampai ini disalahgunakan oleh oknum, kelompok tertentu yang kemudian bisa merugikan bangsa kita, khususnya masyarakat wilayah Batam," jelasnya.

"Kami Polri tentunya siap untuk mengawal, menjaga, mengamankan seluruh rencana-rencana dan program investasi yang dilaksanakan di wilayah Batam," imbuhnya.(*)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.