Solok Kota. Lintaedianews.com.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Solok, mengadakan pembinaan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana di Aula Kantor Lurah KTK pada Kamis, (10 /10).

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Solok yang diwakili oleh Ketua Pokja IV, Eli Umar Rivai menyampaikan pembinaan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana ini untuk membentuk masyarakat dan keluarga yang mampu menolong diri sendiri dan berperan aktif dalam berbagai hal, seperti mewujudkan kesehatan, menjaga kelestarian lingkungan hidup, membuat perencanaan sehat, menghadapi berbagai bencana.

Eli melanjutkan, gerakan PKK keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana merupakan inisiasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah yang meliputi peningkatan kesehatan lingkungan dan perencanaan sehat dengan mengedepankan pelaksanaan 4 (empat) program utama sebagai gerakan bidang kesehatan keluarga dan lingkungan.

“Maksud dari gerakan PKK keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana adalah peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kelestarian lingkungan hidup, peningkatan perencanaan sehat untuk menjadikan individu keluarga dan masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri serta berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan dan perencanaan dari aspek fisik manusia maupun lingkungannya. Namun demikian PKK tidak dapat bergerak sendiri, diperlukan sinergi dan kerja sama dari seluruh stakeholder untuk meysukseskannya" jelas nya.

Pada pembinaan ini Sekretaris Pokja IV TP-PKK Kota Solok, Amelia Mirani Dewinta, juga menjelaskan berbagai aspek dalam keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana, mulai dari evaluasi program, strategi pelaksanaan program serta pengelolaan sumber daya.

Rani juga memberikan semangat kepada seluruh kader PKK agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

" Dengan pembinaan hari ini, anggota dan kader PKK diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengerti hidup sehat dan yang harus dipersiapkan dalam menghadapi keadaan darurat atau bencana. Semoga ini membawa kita menjadi kota yang sehat, tanggap dan tangguh terhadap bencana," tutup Amelia Mirani.

Acara dihadiri oleh pengurus Pokja IV TP-PKK Kota Solok, Kasi Kesra Kelurahan KTK, Ketua TP-PKK Kelurahan KTK beserta pengurus TP-PKK Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan KTK Khusus Bidang Pokja IV, dan kader PKK Kelurahan KTK ( T/K)

Solok  Lintasmedianews.com.

Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison menerima rombongan study tiru Kabupaten Rokan Hulu Riau yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Muhammad Zaki di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Arosuka, Jum’at (04/10/24).

Turut hadir, Inspektur Daerah Kabupaten Solok, Dery Akmal, Kepala BKD Kabupaten Solok, Indra Gusnadi, Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Solok, Kepala OPD Kabupaten Rokan Hulu beserta jajaran study tiru Kabupaten Rokan Hulu.

Kunjunga itu dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengalaman bagi tim TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) Kabupaten Rokan Hulu terhadap pengelolaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian akibat pengelolaan keuangan negara/daerah yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Muhammad Zaki mengatakan, rombongan melaksanakan study tiru terkait dengan pengelolaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang disarankan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, salah satunya adalah ke Kabupaten Solok.

” Dengan kunjungan ini diharapkan banyak hal yang kami pelajari dari Kabupaten Solok serta mendapatkan ilmu yang lebih sehingga bisa diterapkan di Kabupaten Rokan Hulu,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison menyebutkan, kedatangan rombongan dari Riau ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami di Kabupaten Solok, karena salah satu program unggulan kita adalah sektor Pariwisata.

Dari yang kita ketahui Bapak/Ibu rombongan menginap di salah satu penginapan yang ada di sini, kami berharap semoga mendapatkan kesan yang baik selama berada disini.

Terkait pelaksanaan tuntutan ganti rugi baik terhadap temuan-temuan BPK terutama yang ada di Kabupaten Solok, pada tahun ini tingkat penyelesaiannya sudah mencapai 82,17%.

Untuk kebijakan kita menindaklanjuti temuan-temuan BPK di tahun berjalan maupun piutang-piutang daerah yang sudah ada dalam waktu cukup lama di Kabupaten Solok kita selalu benahi secara berkelanjutan.

Dalam hal ini Kabupaten Solok menjalin MoU bersama Kejaksaan Negeri Solok, tepatnya di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Hal ini dapat dilaksanakan karena saat ini kejaksaan tidak hanya bertujuan guna penegakan hukum namun juga guna pengembalian kerugian negara, sehingga hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi di Kabupaten Solok.

” Inspektorat daerah kita cukup proaktif berkoordinasi dalam mengingatkan setiap ASN yang belum menindaklanjuti LHP dari BPK, dan secara rutin melakukan rapat terhadap tindak lanjut temuan BPK tersebut,” terang Sekda.

Inspektur Daerah Kabupaten Solok, Dery Akmal menjelaskan, dari Tahun 2021 sampai sekarang pengembalian kerugian Negara, Daerah dan Nagari yaitu pada Tahun 2021 sebesar Rp. 3,7 milyar, 2022 sebesar Rp. 3,5 milyar, 2023 sebesar Rp.10,2 milyar, dan pada tahun 2024 hingga bulan ini sudah terhitung Rp. 2,6 milyar.

Penyelesaian tindak lanjut BPK pada tahun 2021 sebesar 66,16%, tahun 2022 meningkat jadi 70,1%, tahun 2023 meningkat jadi 77,4% dan terakhir pada semester satu tahun 2024 meningkat lagi menjadi 82,17% dan Insyallah target kami di semester 2 2024 ini bisa mencapai 85%.

Upaya yang dilakukan untuk penegakkan tindak lanjut temuan BPK ini yakni pemantauan tindak lanjut tiap bulannya.

” Inspektorat harus lebih pro aktif kepada opd maupun asn yang ada di opd untuk melakukan koordinasi yang lebih berorientasi melalui pembinaan tidak hanya sekedar memberikan teguran,” tutupnya.(karta)

Solok. Lintasmedianews.com 

Sesuai arahan pimpinan untuk absensi apel setiap Senin untuk mengumpulkan ke BKPSDM, semoga kedisiplinan kita para ASN dan THL meningkat dari sebelumnya.

Hal itu dikatakan oleh Ricky Carnova, S.STP, M,Si selaku Pembina Apel Pagi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Solok, Senin (7/10/2024) di Lapangan Kantor Bupati Solok.

Tampak hadir mengikuti Apel Pagi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, S.Sos, M.Si, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Safrudin, S.Sos, M.Si, Asisten I, Drs. Syahrial, MM, Asisten lll, Editiawarman, S.Sos, M.Si, Kepala Disdukcapil Sebagai Pembina Apel, Ricky Carnova, S.STP, M.Si, Ketua Bawaslu Kabupaten Solok, Titony Tanjung, Kepala OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok, Para ASN dan THL di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok.

Lebih lanjut dikatakan Ricky, terkait dengan kebersihan kantor dan juga beberapa waktu lalu Bapak Pjs Bupati Solok sudah memberi contoh kepada kita semua untuk secara bersama menjaga kebersihan lingkungan kantor kita masing-masing, hal ini akan memberikan dampak positif baik dari segi estetika, kebersihan maupun kenyamanan kita dalam bertugas terutama dalam melayani masyarakat.

“Memasuki triwulan yang keempat ini, sembari kita menunggu evaluasi provinsi APBD perubahan 2024, kita berharap kepada seluruh pelaksanaan kegiatan untuk mempersiapkan rencana kerja dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita di tahun 2024, jangan terjadi lagi adanya penumpukan-penumpukan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Desember ini,” kata Ricky.

Terkait Disdukcapil, saat ini sudah banyak inovasi- inovasi yang kita lahirkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, seperti marawa nagari, kerjasama dengan PT. POS, dan dalam tahun ini untuk cetak KTP yang rusak maupun hilang di wilayah selatan Kabupaten Solok sudah bisa dilaksanakan di Kantor Camat Lembah Gumanti, tanpa harus ke Disdukcapil, kita juga akan merencanakan proses pencetakan KTP di Mal Pelayanan Publik, dan tahun 2025 mendatang akan kita upayakan hal yang sama bisa terlaksana di Kantor Camat Singkarak.

Sementara itu, Ketua Bawaslu, Titony Tanjung dalam kesempatan nya menyampaikan hal terkait netralitas ASN.

“Hari ini merupakan suatu kehormatan bagi kami Bawaslu diundang dalam kegiatan Apel dalam rangka menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan netralitas asn dalam pemilihan tahun 2024,” ucapnya.

Dikatakan nya, perlu kita sampaikan kepada semua ASN tentang Netralitas ASN itu regulasi yang mengatur netralitas ASN adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 2 jelas dikatakan ASN itu harus netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Bapak Ibu silahkan berpedoman kepada aturan tersebut, agar terhindar dari masalah hukum maupun kode etik ASN selama masa kampanye pilkada ini.

“Bapak Ibu ASN mempunyai hak politik/hak pilih dan itu bisa digunakan nanti saat pencoblosan, Bapak dan Ibu ASN dilarang mempengaruhi siapapun untuk memilih salah satu Pasangan Calon (Paslon) baik itu Bupati maupun Gubernur,” ungkapnya.

Sebagai pelayan publik harus menjadi teladan bagi masyarakat kita dalam menyikapi masa kampanye ini. Kita tidak boleh mengumbar atau mempresentasikan yang mengarahkan kita kepada upaya-upaya untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon.

“Di Bawaslu sendiri kami mempunyai tim cyber yang tugasnya melacak dan memantau akun media sosial milik bapak/ibu sekalian. Kami imbau untuk berhati-hati dalam bermedia sosial, kami juga memantau aktivitas media sosial milik para Paslon, dan kami akan perhatikan siapa saja yang me like postingan-postingan yang diunggah oleh calon tersebut,” imbuhnya.

Penting juga kami sampaikan kepada kita semua tentunya kami berharap di Bawaslu tidak ada lagi laporan-laporan yang masuk atau temuan-temuan Bawaslu terkait Netralitas ASN. Bagi para ASN yang masih belum mengetahui informasi terkait Netralitas ASN, maka hari ini sudah kami sampaikan dan sosialisasikan di hadapan Bapak-Ibu sekalian, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak memahami terkait Netralitas ASN tersebut.

“Mari sama – sama kita jaga kondusifitas selama masa kampanye ini, siapapun yang nantinya terpilih sebagai Bupati/Wakil Bupati maupun Gubernur/ Wakil Gubernur, itulah pasangan terbaik yang diberi amanat dan kepercayaan oleh masyarakat kita, terutama di Kabupaten Solok,” ajaknya.( Karta )

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Jalan Sudirman Kota Bukittinggi yang  sebelumnya merupakan kewenangan dan pengelolaannya berada pada pemerintah pusat kini diserahkan pengelolaanya ke pemerintah kota. Proses serah terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR Tahun 2024 tersebut dilaksanakan di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis (10/10)

Mentri PUPR RI, Basuki Hadimuljono menjelaskan, kali ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR kepada Pemerintah Daerah, Yayasan, dan Perguruan Tinggi. Selain itu juga diserahkan alih status penggunaan BMN kepada kementerian/lembaga dengab total hibah BMN kali ini sebesar Rp19,26 triliun.

Sementara itu, Pjs. Wali Kota Bukittinggi H. Hani Syopiar Rustam, didampingi Kepala Dinas PUPR Rahmat AE menyampaikan, Pemerintah Kota Bukittinggi mengapresiasi Kementrian Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, atas hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa jalan nasional pada Jalan Sudirman Kota Bukittinggi, untuk tahun perolehan 2009. Dimana nilai perolehan dari hibah BMN ini berjumlah Rp 93.933.167.628,-.

Dikatakannya bahwa Hibah BMN tersebut  tentu akan menunjang perkembangan Kota Bukittinggi sebagai pusat perdagangan dan destinasi wisata di Sumatra Barat. Menurutnya, serah terima aset merupakan bentuk nyata dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. 

Dalam kesempatan yang sama, Mentri Keuangan RI, Sri Mulyani menerangkan, Kementerian PUPR dengan Kementerian Keuangan terus bersinergi membangun Indonesia secara berkelanjutan secara transparan, akuntablel dan bersih. Hal itu untuk mendukung dan membantu pembangunan di Indonesia secara berkelanjutan. Ia menilai Kementrian PUPR merupakan salah satu kementrian yang baik dalam pengelolaan keuangan dan asetnya. Proses hibah akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar rapat koordinasi terkait upaya penurunan angka stunting di Bukittinggi. Rapat yang dipimpin Pjs Wali Kota itu dilaksanakan di Bukittinggi Command Center, Jumat (11/10). 

Berdasarkan data dari elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) angka prevalensi stunting Bukittinggi per Agustus 2024 berada pada 10,3 persen. Angka tersebut sesuai dengan target RPJMN yaitu di bawah 14 persen.

Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam mengatakan, harus ada data yang kongkrit terhadap persoalan stunting dan bagaimana upaya penurunan angka prevalensinya. Untuk itu Ia meminta dinas kesehatan untuk mendampingi pihak ketiga dalam setiap proses penimbangan anak, karena harus ada cross check ulang terkait data yang diambil dan diupload ke kementrian. 

Berbagai upaya untuk menurunkan prevalensi stunting di Bukittinggi yang telah dilakukan diantaranya, pemberian imunisasi pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil dan balita, monitoring pertumbuhan balita di posyandu pada sasaran 1000 HPK.

Menurut Hani, untuk menyusun strategi yang bijak agar upaya pencegahan stunting dapat dilakukan dengan maksimal, diperlukan koordinasi antara Dinkes, DP3APPKB serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (Sandra)

Bawaslu Padang Pariaman

Lubuk Alung - Lintasmedianews.com

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengelar Rapat Koordinasi " Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu",Bagi Panwascam Sekabupaten Padang Pariaman di gelar Minang Jaya Hotel Lubuk Alung pada Sabtu, 11Oktober 2024

Rapat Koordinasi dibuka lansung oleh Ketua Bawaslu Azuwar Mardin SE, Ia memaparkan tugas pengawas Pemilu, kepada masing-masing Koordinasi Devi di 17 Kecamatan yang ada di Padang Pariaman, banyak hal yang harus kita selesaikan  seperti memvalitkan akan data pemilih, termasuk pengawasan yang maksimal. 

Dan ada pula pengawasan yang tidak  punya STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan ) dari Kepolisi, ini sangat rawan kejadian dilapangan. Inilah yang menjadi tugas dan tantangan, yang harus diawasi oleh HP2H dituntut penwasan yang maksimal ungknya. 

Ditambahkannya kepada para yang bertugas di TPS nanti benar-benarlah tinjukan perkerjaan pada sebuah tanggung jawab dan amanah dalam bekerja, jagan hanya datang pada pendaftaran awal saja, dan nanti datang kembali pada saat penghitungan suara di mulai, itu tidak boleh dilakukan, kerena kita dituntut dengan tanggung jawab pengawasan dalam bekerja katanya

Perlu di himbau kepada masyarakat bahwa Pilkada yang akan datang kita punya 2 lembar kertas

Pemilihan, yakni pemilahan Gubenur dan wakil Gubenur, Bupati dan wakil Bupati, wali Kota dan wakil wali kota. 

Temuan  Pengancaman Petugas Panwascam oleh Timses Di Lapangan. 

Apa kata Koordinator Devi P3S Irwandi, jika ada unsur temuan saat pengawasan yang mana para paslon dan pendukungnya tidak mengindahkan larangan  dalam berkampanye jadikan itu sebuah temukan, bikin sebuah laopan, kita akan proses Nanti, seperti yang baru-baru ini terjadi di acara Maulid Nabi SAW di nagari pasia laweh, yang mana ada penganjaman dari Timses paslon terhadap petugas kami di lapangan. Ini murni temuan kita akan proses temuan ini kata Kordiv P3S  Irwandi di Minang Jaya Hotel kemaren. 

Pembahasan tindak pelanggaran Pemilu akan di bahas dalam topik diskusi bersama dengan pemateri Yose Hendri. 

Dalam hal itu dikusi tampak alot, Masing-masing kodiv saling menyampaikan bermacam suka suka selama bertugas dilapangan. Namun diskusi ini berakhir yang batasi oleh kegiatan Shalat Jum'at. 

Di kegiatan Rapat Koordinasi tersebut

dihadiri oleh ketua Azuwar Mardin, SE. Kepala kesekretariatan Bawaslu Baiq Nila Ulfaini, Ketua Koordinasi Devisi Irwandi, nara sumber Yose Hendra dan segenap Koordinasi Devisi Panwascam  se Kabupaten Padang Pariaman (Len)

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang menegaskan komitmennya dalam mendukung penyandang disabilitas di Kota Padang melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kota Padang dan instansi terkait. 

PKS ini mencakup kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Padang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, dan Kantor SAR Padang, yang dilaksanakan di Club House PT Semen Padang pada Jumat (11/10). Selain itu, PT Semen Padang juga menggelar pelatihan penguatan kapasitas bagi penyandang disabilitas setempat.

Dalam acara ini, Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang, Oktoweri, menandatangani PKS bersama Kepala Dinas Sosial Kota Padang Heriza Syafani, Kepala BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, dan perwakilan Kantor SAR Padang, Riza Fahlevi. Penjabat Walikota Padang, Andree Harmadi Algamar, turut hadir bersama sejumlah pejabat daerah lainnya.

Oktoweri menekankan bahwa program ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dari anak usaha SIG itu, bukan hanya sebagai kewajiban, melainkan  sebagai panggilan moral. 

“Kami ingin memberikan peluang yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berkembang dan mandiri melalui program pemberdayaan sosial. Kami percaya bahwa sinergi antara PT Semen Padang dan Pemko Padang akan menciptakan dampak positif yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kerjasama ini, PT Semen Padang berkomitmen pada berbagai aspek, termasuk pelatihan keterampilan dan pemberian akses modal usaha bagi penyandang disabilitas. Selain itu, PT Semen Padang juga akan mendukung kesiapsiagaan bencana di wilayah rawan bencana di sekitar Kota Padang. Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi aktif dengan BPBD dan Kantor SAR Padang, yang melibatkan simulasi bencana dan pelatihan bersama untuk memperkuat respons cepat.

Penjabat Walikota Padang, Andree Harmadi Algamar, menyampaikan apresiasinya terhadap peran aktif PT Semen Padang dalam mendukung pembangunan Kota Padang melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). “Dukungan PT Semen Padang dalam penguatan kapasitas dan pemberian bantuan usaha bagi penyandang disabilitas di Kota Padang sangat berarti bagi kami. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian para penyandang disabilitas di Kota Padang,” ungkapnya.

Kepala Unit CSR PT Semen Padang, Ilham Akbar, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung keberagaman. “Kami berkomitmen untuk memberikan ruang bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat berdaya saing di berbagai sektor. Pelatihan ini diikuti oleh 56 peserta, terdiri dari penyandang disabilitas dan pendamping, yang tidak hanya mendapatkan pelatihan keterampilan, tetapi juga bantuan usaha untuk mendukung kemandirian mereka,” ujarnya.

Ilham juga menyatakan bahwa PT Semen Padang bagian dari SIG akan terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Padang dalam menghadirkan solusi berkelanjutan yang bermanfaat bagi penyandang disabilitas. “Kami percaya bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa, dan kami ingin menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju kemandirian dan kesejahteraan,” pungkasnya.

Kolaborasi ini menjadi langkah nyata PT Semen Padang dalam mendukung kesejahteraan dan kemandirian penyandang disabilitas, serta memperkuat ketahanan bencana di wilayah Padang. 

Salah seorang penyandang Disabilitas Daksa Silvia, mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas bantuan dan pelatihan penguatan kapasitas bagi penyandang disabilitas.

"Kami sangat berterimakasih atas pelatihan dan bantuan yang diberikan oleh PT Semen Padang kepada kami. Pelatihan ini menambah pengetahuan kami penyandang disabilitas agar bisa produktif, begitu juga dengan bantuannya yang dapat meningkatkan kualitas produk kami, ini memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki ekonomi keluarga," ujarnya.

Silvia menyebutkan, bantuan mesin jahit dari PT Semen Padang ini akan membantunya dan rekan-rekannya menciptakan produk yang lebih baik dan lebih bernilai. (*)