PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus berupaya mencarikan solusi permasalahan banjir yang sering terjadi di beberapa titik di Kota Padang.
Kali ini, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion melakukan kunjungan kerja ke Balai Wilayah Sungai (BWS) V, Selasa, 21 Januari 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat kerjasama dalam menyusun master plan penanganan banjir dan normalisasi aliran air yang ada di Kota Padang.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa langkah konkret yang sudah dilakukan maupun yang akan dijalankan di tahun 2025 dibahas secara mendalam.
Di antaranya adalah penyelesaian masalah pengelolaan aliran air di beberapa kawasan yang rawan banjir.
Salah satunya adalah normalisasi Sungai Batang Kandis yang telah dimulai pada tahun 2024 dan ditargetkan rampung pada tahun 2025.
Meski begitu, ada beberapa persoalan terkait tanah yang belum tuntas, khususnya di beberapa titik yang masih perlu penyelesaian.
Pj. Wali Kota Padang melalui Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto berharap masalah ini segera diatasi agar pelaksanaan pengerjaan bisa berjalan sesuai rencana.
“Alhamdulillah, kita telah memulai normalisasi Batang Kandis di tahun 2024 dan diharapkan selesai pada 2025. Meski ada beberapa kendala tanah yang belum tuntas, kita berharap ini bisa diselesaikan dan proyek berjalan dengan lancar," ungkap Tri Hadiyanto.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion mengusulkan beberapa poin penting untuk meningkatkan pengelolaan aliran air di Kota Padang.
Di antaranya adalah usulan pembukaan beberapa titik aliran air di sekitar Lubuk Buaya dan Batang Kabung Ganting yang diharapkan dapat membantu mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut.
Aliran air tersebut nantinya dihubungkan dengan sistem pengelolaan banjir di Kota Padang, yang diharapkan bisa meningkatkan efektivitas penanganan banjir.
Tak hanya itu, Muharlion juga mengusulkan penanganan masalah banjir di Kecamatan Kota Tangah, khususnya di Kelurahan Padang Sarai dan Batipuh Panjang, melalui normalisasi Batang Kasang.
Saat ini, proses kajian teknis sedang berlangsung, dan diharapkan bisa menjadi salah satu prioritas dalam rencana penanganan banjir yang akan datang.
“Batang Kasang menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi persoalan banjir di Kecamatan Koto Tangah, terutama di Kelurahan Padang Sarai dan Batipuh Panjang. Proses kajian sedang berlangsung dan kami berharap ini bisa menjadi prioritas untuk penanganan banjir,” ujar Muharlion.
Selain itu, beberapa lokasi lainnya seperti lingkar Jati dan Mata Air di Padang Selatan juga menjadi sorotan dalam pembahasan tersebut.
Pemerintah Kota Padang berencana untuk menyelesaikan proyek-proyek ini pada tahun 2025 dan 2026. Di sisi lain, pembenahan saluran drainase sepanjang jalur Bypass juga menjadi fokus penting, mengingat jalur tersebut belum memiliki aliran air yang memadai.
“Saluran drainase sepanjang Bypass yang belum memiliki aliran air akan menjadi fokus perbaikan. Kami berharap Pemerintah Kota Padang dapat bekerja sama dengan pihak terkait untuk memperbaikinya dan memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah banjir di area tersebut,” kata Muharlion.
Dengan adanya kerjasama yang baik antara Pemko Padang dan BWS V, diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang sering menjadi ketakutan masyarakat Kota Padang.
Penyelesaian proyek-proyek normalisasi aliran air serta penyusunan master plan pengelolaan banjir ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat di Kota Padang.
"Ini adalah langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan bersama, baik dari Pemko Padang maupun BWS V, untuk mengatasi masalah banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Semoga kunjungan ini dapat menghasilkan solusi yang terbaik bagi kota Padang," tambahnya lagi.
(Hanny)
Padang Pariaman, Lintas Media News.com
Sekelompok Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) datang dan berorasi di halaman Kantor Bupati Padang Pariaman
Berangkat dari niat baik untuk penyambung lidah masyarakat ke tatanan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sebanyak 20 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) datangi Kantor Bupati Padang Pariaman, pada Senin (20/01).
Kedatangan mereka di sambut oleh jajaran Kepolisian, Sekda di wakili oleh Kepala Dinas Kominfo Zahirman Kadar, Kadis Pendidikan Anuwar dan jajarannya, Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah Maizar, Keban Keuangan Daerah Taslim Leter, Dinas Lingkungan Hidup serta Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengaman di Lintas instasi pemerintah daerah hadir saat itu
Dengan penuh semangat,kami datang tidak banyak, 1 (satu) orang mewakili 30 orang mahasiswa, deklarasi damai menyampaikan beberapa tuntutan terhadap Pemetintah Kabupaten Padang Pariaman, meteka menuntut pembayaran
- Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP)
Yang belun dibayarkan selama 5 bulan
belakangan.
- Penutupan Tambak Udang liar tampa
Izin
- Menuntut dan mengusut tuntas hasil
Temuan Keuangan PDAM oleh BPK.
Hal ini di sampaikan berkali-kali oleh Adul Gafur, pesuara dari HMI, ia menuntut hak masyarakat agar di bayarkan sesuai dengan ketentuannya,
menyuarakan adanya pemotongan tamsil (tambahan penghasilan) insentip para guru, dan penutupan tambak udang ilegal yang kian meresahkan masyarakat, sehingga memakan korban, baru-baru ini 2 orang bocah meninggal dunia,yang tenggelam areal tambak tersebut,
Mereka tidak menginginkan tambak tersebut menelan banyak korban, akibat ulah dan meraut keuntungan banyak, hal inipun berdampak pada nelayan kami susah untuk mendapatkan ikan di laut. penghaailan mwreja sangat terganggu dengan adanya tambak tersebut terangnya.
Orasi damai diterima oleh oleh jajaran Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, Zahirman Kadar mengajak para demonstran untuk berdiskusi dengan jajaran pemerintahan terkait, tentu dengan aturannya, meminta para pendemo agar bisa tertip dan tidak adanya unsur aroganismenya, dan kepolisian menyarankan agar bisa menjaga situasi yang kondisif, hal ini di sanggupi oleh para pendenmo. Perjuangan mereka tidak sia-sia, apa yang diharapkan masyarakat menemui titik terang.
Para HMI dipersilakan memasuki ruangan rapat Sekretaris Daerah di Lantai 2 Kantor Bupati tersebut.
Diskusi berjalan dengan tertip dan alot saat itu, beberapa tuntutan mereka diurai satu persatu, permasalahan keuangan menyangkut TPP, akan di bayarkan bada bulan mendatang, tidak ada niat kami untuk tidak membayarkan uang tersebut, hanya uang tersebut lambat masuknya diakhir tahun, sehingga belum bisa di cairkan pada bulan ini,
Termasuk adanya pengurangan pengasilan guru, itu disebabkan tidak cukupnya anggaran di pemerintah daerah, maka kami melaksanakan hal tersebut terangnya Kaban DPKA.
Menyoali hasil temuan BPK tentang PT PDAM, Zahirman Kadar menjelaskan, bahwa hal ini sedang didalami olen Dinas Inspektorat, nanti kami akan beritahu hasil dalam satu minggu kedepan sesuai dengan tuntutan dan orasi para pendemo ungkap Zahirnan di pertenuan tersebut,
Maraknya tambak udang ilegal yang tidak mengantongi izin tersebut, kami pemerintah daerah tidak menutup mata, kami telah tertipkan tambak yang tidak punya izin tersebut, sehingga mereka banyak yang tidak beroperasi lagi, namun kewenangan izin tambak bukanlah kewenangan kami di Kabupaten, tetapi itu kewnangan pemerintah provinsi imbuhnya.
Rapat ditutup dengan rasa yang penuh keajraban, saling sama peduli antara pemerintah dengan HMI sore itu.
kadis Kominfo zahirman Kadar, dan Anwar Kadis Pendidikan, kepada media sore itu, beliau mengapresiasi kedatangan HMI dengan tertip dan damai,
Kita sangat suport niat baik mereka yang telah mengingatkan pemerintah daerah akan beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat, hal tersebut menjadi masukan positif bagi kami di pemerintahan ungkapnya (R Arlen)
Padang, Lintasmedianews.com
Sidang putusan vonis terhadap terdakwa Bobi Putra Irawan yang dibacakan hakim pada Selasa (21/25) di Pengadilan Negri 1A Padang berjalan alot. Bobi yang didakwa melakukan penipuan akhirnya di vonis 2 tahun 4 bulan.
Sebelumnya Bobi dituntut jaksa penuntut umum dengan pidana penjara 3 tahun 4 bulan. Bobi dituntut karena terkait tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP.
Kasus itu berawal ketika Bobi melakukan penipuan terhadap saksi pelapor berinisial RP. Bobi meminta uang kepada RP dengan dalih untuk menyediakan material pada proyek yang dikerjakan RP.
Merasa percaya dengan Bobi, RP akhirnya mengirimkan uang dengan total Rp. 337 juta kepada Bobi. Uang tersebut dikirimkan dalam beberapa tahap melalui transfer.
Berjalannya waktu, material yang dijanjikan Bobi tak kunjung datang. Saat ditanya RP, Bobi selalu memberikan bermacam alasan.
Merasa ditipu dan dipermainkan Bobi, akhirnya RP melaporkan kasus penipuan yang dialaminya ke Polresta Padang. Tak lama setelah RP membuat laporan, Pihak Polresta Padang menangkap Bobi.
Setelah hakim ketua membacakan vonis, Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa Bobi Putra Irawan Apakah akan menerima keputusan tersebut atau akan melakukan banding?.
Setelah mendengar pertanyaan dari Hakim Ketua, terdakwa Bobi melakukan konsultasi dengan kuasa hukumnya. Sehingga dijawablah pertanyaan Hakim Ketua bahwa terdakwa akan mikir-mikir dulu. (Rel)
Lintasmedianews.com, Dharmasraya
Sutan Riska Tuanku Kerajaan, bersama jajaran Forkopimda setempat ikut berpatisipasi dalam kegiatan penanaman jagung 1 juta Hektare kerjasama Polri, Kementan RI, Gapki, Perhutani, Inhutani, Swasta dan Swadaya Petani, secara serentak pada hari ini, Selasa (21/01/2025) di seluruh Indonesia.
Kegiatan ini merupakan dunkungan terhadap program ketahanan pangan yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Acara dipusatkan di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, turut dihadiri sejumlah kelompok tani di Kabupaten Dharmasraya.
Program penanaman jagung serentak di seluruh Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan produksi jagung dalam negeri, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor jagung, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
Bupati Sutan Riska dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi kemajuan daerah, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Dharmasraya.
“Kami sangat mendukung inisiatif Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik. Penanaman jagung ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga untuk memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan petani, dan menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Sutan Riska.
Ketua Umum Apkasi itu menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Pertanian berkomitmen mendukung petani dalam meningkatkan produksi pangan daerah melalui kebijakan penyediaan benih dan bibit unggul, penyediaan alat-alat pertanian, serta akses terhadap pupuk yang lebih mudah.
Kemudian, Ia juga memerintahkan Kepala Dinas Pertanian agar memaksimalkan penyuluh di seluruh Kabupaten Dharmasraya untuk memastikan bahwa para petani dapat memperoleh hasil yang optimal dari setiap hektar yang mereka tanam.
“Meningkatnya produksi pangan daerah akan mendongkrak angka produksi nasional. Kalau setiap daerah melakukan hal yang sama, tentu ketahanan pangan yang dicita-citakan Pak Presiden Prabowo akan dapat kita wujudkan bersama,” lanjutnya
Petani lokal yang mengikuti kegiatan ini sangat antusias dengan program ini mengingat partisipasi masyarakat yang tinggi juga merupakan salah satu faktor pendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.
“Kegiatan ini juga mendukung tujuan jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian pangan di tingkat nasional, seiring dengan upaya Pemerintah Indonesia dalam mengurangi impor pangan dan memperkuat sektor pertanian,” jelas Sutan Riska
Kegiatan dihadiri Kapolres Dharmasraya, AKBP Bagus Ikhwan, Kajari Dharmasraya, Ariana Juliastuty, Katua Pengadilan Agama Pulau Punjung, Iqbal Kadafi, Dandim 0310/SSD diwakili Danramil Pulau Punjung, Mayor Sarinto dan Camat Pulau Punjung, Yulius.(elda)
SOLOKKOTA Lintasmedianews.com
Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar memberikan motivasi dalam pertemuan Himpaudi Kota Solok Di Mushalla Babussalam, Tanjung Paku, Kota Solok, Senin (20/01/25).
Turut hadir, Ketua Himpaudi Kota Solok, Ny. Rida Syaiful, Ketua Bundo Kanduang Kota Solok, Sitta Novembra, Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok diwakili Kabid PAUD dan PNF, Sri Puji Astuti, ratusan guru PAUD se-Kota Solok beserta undangan lainnya.
Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh guru PAUD Kota Solok yang dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan semangat tinggi dalam memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Insya Allah itu semua akan dibalas oleh Allah SWT.
Tidak semua orang mampu melakukan apa-apa yang ibuk semua kerjakan. Ini merupakan anugerah dari Allah SWT karena pasti memiliki Kasih sayang dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak.
Harus kita akui, tugas ibuk semua sangat mulia. Ini sangat menentukan bagaimana generasi emas kita dapat terwujud dengan memberikan ilmu semenjak usia dini.
Penanaman karakter memang harus dimulai dari usia kecil. Kita lihat negara yang maju dan berhasil pasti telah sukses menanamkan pendidikan karakter semenjak usia dini, salah satu contohnya negara Jepang.
" Semoga keinginan kita menghasilkan generasi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Badan sehat dengan pertumbuhan badan dan otak yang baik akan dapat bersama kita wujudkan," Harap wako.
Kita jangan hanya menginginkan banyaknya rezeki namun yang paling penting adalah berkahnya. Tidak perlu terlalu banyak asal berkah daripada banyak namun masalah juga banyak.
" Selamat bekerja, selamat berjuang. Insya Allah Pemerintah Kota Solok tidak akan berlepas tangan demi kesejahteraan ibuk semua. Semoga Iman Kuat, Badan Sehat, Ilmu Bertambah, Rezeki Berkah dan meninggal Husnul Khatimah," Tutup wako Zul Elfian Umar. (T/K)
Arosuka. Lintasmedianews.com
Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison melakukan Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arosuka pada Senin pagi (20/01/25).
Sidak ini merupakan wujud perhatian Pemerintah Daerah terhadap kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka kepada masyarakat Kabupaten Solok.
Dalam sidak tersebut, Sekda Medison menyoroti berbagai aspek pelayanan, mulai dari pelayanan medis hingga infrastruktur publik yang tersedia di lingkungan rumah sakit, seperti ruang tunggu, tempat pendaftaran, hingga fasilitas toilet.
Sekda Medison menegaskan pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan di setiap sudut rumah sakit, terutama toilet yang kerap menjadi fasilitas yang terabaikan.
“Seluruh jajaran RSUD harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan infrastruktur bagi masyarakat yang berkunjung atau berobat ke rumah sakit,” ujar Sekda.
Ia juga menambahkan, pemantauan kebersihan dan fasilitas umum perlu dilakukan secara rutin, bahkan direkomendasikan untuk diperiksa setidaknya setiap satu jam sekali oleh petugas yang bertanggung jawab.
Selain itu, Sekda Medison meminta kepada Direktur RSUD Arosuka untuk membenahi bangunan yang sudah dimakan usia. Ia juga meminta agar pelayanan kepada pasien lebih ditingkatkan untuk bisa memberikan rasa nyaman ketika berobat jalan maupun bagi masyarakat yang menjalani rawat inap.
Medison berharap, dengan adanya peningkatan pelayanan dan fasilitas yang memadai, masyarakat akan merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan atau berkunjung ke RSUD. “Kenyamanan pasien dan pengunjung harus selalu menjadi prioritas utama kita, senyum saja sudah merupakan obat bagi pasien, maka berikanlah pelayanan yang sepenuh hati dan sebaik mungkin, sehingga masyarakat merasa nyaman ketika berobat ke rumah sakit,” tuturnya.
Di akhir pertemuan Sekda Medison mengimbau pihak RSUD Arosuka serta beberapa OPD terkait mengadakan pertemuan serta rapat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan termasuk membahas mengenai sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di RSUD Arosuka.
Dalam Sidak ini, Sekda Medison didampingi oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM sekaligus Plt Dirut RSUD Arosuka Musfir Yones Indra beserta jajaran RSUD Arosuka, Kepala Dinas Kesehatan Zulhendri, dan Kepala Dinas Kominfo Teta Midra.(Karta)