Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok






Padang,Lintas Media News
Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat finalisasi bersama mitra kerja untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, Senin (20/1/2025).

Rapat ini bertujuan memastikan regulasi yang dihasilkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong investasi, dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah.

Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Mokhlasin menyatakan bahwa Ranperda ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mempermudah proses perizinan, memberikan insentif bagi investor, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. 

"Kami berupaya agar Sumatera Barat menjadi daerah yang ramah investasi dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional," ujarnya.

Selain itu, mitra kerja yang hadir dalam rapat menyampaikan masukan strategis untuk memperkaya substansi Ranperda ini. 

Beberapa fokus utama yang dibahas meliputi penyederhanaan regulasi, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan sektor unggulan daerah seperti pariwisata, agribisnis, dan industri kreatif.

Dengan langkah ini, diharapkan Ranperda Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha dapat segera disahkan dan diimplementasikan, sehingga mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.(*/st)

    




 
Padang,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi hadiri launching penanaman jagung serentak 1 juta hektar di Perumahan Navila Dagoes Permai, Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Selasa (21/01/2025).

Kehadiran Muhidi dalam Launching Penanaman Jagung Serentak 1 Juta Hektar ini,menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mendukung program swasembada pangan nasional yang ditargetkan tercapai pada tahun 2025.

Program strategis ini merupakan kerja sama lintas sektor antara Polri, Kementerian RI, GAPKI, Perhutani, Inhutani, pihak swasta, serta petani, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, termasuk Forkopimda Sumatera Barat.

Dalam wawancaranya, Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menyatakan komitmennya terhadap program ini.

“Kami di DPRD Sumatera Barat akan menggali lebih dalam informasi mengenai lahan-lahan yang bisa dialihfungsikan sehingga hasil pertanian Sumatera Barat dapat meningkat. Insya Allah, DPRD siap mendukung penuh program swasembada pangan 2025,” ujar Muhidi optimis.

Muhidi juga menekankan komitmen DPRD Sumbar dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari langkah meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

“Kami di DPRD siap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar terbentuk kesepemahaman sehingga pelaksanaan program ini berjalan efektif dan merata,” tambahnya.

Kegiatan ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, dimulai dengan mengikuti acara virtual bersama Kapolri yang terpusat di Subang, Jawa Barat. Menteri Pertanian Indonesia turut memberikan sambutan, menekankan pentingnya percepatan program ketahanan pangan, serta memberikan apresiasi atas peran Polri dalam mendukung keberlangsungan program ini, termasuk melalui inisiatif food estate dan program makan siang gratis.(*/st)



Padang Pariaman, Lintas Media News.com

Sekelompok Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) datang dan  berorasi di halaman Kantor Bupati Padang Pariaman

Berangkat dari niat baik untuk penyambung lidah masyarakat ke tatanan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sebanyak 20 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) datangi Kantor Bupati Padang Pariaman, pada Senin (20/01).

Kedatangan mereka di sambut oleh jajaran Kepolisian, Sekda di wakili oleh Kepala Dinas Kominfo Zahirman Kadar, Kadis Pendidikan Anuwar dan jajarannya, Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah Maizar, Keban Keuangan Daerah Taslim Leter, Dinas Lingkungan Hidup serta Satuan Polisi Pamong Praja sebagai  pengaman  di Lintas instasi pemerintah daerah hadir saat itu

Dengan penuh semangat,kami datang tidak banyak,  1 (satu) orang mewakili 30 orang mahasiswa, deklarasi damai menyampaikan beberapa tuntutan terhadap Pemetintah Kabupaten Padang Pariaman, meteka menuntut pembayaran  

 -  Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) 

     Yang belun dibayarkan selama 5 bulan 

     belakangan. 

 -   Penutupan Tambak Udang liar tampa 

     Izin

 -  Menuntut dan mengusut tuntas hasil 

    Temuan  Keuangan PDAM oleh BPK. 

Hal ini di sampaikan berkali-kali oleh Adul Gafur, pesuara dari HMI, ia menuntut hak masyarakat agar di bayarkan sesuai dengan ketentuannya, 

menyuarakan  adanya pemotongan tamsil (tambahan penghasilan) insentip para guru, dan penutupan tambak udang  ilegal yang kian meresahkan masyarakat, sehingga memakan korban, baru-baru ini 2 orang  bocah meninggal dunia,yang tenggelam areal tambak tersebut, 

Mereka tidak menginginkan tambak tersebut menelan banyak korban, akibat ulah dan meraut keuntungan banyak,  hal inipun berdampak pada nelayan kami susah untuk mendapatkan ikan di laut. penghaailan mwreja sangat terganggu dengan adanya tambak tersebut terangnya. 

Orasi damai diterima oleh oleh jajaran Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, Zahirman Kadar mengajak para demonstran untuk berdiskusi dengan jajaran pemerintahan terkait, tentu dengan aturannya, meminta para pendemo agar bisa tertip dan tidak adanya unsur aroganismenya, dan kepolisian menyarankan agar bisa menjaga situasi yang kondisif, hal ini di sanggupi oleh para pendenmo. Perjuangan mereka tidak sia-sia, apa yang diharapkan masyarakat menemui titik terang. 

Para HMI dipersilakan memasuki ruangan rapat Sekretaris Daerah di Lantai 2 Kantor Bupati tersebut. 

Diskusi berjalan dengan tertip dan alot saat itu, beberapa tuntutan  mereka diurai satu persatu, permasalahan keuangan menyangkut TPP, akan di bayarkan bada bulan mendatang, tidak ada niat kami untuk tidak membayarkan uang tersebut, hanya uang tersebut lambat masuknya diakhir tahun, sehingga belum bisa di cairkan pada bulan ini, 

Termasuk adanya pengurangan pengasilan guru, itu disebabkan tidak cukupnya anggaran di pemerintah daerah, maka kami melaksanakan hal tersebut terangnya Kaban DPKA. 

Menyoali hasil temuan BPK tentang PT PDAM, Zahirman Kadar menjelaskan, bahwa hal ini sedang didalami olen Dinas Inspektorat, nanti kami akan beritahu hasil dalam satu minggu kedepan sesuai dengan tuntutan dan orasi para pendemo ungkap Zahirnan di pertenuan tersebut, 

Maraknya tambak udang ilegal yang tidak mengantongi izin tersebut, kami pemerintah daerah tidak menutup mata, kami telah tertipkan tambak yang tidak punya izin tersebut, sehingga mereka banyak yang tidak beroperasi lagi, namun kewenangan izin tambak bukanlah kewenangan kami di Kabupaten, tetapi itu kewnangan pemerintah provinsi imbuhnya. 

Rapat ditutup dengan rasa yang penuh keajraban, saling sama peduli antara pemerintah dengan HMI sore itu. 

kadis Kominfo zahirman Kadar, dan Anwar Kadis Pendidikan, kepada media sore itu, beliau mengapresiasi kedatangan HMI dengan tertip dan damai, 

Kita sangat suport niat baik mereka yang telah mengingatkan pemerintah daerah akan beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat, hal tersebut menjadi masukan positif bagi kami di pemerintahan ungkapnya  (R Arlen)





Padang,Lintas Media News
Terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)Tentang kemudahan berusaha,Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan pandangan akhir,
di ruangan rapat utama DPRD Sumbar.Selasa (21/1/2025).

Wakil Ketua DPRD Sumbar, M. Iqra Chissa Putra saat memimpin rapat  mengatakan. penyampaian pandangan akhir fraksi merupakan salah satu tahapan sebelum ranperda ditetapkan sebagai perda oleh DPRD.

Menurutnya, ranperda tersebut telah disusun dengan menekankan penyederhanaan regulasi dan peningkatan publik di bidang usaha. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Implementasi kedua aturan tersebut telah berdampak pada dua perda yang telah ada di Sumbar sebelumnya, yakni Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, dan Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil. Sehingga kemudian disusunlah ranperda baru.Jelas Iqra.

Iqra berharap,Ranperda ini dapat menjadi regulasi yang bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif di Sumbar.

“Selain itu juga untuk memperlancar proses perizinan dan memberikan kepastian hukum,” katanya.

DPRD berharap, nantinya ranperda ini dapat mendorong semakin banyak investasi masuk ke Sumbar. Investasi, kata Iqra, sangat penting untuk mendukung pembangunan di masa mendatang.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Mokhlasin mengatakan penyusunan ranperda ini merupakan penyederhanaan dari dua ranperda sebelumnya.

” Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim berusaha yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, dan membuka lapangan pekerjaan,” tutur Mokhlasin.

Ia menilai salah alah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan usaha adalah lemahnya birokrasi dan komunikasi. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan masuknya investor.

Secara umum, sebanyak delapan fraksi yang ada di DPRD Sumbar mendukung agar ranperda tersebut disahkan menjadi Perda. Mereka berharap nantinya tujuan dibentuknya ranperda tercapai, yakni meningkatkan investasi dan mempercepat proses perizinan. Selain juga memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pelaku usaha skala besar maupun kecil.

Namun ada beberapa catatan penting yang disampaikan fraksi-fraksi untuk menjadi catatan pemerintah daerah. Diantaranya seperti pentingnya transparansi dalam proses perizinan, pengembangan sistem digital yang efisien, serta pemberdayaan UMKM dan generasi muda.

Terpenting pula tentang komitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesesuaian dengan aturan yang berlaku.

Fraksi-fraksi DPRD Sumbar berharap agar Ranperda ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam berusaha, tetapi juga menjamin perlindungan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Sumbar. Dengan begitu, ranperda ini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Untuk diketahui, saat rapat kerja tersebut, hadir pula Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, Nanda Satria, pimpinan dan anggota fraksi-fraksi. Hadir pula Sekdaprov Sumbar Yozawardi.(*/st)


Padang,Lintas Media News
 Kesehatan mata sering dianggap sepele hingga masalah serius muncul. Banyak orang tergoda mencari solusi instan tanpa memikirkan risikonya. Namun, apakah Anda sadar bahwa memilih optik sembarangan dapat membahayakan mata Anda?

Saat ini, layanan pemeriksaan mata tersedia di banyak optik. Sayangnya, tidak semua tempat tersebut memenuhi standar keamanan atau memiliki izin resmi. Ketua Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (GAPOPIN) Sumatera Barat, Indra Yunaidi Amd.Ro Str.Kes, menekankan pentingnya memilih optik yang terverifikasi dan berlisensi.

"Dari 123 optik di Padang yang memiliki izin, hanya 116 yang tergabung dalam GAPOPIN Sumbar. GAPOPIN memastikan pengusaha optik mematuhi standar resmi. Optik harus memiliki NIB, izin operasional, dan tenaga optometris bersertifikat," jelas Indra saat diwawancarai di Padang, Rabu (22/1/2025).

Banyak orang tergiur harga murah dan membeli kacamata tanpa memeriksa kualitasnya. Padahal, kacamata dari optik tanpa izin berpotensi merusak kesehatan mata.

Indra mengingatkan masyarakat agar tidak asal membeli kacamata, terutama hanya karena tergiur diskon.

"Jangan pernah hanya melihat harga murah. Periksa apakah optik memiliki izin resmi dan tenaga ahli yang kompeten. Ini bukan soal diskon, tapi soal kesehatan mata Anda," tegasnya.

Indra juga menyoroti pentingnya memilih optik yang memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan. Hal ini memastikan layanan yang diberikan tidak hanya aman tetapi juga berkualitas tinggi.

Indra mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap promosi.

"Jangan mudah tergiur harga diskon. Yang utama adalah memastikan mata Anda ditangani oleh tenaga profesional. Mata adalah aset berharga yang harus dirawat dengan baik," ujarnya.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mata masih rendah. Oleh karena itu, GAPOPIN terus mengedukasi masyarakat agar lebih selektif dalam memilih optik.

Melalui edukasi, GAPOPIN berharap masyarakat Sumatera Barat lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan mata.

"Kami ingin masyarakat lebih bijak dalam memilih alat bantu penglihatan seperti kacamata. Jangan sampai tergoda harga murah, tapi mengabaikan kualitas. Pilih optik yang terverifikasi," pesan Indra.

Upaya ini bertujuan untuk membantu masyarakat membuat keputusan terbaik terkait kesehatan mata. Dengan pengawasan ketat, GAPOPIN optimis masyarakat dapat lebih peduli terhadap penglihatan mereka.

"Semoga langkah ini menjadi solusi nyata. Jangan pernah kompromi dengan kesehatan mata Anda," tutup Indra.

Tidak hanya masyarakat, Indra juga mengajak para pelaku usaha optik untuk bergabung ke GAPOPIN.

"Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi pengusaha yang ingin bergabung. GAPOPIN siap membantu, terutama dalam mengurus perizinan. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan optik berkualitas," jelasnya.(*)

 

Padang, Lintasmedianews.com

Sidang putusan vonis terhadap terdakwa Bobi Putra Irawan  yang dibacakan hakim pada Selasa (21/25) di Pengadilan Negri 1A Padang berjalan alot. Bobi yang didakwa melakukan penipuan akhirnya di vonis 2 tahun 4 bulan. 

Sebelumnya Bobi dituntut jaksa penuntut umum dengan pidana penjara 3 tahun 4 bulan. Bobi dituntut karena terkait tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Kasus itu berawal ketika Bobi melakukan penipuan terhadap saksi pelapor berinisial RP. Bobi meminta uang kepada RP dengan dalih untuk menyediakan material pada proyek yang dikerjakan RP. 

Merasa percaya dengan Bobi, RP akhirnya mengirimkan uang dengan total Rp. 337 juta kepada Bobi. Uang tersebut dikirimkan dalam beberapa tahap melalui transfer. 

Berjalannya waktu, material yang dijanjikan Bobi tak kunjung datang. Saat ditanya RP, Bobi selalu memberikan bermacam alasan. 

Merasa ditipu dan dipermainkan Bobi, akhirnya RP melaporkan kasus penipuan yang dialaminya ke Polresta Padang. Tak lama setelah RP membuat laporan, Pihak Polresta Padang menangkap Bobi. 

Setelah hakim ketua membacakan vonis, Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa Bobi Putra Irawan Apakah akan menerima keputusan tersebut atau akan melakukan banding?. 

Setelah mendengar pertanyaan dari Hakim Ketua, terdakwa Bobi melakukan konsultasi dengan kuasa hukumnya. Sehingga dijawablah pertanyaan Hakim Ketua bahwa terdakwa akan mikir-mikir dulu. (Rel)

 

Lintasmedianews.com, Dharmasraya

Sutan Riska Tuanku Kerajaan, bersama jajaran Forkopimda setempat ikut berpatisipasi dalam kegiatan penanaman jagung 1 juta Hektare kerjasama Polri, Kementan RI, Gapki, Perhutani, Inhutani, Swasta dan Swadaya Petani, secara serentak pada hari ini, Selasa (21/01/2025) di seluruh Indonesia. 

Kegiatan ini merupakan dunkungan terhadap program ketahanan pangan yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Acara dipusatkan di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, turut dihadiri sejumlah kelompok tani di Kabupaten Dharmasraya.

Program penanaman jagung serentak di seluruh Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan produksi jagung dalam negeri, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor jagung, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. 

Bupati Sutan Riska dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi kemajuan daerah, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Dharmasraya.

“Kami sangat mendukung inisiatif Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik. Penanaman jagung ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga untuk memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan petani, dan menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Sutan Riska.

Ketua Umum Apkasi itu menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Pertanian berkomitmen mendukung petani dalam meningkatkan produksi pangan daerah melalui kebijakan penyediaan benih dan bibit unggul, penyediaan alat-alat pertanian, serta akses terhadap pupuk yang lebih mudah.

Kemudian, Ia juga memerintahkan Kepala Dinas Pertanian agar memaksimalkan penyuluh di seluruh Kabupaten Dharmasraya untuk memastikan bahwa para petani dapat memperoleh hasil yang optimal dari setiap hektar yang mereka tanam.

“Meningkatnya produksi pangan daerah akan mendongkrak angka produksi nasional. Kalau setiap daerah melakukan hal yang sama, tentu ketahanan pangan yang dicita-citakan Pak Presiden Prabowo akan dapat kita wujudkan bersama,” lanjutnya

Petani lokal yang mengikuti kegiatan ini sangat antusias dengan program ini mengingat partisipasi masyarakat yang tinggi juga merupakan salah satu faktor pendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.

“Kegiatan ini juga mendukung tujuan jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian pangan di tingkat nasional, seiring dengan upaya Pemerintah Indonesia dalam mengurangi impor pangan dan memperkuat sektor pertanian,” jelas Sutan Riska

Kegiatan dihadiri Kapolres Dharmasraya, AKBP Bagus Ikhwan, Kajari Dharmasraya, Ariana Juliastuty, Katua Pengadilan Agama Pulau Punjung, Iqbal Kadafi, Dandim 0310/SSD diwakili Danramil Pulau Punjung, Mayor Sarinto dan Camat Pulau Punjung, Yulius.(elda)

 

SOLOKKOTA Lintasmedianews.com

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar memberikan motivasi dalam pertemuan Himpaudi Kota Solok Di Mushalla Babussalam, Tanjung Paku, Kota Solok, Senin (20/01/25).

Turut hadir, Ketua Himpaudi Kota Solok, Ny. Rida Syaiful, Ketua Bundo Kanduang Kota Solok, Sitta Novembra, Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok diwakili Kabid PAUD dan PNF, Sri Puji Astuti, ratusan guru PAUD se-Kota Solok beserta undangan lainnya. 

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh guru PAUD Kota Solok yang dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan semangat tinggi dalam memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Insya Allah itu semua akan dibalas oleh Allah SWT. 

Tidak semua orang mampu melakukan apa-apa yang ibuk semua kerjakan. Ini merupakan anugerah dari Allah SWT karena pasti memiliki Kasih sayang dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak. 

Harus kita akui, tugas ibuk semua sangat mulia. Ini sangat menentukan bagaimana generasi emas kita dapat terwujud dengan memberikan ilmu semenjak usia dini. 

Penanaman karakter memang harus dimulai dari usia kecil. Kita lihat negara yang maju dan berhasil pasti telah sukses menanamkan pendidikan karakter semenjak usia dini, salah satu contohnya negara Jepang. 

" Semoga keinginan kita menghasilkan generasi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Badan sehat dengan pertumbuhan badan dan otak yang baik akan dapat bersama kita wujudkan," Harap wako. 

Kita jangan hanya menginginkan banyaknya rezeki namun yang paling penting adalah berkahnya. Tidak perlu terlalu banyak asal berkah daripada banyak namun masalah juga banyak. 

" Selamat bekerja, selamat berjuang. Insya Allah Pemerintah Kota Solok tidak akan berlepas tangan demi kesejahteraan ibuk semua. Semoga Iman Kuat, Badan Sehat, Ilmu Bertambah, Rezeki Berkah dan meninggal Husnul Khatimah," Tutup wako Zul Elfian Umar. (T/K)

 

Arosuka. Lintasmedianews.com

Sekretaris Daerah Kabupaten Solok  Medison melakukan Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arosuka pada Senin pagi (20/01/25).

Sidak ini merupakan wujud perhatian Pemerintah Daerah terhadap kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka kepada masyarakat Kabupaten Solok.

Dalam sidak tersebut, Sekda Medison menyoroti berbagai aspek pelayanan, mulai dari pelayanan medis hingga infrastruktur publik yang tersedia di lingkungan rumah sakit, seperti ruang tunggu, tempat pendaftaran, hingga fasilitas toilet.

Sekda Medison menegaskan pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan di setiap sudut rumah sakit, terutama toilet yang kerap menjadi fasilitas yang terabaikan.

“Seluruh jajaran RSUD harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan infrastruktur bagi masyarakat yang berkunjung atau berobat ke rumah sakit,” ujar Sekda.

Ia juga menambahkan, pemantauan kebersihan dan fasilitas umum perlu dilakukan secara rutin, bahkan direkomendasikan untuk diperiksa setidaknya setiap satu jam sekali oleh petugas yang bertanggung jawab.

Selain itu, Sekda Medison meminta kepada Direktur RSUD Arosuka untuk membenahi bangunan yang sudah dimakan usia. Ia juga meminta agar pelayanan kepada pasien lebih ditingkatkan untuk bisa memberikan rasa nyaman ketika berobat jalan maupun bagi masyarakat yang menjalani rawat inap.

Medison berharap, dengan adanya peningkatan pelayanan dan fasilitas yang memadai, masyarakat akan merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan atau berkunjung ke RSUD. “Kenyamanan pasien dan pengunjung harus selalu menjadi prioritas utama kita, senyum saja sudah merupakan obat bagi pasien, maka berikanlah pelayanan yang sepenuh hati dan sebaik mungkin, sehingga masyarakat merasa nyaman ketika berobat ke rumah sakit,” tuturnya.

Di akhir pertemuan Sekda Medison mengimbau pihak RSUD Arosuka serta beberapa OPD terkait mengadakan pertemuan serta rapat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan termasuk membahas mengenai sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di RSUD Arosuka.  

Dalam Sidak ini, Sekda Medison didampingi oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM sekaligus Plt Dirut RSUD Arosuka Musfir Yones Indra beserta jajaran RSUD Arosuka, Kepala Dinas Kesehatan Zulhendri, dan Kepala Dinas Kominfo Teta Midra.(Karta)

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) kota Padang beraudiensi dengan Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Selasa, 21 Januari 2024.

Rombongan KAMMI Kota Padang dipimpin oleh Adytia Muhammad Farhan (Ketum), didampingi oleh  Neldi Saputra (Sekjend) dan Nuzrafil Ardan (Kaderisasi).

Pada kesempatan itu, Adytia Muhammad Farhan mengatakan, dirinya baru terpilih sebagai Ketua Umum KAMMI Kota Padang.

"Sebagai pengurus baru, kami mohon arahan dan suport dari ustad selaku Ketua DPRD Kota Padang," katanya.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mengajak KAMMI Kota Padang untuk berperan serta dalam pembangunan Kota Padang.

"Peran serta generasi muda dalam pembangunan Kota Padang sangat kita harapkan. Kita siap untuk mensuportnya," ujar Muharlion.

Dikatakan Muharlion, sebagai Ketua DPRD Kota Padang dirinya terbuka dengan organisasi yang mendukung dan siap berperan untuk kemajuan Ranah Bingkuang.

"Prinsipnya kita terbuka. Apalagi KAMMI adalah organisasi kemahasiswaan. Mereka adalah generasi masa depan, calon pemimpin bangsa," ujar Muharlion didampingi Wakil Ketua FWP Kota Padang Zamri Yahya, yang juga alumni KAMMI Komisariat UIN Imam Bonjol Padang.

Salah satu persoalan yang meresahkan warga Kota Padang saat ini, jelas Muharlion, adalah tawuran. 

"Untuk itu, saya mengajak KAMMI Kota Padang berperan mewujudkan zero tawuran di Ranah Bingkuang, di Kota Padang, sebagaimana dicanangkan Kapolda Sumbar dan Kapolresta Kota Padang," tukuknya.

Muharlion menyarankan KAMMI Kota Padang mengambil peran tersebut. Untuk itu, KAMMI Kota Padang harus beraudiensi dengan Walikota Padang, Kapolresta Padang, Kesbangpol Kota Padang dan stakeholdel lainnya. (*)


Padang, Lintasmedianews.com

PT Semen Padang, anak usaha SIG, menegaskan komitmennya dalam mendukung transisi energi baru terbarukan (EBT) melalui pemanfaatan Alternative Fuel & Raw Material (AFR). Langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mendorong penggunaan energi ramah lingkungan.

“Pemanfaatan AFR mendukung prinsip EBT dengan mengurangi emisi dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, ini juga menjadi solusi ramah lingkungan terhadap permasalahan limbah,” ujar Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati. “Kami berkomitmen mendukung program pemerintah melalui energi terbarukan,” tambahnya.

Selama tahun 2024, PT Semen Padang berhasil memanfaatkan AFR sebanyak 29.674,05 ton, yang setara dengan 2,45% dari total kebutuhan bahan bakar utama. Capaian ini bahkan melampaui target perusahaan sebesar 2,14%. Penggunaan AFR memberikan manfaat ganda berupa pengurangan emisi karbon serta penghematan biaya produksi. 

Nur Anita menambahkan, “Kami berharap kinerja AFR di tahun 2025 dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan upaya perusahaan untuk terus berinovasi dalam penggunaan energi terbarukan.”

Selain aspek lingkungan, PT Semen Padang juga melihat peluang ekonomi dari penerapan AFR. Dengan mengadopsi bahan bakar alternatif seperti biomassa dan limbah, perusahaan tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan limbah industri yang lebih efektif.

Staf AFR PT Semen Padang, Musytaqim Nasra, menyoroti tantangan dalam implementasi AFR. Menurutnya, persaingan harga biomassa dan keterbatasan peralatan menjadi kendala utama. Namun, perusahaan tetap optimis untuk meningkatkan pemanfaatan AFR. “AFR telah terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi operasional perusahaan sekaligus pelestarian lingkungan,” katanya.

Selama 2024, lanjut Musytaqim, PT Semen Padang menggunakan 16 jenis AFR untuk menggantikan batubara. Jenis-jenis AFR yang digunakan meliputi bahan bakar terbarukan seperti Spent Bleaching Earth (SBE) sebanyak 9.175,08 ton, sekam padi 1.740,49 ton, kayu kaliandra 19,83 ton, fiber sawit 3.230,76 ton, serbuk gergaji 938,46 ton, dan tongkol jagung 21,07 ton.

Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan limbah seperti Sludge Oil, Glycerin Pitch, oli bekas, dan sampah yang dikumpulkan melalui program “Nabuang Sarok” berbasis aplikasi. "Program Nabuang Sarok ini menjadi salah satu inisiatif inovatif perusahaan untuk mendukung pengelolaan sampah masyarakat secara berkelanjutan," ujarnya.

Selain itu, beberapa AFR lain seperti oli bekas, residu filtrasi, dan Sludge Ipal juga digunakan oleh PT Semen Padang sebagai bagian dari upaya penggantian batubara. “Dengan pemanfaatan AFR, kami dapat mengurangi emisi CO2 secara signifikan, mendukung pengelolaan limbah, dan menciptakan efisiensi biaya produksi,” bebernya Musytaqim.

Musytaqim menegaskan bahwa dengan pemanfaatan AFR yang lebih luas, PT Semen Padang dapat terus mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. 

"Komitmen ini menjadi bagian dari visi jangka panjang PT Semen Padang dalam menciptakan industri yang lebih ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)," pungkas Musytaqim.(*)

 

Dumai, Lintasmedianews.com

PT Semen Padang bersama Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai menandatangani perjanjian kerja sama terkait penggunaan perairan Terminal Khusus PT Semen Padang seluas 81.947 meter persegi dan berlokasi di Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. 

Penandatanganan perjanjian kerja sama berlangsung di Dumai, Senin (20/1/2025). Direktur Operasi PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar, dan Kepala KSOP Kelas I Dumai, Capt. Diaz Saputra. Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat dari KSOP Kelas I Dumai dan staf pimpinan PT Semen Padang.

Pri Gustari Akbar mengatakan, kerja sama ini berdurasi selama lima tahun, mulai 18 April 2024 hingga 18 April 2029, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan kesepakatan bersama. “Perjanjian kerjasama ini menjadi pedoman bagi kami di PT Semen Padang dan juga bagi KSOP Kelas I Dumai dalam pengelolaan perairan, baik untuk bangunan maupun kegiatan lainnya di atas dan/atau di bawah air di Terminal Khusus PT Semen Padang,” kata Pri Gustari usai penandatangan perjanjian kerja sama. 

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada KSOP Kelas I Dumai atas dukungannya terkait penggunaan peraran Terminal Khusus untuk operasional PT Semen Padang. “Ini perjanjian kerjasama strategis. Kami mengucapkan terima kasih kepada KSOP Kelas I Dumai. Semoga melalui perjanjian kerjasama ini, semakin memperkuat sinergi antara PT Semen Padang dan KSOP," kata Pri Gustari.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas I Dumai, Capt. Diaz Saputra, turut mengapresiasi kerjasama antara pihaknya dengan anak usaha SIG itu. Ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjamin penggunaan perairan Terminal Khusus ini sesuai dengan izin yang dimiliki oleh PT Semen Padang.

“Terima kasih kepada PT Semen Padang atas kepercayaan dan sinergi yang terjalin. Melalui kerjasama ini, kami akan memastikan operasional perairan Terminal Khusus PT Semen Padang ini berjalan lancar sesuai aturan,” ungkap Diaz usai penandatangan perjanjian kerja sama.(*)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.