Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok


Padang,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, membahas hal-hal strategis untuk penguatan ekonomi daerah dengan sejumlah instansi yang tergabung dalam Forum Perekonomian dan Pembangunan (FEBA) Sumbar, Rabu (22/1/2025) di ruangan Ketua DPRD Sumbar. 

Pada kesempatan itu Muhidi mengatakan, koordinasi dan kebersamaan merupakan kekuatan untuk pembangunan daerah yang lebih maksimal, terutama dibidang ekonomi. Perlu penyamaan persepsi untuk mencapai arah dan tujuan kedepan, diiringi dengan mempersiapkan generasi-generasi yang berkualitas.

"Dengan adanya FEBA, diharapkan akan  ada pertemuan-pertemuan berkala untuk berdiskusi lebih dalam, untuk melahirkan rekomendasi strategis penguatan ekonomi Sumbar yang berdampak langsung kepada masyarakat," katanya.

Dia menyebut DPRD Sumbar selalu membuka komunikasi dengan berbagai lembaga yang ada, sehingga nantinya lahir ide-ide untuk mengambil kebijakan yang berdampak pada percepatan pembangunan di semua sektor.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria mengatakan, anak muda Sumbar telah melek akan permainan saham, bahkan ada juga yang belum bisa membedakan antara permainan saham atau perjudian. 

Jadi perlu adanya edukasi lembaga-lembaga keungan yang ada di FEBA, nantinya bisa dibahas pada rapat-rapat FEBA dalam hal edukasi keungan tidak hanya untuk pemuda namun semua kalangan.

Perwakilan dari FEBA Sumbar, Roni Narza yang juga Kepala OJK Sumbar mengatakan, FEBA merupakan forum untuk membangun kesepahaman merumuskan kebijakan yang terarah. FEBA juga mendorong adanya inovasi dan kolaborasi dalam advokasi kebijakan, hingga terjalin kerjasama dengan pemerintah daerah.

"Tentunya untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sumbar kedepan," katanya.

Dia menambahkan, kedepan DPRD Sumbar dan FEBA akan memiliki koordinasi yang intens untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di Sumbar, terutama pada sektor ekonomi.

Menurut Roni,FEBA merupakan forum yang terdiri dari berbagai instansi, seperti lembaga vertikal dibawah Kementerian Keuangan Satu Sumbar, seperti, Dirjen Pajak, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Keuangan dan yang lainya. Tidak hanya itu, OJK,BI, BPK, BPS, Bulog serta OJK juga masuk dalam anggota FEBA.(st)



PADANG,Lintas Media News
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP, meninjau langsung lima titik lokasi sungai yang membahayakan keselamatan masyarakat di Kota Padang. Selasa (21/1/2025).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat yang telah disampaikan sebelumnya. Menurut Evi Yandri, kondisi aliran sungai yang tidak terkendali ini bisa mengancam keselamatan warga dan infrastruktur di sekitarnya.

“Kami ingin memastikan langsung kondisi sungai yang dianggap membahayakan pemukiman warga. Banyak jalur sungai yang melebar sehingga mengancam keamanan masyarakat,” jelas Evi Yandri saat berada di lokasi.

Lebih lanjut, ia menegaskan, tindakan cepat sangat diperlukan. “Kunjungan ini penting untuk memverifikasi apakah kondisi ini sudah masuk kategori darurat, agar pemerintah segera mengambil langkah penanganan yang tepat,” tambahnya.

Evi Yandri bersama tim mengunjungi lima lokasi sungai yang dinilai kritis. Lokasi tersebut antara lain adalah Sungai Batang Arau di Tanjung Au, Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Sungai Batang Guo di Kelurahan Sungai Sapih, Sungai Batang Guo di Kelurahan Gunung Sarik, Hulu Sungai Batang Guo di kawasan Kuranji.

Kondisi di lokasi-lokasi ini menunjukkan adanya risiko nyata bagi warga. Salah satu faktor penyebabnya adalah erosi di sepanjang aliran sungai yang membuat jalur air semakin melebar dan mendekati pemukiman.

Masalah ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, terutama untuk mencegah potensi bencana yang lebih besar. Dengan kunjungan ini, Evi Yandri berharap pemerintah dan instansi terkait dapat segera mengalokasikan anggaran dan memprioritaskan proyek mitigasi di kawasan rawan tersebut.

“Langkah antisipasi harus dilakukan secepat mungkin untuk melindungi pemukiman warga dari ancaman ini,” katanya.

Selain langkah dari pemerintah, kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan. Warga diharapkan turut menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat memperparah kondisi aliran air.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendengarkan aspirasi rakyat dan mengambil tindakan nyata. Semua pihak berharap langkah ini dapat memberikan solusi yang konkret untuk melindungi keselamatan warga. (*/st)

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus berupaya mencarikan solusi permasalahan banjir yang sering terjadi di beberapa titik di Kota Padang.

Kali ini, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion melakukan kunjungan kerja ke Balai Wilayah Sungai (BWS) V, Selasa, 21 Januari 2025.

Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat kerjasama dalam menyusun master plan penanganan banjir dan normalisasi aliran air yang ada di Kota Padang.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa langkah konkret yang sudah dilakukan maupun yang akan dijalankan di tahun 2025 dibahas secara mendalam. 

Di antaranya adalah penyelesaian masalah pengelolaan aliran air di beberapa kawasan yang rawan banjir. 

Salah satunya adalah normalisasi Sungai Batang Kandis yang telah dimulai pada tahun 2024 dan ditargetkan rampung pada tahun 2025. 

Meski begitu, ada beberapa persoalan terkait tanah yang belum tuntas, khususnya di beberapa titik yang masih perlu penyelesaian. 

Pj. Wali Kota Padang melalui Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto berharap masalah ini segera diatasi agar pelaksanaan pengerjaan bisa berjalan sesuai rencana.

“Alhamdulillah, kita telah memulai normalisasi Batang Kandis di tahun 2024 dan diharapkan selesai pada 2025. Meski ada beberapa kendala tanah yang belum tuntas, kita berharap ini bisa diselesaikan dan proyek berjalan dengan lancar," ungkap Tri Hadiyanto.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion mengusulkan beberapa poin penting untuk meningkatkan pengelolaan aliran air di Kota Padang. 

Di antaranya adalah usulan pembukaan beberapa titik aliran air di sekitar Lubuk Buaya dan Batang Kabung Ganting yang diharapkan dapat membantu mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut. 

Aliran air tersebut nantinya dihubungkan dengan sistem pengelolaan banjir di Kota Padang, yang diharapkan bisa meningkatkan efektivitas penanganan banjir.

Tak hanya itu, Muharlion juga mengusulkan penanganan masalah banjir di Kecamatan Kota Tangah, khususnya di Kelurahan Padang Sarai dan Batipuh Panjang, melalui normalisasi Batang Kasang. 

Saat ini, proses kajian teknis sedang berlangsung, dan diharapkan bisa menjadi salah satu prioritas dalam rencana penanganan banjir yang akan datang.

“Batang Kasang menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi persoalan banjir di Kecamatan Koto Tangah, terutama di Kelurahan Padang Sarai dan Batipuh Panjang. Proses kajian sedang berlangsung dan kami berharap ini bisa menjadi prioritas untuk penanganan banjir,” ujar Muharlion.

Selain itu, beberapa lokasi lainnya seperti lingkar Jati dan Mata Air di Padang Selatan juga menjadi sorotan dalam pembahasan tersebut. 

Pemerintah Kota Padang berencana untuk menyelesaikan proyek-proyek ini pada tahun 2025 dan 2026. Di sisi lain, pembenahan saluran drainase sepanjang jalur Bypass juga menjadi fokus penting, mengingat jalur tersebut belum memiliki aliran air yang memadai.

“Saluran drainase sepanjang Bypass yang belum memiliki aliran air akan menjadi fokus perbaikan. Kami berharap Pemerintah Kota Padang dapat bekerja sama dengan pihak terkait untuk memperbaikinya dan memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah banjir di area tersebut,” kata Muharlion.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara Pemko Padang dan BWS V, diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang sering menjadi ketakutan masyarakat Kota Padang. 

Penyelesaian proyek-proyek normalisasi aliran air serta penyusunan master plan pengelolaan banjir ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat di Kota Padang.

"Ini adalah langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan bersama, baik dari Pemko Padang maupun BWS V, untuk mengatasi masalah banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Semoga kunjungan ini dapat menghasilkan solusi yang terbaik bagi kota Padang," tambahnya lagi.

(Hanny)






Padang,Lintas Media News
Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat finalisasi bersama mitra kerja untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, Senin (20/1/2025).

Rapat ini bertujuan memastikan regulasi yang dihasilkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong investasi, dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah.

Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Mokhlasin menyatakan bahwa Ranperda ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mempermudah proses perizinan, memberikan insentif bagi investor, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. 

"Kami berupaya agar Sumatera Barat menjadi daerah yang ramah investasi dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional," ujarnya.

Selain itu, mitra kerja yang hadir dalam rapat menyampaikan masukan strategis untuk memperkaya substansi Ranperda ini. 

Beberapa fokus utama yang dibahas meliputi penyederhanaan regulasi, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan sektor unggulan daerah seperti pariwisata, agribisnis, dan industri kreatif.

Dengan langkah ini, diharapkan Ranperda Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha dapat segera disahkan dan diimplementasikan, sehingga mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.(*/st)

    




 
Padang,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi hadiri launching penanaman jagung serentak 1 juta hektar di Perumahan Navila Dagoes Permai, Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Selasa (21/01/2025).

Kehadiran Muhidi dalam Launching Penanaman Jagung Serentak 1 Juta Hektar ini,menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mendukung program swasembada pangan nasional yang ditargetkan tercapai pada tahun 2025.

Program strategis ini merupakan kerja sama lintas sektor antara Polri, Kementerian RI, GAPKI, Perhutani, Inhutani, pihak swasta, serta petani, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, termasuk Forkopimda Sumatera Barat.

Dalam wawancaranya, Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menyatakan komitmennya terhadap program ini.

“Kami di DPRD Sumatera Barat akan menggali lebih dalam informasi mengenai lahan-lahan yang bisa dialihfungsikan sehingga hasil pertanian Sumatera Barat dapat meningkat. Insya Allah, DPRD siap mendukung penuh program swasembada pangan 2025,” ujar Muhidi optimis.

Muhidi juga menekankan komitmen DPRD Sumbar dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari langkah meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

“Kami di DPRD siap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar terbentuk kesepemahaman sehingga pelaksanaan program ini berjalan efektif dan merata,” tambahnya.

Kegiatan ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, dimulai dengan mengikuti acara virtual bersama Kapolri yang terpusat di Subang, Jawa Barat. Menteri Pertanian Indonesia turut memberikan sambutan, menekankan pentingnya percepatan program ketahanan pangan, serta memberikan apresiasi atas peran Polri dalam mendukung keberlangsungan program ini, termasuk melalui inisiatif food estate dan program makan siang gratis.(*/st)



Padang Pariaman, Lintas Media News.com

Sekelompok Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) datang dan  berorasi di halaman Kantor Bupati Padang Pariaman

Berangkat dari niat baik untuk penyambung lidah masyarakat ke tatanan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sebanyak 20 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) datangi Kantor Bupati Padang Pariaman, pada Senin (20/01).

Kedatangan mereka di sambut oleh jajaran Kepolisian, Sekda di wakili oleh Kepala Dinas Kominfo Zahirman Kadar, Kadis Pendidikan Anuwar dan jajarannya, Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah Maizar, Keban Keuangan Daerah Taslim Leter, Dinas Lingkungan Hidup serta Satuan Polisi Pamong Praja sebagai  pengaman  di Lintas instasi pemerintah daerah hadir saat itu

Dengan penuh semangat,kami datang tidak banyak,  1 (satu) orang mewakili 30 orang mahasiswa, deklarasi damai menyampaikan beberapa tuntutan terhadap Pemetintah Kabupaten Padang Pariaman, meteka menuntut pembayaran  

 -  Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) 

     Yang belun dibayarkan selama 5 bulan 

     belakangan. 

 -   Penutupan Tambak Udang liar tampa 

     Izin

 -  Menuntut dan mengusut tuntas hasil 

    Temuan  Keuangan PDAM oleh BPK. 

Hal ini di sampaikan berkali-kali oleh Adul Gafur, pesuara dari HMI, ia menuntut hak masyarakat agar di bayarkan sesuai dengan ketentuannya, 

menyuarakan  adanya pemotongan tamsil (tambahan penghasilan) insentip para guru, dan penutupan tambak udang  ilegal yang kian meresahkan masyarakat, sehingga memakan korban, baru-baru ini 2 orang  bocah meninggal dunia,yang tenggelam areal tambak tersebut, 

Mereka tidak menginginkan tambak tersebut menelan banyak korban, akibat ulah dan meraut keuntungan banyak,  hal inipun berdampak pada nelayan kami susah untuk mendapatkan ikan di laut. penghaailan mwreja sangat terganggu dengan adanya tambak tersebut terangnya. 

Orasi damai diterima oleh oleh jajaran Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, Zahirman Kadar mengajak para demonstran untuk berdiskusi dengan jajaran pemerintahan terkait, tentu dengan aturannya, meminta para pendemo agar bisa tertip dan tidak adanya unsur aroganismenya, dan kepolisian menyarankan agar bisa menjaga situasi yang kondisif, hal ini di sanggupi oleh para pendenmo. Perjuangan mereka tidak sia-sia, apa yang diharapkan masyarakat menemui titik terang. 

Para HMI dipersilakan memasuki ruangan rapat Sekretaris Daerah di Lantai 2 Kantor Bupati tersebut. 

Diskusi berjalan dengan tertip dan alot saat itu, beberapa tuntutan  mereka diurai satu persatu, permasalahan keuangan menyangkut TPP, akan di bayarkan bada bulan mendatang, tidak ada niat kami untuk tidak membayarkan uang tersebut, hanya uang tersebut lambat masuknya diakhir tahun, sehingga belum bisa di cairkan pada bulan ini, 

Termasuk adanya pengurangan pengasilan guru, itu disebabkan tidak cukupnya anggaran di pemerintah daerah, maka kami melaksanakan hal tersebut terangnya Kaban DPKA. 

Menyoali hasil temuan BPK tentang PT PDAM, Zahirman Kadar menjelaskan, bahwa hal ini sedang didalami olen Dinas Inspektorat, nanti kami akan beritahu hasil dalam satu minggu kedepan sesuai dengan tuntutan dan orasi para pendemo ungkap Zahirnan di pertenuan tersebut, 

Maraknya tambak udang ilegal yang tidak mengantongi izin tersebut, kami pemerintah daerah tidak menutup mata, kami telah tertipkan tambak yang tidak punya izin tersebut, sehingga mereka banyak yang tidak beroperasi lagi, namun kewenangan izin tambak bukanlah kewenangan kami di Kabupaten, tetapi itu kewnangan pemerintah provinsi imbuhnya. 

Rapat ditutup dengan rasa yang penuh keajraban, saling sama peduli antara pemerintah dengan HMI sore itu. 

kadis Kominfo zahirman Kadar, dan Anwar Kadis Pendidikan, kepada media sore itu, beliau mengapresiasi kedatangan HMI dengan tertip dan damai, 

Kita sangat suport niat baik mereka yang telah mengingatkan pemerintah daerah akan beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat, hal tersebut menjadi masukan positif bagi kami di pemerintahan ungkapnya  (R Arlen)





Padang,Lintas Media News
Terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)Tentang kemudahan berusaha,Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan pandangan akhir,
di ruangan rapat utama DPRD Sumbar.Selasa (21/1/2025).

Wakil Ketua DPRD Sumbar, M. Iqra Chissa Putra saat memimpin rapat  mengatakan. penyampaian pandangan akhir fraksi merupakan salah satu tahapan sebelum ranperda ditetapkan sebagai perda oleh DPRD.

Menurutnya, ranperda tersebut telah disusun dengan menekankan penyederhanaan regulasi dan peningkatan publik di bidang usaha. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Implementasi kedua aturan tersebut telah berdampak pada dua perda yang telah ada di Sumbar sebelumnya, yakni Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, dan Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil. Sehingga kemudian disusunlah ranperda baru.Jelas Iqra.

Iqra berharap,Ranperda ini dapat menjadi regulasi yang bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif di Sumbar.

“Selain itu juga untuk memperlancar proses perizinan dan memberikan kepastian hukum,” katanya.

DPRD berharap, nantinya ranperda ini dapat mendorong semakin banyak investasi masuk ke Sumbar. Investasi, kata Iqra, sangat penting untuk mendukung pembangunan di masa mendatang.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Mokhlasin mengatakan penyusunan ranperda ini merupakan penyederhanaan dari dua ranperda sebelumnya.

” Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim berusaha yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, dan membuka lapangan pekerjaan,” tutur Mokhlasin.

Ia menilai salah alah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan usaha adalah lemahnya birokrasi dan komunikasi. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan masuknya investor.

Secara umum, sebanyak delapan fraksi yang ada di DPRD Sumbar mendukung agar ranperda tersebut disahkan menjadi Perda. Mereka berharap nantinya tujuan dibentuknya ranperda tercapai, yakni meningkatkan investasi dan mempercepat proses perizinan. Selain juga memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pelaku usaha skala besar maupun kecil.

Namun ada beberapa catatan penting yang disampaikan fraksi-fraksi untuk menjadi catatan pemerintah daerah. Diantaranya seperti pentingnya transparansi dalam proses perizinan, pengembangan sistem digital yang efisien, serta pemberdayaan UMKM dan generasi muda.

Terpenting pula tentang komitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesesuaian dengan aturan yang berlaku.

Fraksi-fraksi DPRD Sumbar berharap agar Ranperda ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam berusaha, tetapi juga menjamin perlindungan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Sumbar. Dengan begitu, ranperda ini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Untuk diketahui, saat rapat kerja tersebut, hadir pula Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, Nanda Satria, pimpinan dan anggota fraksi-fraksi. Hadir pula Sekdaprov Sumbar Yozawardi.(*/st)


Padang,Lintas Media News
 Kesehatan mata sering dianggap sepele hingga masalah serius muncul. Banyak orang tergoda mencari solusi instan tanpa memikirkan risikonya. Namun, apakah Anda sadar bahwa memilih optik sembarangan dapat membahayakan mata Anda?

Saat ini, layanan pemeriksaan mata tersedia di banyak optik. Sayangnya, tidak semua tempat tersebut memenuhi standar keamanan atau memiliki izin resmi. Ketua Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (GAPOPIN) Sumatera Barat, Indra Yunaidi Amd.Ro Str.Kes, menekankan pentingnya memilih optik yang terverifikasi dan berlisensi.

"Dari 123 optik di Padang yang memiliki izin, hanya 116 yang tergabung dalam GAPOPIN Sumbar. GAPOPIN memastikan pengusaha optik mematuhi standar resmi. Optik harus memiliki NIB, izin operasional, dan tenaga optometris bersertifikat," jelas Indra saat diwawancarai di Padang, Rabu (22/1/2025).

Banyak orang tergiur harga murah dan membeli kacamata tanpa memeriksa kualitasnya. Padahal, kacamata dari optik tanpa izin berpotensi merusak kesehatan mata.

Indra mengingatkan masyarakat agar tidak asal membeli kacamata, terutama hanya karena tergiur diskon.

"Jangan pernah hanya melihat harga murah. Periksa apakah optik memiliki izin resmi dan tenaga ahli yang kompeten. Ini bukan soal diskon, tapi soal kesehatan mata Anda," tegasnya.

Indra juga menyoroti pentingnya memilih optik yang memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan. Hal ini memastikan layanan yang diberikan tidak hanya aman tetapi juga berkualitas tinggi.

Indra mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap promosi.

"Jangan mudah tergiur harga diskon. Yang utama adalah memastikan mata Anda ditangani oleh tenaga profesional. Mata adalah aset berharga yang harus dirawat dengan baik," ujarnya.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mata masih rendah. Oleh karena itu, GAPOPIN terus mengedukasi masyarakat agar lebih selektif dalam memilih optik.

Melalui edukasi, GAPOPIN berharap masyarakat Sumatera Barat lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan mata.

"Kami ingin masyarakat lebih bijak dalam memilih alat bantu penglihatan seperti kacamata. Jangan sampai tergoda harga murah, tapi mengabaikan kualitas. Pilih optik yang terverifikasi," pesan Indra.

Upaya ini bertujuan untuk membantu masyarakat membuat keputusan terbaik terkait kesehatan mata. Dengan pengawasan ketat, GAPOPIN optimis masyarakat dapat lebih peduli terhadap penglihatan mereka.

"Semoga langkah ini menjadi solusi nyata. Jangan pernah kompromi dengan kesehatan mata Anda," tutup Indra.

Tidak hanya masyarakat, Indra juga mengajak para pelaku usaha optik untuk bergabung ke GAPOPIN.

"Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi pengusaha yang ingin bergabung. GAPOPIN siap membantu, terutama dalam mengurus perizinan. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan optik berkualitas," jelasnya.(*)

 

Padang, Lintasmedianews.com

Sidang putusan vonis terhadap terdakwa Bobi Putra Irawan  yang dibacakan hakim pada Selasa (21/25) di Pengadilan Negri 1A Padang berjalan alot. Bobi yang didakwa melakukan penipuan akhirnya di vonis 2 tahun 4 bulan. 

Sebelumnya Bobi dituntut jaksa penuntut umum dengan pidana penjara 3 tahun 4 bulan. Bobi dituntut karena terkait tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Kasus itu berawal ketika Bobi melakukan penipuan terhadap saksi pelapor berinisial RP. Bobi meminta uang kepada RP dengan dalih untuk menyediakan material pada proyek yang dikerjakan RP. 

Merasa percaya dengan Bobi, RP akhirnya mengirimkan uang dengan total Rp. 337 juta kepada Bobi. Uang tersebut dikirimkan dalam beberapa tahap melalui transfer. 

Berjalannya waktu, material yang dijanjikan Bobi tak kunjung datang. Saat ditanya RP, Bobi selalu memberikan bermacam alasan. 

Merasa ditipu dan dipermainkan Bobi, akhirnya RP melaporkan kasus penipuan yang dialaminya ke Polresta Padang. Tak lama setelah RP membuat laporan, Pihak Polresta Padang menangkap Bobi. 

Setelah hakim ketua membacakan vonis, Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa Bobi Putra Irawan Apakah akan menerima keputusan tersebut atau akan melakukan banding?. 

Setelah mendengar pertanyaan dari Hakim Ketua, terdakwa Bobi melakukan konsultasi dengan kuasa hukumnya. Sehingga dijawablah pertanyaan Hakim Ketua bahwa terdakwa akan mikir-mikir dulu. (Rel)

 

Lintasmedianews.com, Dharmasraya

Sutan Riska Tuanku Kerajaan, bersama jajaran Forkopimda setempat ikut berpatisipasi dalam kegiatan penanaman jagung 1 juta Hektare kerjasama Polri, Kementan RI, Gapki, Perhutani, Inhutani, Swasta dan Swadaya Petani, secara serentak pada hari ini, Selasa (21/01/2025) di seluruh Indonesia. 

Kegiatan ini merupakan dunkungan terhadap program ketahanan pangan yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Acara dipusatkan di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, turut dihadiri sejumlah kelompok tani di Kabupaten Dharmasraya.

Program penanaman jagung serentak di seluruh Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan produksi jagung dalam negeri, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor jagung, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. 

Bupati Sutan Riska dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi kemajuan daerah, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Dharmasraya.

“Kami sangat mendukung inisiatif Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik. Penanaman jagung ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga untuk memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan petani, dan menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Sutan Riska.

Ketua Umum Apkasi itu menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Pertanian berkomitmen mendukung petani dalam meningkatkan produksi pangan daerah melalui kebijakan penyediaan benih dan bibit unggul, penyediaan alat-alat pertanian, serta akses terhadap pupuk yang lebih mudah.

Kemudian, Ia juga memerintahkan Kepala Dinas Pertanian agar memaksimalkan penyuluh di seluruh Kabupaten Dharmasraya untuk memastikan bahwa para petani dapat memperoleh hasil yang optimal dari setiap hektar yang mereka tanam.

“Meningkatnya produksi pangan daerah akan mendongkrak angka produksi nasional. Kalau setiap daerah melakukan hal yang sama, tentu ketahanan pangan yang dicita-citakan Pak Presiden Prabowo akan dapat kita wujudkan bersama,” lanjutnya

Petani lokal yang mengikuti kegiatan ini sangat antusias dengan program ini mengingat partisipasi masyarakat yang tinggi juga merupakan salah satu faktor pendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.

“Kegiatan ini juga mendukung tujuan jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian pangan di tingkat nasional, seiring dengan upaya Pemerintah Indonesia dalam mengurangi impor pangan dan memperkuat sektor pertanian,” jelas Sutan Riska

Kegiatan dihadiri Kapolres Dharmasraya, AKBP Bagus Ikhwan, Kajari Dharmasraya, Ariana Juliastuty, Katua Pengadilan Agama Pulau Punjung, Iqbal Kadafi, Dandim 0310/SSD diwakili Danramil Pulau Punjung, Mayor Sarinto dan Camat Pulau Punjung, Yulius.(elda)

 

SOLOKKOTA Lintasmedianews.com

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar memberikan motivasi dalam pertemuan Himpaudi Kota Solok Di Mushalla Babussalam, Tanjung Paku, Kota Solok, Senin (20/01/25).

Turut hadir, Ketua Himpaudi Kota Solok, Ny. Rida Syaiful, Ketua Bundo Kanduang Kota Solok, Sitta Novembra, Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok diwakili Kabid PAUD dan PNF, Sri Puji Astuti, ratusan guru PAUD se-Kota Solok beserta undangan lainnya. 

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh guru PAUD Kota Solok yang dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan semangat tinggi dalam memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Insya Allah itu semua akan dibalas oleh Allah SWT. 

Tidak semua orang mampu melakukan apa-apa yang ibuk semua kerjakan. Ini merupakan anugerah dari Allah SWT karena pasti memiliki Kasih sayang dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak. 

Harus kita akui, tugas ibuk semua sangat mulia. Ini sangat menentukan bagaimana generasi emas kita dapat terwujud dengan memberikan ilmu semenjak usia dini. 

Penanaman karakter memang harus dimulai dari usia kecil. Kita lihat negara yang maju dan berhasil pasti telah sukses menanamkan pendidikan karakter semenjak usia dini, salah satu contohnya negara Jepang. 

" Semoga keinginan kita menghasilkan generasi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Badan sehat dengan pertumbuhan badan dan otak yang baik akan dapat bersama kita wujudkan," Harap wako. 

Kita jangan hanya menginginkan banyaknya rezeki namun yang paling penting adalah berkahnya. Tidak perlu terlalu banyak asal berkah daripada banyak namun masalah juga banyak. 

" Selamat bekerja, selamat berjuang. Insya Allah Pemerintah Kota Solok tidak akan berlepas tangan demi kesejahteraan ibuk semua. Semoga Iman Kuat, Badan Sehat, Ilmu Bertambah, Rezeki Berkah dan meninggal Husnul Khatimah," Tutup wako Zul Elfian Umar. (T/K)

 

Arosuka. Lintasmedianews.com

Sekretaris Daerah Kabupaten Solok  Medison melakukan Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arosuka pada Senin pagi (20/01/25).

Sidak ini merupakan wujud perhatian Pemerintah Daerah terhadap kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka kepada masyarakat Kabupaten Solok.

Dalam sidak tersebut, Sekda Medison menyoroti berbagai aspek pelayanan, mulai dari pelayanan medis hingga infrastruktur publik yang tersedia di lingkungan rumah sakit, seperti ruang tunggu, tempat pendaftaran, hingga fasilitas toilet.

Sekda Medison menegaskan pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan di setiap sudut rumah sakit, terutama toilet yang kerap menjadi fasilitas yang terabaikan.

“Seluruh jajaran RSUD harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan infrastruktur bagi masyarakat yang berkunjung atau berobat ke rumah sakit,” ujar Sekda.

Ia juga menambahkan, pemantauan kebersihan dan fasilitas umum perlu dilakukan secara rutin, bahkan direkomendasikan untuk diperiksa setidaknya setiap satu jam sekali oleh petugas yang bertanggung jawab.

Selain itu, Sekda Medison meminta kepada Direktur RSUD Arosuka untuk membenahi bangunan yang sudah dimakan usia. Ia juga meminta agar pelayanan kepada pasien lebih ditingkatkan untuk bisa memberikan rasa nyaman ketika berobat jalan maupun bagi masyarakat yang menjalani rawat inap.

Medison berharap, dengan adanya peningkatan pelayanan dan fasilitas yang memadai, masyarakat akan merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan atau berkunjung ke RSUD. “Kenyamanan pasien dan pengunjung harus selalu menjadi prioritas utama kita, senyum saja sudah merupakan obat bagi pasien, maka berikanlah pelayanan yang sepenuh hati dan sebaik mungkin, sehingga masyarakat merasa nyaman ketika berobat ke rumah sakit,” tuturnya.

Di akhir pertemuan Sekda Medison mengimbau pihak RSUD Arosuka serta beberapa OPD terkait mengadakan pertemuan serta rapat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan termasuk membahas mengenai sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di RSUD Arosuka.  

Dalam Sidak ini, Sekda Medison didampingi oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM sekaligus Plt Dirut RSUD Arosuka Musfir Yones Indra beserta jajaran RSUD Arosuka, Kepala Dinas Kesehatan Zulhendri, dan Kepala Dinas Kominfo Teta Midra.(Karta)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.