PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang terus menunjukkan komitmennya dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana dengan menggelar sosialisasi Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas. Kegiatan yang berlangsung di Club House Lapangan Golf PT Semen Padang ini diadakan bersama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Repbulik Indonesia, Rabu (16/10/2024).

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk pejabat lokal, tokoh masyarakat, dan komunitas terkait, serta dua penerima manfaat dari program perlindungan ini. Sosialisasi dibuka oleh Direktur Utama PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, yang menegaskan pentingnya peran perusahaan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di bidang hukum dan tata kelola.

“Melalui program ini, PT Semen Padang berupaya memperkuat komunitas untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, damai dan memberikan akses keadilan bagi semua,” ujar Indrieffouny. 

Ia juga menambahkan bahwa perusahaan tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga mengajak komunitas di sekitar untuk menjadi mitra aktif dalam upaya perlindungan saksi dan korban.

Selain sosialisasi, PT Semen Padang yang merupakan bagian dari SIG turut memberikan bantuan langsung kepada dua penerima program berupa modal usaha serta perlengkapan pendidikan, sebagai bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap pemulihan korban tindak pidana.

Ketua LPSK Republik Indonesia Brigjen Pol (Purn) Achmadi menyampaikan apresiasi kepada PT Semen Padang atas inisiatif yang dinilainya sebagai langkah inspiratif bagi institusi lain. “Kerja sama dengan PT Semen Padang menjadi bukti bahwa perlindungan saksi dan korban membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z Lubis, menekankan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban tindak pidana di Sumatera Barat.

Salah satu peserta Endi Mustafa mengaku bersyukur bisa ikut dalam kegiatan sosialisasi yang digelar oleh PT Semen Padang. Menurutnya, dengan adanya sosialisasi ini, dirinya bisa mengetahui apa saja hak atau bentuk perlindungan oleh LPSK jika menjadi saksi atau korban.

"Banyak program yang disampaikan oleh pihak LPSK, dan kami berterima kasih kegiatan seperti ini dilaksanakan oleh PT Semen Padang," kata Ketua LPM Kelurahan Indarung ini.

Sebelumnya, pada Juni 2024, PT Semen Padang dan LPSK telah menandatangani MoU sebagai dasar untuk meningkatkan sinergi dalam layanan perlindungan saksi dan korban. Melalui kolaborasi ini, PT Semen Padang diharapkan dapat terus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.(*)

Solok. Lintasmedianews com.

Anggota DPRD Kabupaten Solok, Trio Karno Vivo melakukan Reses perdana di Mushalla Nurul Huda, Jorong Ujung Ladang, Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Rabu (16/10/2024).

Reses itu dilaksanakan guna menampung aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) dua (2). Momen tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat dan warga masyarakat setempat

Dalam kegiatan itu, melalui anggota DPRD terpilih Trio Karno Vivo warga masyarakat mengharapkan untuk memperjuangkan pembangunan jalan utama ke Jorong Ujung Ladang, yang telah sangat memprihatikan dan sangat rawan terhadap kecelakaan bagi pengendara.

“Kami sangat berharap terhadap perbaikan kondisi jalan ke Jorong Ujung Ladang, karena sangat memperihatinkan sekali,” ujarnya.

Kondisi itu membuat kekhawatiran seluruh masyarakat Jorong Ujung Ladang yang lalu lalang dalam memenuhi kebutuhan harian. “Dengan kondisi jalan utama dan pinggiran (Beren) jalan tersebut yang belum dibangun, kami mengharapkan pembangunan ini,”katanya.

Dalam Reses ini kami dari masyarakat ujung Ladang Nagari Sumani ini, juga mengharapkan adanya jalan-jalan usaha tani. “Karena hal itu adalah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat Jorong Ujung Ladang, karena warga disini mayoritas adalah petani,”ujarnya.

Selain itu, juga pembangunan irigasi juga diharapkan oleh masyarakat Jorong Ujung Ladang guna memenuhi, dan memperlancar kebutuhan air untuk persawahan masyarakat setempat.

Kami dari masyarakat setempat juga bersepakat untuk mendukung sepenuhnya program-program yang diperjuangkan oleh Trio Karno Vivo, yang akan menjadi program Pemkab Solok yang notabenenya untuk kemajuan Nagari Koto Sani.

Menanggapi usulan warga Jorong itu, Anggota DPRD Kabupaten Solok Trio Karno Vivo menyatakan sejumlah aspirasi dari seluruh masyarakat Jorong Ujung Ladang Nagari Koto Sani, dirinya siap untuk mengusulkan langsung ke Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Solok.

Dalam reses itu, Trio Karno Vivo siap menampung seluruh aspirasi dari berbagai unsur masyarakat daerah ini Termasuk usulan bagi Kelompok Kesenian, Perguruan Silek Pincuran Sati, dan BKMT.

“Saya siap memperjuangkannya,”tegas Trio Karno Vivo. ( Karta )

SOLOK KOTA Lintasmedianews.com

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menerima kedatangan Katim Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Solok, Irwan Suhandra dalam rangka mengisi kegiatan PASAN (Podcast Solok  Anti Narkoba) terkait Penerapan Program P4GN di Kota Solok, di Ruang Kerja Wako Solok, Selasa (15/10/24).

Dalam Podcast itu, Wako menjawab beberapa pertanyaan dari BNN Solok diantaranya 

1. Apakah Upaya kongkrit yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba? 

2. Apa yang menjadi kendala atau hambatan Pemerintah Kota Solok dalam Penanggulangan, penyalahgunaan Narkoba?

3. Apakah Keberadaan BNN sangat membantu dalam upaya P4GN di Kota Solok?

4. Kedepan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok dalam upaya P4GN?.

Wako Zul Elfian Umar menjelaskan, upaya konkrit yang dilakukan dalam penanggulangan narkoba di Kota Solok, dimana Pemerintah Kota Solok melalui Program/Kegiatan OPD Teknis yakni Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok membentuk Satgas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika (P4GN & PN) pada tahun 2022 - 2023 di 13 Kelurahan Kota Solok yang beranggotakan 2 orang di masing-masing kelurahan yang bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang P4GN.

Hal ini sebagaimana implementasi dari Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN 2020-2024. 

Adapun tugas dari satgas P4GN Ialah membantu kepala daerah dalam melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan P4GN dan Obat Bahan Berbahaya Kelurahan.

Melaksanakan pemutusan jaringan P4GN dan Obat Bahan Berbahaya, Psikotropika Prekursor dan Bahan adiktif lainnya serta melaksanakan tugas P4GN dan Obat Bahan Berbahaya Kota Solok berkoordinasi dengan Badan Narkotika Kota Solok pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selanjutnya, pembentukan Tim Terpadu P4GN Kota Solok pada Tahun 2022-2023 sebagai Implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN, bertugas menyusun rencana aksi daerah P4GN & PN dan prekursor narkotika di daerah Kota Solok, Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN & PN di daerah Kota Solok, dan menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah Kota Solok

Pemko Solok juga melaksanaan kegiatan sosialisasi P4GN di 13 Kelurahan Kota Solok dengan peserta Ninik Mamak, Tokoh Masyarakat, Bundo Kanduang, Pemuda, Masyarakat dan Satgas P4GN pada tahun 2022 sampai 2023.

Tidak hanya itu, Pemko Solok juga berkoordinasi dengan BNN Kabupaten Solok dan Polres Solok Kota dalam rangka Pengawasan P4GN hingga pemberian Reward kepada jajaran Sat.Narkoba Polres Solok Kota dalam rangka Pengawasan P4GN apabila berhasil menangani kasus penangkapan terhadap Bandar Narkoba di wilayah Kota Solok serta pemberian dana hibah kepada BNN Kabupaten Solok pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung kegiatan P4GN di Kota Solok.

Lebih lanjut wako menjelaskan, kendala saat ini yang terjadi yakni masyarakat belum mau terbuka apabila ada anggota keluarganya membutuhkan Rehabilitasi Medis dan Sosial padahal ini dapat difasilitasi oleh BNN Kabupaten Solok.

Keberadaan BNN sebagai lembaga nonstruktural Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesa Nomor 17 Tahun 2002.

" BNN sangat siginifikan dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) hal ini dapat membantu memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pemberantasan Narkoba baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia BNN juga merupakan ujung tombak dalam percepatan pelaksanaan kegiatan P4GN dengan berkerjasama dengan Pihak Kepolisian setempat untuk saat ini Pemerintah Kota Solok dalam rangka Percepatan P4GN berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pihak BNN Kabupaten Solok," jelas wako.

Kedepan, Pemko Solok akan menunggu petunjuk atau regulasi terbaru melalui Inpres untuk Rencana Aksi Nasional berikutnya seiring terjadinya pergantian Presiden untuk masa jabatan 5 Tahun Kedepan 2024-2029. 

Pada APBD Tahun 2025 melalui program/kegiatan Kesbangpol Kota Solok kita akan tetap melaksanakan Sosialisasi P4GN, Pembentukan Timdu P4GN, dan pemberian reward kepada Sat Narkoba Polres Solok Kota, dan pemberian dana hibah ke BNN Kabupaten Solok.

" Kota Solok kedepannya juga akan mendirikan BNN Kota Solok dalam percepatan kegiatan P4GN," tutup wako.( T/K)

Pemerintah Kota Solok gelar rapat koordinasi bertempat di Akmal Room yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si, Rabu (16/10/2024).

Turut hadir, Sekretaris Daerah Kota Solok Syaiful A, para Asisten, staf ahli, seluruh kepala OPD, dan Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si dalam arahannya meminta kepada seluruh OPD untuk mengevaluasi kinerja selama ini, serta menjaga ketertiban, kenyamanan, serta kota yang indah dilihat. “Mari kita jadikan Kota Solok kota yang indah, tertib dan nyaman, “Small, But beautifull”, sebut Wako.(T/K)

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padang laksanakan agenda kegiatan reses masa sidang I tahun 2024 terhitung selama lima hari yang dilaksanakan sejak tanggal 11 hingga 15 Oktober 2024.

Ketua DPRD Kota Padang H.Muharlion,S.Pd selama pelaksanaan agenda kegiatan reses masa sidang I tahun 2024 ini turun langsung ketengah masyarakatnya pada tujuh lokasi yang berbeda di Dapil Koto Tangah Kota Padang.

Pada hari pertama reses , Jum'at (11/20/2024 ), Ketua DPRD Kota Padang H.Muharlion laksanakan reses bersilaturahmi sekaligus jaring aspirasi masyarakat Komplek Filano RW 18 Kelurahan Parupuk Tabing.

Pada hari kedua Sabtu (12/10/2024) di Komplek Mega Permai I Blok C RT 05 RW 05 Kelurahan Padang Sarai. Di hari yang sama, kegiatan reses selanjutnya jaring aspirasi masyarakat Komplek Bunda Permai Kelurahan Batipuh Panjang

Pada hari ketiga, Minggu (13/10/2024) di RT 02 RW 12 Kelurahan Bungo Pasang. Dilanjutkan di RW 4 Komplek Singgalang Kelurahan Batang Kabung Ganting.

Kemudian reses pada hari keempat, Senin (14/10/2024) jaring aspirasi masyarakat di Komplek Karya I Kelurahan Batang Kabung Ganting.Dan terakhir Selasa (15/10/2024) silahturahmi dan jaring aspirasi masyarakat Komplek Bumi Lubuk Buaya Indah RT 01 RW 19 Kelurahan Lubuk Buaya.

Ketua DPRD Kota Padang H.Muharlion menyampaikan pada reses I tahun 2024, yang sudah dilakukan selama lima hari dibeberapa tempat di Koto Tangah.

Dari berbagai aspirasi masyarakat yang kita terima seperti, pertama tetap usulan masyarakat untuk pembangunan mengenai jalan lingkungan, drainase,pembangunan  sarana ibadah seperti masjid dan musholla.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudian bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja,seperti banyak terjadi tawuran.Juga tentang pembangunan di dunia pendidikan. 

Karena saat ini masih ada di beberapa daerah yang menjadi zona blank. Dimana disana tidak ada sekolah tingkat SMA,sehingga anak-anak mereka tidak bisa bersekolah masuk SMA maupun SMP Negeri.

Ini yang mereka usulkan,menjadi masukan dan kedepan menjadi bahan pertimbangan bagi kita untuk kemajuan pembangunan kota ini kedepan.

"Selain itu Muharlion juga mengatakan bahwa di Lubuk Buaya ini merupakan sumber suara kita, hampir 1700 hingga 1800 suara pemilihan pada Pileg untuk kita dari daerah Lubuk Buaya ini," ungkap Muharlion usai laksanakan kegiatan reses I tahun 2024 di hari terakhir pada Selasa (15/10/2024) malam bersilaturahmi sekaligus jaring aspirasi masyarakat di Komplek Bumi Lubuk Buaya Indah RT 01 RW 19 Kelurahan Lubuk Buaya.

Maka untuk wilayah Lubuk Buaya ini menjadi prioritas untuk pembangunan,arah pokok pokok pikiran kita untuk pembangunan baik untuk lima tahun kedepan. Kemudian termasuk juga di Lubuk Buaya ini adalah  wilayah yang memang juga sering kebanjiran. 

Kemudian untuk kantor Lurah Buaya ini sudah harus representatif. Karena jumlah penduduknya di Lubuk Buaya ini yang terbanyak se Koto Tangah. Sementara kantor lurah Lubuk Buaya saat tidak representatif dan kecil sekali. Ini harus jadi prioritas. Karena di kelurahan - kelurahan lain sudah dibangun, sudah representatif.

'Kalau bisa kita mengusulkan di tahun 2026 sudah dibangun. Perencanaan di 2025 dan pembangunannya di 2026.Karena lokasi tanahnya juga sudah ada,dari tanah aset Pemko Padang juga," ungkap Muharlion.(bim)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi kembali menyalurkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Selasa (15/10). Bantuan yang disalurkan melalui kelurahan tersebut merupakan bantuan tahap III tahun 2024. 

Beras CPP yang disalurkan pada bulan oktober ini diberikan pada 4876 KK di Bukittinggi, dimana satu KK mendapat 10 kg beras, sehingga total penyaluran bantuan beras untuk Bukittinggi sebanyak 48,76 ton.

Diketahui, bantuan beras CPP ini dilaksanakan satu kali dalam dua bulan. Penerima merupakan warga yang masuk data P2KE dari pemerintah pusat. Penyerahan dilakukan secara bertahap di kantor lurah masing masing kelurahan.  

Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pihak terkait guna memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. Sehingga kebutuhan pokok warga yang masuk kategori membutuhkan itu dapat terpenuhi. Untuk itu, Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam menginstruksikan, agar data penerima bantuan beras CPP dapat terus di update. 

Saat meninjau ruangan yang ada di kantor Kelurahan BCKR, Pjs Wali Kota memberikan   apresiasi sekaligus berpesan untuk memelihara kebersihan dan merawat aset kantor. 

Ia meminta pada petugas pelayanan di Kelurahan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta tanpa diskriminasi. "Terapkan budaya pelayanan 5S: senyum, sapa, salam, sopan dan santun, dalam melayani warga" ujar Hani menambahkan. (Sandra)

Dalam upaya meningkatkan sistem keamanan dan pengelolaan Objek Vital Nasional (Obvitnas), Tim Auditor Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) dari Direktorat Pengamanan Objek Vital Baharkam Polri melakukan audit Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di PT Semen Padang, Selasa (15/10/2024).

Tim yang dipimpin langsung Direktur Penpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen. Pol. Suhendri itu terdiri dari Kombes. Pol.Ardian Nurinta (Dirpamobvit Polda Sumbar), Kombes.Pol. Erwin Rachmat (Ketua Tim), AKBP Afrizal Syah (anggota), Andy Mulyadi (anggota), Mahmur (anggota), Novy Noer Yustisia (anggota), AKBP Sumintak (pendamping tim dari Polda Sumbar), AKP Iwan Ariyadi (pendamping tim dari Polda Sumbar), dan Brigadir Pol. Mega Silvia Sari (pendamping tim dari Polda Sumbar).

Mereka diterima Direktur Utama PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, Direktur Keuangan & Umum Oktoweri, serta sejumlah staf pimpinan, di antaranya, Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan, Iskandar Z Lubis, Kepala Departemen Internal, Audit Mareza Harlan, Kepala Unit Keamanan, AKBP Firdaus ZN, dan Kepala Unit Sistem Manajemen, Nelvi Irawati.

Direktur Utama PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, mengucapkan selamat datang kepada tim Auditor SMP yang dipimpin Brigjen. Pol. Suhendri. Selama melakukan audit Wasdal SMP yang digelar 15-17 Oktober 2024, PT Semen Padang siap untuk mendampingi para auditor, baik dalam menyiapkan segala hal yang dibutuhkan dan lain sebagainya, agar kegiatan audit dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana.

Orang nomor satu di perusahaan semen yang telah berusia satu abad lebih itu juga menyampaikan bahwa PT Semen Padang telah menerapkan SMP sejak tahun 2012, mengacu pada standar penilaian yang ditetapkan dalam Perkap Nomor 24 Tahun 2007. Seiring dengan implementasi Perpol Nomor 7 Tahun 2019, perusahaan juga telah memperbarui sertifikat SMP pada tahun 2022.

Menurutnya, penerapan SMP sangat penting bagi PT Semen Padang yang merupakan bagian dari SIG untuk menciptakan sistem pengamanan yang efektif, menjaga aset sebagai Obvitnas, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman serta produktif, demi tercapainya target perusahaan. Dan, tentunya dengan melibatkan integrasi seluruh pihak.

Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen. Pol. Suhendri, menyampaikan bahwa secara pribadi dirinya sudah tiga kali berkunjung ke PT Semen Padang, dan itu terkait implementasi SMP. Kunjungan pertama pada tahun 2021, diikuti dengan kunjungan kedua pada tahun 2022 untuk mengklarifikasi implementasi SMP.

“Kunjungan kali ini adalah untuk audit Waspadal SMP. Sebagai orang Minang, saya sangat tertantang untuk melihat sejauh mana implementasi SMP di PT Semen Padang ini,” kata Suhendri.

Lulusan Akpol 1993 itu menekankan pentingnya kolaborasi antara Polri dan pengelola Obvitnas dalam menjaga keamanan dan pengamanan, mengingat bahwa tugas pengamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi juga pengelola Obvitnas. Dan, itu diatur dalam Kepres Nomor 63 Tahun 2004.

“Masih belum banyak yang mengimplementasikan SMP ini, bahkan tidak sampai 5%. Nah, untuk di group SIG, baru PT Semen Padang yang sudah mengimplementasikannya. Selaku orang minang, saya sangat bangga sekali dengan PT Semen Padang yang telah mengimplementasikan SMP berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2019,” bebernya.

Dalam audit Wasdal ini, sebutnya, tim auditor juga akan melakukan skoring terhadap sejauh mana PT Semen Padang mengimplementasikan SMP. Ini tujuannya, agar PT Semen Padang maupun Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, bisa mengetahui perkembangan dari implementasi SMP tersebut. “Apakah ada peningkatan atau pun sebaliknya? Kami harapkan skor-nya lebih bagus dari sebelumnya,” ujar Suhendri.

Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z Lubis, menyampaikan latar belakang dari audit Wasdal SMP ini. Selain sebagai salah satu persyaratan yang tertuang dalam Perpol nomor 7 Tahun 2019, audit ini juga bertujuan sebagai monitoring terhadap konsistensi implementasi SMP di PT Semen Padang.

“Pelaksanaan audit Wasdal SMP ini meliputi semua elemen yang ada di lingkungan PT Semen Padang. Mulai dari komitmen dan kebijakan pengamanan, pola pengamanan, konfigurasi pengamanan, standar kemampuan pelaksana pengamanan, hingga monitoring dan evaluasi SMP,” kata Iskandar. (Rls)