Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok


Oleh: *Dr.(HC)Hendra Putra, M.H.,M.B.A.*
(Sekretaris DPW IKM Kaltim)

Samarinda baru-baru ini menjadi saksi akan kekayaan budaya Nusantara dengan penampilan musik etnis Minang, yakni rabab dan saluang, yang dibawakan oleh seniman berbakat Alkawi di kapal wisata Mahakam. Acara ini diinisiasi oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Prof. Dr. Akmal Malik, yang juga putra Minang dari Dharmasraya Sumatra Barat, sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya tradisional sekaligus memperkuat harmoni antarbudaya di provinsi ini.

*Identitas Perantau Minang di Tanah Rantau*

Penampilan rabab dan saluang membawa nuansa kampung halaman bagi ribuan perantau Minang yang tinggal di Kalimantan Timur. Alunan melodi rabab yang mendayu serta tiupan saluang yang merdu menciptakan rasa kerinduan yang mendalam. Tidak sedikit di antara mereka yang hadir meneteskan air mata, teringat pada tradisi di kampung halaman mereka. Musik ini bukan hanya hiburan, tetapi juga medium untuk menjaga identitas budaya yang kerap tergerus oleh modernisasi di tanah rantau.
Bagi komunitas Minang, acara ini memiliki arti penting. Di tengah dinamika hidup sebagai perantau, musik tradisional seperti rabab dan saluang menjadi penghubung spiritual dengan leluhur, serta simbol kekuatan adat dan filosofi Minangkabau, yaitu "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah."

*Dampak pada Pencampuran Budaya di Kalimantan Timur*

Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, dikenal sebagai miniatur Indonesia dengan keragaman budaya yang luar biasa. Penampilan musik Minang di kapal wisata tidak hanya memikat hati komunitas Minang, tetapi juga menjadi ajang edukasi bagi masyarakat lokal dan wisatawan yang hadir. Ini memperkuat semangat persatuan dalam keberagaman di Kalimantan Timur.

Upaya ini menunjukkan bagaimana budaya etnis dapat beradaptasi dan menyatu dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Timur yang pluralis. Musik tradisional Minang menjadi medium interaksi yang memperkaya khazanah budaya lokal, melahirkan peluang kolaborasi dengan seni khas Dayak atau Banjar.

*Langkah Awal yang Menginspirasi*

Acara ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun hubungan lintas budaya yang lebih erat di Kalimantan Timur. Bukan tidak mungkin, jika acara serupa diadakan secara rutin, Samarinda dapat menjadi destinasi wisata budaya yang mengintegrasikan tradisi lokal dan tradisi dari berbagai daerah lain di Indonesia.

Penampilan Alkawi dengan rabab dan saluang bukan sekadar hiburan, melainkan sebuah perayaan kebhinekaan yang mengingatkan kita bahwa meski berbeda, setiap budaya memiliki tempat yang sama dalam harmoni nusantara. Inisiatif dari Penjabat Gubernur Kalimantan Timur ini patut diapresiasi dan diikuti sebagai contoh nyata bagaimana seni dapat menjadi jembatan antarbudaya.

Dengan program seperti ini, identitas Minang tetap hidup di tanah rantau, dan Kalimantan Timur memperkokoh posisinya sebagai wilayah yang menjunjung tinggi nilai keberagaman. (Red.)


Padang,Lintas Media News
Untuk Memersiapan Pelaksanaan PPDB 2025 serta Bantuan Untuk Sekolah Swasta,Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP, menyambut baik kunjungan pengurus dan anggota Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta se-Sumbar,di ruangan Banggar gedung baru DPRD Sumbar.Senin (20/1/2025).

Pertemuan yang dilaksanakan ini menurut Evi Yandri bertujuan, untuk membahas persiapan dan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 serta mencari solusi terkait bantuan untuk sekolah swasta di wilayah Sumbar.

Dalam pernyataannya, Evi Yandri menegaskan komitmennya untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh forum kepada kepala dinas terkait. 

Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta melalui komunikasi dua arah yang konstruktif. 
 ”Komunikasi yang baik dapat menjadi kunci untuk menemukan solusi bersama”,ujarnya.

Meski masalah yang dihadapi tidak bisa langsung diselesaikan hari ini, Evi Yandri menegaskan,DPRD  akan terus memperjuangkan aspirasi tersebut sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. 

Evi juga menjelaskan bahwa program bantuan keuangan khusus, yang dikenal dengan istilah "pokir" (pokok-pokok pikiran), bisa diarahkan ke sekolah swasta selama proses pengajuan sesuai dengan regulasi yang ada.

 Ia mengingatkan, kepala daerah, melalui dinas-dinas terkait seperti Bappeda, dapat mengakses program ini dengan menyampaikannya kepada DPRD,sehingga bantuan hibah ini dapat dimanfaatkan oleh sekolah swasta, bahkan universitas, untuk mendukung sarana prasarana dan kegiatan lainnya.

Salah satu poin penting dalam diskusi adalah permintaan dari forum agar sekolah swasta dilibatkan secara resmi dalam proses PPDB. Menurut Evi Yandri, ke depan, perwakilan kepala sekolah swasta akan diajak untuk terlibat dalam pembahasan PPDB, terutama dalam hal teknis dan tahapannya. 

Ia menambahkan "Kami akan berdiskusi dengan Dinas Pendidikan agar ada solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan sekolah swasta," ungkapnya.

Sementara,Ir. Zardoni, selaku ketua FKKS SMK se Smbar, mengungkapkan, adanya sejumlah permasalahan sistematis terkait penerimaan siswa baru yang dianggap tidak berpihak pada sekolah swasta. Ia menyoroti bahwa kebijakan PPDB selama ini sering berubah di tengah jalan tanpa pemberitahuan yang jelas kepada sekolah swasta. 

Hal ini menimbulkan keresahan, terutama karena banyak siswa yang seharusnya mendaftar ke sekolah swasta malah ditarik ke sekolah negeri.

 Zardoni berharap, ke depan tidak ada lagi kebijakan seperti ini, dan segala aturan yang dibuat bisa mendukung kolaborasi yang saling menguntungkan antara sekolah negeri dan swasta.

Nofrizal, salah satu anggota forum, menambahkan, pihaknya berharap DPRD dapat memverifikasi daya tampung sekolah negeri, baik SMA maupun SMK, agar penerimaan siswa benar-benar sesuai dengan kapasitas yang nyata. 

Ia juga meminta agar proses PPDB tidak lagi dilakukan dalam banyak tahap, karena ini sering kali menyebabkan kebingungan dan ketidakadilan bagi sekolah swasta. Selain itu.

Disamping itu,ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap sekolah negeri yang menutup pendaftaran tetapi kemudian masih menerima siswa tambahan, karena praktik seperti ini sangat merugikan sekolah swasta yang sudah kehilangan banyak calon siswa.

Terkait pendanaan, Nofrizal juga berharap agar sekolah swasta mendapat akses yang lebih besar terhadap dana bantuan dari pemerintah. 

Ia mempertanyakan mengapa selama ini dana hibah lebih banyak dinikmati oleh sekolah negeri, sementara sekolah swasta juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat.Akibatnya,
setiap tahunnya pasti ada sekolah swasta yang tutup, dan hal ini harus menjadi perhatian bersama.

Menanggapi apa yang telah disampaikan beberapa kepala sekolah,Kepala Bidang PSMK Dinas Pendidikan Simbar Arisman hanya memberikan tanggapan positif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh forum. 

Ia menyatakan bahwa, pihaknya akan menyampaikan masukan terkait PPDB ini kepada kepala dinas, terutama dalam hal melibatkan unsur sekolah swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Ia juga mengakui perlunya regulasi yang lebih baik untuk mengatasi masalah PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Banyak guru yang berasal dari sekolah swasta ditarik ke sekolah negeri, sehingga sekolah swasta mengalami kesulitan karena kekurangan tenaga pengajar.  

Melalui pertemuan ini, diharapkan komunikasi dan kerja sama antara DPRD, pemerintah daerah, dan sekolah swasta dapat ditingkatkan agar aspirasi yang penting ini bisa segera ditindaklanjuti. Semua pihak sepakat bahwa kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan di Sumatera Barat.(St)


Padang, Lintas Media News
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman menerima audiensi 
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sumbar,di ruangan Badan Anggaran (Banggar) gedung baru DPRD Sumbar.Senin (20/1/2025).

Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait kesejahteraan, kepastian hukum, serta pengembangan karir PPPK di wilayah Sumatera Barat.  

Dalam sambutannya, Evi Yandri menyampaikan apresiasi atas kedatangan perwakilan PPPK dari berbagai daerah di Sumatera Barat.

 “Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan rekan-rekan PPPK. Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang disampaikan,” ujarnya.  

Sementara,perwakilan PPPK dari berbagai kabupaten dan kota  menyampaikan tuntutan utama, di antaranya pemberian Surat Keputusan (SK) PPPK hingga batas usia pensiun, percepatan relokasi PPPK, serta penerbitan SK fungsional. 
Firman, salah satu perwakilan menegaskan, pentingnya SK PPPK hingga batas usia pensiun sebagaimana diterapkan di provinsi lain. “Kepastian masa kerja adalah hak kami. Kami berharap Sumatera Barat dapat mengikuti langkah provinsi lain yang sudah lebih dulu memberikan kebijakan hingga usia pensiun,” tegasnya.  

Isu relokasi juga menjadi perhatian utama. Firman menyampaikan bahwa proses relokasi di Sumatera Barat perlu diselaraskan dengan provinsi lain, seperti Jawa Barat, yang telah menjalankan relokasi berbasis kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja.

 Ia juga berharap, PPPK diizinkan untuk mengajar kembali di sekolah-sekolah swasta, sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

Ucapan yang sama juga disampaikan Sumarlin dari Pasaman Barat mengungkapkan, kendala SK fungsional status data SK fungsional banyak PPPK masih bermasalah, sehingga menghambat mereka dalam mendapatkan hak-hak seperti tunjangan fungsional. 

Di sisi lain, Anggi, perwakilan tenaga kesehatan, menyoroti perbedaan jaminan kesehatan yang diterima PPPK dibandingkan PNS, meskipun UU ASN terbaru sudah mengamanatkan kesetaraan antara keduanya.  

Isu terkait pengembangan karir juga mencuat dalam audiensi ini. Perwakilan PPPK, Ahmad menekankan pentingnya kesetaraan karir antara PPPK dan PNS. 

“Ada kecemburuan sosial karena PNS memiliki jalur karir yang jelas, sementara kami, PPPK, masih belum mendapatkan regulasi yang memadai untuk pengembangan karir.” ujar Ahmad

Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Kabid BKD Sumbar, Roni, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi terus berupaya memperbaiki kebijakan terkait PPPK. 

Ia menjelaskan bahwa, SK PPPK di Sumatera Barat memang diberikan untuk durasi lima tahun, namun ada peluang untuk diperpanjang hingga usia pensiun sesuai arahan gubernur. 

Terkait relokasi, Roni menyebutkan bahwa pemerintah telah berhasil melakukan relokasi terhadap 154 PPPK dan akan terus mendorong proses ini.  

Audiensi ini menjadi langkah penting dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan PPPK di Sumatera Barat. Perwakilan DPW PPPK berharap agar DPRD Sumbar dapat segera menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan, sehingga keadilan dan kesetaraan bagi PPPK dapat terwujud. 

Dengan adanya kebijakan yang adil dan merata, PPPK di Sumatera Barat diyakini mampu memberikan kontribusi yang lebih maksimal dalam pembangunan daerah.Ujar Roni.(St)

 

Padang, Lintasmedianews.com

DPRD Padang sangat mengapresiasikan usaha Polda Sumbar dalam memberantas dan menjadikan kota Padang zero tawuran dan balap liar. Hal ini di ungkapkan langsung oleh Ketua DPRD Padang Muharlion saat bertukar pendapat dengan sejumlah awak media di ruangannya.

"Walau masih ada warga yang melakukan aksi tawuran, tapi kinerja Polda Sumbar sudah cukup optimal dalam memberantas pelaku tawuran dan balap liar di sejumlah titik di Kota Padang," ucapnya, Senin (20/1)

Lebih lanjut, muharlion meminta sinergitas berbagai pihak dalam mendukung Polda Sumbar dalam memberantas aksi - aksi tawuran yang terus meresahkan warga Kota Padang.

"Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, sinergitas antara cerdik pandai, kaum ulama, niniak mamak sangat membantu dalam memberantas aksi tawuran ini. Kita wajib melaporkan jika ada peluang terjadi tawuran kepada pihak - pihak yang berwajib," jabarnya.

Mengenai banyaknya, senjata tajam rakitan yang di temukan pihak kepolisian, Muharlion meminta para pekerja pandai besi, las, tidak membantu pelaku tawuran dalam membuat senjata tajam.

"Saya ingatkan demi kepentingan bersama. Pandai besi, toko las, agar jangan menerima orderan pembuatan senjata tajam oleh pelaku tawuran. Jika ini dilakukan, pasti tawuran dengan memakai senjata tajam rakitan dapat diberangus," tegasnya.

Terpisah, Sosiolog dari Universitas Negeri Padang Dr. Eka Asih Febriani, S.Pd., M.Pd menegaskan, tawuran yang terjadi antar kelompok masyarakat ini juga di ekspos di media sosial.

"Saya melihat tawuran yang terjadi, sebagai bentuk menunjukan eksistensi kelompok remaja yang di ekspos di media sosial. Tawuran pada saat ini diciptakan dengan mengatur lokasi bentrokan yang telah di sepakati antar kedua kelompok. Jadi, tawuran yang terjadi menitik beratkan pada gaya hidup para pelaku tawuran yang mayoritas remaja di bawah umur," jabarnya.

Lebih lanjut, Eka Asih Febriani menegaskan, tawuran yang terjadi pada saat ini telah berada pada ranah kriminalitas yang berawal dari bentuk solidaritas yang notasi negatif.

"Pada usia remaja, mulai melakukan sosialisasi solidaritas sosial. Sayangnya solidaritas yang dilakukan lebih menuju pada prilaku negatif dalam mewujudkan kepentingan kelompok tawuran," ucapnya.

Oleh karena itu, pendekatan orang tua dan lingkungan sosial di tingkat RT/RW merupakan cara ampuh dalam menutup peluang terjadi tawuran.

"Larang anak untuk melakukan interaksi sosial setelah Isya. Hal ini juga di dukung oleh RT/RW dalam menjaga ketertiban. Jika tetap terlibat aksi tawuran, Pemerintah harus memberikan efek jera, yang telah diatur oleh hukum dan perda yang berlaku," tutupnya.

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Kasus penusukan sesama agent bus AKDP di terminal bayangan di depan Kampus Universitas Negeri Padang (UNP) jalan Prof. DR. Hamka Kota Padang, Sumatera Barat mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Padang Rustam Efendi.

Sebagai anggota DPRD Kota Padang Rustam Efendi menyesalkan terjadinya penusukan hingga hilangnya nyawa sesama agent bus yang berebut penumpang di depan kampus UNP.

"Saya menyesalkan ini terjadi. Ini menandakan lemahnya pemerintah dalam menghadirkan terminal yang nyaman bagi masyarakat di Kota Padang," ucapnya.

Rustam Efendi menambahkan juga, kehadiran terminal Anak Aia saat ini bak buah simalakama juga.

"Saya melihat, terminal Anak Ayia fungsinya belum bisa di optimalkan. Di sana sarana dan prasarana belum mendukung. Akses jalan yang kurang, tentu akan menimbulkan permasalahan yang baru, seperti anak - anak yang tertabrak bus, atau bus yang memaksakan menerobos perlintasan sebidang rel kereta api," ucap mantan sopir angkutan kota di Kota Padang ini.

Rustam Efendi berharap, harus ada sinkronisasi atar OPD di Pemko Padang dan Sumbar dalam menyelesaikan permasalahan terminal di Kota Padang.

"Mereka (pemerintah) harus duduk bersama untuk mencari solusi. Jangan ada masalah, baru di cari solusi. Cukup kasus kejadian agent bus terbunuh oleh agent bus terjadi di lingkungan kampus. Kampus itu lingkungan akademisi, bukan dijadikan terminal bayangan," tegasnya.

Di sisi lain, Rustam Efendi menjelaskan, terbunuh akibat berebut penumpang, menandakan iklim ekonomi di Kota Padang tidak baik - baik saja.

"Terbunuh akibat berebut penumpang, sama dengan terbunuh berebut untuk makan. Pemko Padang harus menggeliatkan ekonomi di Kota Padang yang lesu. Harus bisa menata pasar agar menggeliat," jabarnya.

Sebelumnya, seorang agent bus AKDP di tusuk dengan sebilah pisau oleh agent bus AKDP yang lain. Penusukan ini terjadi di lingkungan kampus UNP.

Setelah melakukan penusukan, pelaku yang berinisial SC (47) berhasil diamankan oleh pihak keamanan kampus UNP untuk di serahkan ke pihak Polresta Padang.

Korban, Yandra Saputra, seorang pria berusia 39 tahun yang juga bekerja sebagai agen Bus AKDP Sarah, meninggal dunia setelah ditusuk di bagian dada kiri.

Sedangkan pelaku merupakan agent bus Tintin yang berusia 47 tahun. Kejadian penusukan ini berlangsung pada hari Jumat (17/1) sekitar pukul 16.00 WIB. (*)


Padang,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi didampingi Kasubag Protokol Kehumasan Dahrul Idris menerima kunjungan audiensi dosen dan mahasiswa/i Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang tergabungqng dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Adzkia (MPM-KM) periode 2024/2025 di ruangan khusus I DPRD Sumbar.Senin (20/1/2025).

 Muhidi Dalam sambutannya menyampaikan penghargaan atas inisiatif mahasiswa yang ingin mendalami tentang proses kerja lembaga legislatif. 

“Saya mewakili DPRD Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa. Kami menyambut semangat belajar seperti ini, harapannya semoga pertemuan ini bisa memberi wawasan dan pengalaman yang dibutuhkan dan memberikan gambaran nyata tentang bagaimana DPRD menjalankan fungsi utamanya,” ujarnya Muhidi.

Pada kesempatan itu Muhidi menyampaikan hak istimewa yang dimiliki oleh DPRD dimana, sebagai lembaga pembuat peraturan daerah, DPRD memiliki apa yang disebut dengan hak inisiasi.
 “Peraturan daerah dibuat bersama dengan Kepala Daerah, yang mana usulannya bisa dari pemerintah daerah atau bisa juga dari DPRD sendiri. Usulan dari DPRD inilah yang disebut dengan hak inisiasi,” jelas Muhidi.

Selanjutnya Muhidi juga menjelaskan teknis dan jenjang dari pembuatan peraturan daerah, badan-badan terkait yang ada di tubuh DPRD, hingga bagaimana kemudian peraturan daerah tersebut disahkan di rapat paripurna. Lebih jauh, mahasiswa turut diperkenalkan dengan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang berfungsi menjembatani aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan. Selain itu, Muhidi menjelaskan bagaimana penyusunan anggaran tahunan sebagai salah satu tugas inti DPRD

Sementara,Ketua Umum MPM-KM, ihsanul Fajri, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan DPRD Sumatera Barat atas kunjungan ini, ia juga turut menjelaskan maksud kedatangan mereka. 

“Kami ingin berkunjung langsung untuk berdiskusi mengenai tupoksi kerja DPRD. Sebagai organisasi mahasiswa yang berperan sebagai lembaga legislatif di kampus, kami berharap pertemuan ini dapat menjadi Sharing Session yang bisa menambah pengalaman kami mengenai kinerja lembaga legislatif,” ucap Ihsanul.

Pada kesempatan itu,MPM-KM Universitas Adzkia turut aktif berpartisipiasi dalam diskusi dengan mengajukan beberapa pertanyaan, salah satunya mengenai bagaimana partisipasi masyarakat diantisipasi oleh DPRD Provinsi. ”Apakah DPRD memiliki program khusus untuk menampung aspirasi masyarakat dan seberapa jauh pengaruh dari aspirasi dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh DPRD?” tanya salah satu perwakilan MPM-KM Universitas Adzkia.

Pertanyaan tersebut dijawab  Muhidi dengan mengilustrasikan mekanisme DPRD dalam menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat. “Mengenai hal ini, ada beberapa hal yang dilakukan oleh DPRD, seperti setiap Komisi mengunjungi dapil masing-masing. Bisa juga dengan melakukan reses, atau masyarakat dan lembaga sendiri yang menyurati dan melakukan audiensi dengan DPRD,” jelasnya.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto dan penyerahan cindera mata dari MPM-KM Universitas Adzkia kepada pihak DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dalam penutupan acara, Muhidi menyampaikan pesan serta harapannya kepada para mahasiswa. “Kami berharap ada yang adik-adik semua dapatkan dari kunjungan ini dan bisa diterapkan  di lingkungan masing-masing, dan jangan lupa untuk membagikan ilmunya dan terus berbuat baik,” tutup Muhidi.(St)

 

Padang Lintasmedianews.com 

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menjadi tamu dalam Podcast Haluan yang perdana kali, Di Kantor Haluan, Eks Lanud Tabing, Kota Padang, Jum'at (17/01/25).

Turut mendampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Solok, Heppy Dharmawan, Kabid IKP Dinas Kominfo Kota Solok, Alwa Dudi beserta jajaran.

Kedatangan Wako disambut langsung Pemimpin Umum Harian Haluan, Zul Efendi beserta jajaran.

Podcast itu membahas tentang rekam jejak positif H.Zul Elfian Umar selama dua periode menjadi Wali Kota Solok dan satu periode menjadi Wakil Wali Kota Solok.

Diharapkan dengan materi Podcast ini akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi pemimpin masa depan, masyarakat umumnya dan khususnya generasi muda.(T/K).

 

Solok Lintasmedianews.com

 Menindaklanjuti pertemuan dengan PLN Pusat di Jakarta beberapa waktu yang lalu (16/12/2025), Wakil Bupati Solok Jon Firman pandu didampingi oleh Sekda Medison mendatangi Kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Solok, Senin (13/01/2025).

 Kedatangan Wakil Bupati tersebut disambut langsung oleh Manejer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Solok Abdul Aziz beserta jajaran di Aula Indo Puti Jati PLN.

 Selain didampingi Sekda,  kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten I Syahrial, Asisten II Deni Prihatni, beberapa Kepala OPD, Kabag SDA Setda  serta Camat se-Kabupaten Solok.

Dalam sambutannya Abdul Aziz menyampaikan apresiasinya kepada Wakil Bupati Solok beserta jajaran yang telah bersedia berkunjung langsung ke Kantor PLN, guna menindaklanjuti percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Solok terkait kelistrikan. 

“Kami ucapkan selamat datang dan terimakasih kepada Pak Wakil Bupati Solok, Bapak Jon Firman Pandu beserta jajaran tim dari pemerintah daerah dengan formasi lengkap. Dan ini merupakan momen perdana Kepala Daerah yang langsung berkunjung guna memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok akan listrik,” ucapnya. 

Ia menambahkan, terkait proposal yang sudah disampaikan pihak Pemda ke Pusat, Pihak PLN Solok sudah mendapat arahan serta perintah untuk membantu memfasilitasi usulan- usulan yang telah disampaikan Bapak Wakil Bupati beserta jajaran. 

“Kami akan berkomitmen penuh untuk turut serta membantu pihak Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok akan kebutuhan listrik. Kami dari PLN UP3 Solok sangat berharap dari sekitar 1.304 titik kekurangan listrik yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Solok, insyaallah mudah-mudahan dapat terealisasi dan terlaksana pada tahun 2025 ini,” ucap Abdul Azis.

Menanggapi hal tersebut Wabup Jon Firman Pandu mengapresiasi respon yang telah diberikan oleh pihak PLN Cabang Solok. Pada pertemuan tersebut Jon Firman Pandu memaparkan secara garis besar apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Kabupaten Solok terutama yang masih belum terjangkau listrik. 


“Kami di sini ingin memastikan betul bagaimana nantinya masyarakat kami yang masih belum tersentuh akan listrik dapat terfasilitasi dengan baik. Mudah-Mudahan dengan adanya pertemuan ini, baik pihak Pemda maupun PLN dapat menyingkronkan data masyarakat yang membutuhkan listrik,” ucapnya. 

Ia menambahkan selaku perwakilan Kabupaten Solok, Ia berharap Pihak PLN nantinya dapat membantu dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan listrik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ke depan Wabup Jon Firman Pandu mengatakan pemerintah daerah akan selalu membangun komunikasi dan bersinergi baik dengan pihak PLN, Pemerintah Propinsi Sumbar, maupun Pemerintah Pusat untuk memastikan masyarakat Kabupaten Solok dapat merasakan fasilitas listrik sampai ke nagari-nagari yang masih belum tersentuh listrik. 

“Hari ini kami sampaikan data terkait kebutuhan akan layanan listrik masyarakat Kabupaten Solok, mohon nanti datanya divalidasi ke lapangan, dan mudah-mudahan data dan usulan yang kami berikan dapat terpenuhi. Semoga dengan adanya kerjasama dan kolaborasi antara pihak Pemda dengan PLN, kita secara bersama dapat memberikan pelayanan yang optimal akan kebutuhan listrik kepada masyarakat Kabupaten Solok,” tutupnya.(Karta)

 

Solok Kota. Lintasmedianews.com.

Wakil Walikota Solok, Dr.H.Ramadhani Kirana Putra Secara Resmi Membuka Kegiatan Turnament Futsal SMANTI CUP IV Tahun 2025 Bertempat Di Gor Alimin Sinapa.

Rabu (15/01/2025) Turut Hadir, Kacabdin Wilayah III Solok Raya, Kadispora Kota Solok, Kapolres, Dandim, Kepala Sekolah,Para Majelis Guru Serta Para Tamu Undangan Lainnya. 

Wawako dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada panitia SMANTI CUP IV Penyelenggara Pertandingan dan Seluruh Jajaran Para Penyelenggaraan Turnament.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Solok yang Juga Alumni SMA N 3 Kami Patut Menyampaikan Terima kasih, Kepada Adik-Adik Panitia Yang Telah Mempersiapkan Kegiatan Ini dengan Baik dan Semoga Acara Ini Dapat Berjalan Dengan Lancar", Ucap Wawako

Selanjutnya Wawako Mengungkapkan Antusiasmenya Terhadap Partisipasi Aktif Para Pelajar Dalam Turnamen Tersebut. Beliau Menekankan Pentingnya Olahraga Sebagai Sarana Pembentukan Karakter dan Kesehatan Bagi Generasi Muda.

"Turnamen ini Bukan Hanya Tentang Kompetisi, Tetapi juga Menjadi Wadah Untuk Memperkuat Persaudaraan Antar-pelajar, Kami berharap Kegiatan Semacam ini Dapat Memberikan Inspirasi Positif dan Meningkatkan Semangat Sportivitas di Kalangan Pemuda Kota Solok".

Turnamen Ini Juga Diharapkan Dapat Menjadi Ajang Pembinaan Bakat dan Deleksi untuk Melihat Potensi Atlet Futsal Berprestasi Yang Mungkin Dapat Mewakili Kota Solok Dalam Tingkat Yang Lebih Tinggi.(T/K)

 

SOLOKKOTA Lintasmedianews.com

Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar hadiri pelantikan pengurus IDI Cabang Kota Solok Periode 2024 -2027, Bertempat di Solok Primiere Hotel, Minggu (19/01/2025).

Turut hadir Pengurus IDI Pusat DR.dr Beni Satria, Sekretaris IDI Wilayah Sumatera Barat DR. dr Sukri Rahman, Ketua-Ketua IDI Cabang di Seluruh Sumatera Barat, Seluruh Pengurus IDI Cabang Kota Solok dan Anggota IDI Cabang Kota Solok.

Wako Solok mengucapkan selamat dilantik dr. Igusti Made Afridoni Aradita sebagai Ketua Pengurus IDI Cabang Kota Solok Periode 2024-2027 beserta seluruh pengurus, selamat mengemban tugas baru semoga amanah dan tetap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Solok jadikan Kota Beras Serambi Madinah Berkah, Maju dan Sejahtera ini sebagai Kota Sehat dan menjadi acuan bagi daerah lain dan IDI cabang - cabang lain baik di Wilayah Sumatera Barat maupun Nasional. "ucap Wako

Wako juga mengucapkan terimakasih juga kepada dr. Helwi Nofira sebagai Ketua pengurus IDI Cabang Kota Solok periode sebelumnya beserta Anggota atas dedikasinya selama 2 Periode ini semoga apa yang dikerjakan selama ini menjadi amal Jariyah, dan juga banyak penghargaan yang diperoleh oleh dr Helwi semoga bermanfaat untuk masyarakat Kota Solok, dan Wako juga mengingatkan bagi pengurus baru dan lama tetaplah saling kerjasama agar apa yang kita inginkan tercapai dengan maksimal nantinya.(T/K)

 

SOLOKKOTA Lintasmedianews.com

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar mengikuti Musyawarah Daerah (Musda) Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (KAGAMA) Sumatera Barat di Balairung 99, Rumah Dinas Walikota Solok, Sabtu (18/01/25).

Turut hadir, Ketua TP PKK Kota Solok, Ny.Zulmiyetti Zul Elfian Umar, Asisten II Sekda Kota Solok, Jefrizal, Kepala OPD lingkup Pemko Solok beserta Bapak dan Ibuk KAGAMA Sumatera Barat.

Wako Zul Elfian Umar dalam sambutannya mengucapkan selamat datang di Kota Solok Kota Beras Serambi Madinah. Terimakasih atas kesediaan kita bersama mengayunkan tangan, melangkahkan kaki dan menyediakan waktu untuk hadir dalam Musyawarah Daerah (Musda) ini. Terakhir kali KAGAMA melakukan Musda Tahun 2014 di Semen Padang.

Mudah-mudahan siap Musda ini akan ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, minimal silaturrahmi yang merupakan hal yang sangat dianjurkan Allah SWT.

" Mari kita salurkan pikiran-pikiran yang akan kita lakukan kedepannya, semoga kedepan akan lebih banyak yang dapat kita lakukan untuk keluarga KAGAMA, serta untuk masyarakat," ajak Wako.(T/K)

 

Padang Lintasmedianews.com 

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menjadi tamu dalam Podcast Haluan yang perdana kali, Di Kantor Haluan, Eks Lanud Tabing, Kota Padang, Jum'at (17/01/25).

Turut mendampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Solok, Heppy Dharmawan, Kabid IKP Dinas Kominfo Kota Solok, Alwa Dudi beserta jajaran.

Kedatangan Wako disambut langsung Pemimpin Umum Harian Haluan, Zul Efendi beserta jajaran.

Podcast itu membahas tentang rekam jejak positif H.Zul Elfian Umar selama dua periode menjadi Wali Kota Solok dan satu periode menjadi Wakil Wali Kota Solok.

Diharapkan dengan materi Podcast ini akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi pemimpin masa depan, masyarakat umumnya dan khususnya generasi muda.(T/K).

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.